OJK Terbitkan Aturan Investasi Dukung Pengampunan Pajak

Sabtu 6 Ags 2016 14:33Administratordibaca 380 kaliSemua Kategori

okezone 222

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal dalam mendukung Undang-Undang tentang Amnesti Pajak.

"Penerbitan POJK itu diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kokoh serta mampu menjawab beberapa 'concern' masyarakat tentang produk investasi di Bidang pasar modal sebagai pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak," kata Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK Luthfy Zain Fuady dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.


Ia menambahkan bahwa OJK menyadari bahwa pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak memerlukan dukungan penuh dan respon segera karena batasan waktu yang diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.


Ia mengemukakan bahwa pokok-pokok isi POJK di antaranya, yakni penyederhanaan proses pembukaan rekening Efek oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh surat keterangan pengampunan pajak dengan menggunakan surat keterangan dimaksud sebagai dokumen utama dalam pembukaan rekening.


Lalu, relaksasi kewajiban adanya perusahaan sasaran bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada saat pencatatan sampai dengan tahun pertama. Relaksasi ini diperlukan untuk memberikan kesempatan pada Manajer Investasi untuk mencari Perusahaan Sasaran sebagai portofolio investasi RDPT tersebut.


Kemudian, relaksasi berupa penyesuaian nilai minimal investasi untuk setiap nasabah pada Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual (Kontrak Pengelolaan Dana/KPD) dari minimum Rp10 miliar menjadi Rp5 miliar.


"Hal itu untuk mengantisipasi Wajib Pajak yang melakukan repatriasi dana dalam jumlah kurang dari Rp10 miliar agar dapat diinvestasikan pada KPD," papar Luthfy Zain Fuady .


Selain itu, lanjut dia, pokok-pokok isi POJK itu juga menyebutkan selama dana nasabah RDPT maupun KPD belum diinvestasikan pada perusahaan sasaran atau portofolio efek, Manajer Investasi yang mengelola RDPT diberikan keleluasaan untuk menempatkan dana tersebut pada deposito pada Bank Persepsi lebih dari 10 persen dari NAB. Dan, KPD diberikan keleluasaan untuk menempatkan dana tersebut pada deposito pada Bank Persepsi lebih dari 25 persen dari dana Nasabah KPD.


POJK itu juga memuat penyederhanaan dokumen dalam Pernyataan Pendaftaran Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), Kontrak Investasi Kolektif Efek Dana Investasi Real Estate, Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA SP), sehingga Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menyiapkan produk investasi dalam waktu yang selaras dengan batasan waktu pada Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.


"Penyederhanaan dokumen tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan kualitas informasi yang harus diketahui oleh Pemodal," katanya.


Ia menambahkan bahwa produk investasi di bidang pasar modal yang diatur dalam POJK ini tidak hanya dapat digunakan sebagai instrumen investasi konvensional, tetapi dapat juga digunakan sebagai instrumen investasi berbasis syariah.


Luthfy Zain Fuady juga mengemukakan bahwa jenis instrumen investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka (2) PMK Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak terdiri dari efek bersifat utang termasuk medium term notes (MTN) Kemudian, sukuk, saham, unit penyertaan reksa dana, efek beragun aset, unit penyertaan dana investasi real estat, deposito, tabungan, giro, dan instrumen pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura, yang mendapatkan persetujuan OJK.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 5 Agustus 2016)
Foto : okezone.com




BERITA TERKAIT
 

OJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax AmnestyOJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax Amnesty

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Dalam keterangan resminya, Direktur Pengaturan Pasar Modal, Luthfy Zain Fuady, mengungkapkan peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata OJK untuk mendukung kebijakan nasionalselengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Inilah Instrumen Investasi Pendukung Di Pasar ModalUU PENGAMPUNAN PAJAK: Inilah Instrumen Investasi Pendukung Di Pasar Modal

Untuk mendukung UU Pengampunan Pajak, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur dan memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi di produk-produk yang ada di pasar modal.selengkapnya

OJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax AmnestyOJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax Amnesty

Untuk mendukung pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur soal produk investasi di pasar modal. Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang produk investasi di bidang pasar modal dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Target DPR, Terbit 15 Undang-Undang dalam 69 HariTarget DPR, Terbit 15 Undang-Undang dalam 69 Hari

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislasi optimistis pada masa sidang ini bisa menyelesaikan pembahasan banyak undang-undang. Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi bahkan yakin akan ada puluhan undang-undang yang dihasilkan dalam masa Sidang V yang dimulai 17 Mei hingga 28 Juli mendatang atau sekitar 69 hari kerja.selengkapnya

Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangTahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-Undang

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak ReklameBekasi Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak Reklame

Pada 2018 Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata ribuan reklame yang terpampang di wilayahnya. Penataan dilakukan dengan mengubah besaran tarif pajak reklame yang selama ini hanya berdasarkan status jalan.selengkapnya

Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025Singapura Akan Naikkan Pajak Penjualan Menjadi 9% di 2021-2025

Pemerintah Singapura mengumumkan rencana menaikkan pajak penjualan menjadi 9% dari 7%. Namun, perubahan tersebut baru akan dilakukan antara tahun 2021-2025, tergantung situasi ekonomi negara pulau tersebut.selengkapnya

Siap-siap, Jualan di Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakSiap-siap, Jualan di Facebook Hingga Instagram Bakal Kena Pajak

Seiring berjalannya waktu, berbelanja secara online semakin digandrungi. Semakin ramainya transaksi online membuat pemerintah melihat adanya potensi penarikan pajak dalam transaksi online.selengkapnya

Bila Jual Beli via Medsos Tak Kena Pajak, Marketplace Bisa SepiBila Jual Beli via Medsos Tak Kena Pajak, Marketplace Bisa Sepi

Direktorat Jendral Pajak tengah mengkaji rencana pengenaan pajak untuk transaksi jual beli di media sosial (Medsos) seperti Facebook dan Instagram.selengkapnya

Jual-Beli di Instagram Cs akan Kena Pajak, Bagaimana Caranya?Jual-Beli di Instagram Cs akan Kena Pajak, Bagaimana Caranya?

Selain menarik pajak dari transaksi marketplace e-commerce, Direktorat Jenderal Pajak juga berniat menerapkannya di toko online media sosial seperti Facebook dan Instagram.selengkapnya

Temui Jokowi, Sri Mulyani Kaji Pelonggaran Pajak untuk Pacu InvestasiTemui Jokowi, Sri Mulyani Kaji Pelonggaran Pajak untuk Pacu Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siang ini menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. Ada beberapa hal yang didiskusikannya dengan Presiden untuk mendorong peningkatan investasi dan perluasan usaha melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

Singapura Bakal Naikkan Pajak Barang dan Jasa Jadi 9 PersenSingapura Bakal Naikkan Pajak Barang dan Jasa Jadi 9 Persen

Menteri Keuangan Singapura Heng See Keat mengumumkan kenaikan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya adalah rencana menaikkan pajak barang dan jasa atau goods and service tax (GST).selengkapnya

AKSES INFORMASI KEUANGAN: Ditjen Pajak Yakin Kepatuhan Makin MeningkatAKSES INFORMASI KEUANGAN: Ditjen Pajak Yakin Kepatuhan Makin Meningkat

Pemerintah meyakini implementasi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan bakal menambah daya gedor pemerintah dalam memperbaiki peforma penerimaan.selengkapnya

Ditjen Pajak Segera Kumpulkan Pedagang Daring Bahas Pajak E-CommerceDitjen Pajak Segera Kumpulkan Pedagang Daring Bahas Pajak E-Commerce

Pemerintah segera mengumpulkan para pelaku e-commerce atau pedagang daring terkait rencana implementasi beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce.selengkapnya

Pemerintah Perlu Antisipasi Penurunan Rasio PajakPemerintah Perlu Antisipasi Penurunan Rasio Pajak

Tren penurunan rasio pajak dan kenaikan rasio utang dinilai perlu diantisipasi pemerintah.selengkapnya



 
TAGS # :