Pajak Incar Data Transaksi Kartu Kredit

Rabu 30 Mar 2016 06:43Administratordibaca 1401 kaliSemua Kategori

kontan 010

Pemerintah nampaknya tak kekurangan akal mengejar penerimaan pajak tahun ini. Seiring belum jelasnya persetujuan rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty oleh parlemen, pemerintah mengaku sudah menyiapkan langkah mengejar target penerimaan negara.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, selain kebijakan pengampunan pajak, upaya penegakan hukum akan menjadi senjata andalan dalam meraup penerimaan pajak.


Dengan penegakan hukum, diharapkan jumlah pengemplang pajak berkurang serta tingkat kepatuhan pajak pun akan meningkat. Makanya, pemerintah akan mempersulit ruang gerak pelaporan data pajak.


Diantaranya dengan mendorong penggunaan basis data yang lebih lengkap. Mulai tahun ini, semisal, otoritas pajak akan mulai menggunakan data transaksi kartu kredit sebagai salah satu alat mengejar pajak.


Ini sebagai salah satu langkah antisipasi karena pemerintah tidak bisa mengakses data perbankan. Bahkan, menurut Bambang, agar target pajak tahun ini tercapai, pemerintah akan memaksa pembayaran denda dan sanksi pajak pada tahun ini juga. Bukan pada periode pajak berikutnya.


E-commerce dibidik


Selain itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak juga mencium potensi penerimaan negara dari rencana untuk mewajibkan perusahaan e-commerce asing memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di dalam negeri.


Rencananya aturan ini akan dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun ini. Dengan keharusan menjadi BUT, maka perusahaan-perusahaan e-commerce asing akan menjadi subjek pajak.


Perusahaan sekelas Facebook dan Google yang bertransaksi dan mendapat keuntungan besar dari pengguna asal Indonesia juga akan kena pajak.


"Web milik orang Indonesia di luar negeri dipajaki, mereka juga harus bayar pajak di Indonesia," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasetiadi, Selasa (29/3).


Kata Ken, nantinya setiap transaksi e-commerce juga akan dikenakan pajak. Dia mencontohkan aplikasi transportasi, setiap pendapatan yang diterima oleh sopir ataupun pengemudi akan menjadi objek pajak.


Setiap transaksi jual-beli online juga akan kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10%. Namun DJP mengaku masih ada kendala pemungutan pajak walau perusahaan e-commerce asing sudah menjadi BUT.


Kendala antara lain soal siapa yang akan memungut pajak tersebut. Dalam bayangan Ken, setiap transaksi online yang terkait PPN impor akan dipungut Bea Cukai sedangkan transaksi online lainnya bisa dilakukan Kominfo.


Nah, untuk menjalankan kebijakan itu, diperlukan payung hukum lain berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menetapkan Kominfo sebagai pemungut pajak.


Dengan langkah-langkah itu, Bambang kembali optimis target penerimaan pajak bisa dikejar. Keyakinan Bambang bertambah setelah Selasa (29/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pembekalan kepada pimpinan kantor wilayah (Kanwil) pajak seluruh Indonesia.


Dalam APBN 2016 target penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.360 triliun. Sebelumnya Bambang pesimis target itu tercapai, karena ada potensi shortfall penerimaan sebesar Rp 200 triliun.


"Kita masih bisa capai, dengan upaya-upaya," katanya.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 30 Maret 2016)
Foto : kontan.co.id




BERITA TERKAIT
 

Ditjen Pajak: Data kartu kredit juga akan diberi threshold Rp 1 miliarDitjen Pajak: Data kartu kredit juga akan diberi threshold Rp 1 miliar

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah mengeluarkan PMK 228/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 16/PMK.03/2013 dan perubahannya. Di dalamnya, Ditjen Pajak meminta perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke pemerintah.selengkapnya

Data kartu kredit akan dibuka, bank intens koordinasi dengan Ditjen PajakData kartu kredit akan dibuka, bank intens koordinasi dengan Ditjen Pajak

Perhimpunan bank nasional (Perbanas) terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) terkait kewajiban pembukaan data kartu kredit nasabah bank.selengkapnya

AKSES DATA TRANSAKSI KARTU KREDIT: Langkah Ditjen Pajak Tak Langgar UUAKSES DATA TRANSAKSI KARTU KREDIT: Langkah Ditjen Pajak Tak Langgar UU

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dianggap memiliki otoritas untuk mengakses transaksi kartu kredit.selengkapnya

Proses himpun data transaksi e-commerce oleh BPS masih berjalanProses himpun data transaksi e-commerce oleh BPS masih berjalan

Proses pendataan transaksi sektor digital ekonomi atau e-commerce yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) masih berlangsung.selengkapnya

Kemungkinan besar penerimaan negara bukan pajak di tahun ini akan lebih rendahKemungkinan besar penerimaan negara bukan pajak di tahun ini akan lebih rendah

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memperkirakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kemungkinan lebih rendah dari outlook alias target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. "Semua berkaitan dengan harga dari sumber daya alam (SDA)," jelas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu Nufransa Wirasakti saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (21/3). Setelah dua bulan APBNselengkapnya

Bisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen PajakBisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang sudah bisa mengakses data transaksi kartu kredit. Ini berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak dengan data tersebut? Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, menyatakan bahwa data itu akan menjadiselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ini kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baruIni kata pengamat pajak soal diskon PPnBM mobil baru

Menteri Koordinasi (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan memberikan insentif PPnBM mobil selama sembilan bulan, mulai dari 1 Maret 2021. Adapun jenis mobil yang disuntik insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yakni mobil sedan 4x2 kurang dari 1.500 cc. Insentif fiskal ini diberikan dalam tiga tahapan.selengkapnya

Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

Diskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis EkonomDiskon Pajak Mobil Bakal Efektif? Berikut Analisis Ekonom

Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B. Hirawan menilai industri otomotif di Indonesia sudah terintegrasi dengan UKM dalam rantai pasoknya.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa UntungPajak Barang Mewah Mobil Dihilangkan, Astra (ASII) Yakin Bisa Untung

Emiten produsen mobil PT Astra International Tbk. (ASII) menyambut positif kebijakan pemerintah yang menghilangkan kewajiban pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) terhadap kendaraan roda empat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan.selengkapnya

Subsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka SuaraSubsidi PPnBM Muncul, BCA dan Mandiri Buka Suara

Subsidi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dari pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021, diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit kendaraan bermotor.selengkapnya

5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

PPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil BekasPPnBM Nol Persen Ganggu Harga dan Pasokan Mobil Bekas

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil tertentu diperkirakan akan mengganggu harga dan pasokan mobil bekas.selengkapnya

Pajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten OtomotifPajak Barang Mewah Mobil 0 Persen, Ini Rekomendasi Saham Emiten Otomotif

Sejumlah saham emiten otomotif kian menarik untuk dikoleksi setelah pemerintah mengumumkan relaksasi pajak barang mewah bagi kendaraan roda empat terutama yang bertenaga di bawah 1.500 CC.selengkapnya

Relaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil NaikRelaksasi Pajak, Tunas Ridean (TURI) Optimistis Penjualan Mobil Naik

Emiten otomotif PT Tunas Ridean Tbk. (TURI) optimistis relaksasi aturan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) akan mendongkrak penjualan mobil perseroan. Namun, implementasinya masih dinanti.selengkapnya

Insentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan FiskalInsentif PPnBM Bersifat Sementara, Pemerintah Pertimbangkan Ketahanan Fiskal

Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Stimulus ini berlaku sementara waktu.selengkapnya



 
TAGS # :