Organisasi Ini Puji Kesuksesan Tax Amnesty Indonesia

Selasa 25 Okt 2016 07:36Administratordibaca 778 kaliSemua Kategori

liputan6 230

Organization for Economic Cooperation & Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan mengapresiasi Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) di Indonesia dengan capaian nilai pernyataan harta lebih dari Rp 2.000 triliun di periode I 2016.

Bahkan, OECD optimistis Indonesia mampu mendulang angka yang lebih besar hingga akhir pelaksanaan program ini.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria mengungkapkan, tax amnesty merupakan program yang ditujukan untuk menghapus kesalahan masa lalu dari para Wajib Pajak (WP), memperbaiki hubungan WP dengan otoritas pajak, dan transparansi supaya ke depan WP lebih patuh membayar pajak.

"Tax amnesty juga terkait dengan kemurahan hati (WP) karena di berbagai negara yang menerapkan tax amnesty mendapat penerimaan 50 miliar Euro. Dan pencapaian tax amnesty di Indonesia sukses lebih dari yang diperkirakan," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Gurria menambahkan, Indonesia berpotensi mendapat jumlah deklarasi, repatriasi, maupun penerimaan dari tax amnesty dengan nilai yang lebih besar. Alasannya, jumlah penduduk negara ini banyak, tapi pembayar pajak masih rendah.

"Uangnya masih banyak yang bisa dicapai oleh Indonesia. Sebab tax amnesty di Meksiko banyak diikuti karena punya suku bunga acuan (interest rate) rendah, sedangkan di Indonesia punya penduduk yang banyak," katanya.

Ia menilai rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia masih sangat rendah atau empat kali lebih sedikit dari batas aman Eropa. Ironisnya, kata Gurria, penerimaan pajak di Indonesia sangat rendah akibat rasio pajak yang masih minim atau 11 persen-12 persen.

"Jadi tax amnesty sangat bagus untuk memperluas basis pajak dan penerimaan pajak karena bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, program kesejahteraan sosial, supaya tidak menambah utang. Tapi butuh pembenahan administrasi pajak oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini," ucap Gurria.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengamat perpajakan sekaligus Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo, menyatakan pencapaian tax amnesty di Tanah Air dari nilai pernyataan harta maupun uang tebusan adalah yang tertinggi di dunia.

"Rekor dunia, deklarasi harta dan uang tebusan tertinggi di dunia," katanya di Jakarta.

Jika dibedah, pencapaian nilai deklarasi harta tersebut sukses melampaui perolehan negara lain yang menjalankan tax amnesty di tahun-tahun sebelumnya.

Berikut rinciannya:

1. Indonesia mencetak nilai deklarasi harta Rp 2.514 triliun (sampai dengan 28 September 2016)
2. Italia yang menjalankan tax amnesty di 2009, memperoleh realisasi deklarasi harta masih jauh di bawah Indonesia hanya Rp 1.179 triliun
3. Chili mencatatkan nilai deklarasi harta Rp 263 triliun pada 2015
4. Spanyol yang mencetak Rp 202 triliun lewat program tax amnesty di 2012
5. Afrika Selatan sebesar Rp 115 triliun deklarasi harta dari tax amnesty pada 2003
6. Australia yang mengeksekusi tax amnesty di 2014 hanya mencatatkan deklarasi harta senilai Rp 66 triliun
7. Irlandia lewat tax amnesty di 1993 hanya mencetak Rp 26 triliun dari deklarasi harta.

Sementara untuk pencapaian uang tebusan tax amnesty di Indonesia sebesar Rp 81,1 triliun hingga periode 28 September 2016. Angka ini pun mengungguli negara lain yang menjalankan program serupa.

1. Indonesia Rp 81,1 triliun (Juli-28 September 2016)
2. Italia dengan realisasi uang tebusan Rp 59 triliun (2009)
3. Italia Rp 21,8 triliun (2001)
4. Chili Rp 19,7 triliun (2015)
5. India Rp 19,7 triliun (1997)
6. Spanyol Rp 17,7 triliun (2012)
7. Jerman Rp 13,3 triliun (2004)
8. Australia Rp 7,9 triliun (2014)
9. Belgia Rp 7,2 triliun (2006)
10. Irlandia Rp 4,1 triliun (1993)
11. Afrika Selatan Rp 2,3 triliun (2003)

"Berkat kerja keras, gotong royong, dan saling percaya seluruh elemen bangsa, kita bisa mencapai deklarasi harta dan uang tebusan tertinggi sepanjang sejarah tax amnesty,"terang Yustinus.

Sebelumnnya, Jokowi mengatakan kebijakan tax amnesty Indonesia merupakan salah satu yang tersukses di dunia. Hal itu dilihat dari berbagai data yang sudah didapatkan hingga.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 24 Oktober 2016)
Foto : liputan6.com
"Ini merupakan satu dari sukses tax amnesty yang ada di dunia, ini saya baca saja sudah senang," ujar Jokowi.




BERITA TERKAIT
 

Deklarasi Harta Tax Amnesty Capai Rp406 Triliun, Uang Tebusan Rp10 TriliunDeklarasi Harta Tax Amnesty Capai Rp406 Triliun, Uang Tebusan Rp10 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak mencatat realisasi dana tebusan amnesti pajak atau tax amnesty sudah mencapai Rp9,31 triliun per 14 September 2016 pukul 08.45 WIB.selengkapnya

Deklarasi Harta Tax Amnesty Baru Rp9,27 Triliun, Jokowi: September Akan MeningkatDeklarasi Harta Tax Amnesty Baru Rp9,27 Triliun, Jokowi: September Akan Meningkat

Saat memberikan pengantar pada Sosialisasi Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di Hotel Intercontinental Kota Bandung, Senin 8 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menyampaikan kabar baik, yakni pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2016 adalah 4,94 persen.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 24 Oktober, Pernyataan Harta Rp3.864 Triliun. Deklarasi Dalam Negeri Rp2.739 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Senin (24/10/2016), pukul 15.27 WIB, mencapai Rp3.864 triliun.selengkapnya

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

Presiden Jokowi: Deklarasi Harta Tax Amnesty Baru Rp9,27 TriliunPresiden Jokowi: Deklarasi Harta Tax Amnesty Baru Rp9,27 Triliun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hingga saat ini harta yang telah dideklarasikan dalam pelaksanaan amnesty pajak baru mencapai Rp9,27 triliun.selengkapnya

340 WNI Ikut Tax Amnesty, Deklarasi Harta Rp 3,76 Triliun340 WNI Ikut Tax Amnesty, Deklarasi Harta Rp 3,76 Triliun

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty telah mencapai 340 orang hingga 30 Juli 2016.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :