Sejak pertama kali dibahas, aturan mengenai pemajakan e-commerce memang tak pernah sepi dari perbincangan.
Saban hari isu-isu seputar cara pemajakan, siapa yang betindak sebagai pemungut, hingga skema pemungutannya menjadi makanan renyah bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap jenis bisnis yang bagi rezim perpajakan Indonesia relatif membingungkan ini.
Belakangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai yang empunya gawe besar tersebut mengonfirmasi bahwa setelah ditimbang dan diterka-terka dengan berbagai rumus dari para pihak, marketplace lah yang bakal punya tanggung jawab menjadi 'penyetor'.
"Martketplace menyetor pajak para pedagang dengan tarif rendah,"begitu kurang lebih penjelasan otoritas pajak dua hari lalu.
Nah, persoalanya kemudian, setelah skema pemungutan pajak telah ditemukan, pembahasan mengenai pajak e-commerce apakah selesai?
Tunggu dulu, nyatanya setelah pembahasan skema selesai, muncul lagi problem baru, kali ini soal tarif. Ada dua isu besar terkait hal ini. Pertama, insentif bagi pelaku usaha rintisan atau startup dan UKM. Kedua, mengenai pemberlakuan tarif eksklusif bagi e-commerce.
Skema pertama, insentif bagi e-commerce akan dilakukan dengan mengubah besaran PPh final dari 1% ke 0,5%. Sebagai dasar pengenaannya pemerintah akan merevisi PP No.46/2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Konon revisinya telah berjalan, meskipun progresnya belum banyak diulas.
Skema kedua, pengenaan tarif sendiri bagi e-commerce, langkah ini sempat memancing perdebatan. Sebab, sejauh ini dalam lingkup global sekalipun masih simpang siur mengenai ketentuan yang bisa dijadikan dasar pengenaan rencana tersebut. Terlebih, jika merujuk ketentuan internasional, ada komitmen global untuk menunggu hasil kajian dari Inclusive Framework on BEPS yang diamanatkan ke task force on digital economy (TFDE) paling lambat 2020 mendatang.
Indonesia yang notabene salah satu negara yang terikat dengan komitmen global tersebut memang cenderung menginginkan supaya pemajakan terhadap e-commerce bisa segera dilakukan. Lantas, kalau memang ingin diberlakukan, regulasi apa yang bisa dijadikan cantolan?
Kalau mau jeli, sebenarnya pemerintah bisa memanfaatkan Pasal 22 ayat dua Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Penjelasan UU itu menyebutkan, Menteri Keuangan memiliki kewenangan menetapkan ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Artinya, dalam kapasitas pembahasan perlakuan pemajakan e-commerce, aturan itu memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pemerintah untuk menentukan tarif. Cuma, persoalannya bagaimana ketentuan itu bisa mencakup pemajakan e-commerce, tentunya perlu pembahasan yang komprehensif.
Apalagi hitungannya, umur aturan itu sudah cukup uzur, dibuat sebelum e-commerce booming seperti sekarang ini..
Terlepas dari hal itu, dua ketentuan itu memang sama-sama memberikan jalan bagi pemerintah untuk memperlakukan e-commerce sebagai objek pajak baru. Soal jalan mana yang ditempuh tentu itu hak pemerintah sebagai pihak yang paling dipusingkan dengan fenomena ini.
Sumber : bisnis.com (Jakarta, 02 Februari 2018)
Foto : Bisnis
Menkeu cabut peraturan mengenai perlakuan perpajakan bagi `e-commerce`Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau "e-commerce".selengkapnya
Pemerintah Siapkan Konsep Pemajakan untuk E-Commerce Cross BorderSetelah menetapkan mekanisme perlakuan perpajakan bagi e-commerce lokal, pemerintah telah mematangkan konsep pengenaan pajak bagi praktik perdagangan melalui sistem elektronik yang bersifat lintas batas atau cross border.selengkapnya
PAJAK E-COMMERCE: Skema Pemajakan Berpotensi Picu KecemburuanRencana implementasi beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce berpotensi memantik kecemburuan. Pasalnya, dalam rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) yang tengah dibahas pemerintah, skema pajak yang disiapkan hanya untuk e-commerce yang melalui marketplace.selengkapnya
Intip Perlakuan Perpajakan Bagi Bisnis E-CommerceDirektorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan kembali latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.10/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce).selengkapnya
Penjelasan Sri Mulyani soal Pajak E-Commerce yang DiributkanKementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memberikan penjelasan terkait peraturan tersebutselengkapnya
DJP Tarik Pajak E-Commerce Sesuai Aturan yang Sudah BerlakuPemerintah merilis aturan perpajakan untuk pelaku usaha e-commerce. Terbitnya aturan perpajakan ini untuk menciptakan keadilan dalam pengenaan pajak.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
