Pajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 Triliun

Selasa 31 Mei 2016 17:00Administratordibaca 365 kaliSemua Kategori

okezone 083

Ciputra Group berencana menjual aset real estate-nya dengan menerbitkan Real Estate Investment Trusts (REITs) alias Dana Investasi Real Estate (DIRE) jika pemerintah telah menurunkan biaya penerbitan DIRE menjadi 1,5 persen.

Biaya untuk menerbitkan DIRE di Indonesia saat ini terdiri atas dua hal yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5 persen dan Pajak Penghasilan (Pph) 1 persen.


“Kita kan memang ada aset-aset komersial cuma memang kan kita menunggu peraturannya. Antara lain kan pajak ini tadi sosialisasi Peraturan Pemerintahnya juga belum keluar, kemudian BPHTB-nya semua. Semua ini sebenarnya kita melihat kalau cukup rendah dan cukup efisien investornya juga tertarik,"kata Direktur Keuangan PT Ciputra Development Tbk (CTRA), Tulus Santoso Brotosiswojo di Jakarta.


Ciputra Group berencana menjual aset propertinya melalui DIRE sebesar Rp15 triliun. Aset yang ditawarkan Ciputra Group digabung dan terdiri atas mal, hotel, rumah sakit, dan perkantoran. 


”Aset kita komersial kira-kira Rp 15 triliun lah total ya. Itu aset komersial secara potensi ya Rp 15 triliun," ujar Tulus.


Menurutnya, yield atau imbal hasil dari DIRE saat ini masih kurang kompetitif dibandingkan instrumen keuangan lainnya seperti Surat Utang Negara (SUN), obligasi, dan deposito dengan tingkat yield yang sama sebesar 8%. Dengan tingkat imbal hasil yang berkisar 8 persen, DIRE masih kurang diminati lantaran rawan bergejolak di pasar.


”Sekarang yield kan kalau tingkat bunganya masih seperti sekarang yield dari DIRE kurang menarik. Karena sekarang SUN kan kira kira 8 persen sehingga kalai yield-nya kalau kurang dari 8 persen orang pilih SUN saja atau deposito," kata Tulus.


Dalam tahap awal setelah penerbitan DIRE, nantinya Ciputra akan menjual aset real estate-nya secara bertahap dari total aset Rp15 triliun.”Tergantung marketnya juga mungkin tahun pertama bisa Rp1 triliun atau Rp2 triliun kan bisa bertahap. Tadi total potensi Rp15 triliun," tuturnya.


Sementara Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Nicky Hogan mengungkapkan, sejumlah perusahaan properti dan manajer investasi telah bersiap untuk menerbitkan produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) DIRE.


”Pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan XI, banyak pihak yang sudah mempersiapkan untuk menerbitkan DIRE, dalam paket itu disebutkan pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tetapi memang mereka menunggu kepastian terbitnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)-nya,"kata Nicky.


Dia mengemukakan bahwa dalam paket kebijakan itu, sedianya tarif PPh dan BPHTB akan dipangkas. PPh final diturunkan hingga 0,5 persen dari sebelumnya 5 persen. Sedangkan BPHTB diturunkan menjadi 1 persen bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE dari semula 5 persen.

”Isu paling utama untuk DIRE adalah mengenai perpajakan. Adanya paket kebijakan ekonomi menurunkan PPh dan BPHTB itu tentunya diharapkan mendorong perusahaan dan manajer investasi akan lebih aktif menerbitkan DIRE,"ungkapnya.


Pihak BEI mencatat baru terdapat satu produk dana investasi real estate (DIRE) sejak 2013 lalu, yakni DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (XCID) dengan nilai aktiva bersih sekitar Rp500 miliar. Padahal potensi berkembangnya produk DIRE cukup besar bagi pasar modal dalam negeri.

DIRE merupakan sarana investasi yang memungkinkan penghimpunan dana dari masyarakat yang dikelola oleh sebuah perusahaan investasi untuk diinvestasikan pada aset real estate (properti), seperti tanah, bangunan, gedung, pusat belanja, dan lain-lain.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 31 Mei 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

BEI: Pajak DIRE 5 Persen Persulit Emiten PropertiBEI: Pajak DIRE 5 Persen Persulit Emiten Properti

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan, instrumen Dana Investasi Real Estate - Kontrak Investasi Kolektif (KIK-DIRE) mampu mempercepat program pendalaman pasar modal nasional. Menurut Direktur BEI, Nicky Hogan, mengatakan, tinggal persoalan pajak yang harus diselesaikan Kementerian Keuangan. Tujuannya untuk menggairahkan penerbitan KIK DIRE.selengkapnya

Dana Investasi Real Estate tak Kompetitif karena Beban PajakDana Investasi Real Estate tak Kompetitif karena Beban Pajak

Kemenko Perekonomian mencatat kurang berkembangnya Dana Investasi Real Estate (DIRE) di Indonesia karena beban pajak yang harus dibayar dari investor maupun pemegang DIRE itu tidak kompetitif dibandingkan dengan DIRE yang ditentukan di negara-negara tetangga. "Jadi, pemerintah melalui paket kebijakan ke-5 itu sudah mengurangi pajak berganda yang timbul, kemudian dalam paket kebijakan ke-11,selengkapnya

Diskon Pajak DIRE Terkendala Perda BPHTBDiskon Pajak DIRE Terkendala Perda BPHTB

Rencana pemerintah untuk memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk produk dana investasi real estate (DIRE) berbentuk berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK), belum juga terlaksana. Saat ini, implementasi rencana kebijakan tersebut justru terganjal oleh BPHTB.selengkapnya

Jokowi Ingin Pajak BPHTB DIRE Jadi 1,5%Jokowi Ingin Pajak BPHTB DIRE Jadi 1,5%

Guna menarik lebih banyak dana repatriasi dari luar negeri, pemerintah menurunkan pengenaan pajak pada fasilitas Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE).selengkapnya

Gubernur BI: Investasi DIRE akan Marak 2017Gubernur BI: Investasi DIRE akan Marak 2017

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memperkirakan investasi ke instrumen dana investasi real estat (DIRE) akan marak di Indonesia pada 2017. "Sekarang yang penting ikut amnesti pajak dulu, nanti setelah masuk mereka akan berpikir investasi ke mana, DIRE merupakan pilihan yang baik," kata Agus Martowardojo.selengkapnya

Pajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanPajak atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

PENGHASILAN yang diterima dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan merupakan objek pajak penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Definisi dari pengalihan atas tanah dan/atau bangunan adalah:selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen, Setoran Pajak Bakal Naik?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan membebaskan sanksi pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang sudah ikut tax amnesty maupun yang belum ikut. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dinilai pengusaha tidak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.283,6 triliun hingga akhir 2017.selengkapnya

Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise Papers

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

Perusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split TransparanPerusahaan Migas Ingin Pelaksanaan Pajak Gross Split Transparan

Indonesian Petroleum Association (IPA) menginginkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pajak bagi hasil produksi minyak dan gas bumi (migas) gross split‎ jelas dan transparan. Saat ini PP gross split masih dalam proses penerbitan.selengkapnya

Pengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 PersenPengusaha Girang Sri Mulyani Hapus Denda 200 Persen

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik langkah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menghapus denda bagi para peserta pengampunan pajak (tax amnesty) maupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Tak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan PajakTak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan Pajak

Sebanyak 5 Nomor Objek Pajak (NOP) dari 4 Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Cilincing belum melunasi kewajiban melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).selengkapnya

Pungutan pajak alat berat di daerah bakal distopPungutan pajak alat berat di daerah bakal distop

Perhimpunan Agen tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) menegaskan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.15/PUU-XV/2017, maka diharapkan tidak ada lagi pungutan retribusi kepada alat berat sebagaimana kendaraan bermotor pada umumnya.selengkapnya

Amnesti pajak jilid II tak seampuh sebelumnyaAmnesti pajak jilid II tak seampuh sebelumnya

Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK tidak hanya mempermudah jalan bagi wajib pajak peserta amnesti untuk memperoleh surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) atas balik nama aset, melainkan juga membuka kesempatan mendapatkan pengampunan pajak, bak amnesti pajak jilid II.selengkapnya

Analis: Efek tax amnety tak signifikan bagi pasarAnalis: Efek tax amnety tak signifikan bagi pasar

Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid dua yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani diperkirakan tidak berdampak signifikan bagi pasar.selengkapnya

RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?RUU Konsultan Pajak akan dibahas, apa isinya?

Komisi XI DPR RI akan segera membahas Rancangan Undang-undang (UU) Konsultan Pajak. RUU Konsultan Pajak kini sudah berada di Badan Legislatif dan juga termasuk ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) 2018.selengkapnya

MISSI: Tax amnesty bikin investor lebih confidenceMISSI: Tax amnesty bikin investor lebih confidence

Kementerian Keuangan telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 yang salah satunya berisi tentang pengampunan pajak. Pengampunan pajak kedua ini ditujukan pada peserta tax amnesty yang masih belum melaporkan hartanya.selengkapnya



 
TAGS # :