Selain menyiapkan skema penurunan tarif jalan tol, pemerintah juga bakal memberikan insentif kepada operator yang masa konsesinya akan diperpanjang maksimal sampai 50 tahun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan insentif yang didapat berupa keringanan pajak atau tax holiday, dan jaminan pemerintah berupa cash deficiency support (CDS).
"Kemarin prosesnya kami sudah bahas di Menko, tadi pagi semua BPJT sudah bahas bersama BUJT, umumnya semua mendukung. Hanya saja, mereka minta support CDS (cash deficiency support)," kata Basuki di komplek Istana, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2018).
Pemberian jaminan berupa dana talangan yang berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI). Pemberian jaminan ini juga karena pendapatan perusahaan turun karena adanya penurunan tarif, apalagi dengan perpanjangan konsesi maka pengembalian modal juga menjadi lebih lama.
Pada saat itu, dikhawatirkan ada rasio utang terhadap pendapatan semakin melebar. Oleh karena itu ditutupi oleh CDS.
Untuk payung hukumnya adalah Peraturan Presiden (Perpres), sedangkan untuk menurunkan tarif bisa dengan Keputusan Menteri (Kepmen).
"Dengan tarif turun kan tambahan konsesi dia dapat di ujung, di awal ada penurunan income, ini minta pinjaman atau loan, bukan subsidi. Tapi loan, junior loan mungkin dari SMI dengan bunga murah," tutur dia.
Mengenai berapa besaran CDS yang bakal diterima masing-masing operator, Basuki menuturkan masih dalam hitungan pihak Kementerian Keuangan.
Selama perpanjangan konsesi, kata Basuki, pemerintah juga tetap menjaga tingkat pengembalian modal alias internal rate of return (IRR) tetap di level 15% sampai 50 tahun.
"Akan dihitung ruas per ruas, akibat penurunan pendapatan selisihnya nanti yang ditutup sehingga debt service ketutup," ujar dia.
Selain itu, Basuki mengungkapkan pihak operator juga bisa mendapatkan dua insentif sekaligus yakni jaminan pemerintah dan insentif pajak. Pemberian insentif pajak seperti tax holiday karena para operator sudah melakukan investasi.
"Bisa dua-duanya, Kan ada regulasi baru soal tax holiday, itu sudah masuk infrastruktur. Karena infrastruktur dianggap sebagai perintis kayak tol Sumatera," ungkap dia.
Pintu Tol Bakal Punya Jembatan Timbang
Meski semangat pemerintah mengakomodasi angkutan logistik melalui jalan tol melalui wacana penurunan tarif jalan tol. Bukan berarti pemerintah membebaskan keluar masuk angkutan logistik di jalan tol.
Basuki mengatakan, pemerintah bakal menerapkan jembatan timbang di setiap gerbang masuk jalan tol di seluruh Indonesia.
"Karena golongan IV dan V ini sedikit yang masuk tapi berkontribusi pada tiga, kerusakan jalan, kemacetan, dan kecelakaan," kata Basuki.
Jembatan timbang bakal direalisasikan oleh Kementerian Perhubungan. Teknis pengerjaannya persis berada di pintu masuk jalan tol. Jika dalam pengoperasian kelebihan muatan, maka volume barang akan dikurangi dan bakal ada denda.
"Ada peraturannya. Mekanisme sekarang ini ada alat timbang dan harus keluar ke pintu terdekat. Nanti harus ditegakkan lagi nggak boleh (masuk), karena overload nggak diizinkan," tutup Basuki.
Sumber : detik.com (Jakarta, 27 Maret 2018)
Foto : Detik
KSEI: Insentif pajak buka jalan bagi perusahaan untuk masuk pasar modalDirektur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Frederica Widyasari Dewi mengatakan, Kementerian Keuangan sangat mendorong perusahaan perusahaan untuk masuk ke pasar modal. Utamanya adalah perusahaan keluarga, seperti yang disinggu Menkeu Sri Mulyani Indrawati hari ini (3/12).selengkapnya
Selain Perpanjangan Konsesi, Tiga Ruas Tol Ini Dapat Insentif PajakSelain akan memperpanjang waktu konsesi bagi 39 ruas tol, pemerintah juga berencana memberikan insentif pajak. Namun, insentif ini hanya akan diberikan kepada tiga ruas tol, yang notabene baru saja beroperasi.selengkapnya
Soal pajak penjualan minyak KKKS ke Pertamina, pemerintah akan cari jalan keluarPemerintah telah mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menjual minyak mentah bagiannya ke PT Pertamina seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Kendati demikian, pelaksanaannya bukan tanpa kendala.selengkapnya
Tarif Pajak Penerangan Jalan Akan Dinaikan hingga 5 PersenPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak hanya mengusulkan kenaikan pajak parkir terhadap pengelola parkir swasta, tetapi juga mengusulkan kenaikan tarif pajak penerangan jalan (PPJ) kepada DPRD DKI.selengkapnya
Selain Cukai, Vape Juga akan Dikenakan Bea MasukPemerintah akan mengenakan tarif cukai produk hasil pengolahan tembakau (HPTL), seperti e-ciggarette, tobacco molasses, snuffing tobacco, chewing tobacco, serta cairan rokok elektrik atau vape mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif yang akan dikenakan sebesar 57 persen dari harga jual eceran.selengkapnya
Pemerintah Dinilai Cari Jalan Pintas dengan Terapkan Cukai PlastikKomisi VI DPR tidak setuju dengan rencana pemerintah terkait pengenaan cukai plastik untuk menggenjot penerimaan dan mengatasi pengendalian sampah plastik.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
