Pahami pajak di bursa saham dan cermati tarifnya

Jumat 16 Mar 2018 10:41Ridha Anantidibaca 300 kaliSemua Kategori

KONTAN 1375



Baru-baru ini, otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) mengusulkan penghapusan pajak dividen. Penghapusan ini diyakini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk masuk ke pasar saham.

Ternyata pajak dividen bukan satu-satunya pajak yang dikenakan ke para investor saham. Selain pajak ini, investor dikenakan pajak penjualan saham.

Bedanya, pajak penjualan saham hanya memiliki tarif 0,1%, jauh lebih rendah dibandingkan tarif pajak dividen 10%. "Tarif pajak 0,1% dari jumlah bruto nilai penjualan saham di BEI," terang Didik Budi Waluyo, Konsultan Pajak DBW Tax Consulting kepada Kontan.co.id, Jumat (9/3) pekan lalu.

Tarif pajak penjualan saham ini tergolong kecil dibandingkan tarif pajak dividen. Namun, pajak ini juga bisa memberatkan investor, terutama bagi mereka para trader karena tarif ini dikenakan untuk setiap transaksi jual saham. "Jadi, jika setahun investor melakukan penjualan saham sebanyak 100 kali, berarti tarif pajaknya bisa sampai 10%," kata Teguh Hidayat, pengamat pasar modal.

Pajak ini juga tidak akan melihat apakah investor meraih laba atau rugi dari transaksi jualnya. Hal ini, menurut Ketua Masyarakat Investor Sekuritas Seluruh Indonesia (MISSI) Sanusi, juga bisa memberatkan investor. "Kami masih harus tetap membayar pajak meski menjual rugi saham yang kami miliki," ujar dia.

Pajak ini, menurut Didik, bersifat final. Artinya, investor tak lagi perlu repot-repot membayar pajak saat pelaporan SPT setiap tahun lantaran sudah otomatis dipotong pialang saham (broker) ketika pelunasan transaksi saham. Investor perorangan yang juga dikenal dengan istilah wajib pajak (WP) pribadi hanya perlu melaporkannya ke SPT.

Investor bisa saja meminta bukti pemotongan pajak ini ke broker saham untuk keperluan SPT. Akan tetapi, mereka tak perlu repot-repot meminta bukti pemotongan pajak karena sifatnya yang final. "Jika diminta saat penyampaian SPT, mereka cukup memperlihatkan bukti transaksi saja," papar Didik.

Namun selain mencantumkan pajak yang telah dipotong dari transaksi saham ini, ia juga mengimbau investor tidak lupa memasukkan saham yang dimiliki hingga akhir tahun ke dalam bagian harta dalam laporan SPT. Karena merasa sudah dipotong dan final, investor kerap lupa mencantumkan saham yang dimiliki di SPT.

Lalu, bagaimana dengan pajak dividen untuk investor perorangan? Tenang, pajak ini juga bersifat final sehingga Anda hanya perlu mencantumkan besaran dividen yang diterima di SPT.

Meski pajak ini memiliki tarif lebih tinggi dari pajak penjualan saham, pajak dividen sama-sama bersifat final. Dengan begitu, nilai dividen yang diterima sudah dipotong pajak 10% untuk WP pribadi dalam negeri.

Dividen memang tak selalu didapatkan investor. Namun terkadang emiten memilih memberikan dividen berbentuk saham ke para pemilik modalnya. Nah, praktisi perpajakan dan anggota Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (Perjakin) David Lesmana menilai hal ini akan tetap dikenakan pajak. "Namun, pajak ini sifatnya tertunda sampai pemegang saham mendapat dividen tunai," ungkap dia.

Pajak dividen memang tidak besar, namun tetap saja menuai kontroversi. Beberapa investor dan pelaku usaha memandang pajak dividen ini sebagai double taxation alias pajak berganda karena mereka menganggap dividen merupakan laba bersih perusahaan yang telah dipotong pajak. "Tetapi, keduanya adalah hal berbeda karena yang dipotong perusahaan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dikenakan ke perusahaan. Sedangkan pajak dividen merupakan PPh yang dikenakan ke pemegang saham," terang Didik.

Berbeda dengan pajak transaksi saham, pajak dividen bisa dihapuskan. Namun, penghapusan pajak dividen ini khusus bagi pemegang saham yang punya lebih dari 25% saham di perusahaan tersebut.

Itu artinya, insentif ini hanya bisa dinikmati investor institusi yang menjadikan emiten sebagai bagian dari anak usahanya, seperti kepemilikan saham Astra International (ASII) di United Tractors (UNTR) mencapai 59,50%, atau pemilik Rimo International Lestari (RIMO), yakni Benny Tjokrosaputro yang punya 30,39% saham.

Usulan BEI untuk menghapus pajak dividen memang mendapat dukungan dari investor saham. Namun Teguh berpandangan lain dan pajak itu tak perlu dihapus. Sebab, tarif pajak ini terbilang masih rendah dan ketentuannya pun tidak seketat di negara lain seperti Amerika Serikat (AS) yang mengenakan pajak 15% dari hasil keuntungan penjualan saham (capital gain).

"Rencana ini juga berpotensi menghilangkan pendapatan negara yang cukup besar, padahal negara kita membutuhkan dana untuk biaya infrastruktur," ujar dia.


Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 15 Maret 2018)
Foto : Kontan




BERITA TERKAIT
 

Pemegang saham bebas pajak dividen 10%, ini kata pengamatPemegang saham bebas pajak dividen 10%, ini kata pengamat

Pemerintah telah memberikan relaksasi berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas dividen yang menggunakan mekanisme PPh Final sebesar 10%.selengkapnya

BEI: Banyak Investor Jual Saham Buat Bayar Tebusan Tax AmnestyBEI: Banyak Investor Jual Saham Buat Bayar Tebusan Tax Amnesty

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan, banyak investor yang menjual sahamnya untuk membayar uang tebusan tax amnesty (pengampunan pajak). Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengungkapkan hal tersebut berdasarkan cerita para investor kepada dirinya.selengkapnya

Penghapusan pajak dividen akan jadi daya tarik investorPenghapusan pajak dividen akan jadi daya tarik investor

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengusulkan penghapusan pajak dividen bagi investor yang sudah melakukan investasi besar di pasar saham. Langkah ini diambil untuk mendorong investor ritel berinvestasi di pasar saham.selengkapnya

Euforia Pengampunan Pajak, Investor Asing Buru Saham di RIEuforia Pengampunan Pajak, Investor Asing Buru Saham di RI

Euforia pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty masih berlanjut di pasar modal Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari aksi beli investor asing cukup besar pada perdagangan saham Kamis pekan ini.selengkapnya

Sejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 TriliunSejak Tax Amnesty, Investor Asing Borong Saham Rp26,12 Triliun

Sejak dibahas draft Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) oleh DPR, investor asing terus mengguyur bursa saham dengan pembelian bersih Rp26,12 triliun.selengkapnya

Tarif Cukai Berpotensi Naik pada 2020, Saham Emiten Rokok MemerahTarif Cukai Berpotensi Naik pada 2020, Saham Emiten Rokok Memerah

Mayoritas saham emiten rokok kompak melemah pada akhir sesi I perdagangan Senin (19/8/2019).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :