OJK Rilis Beleid Produk Investasi buat Tax Amnesty

Senin 1 Ags 2016 09:01Administratordibaca 403 kaliSemua Kategori

kontan 069

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan tentang produk investasi di bidang pasar modal dalam rangka mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak.

Beleid Nomor 26/POJK.04/2016 itu merinci produk-produk investasi yang dapat dimanfaatkan wajib pajak tax amnesty. Di antaranya, reksadana penyertaan terbatas (RDPT), kontrak pengelolaan dana (KPD), efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK EBA), EBA berbentuk surat partisipasi, dana investasi real estate (DIRE) berbentuk KIK, serta efek yang diperdagangkan di Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.


Ketentuan dalam Peraturan OJK (POJK) ini juga berlaku bagi penerbitan investasi menggunakan skema syariah.


POJK ini sekaligus merelaksasi aturan RDPT dan KPD. "Sehingga dapat menarik minat dari pemodal dalam melakukan investasi di pasar modal," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, akhir pekan lalu.


Untuk RDPT, kini diperbolehkan tidak memiliki perusahaan sasaran saat pencatatan. Investasi pada perusahaan sasaran diwajibkan paling lambat satu tahun sejak RDPT dicatatkan. Aturan ini berbeda dari sebelumnya yang mengharuskan RDPT memiliki perusahaan sasaran sebelum dicatatkan.


Sementara itu, aturan KPD diubah dengan menurunkan jumlah dana kelolaan awal menjadi Rp 5 miliar. Jumlah dana kelolaan tersebut dapat berkurang di bawah Rp 5 miliar akibat pergerakaan harga pasar atas portfolio efek KPD.


Saat ini aturan terkait KPD tertuang dalam Peraturan Bapepam-LK V.G.6 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah secara Individual. Aturan tersebut mewajibkan dana kelolaan awal untuk setiap nasabah minimal Rp 10 miliar.


Aturan ini juga memperbolehkan KPD berinvestasi pada sertifikat deposito bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan lebih dari 25%.


Investor yang ingin membuka rekening efek pada produk-produk tersebut bisa menyampaikan dokumen Surat Keputusan Pengampunan Pajak. Investor juga bisa meneruskan investasinya setelah berakhirnya holding period sesuai aturan Undang-Undang Pengampunan Pajak, yakni tiga tahun.


Direktur Panin Asset Management Rudiyanto mengatakan, reksadana berpotensi memikat investor repatriasi tax amnesty. Produk ini memiliki keunggulan karena keuntungan yang digenggam investor bukan merupakan objek pajak.


"Dengan demikian hasil repatriasi yang diinvestasikan setelah tiga tahun juga tidak memiliki kewajiban pajak yang harus dibayarkan," papar Rudiyanto.

Hal ini menjadi nilai tambah dibandingkan instrumen repatriasi lain seperti deposito yang bunganya terkena pajak 20%. Demikian juga dengan obligasi yang bunga, diskonto, serta keuntungan atas harga obligasi merupakan objek pajak final 15%.


Direktur Utama Infovesta Utama Parto Kawito menambahkan reksadana memiliki keunggulan lebih mudah dikontrol dibandingkan produk lain karena menggunakan bank kustodian. Selain itu, produk reksadana juga bervariasi. "Bank kustodian mengawasi dan memiliki sistem reliable," ujar dia.


Parto memperkirakan investor akan melirik produk yang mampu mengalahkan return investasi di luar negeri serta aman. Dia menyebut produk-produk reksadana saham, campuran dan pendapatan tetap domestik pada tahun ini mampu memberikan return di atas reksadana luar negeri.


 "Namun, membutuhkan konsistensi dan return riil positif setelah memperhitungkan kurs mata uang," tutur Parto.


Belum masuk reksadana

Direktur Bahana TCW Investment Management Soni Wibowo mengaku keputusan investasi investor repatriasi di reksadana hingga kini belum terlihat. Investor masih fokus terhadap prosedur serta mekanisme tax amnesty.


"Kami belum mengetahui persis keinginan investor. Baru bertemu dengan beberapa dan masukan dari investor terhadap produk reksadana beragam," ujar Soni. Dia akan mengandalkan produk lama untuk menyerap repatriasi serta berencana menerbitkan produk baru.


Sedangkan menurut Rudiyanto, pihaknya masih fokus melakukan edukasi tax amnesty kepada investor karena proses pengisian formulir yang tak sederhana.


Rudiyanto memperkirakan masuknya repatriasi ke reksadana baru terlihat di akhir tahun ini. "Sebab batas repatriasi untuk tarif 2%-3% pada akhir Desember 2016," ujarnya.


Rudiyanto mengaku mengandalkan produk existing untuk menyerap dana repatriasi. "Produk reksadana yang sudah ada sebenarnya bisa menyerap, namun dengan adanya peraturan tersebut lebih relaksasi lagi," ujar dia.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 31 Juli 2016)
Foto : kontan.co.id




BERITA TERKAIT
 

OJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax AmnestyOJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax Amnesty

Untuk mendukung pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur soal produk investasi di pasar modal. Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang produk investasi di bidang pasar modal dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

OJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax AmnestyOJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax Amnesty

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Dalam keterangan resminya, Direktur Pengaturan Pasar Modal, Luthfy Zain Fuady, mengungkapkan peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata OJK untuk mendukung kebijakan nasionalselengkapnya

Dana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan BaruDana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan Baru

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berencana meluncurkan produk nonkeuangan baru yang akan digunakan sebagai instrument penampung dana repatriasi dalam program amnesti pajak.selengkapnya

PENGAMPUNAN PAJAK: Paramount Land Hadirkan Produk Serap Dana RepatriasiPENGAMPUNAN PAJAK: Paramount Land Hadirkan Produk Serap Dana Repatriasi

Paramount Land, perusahaan pengembang kota Gading Serpong Kabupaten Tangerang, menghadirkan sejumlah produk properti menguntungkan sebagai antisipasi masuknya dana-dana repatriasi hasil kebijakan amnesti pajak yang digulirkan pemerintah.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 TriliunOJK: Dana Repatriasi yang Masuk Pasar Modal Capai Rp 9 Triliun

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai Rp 9 triliun. "Kami lihat ada sekitar Rp9 triliun, ada yang masuk ke saham, masuk ke reksadana, ada yang masuk ke KPD, terus ada yang di obligasi pemerintah," kata Nurhaida di Jakarta, Jumat (10/3).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Harga minyak naik, Sri Mulyani kukuh harga BBM tetapHarga minyak naik, Sri Mulyani kukuh harga BBM tetap

Stabilitas sistem keuangan dalam negeri kuartal keempat tahun 2017 dalam keadaan normal. Namun, kenaikan harga minyak mentah dunia yang terus terjadi, menjadi salah satu hal yang dicermati Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).selengkapnya

CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMCITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKM

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

`Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik``Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik`

Salah satu importir umum mobil mewah di Jakarta menyesalkan kesalahan data penunggak pajak yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap data yang salah bisa memicu kasus pencemaran nama baik.selengkapnya

Importir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidImportir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak Valid

Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya

Pajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama RataPajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama Rata

Jenis mobil yang dijual di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, sesuai bentuknya. Nah, masing-masing jenis itu memiliki pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berbeda-beda.selengkapnya

Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di Jateng

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar

Tunggakan pajak mobil mewah dengan nilai jual kendaraan di atas harga Rp 1 miliar sebesar Rp 15 Miliar di Samsat Pajak Jakarta Selatan. Dari Rp 15 miliar itu, baru Rp 241 juta yang masuk ke kantong pajak Jaksel.selengkapnya

Gaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan DisederhanakanGaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan Disederhanakan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil sepanjang tahun 2017 yakni sebanyak 1.079.534 unit. Jika dibandingkan dengan 2016, angka tersebut tumbuh tipis 1,6%.selengkapnya



 
TAGS # :