OJK-Kemenkeu Bakal Tambah 30 Gateway Serap Dana Tax Amnesty

Senin 29 Ags 2016 09:04Administratordibaca 296 kaliSemua Kategori

okezone 272

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana akan menambah pintu masuk (gateway) untuk menampung aliran dana dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Gateway yang dimaksud adalah pada perusahaan efek (PE) hingga manager investasi (MI).

Menurut Kepala Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, saat ini rencana tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan. Ditargetkan, minggu depan tahap pembahasan akan mulai dilakukan.


"Minggu depan akan kita serahkan ke Kemenkeu, nanti tinggal pembahasan sedikit dengan Kemenkeu. Mudah-mudahan cepat, kemudian difinalkan kemudian bisa diimplementasikan," kata Nurhaida di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (28/8/2016).


Ditargetkan, akan terdapat 30 perusahaan yang dapat menjadi gateway baru untuk menampung aliran dana tax amnesty ini. Tambahan ini terdiri dari perusahaan efek dan manajer investasi.


"Kalau seandainya kriteria yang diajukan OJK disetujui dan disepekati kemenkeu, kita bicara secara total sekitar 30 perusahaan efek. (Manajer investasi) sekitar itu juga, kembali lagi tergantung kriteria yang diperbaharui dan disetujui Kemenkeu," imbuhnya.


Dari 30 perusahaan tersebut, OJK akan memperluas kriteria dan memberikan kelonggaran untuk dapat menjadi gateway tax amnesty. Diantaranya adalah kecukupan modal hingga modal kerja bersih disesuaikan (MKBD).

OJK pun menginginkan dengan adanya aturan ini tidak lagi ada perusahaan efek atau manajer investasi yang dapat mengajukan permohonan untuk menjadi gateway per perusahaan. Sebab, hal ini tidak efektif untuk diterapkan mengingat sempitnya waktu penerapan program pengampunan pajak.


"Kita menghindari dari one on one datang kemudian mengajukan permohon diriview dan sebagainya. Itu tidak efektif dan tidak fair, kita ingin sefair mungkin dengan kriteria baru, kriteria tambahan atau pelonggaran pada waktu penambahan berdasarkan kriteria yang diperbaharui," kata Nurhaida.


"Dari OJK sedang menyusun mudah-mudahan final nanti kita ajukan ke Kemenkeu. Kalau sudah disetujui kita akan melakukan review atau screening MI atau PE yang diperlonggar," tutupnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 28 Agustus 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

Program Amnesti Pajak: OJK Jabar Akan Cek Kesiapan 18 Bank GatewayProgram Amnesti Pajak: OJK Jabar Akan Cek Kesiapan 18 Bank Gateway

Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional (LR) 2 Jawa Barat siap melakukan pengecekan terkait kesiapan bank-bank di Jawa Barat yang telah ditunjuk pemerintah sebagai gateway program amnesti pajak.selengkapnya

Bursa Efek Harap Belasan Perusahaan Efek Turut Gerbangi Tax AmnestyBursa Efek Harap Belasan Perusahaan Efek Turut Gerbangi Tax Amnesty

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio berharap ada 14 perusahaan efek tambahan yang dapat menjadi gerbang masuknya pendapatan negara melalui Tax Amnesty dari perusahaan yang telah terdaftar.selengkapnya

Dana Repatriasi : 55 Perusahaan Resmi Jadi GatewayDana Repatriasi : 55 Perusahaan Resmi Jadi Gateway

Sebanyak 55 perusahaan atau lembaga keuangan resmi ditunjuk sebagai gateway dana repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Program Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEIProgram Amnesti Pajak: Ini Stimulus Dari OJK Dan BEI

Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia berinisiasi memberikan beberapa stimulus yang dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia dalam menyukseskan program amnesti pajak.selengkapnya

Amnesti Pajak: OJK Tambah 23 GatewayAmnesti Pajak: OJK Tambah 23 Gateway

Derasnya aliran dana repatriasi amnesti pajak membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menambah 23 perusahaan laporan daftar pintu masuk (gateway) dari manajer investasi dan perantara pedagang efek.selengkapnya

KRITERIA GATEWAY:  Kinerja Repatriasi Jadi AcuanKRITERIA GATEWAY: Kinerja Repatriasi Jadi Acuan

Performa pelaksanaan repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak menjadi salah satu pertimbangan pemerintah menunjuk bank, manajer investasi, dan perantara pedagang efek sebagai pintu masuk atau gateway.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :