OJK Rilis Aturan Produk Investasi untuk Dukung Tax Amnesty

Sabtu 6 Ags 2016 10:30Administratordibaca 484 kaliSemua Kategori

liputan6 146

Untuk mendukung pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur soal produk investasi di pasar modal.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang produk investasi di bidang pasar modal dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Mengutip dari situs OJK, Jumat (5/8/2016), dalam aturan tersebut mengatur soal pemodal, manajer investasi, dan perantara pedagang efek dalam pelaksanaan tax amnesty serta produk investasi.

Pertama, pemodal wajib menyampaikan dokumen paling sedikit berupa surat keputusan pengampunan pajak kepada penyedia jasa keuangan.

Pembukaan rekening efek itu untuk investasi pada reksa dana, pengelolaan portofolio efek, efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif, efek beragun aset berbentuk surat partisipasi, dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek yang diperdagangkan di bursa efek dan di luar bursa efek.

Kedua, pengelolaan dana pemodal oleh manajer investasi. Salah satu produk yang diatur mengenai reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK). Poin-poin mengenai RDPT KIK itu antara lain:

A. Pada saat pencatatan, RDPT KIK dapat belum memiliki perusahaan sasaran.

B. RDPT berbentuk KIK wajib melakukan investasi pada perusahaan sasaran paling lambat satu tahun sejak pencatatan RDPT KIK. Produk itu wajib dibubarkan jika belum investasi pada efek perusahaan sasaran dalam jangka waktu satu tahun sejak RDPT berbentuk KIK dicatatkan di OJK.

C. Efek bersifat utang yang menjadi portofolio efek RDPT berbentuk KIK dapat didukung dengan jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia/dan atau hak tanggungan atau diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek yang memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. Manajer investasi dapat menambah efek dalam portofolio efek RDPT berbentuk KIK tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang unit penyertaan melalui mekanisme rapat umum pemegang unit penyertaan.

E. Manajer investasi wajib memastikan informasi penambahan efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemegang unit penyertaan RDPT berbentuk KIK.

F. Untuk portofolio efek RDPT terdiri atas lebih dari satu efek perusahaan sasaran, efek itu dapat berupa efek bersifat utang dan ekuitas.

G. Batas waktu penempatan dana deposito bagi RDPT berbentuk KIK yang belum melakukan investasi pada perusahaan sasaran paling lama satu tahun sejak RDPT KIK dicatatkan.

H. Penempatan dana pada deposito dapat dilakukan di bank umum yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah, dengan ketentuan:
- Penempatan dana pada deposito di satu bank umum paling banyak 10 persen dari total Nilai Aktiva Bersih RDPT berbentuk KIK
- Penempatan dana pada deposito di satu bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dapat lebih dari 10 persen dari total NAB RDPT berbentuk KIK.

Ketiga, OJK atur soal pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual. Poin-poin diatur antara lain:

A. Jumlah dana kelolaan awal untuk setiap pemodal pada pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individu paling sedikit Rp 5 miliar.

B. Jumlah dana kelolaan untuk setiap pemodal dapat mengalami penurunan menjadi kurang dari Rp 5 miliar sepanjang penurunan itu terjadi karena pergerakan harga pasar atas portofolio efek.

C. Investasi pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individu pada sertifikat deposito bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dapat lebih dari 25 persen.

Keempat, efek beragun aset berbentuk KIK. Poin-poin diatur antara lain:

A. Pada saat permohonan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek beragun aset berbentuk KIK diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), manajer investasi menyampaikan dokumen paling sedikit:

KIK efek beragun aset yang ddibuat dengan akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK, rancangan akhir prospektus yang diberi meterai, dan ditandatangani para pihak dan contoh sertifikat KIK efek beragun aset.

Kelima, dana investasi real estate berbentuk KIK. Poin-poin diatur antara lain:

A. Dana investasi real estate berbentuk KIK menggunakan special purpose company, manajer investasi wajib memiliki dan mengadministrasikan dokumen yang terkait dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dana investasi real estate antara lain:

akta pendirian dan perubahan anggaran dasar special purpose company, izin usaha dari pihak berwenang, dan daftar pihak yang terafiliasi dengan special purpose company.

Keenam, peraturan OJK ini berlaku juga bagi penerbitan produk investasi yang menggunakan skema syariah.

Ketujuh, pemodal tetap dapat meneruskan investasinya pada produk investasi yang diatur dalam peraturan OJK setelah berakhirnya holding period sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pengampunan pajak.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 5 Agustus 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

OJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax AmnestyOJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax Amnesty

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Dalam keterangan resminya, Direktur Pengaturan Pasar Modal, Luthfy Zain Fuady, mengungkapkan peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata OJK untuk mendukung kebijakan nasionalselengkapnya

Bursa Efek Harap Belasan Perusahaan Efek Turut Gerbangi Tax AmnestyBursa Efek Harap Belasan Perusahaan Efek Turut Gerbangi Tax Amnesty

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio berharap ada 14 perusahaan efek tambahan yang dapat menjadi gerbang masuknya pendapatan negara melalui Tax Amnesty dari perusahaan yang telah terdaftar.selengkapnya

OJK Rilis Beleid Produk Investasi buat Tax AmnestyOJK Rilis Beleid Produk Investasi buat Tax Amnesty

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan tentang produk investasi di bidang pasar modal dalam rangka mendukung Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

BI dan DPR Ramal Rupiah Perkasa dari Efek Pengampunan PajakBI dan DPR Ramal Rupiah Perkasa dari Efek Pengampunan Pajak

Bank Indonesia (BI) meramalkan nilai tukar rupiah akan menguat di kisaran 13.300-13.600 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 2017. Apresiasi tersebut ditopang dari banjir dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty serta perbaikan ekonomi makro Indonesia.selengkapnya

Dana Investasi Real Estate tak Kompetitif karena Beban PajakDana Investasi Real Estate tak Kompetitif karena Beban Pajak

Kemenko Perekonomian mencatat kurang berkembangnya Dana Investasi Real Estate (DIRE) di Indonesia karena beban pajak yang harus dibayar dari investor maupun pemegang DIRE itu tidak kompetitif dibandingkan dengan DIRE yang ditentukan di negara-negara tetangga. "Jadi, pemerintah melalui paket kebijakan ke-5 itu sudah mengurangi pajak berganda yang timbul, kemudian dalam paket kebijakan ke-11,selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Arcandra Pastikan Perbaikan Aturan Gross Split Selesai Bulan IniArcandra Pastikan Perbaikan Aturan Gross Split Selesai Bulan Ini

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar memastikan adanya penambahan klausul baru terkait pajak tidak langsung pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 tahun 2017 tentang skema kontrak bagi hasil gross split. Tujuannya untuk memberikan kepastian investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

Laporkan Penggunaan Uang Pajak, Basuki Ajak Menkeu Tinjau Proyek TolLaporkan Penggunaan Uang Pajak, Basuki Ajak Menkeu Tinjau Proyek Tol

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melihat pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), kemarin. Peninjauan ini lantaran sebagian konstruksi tol bagian Trans Sumatera ini dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

Pajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual onlinePajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual online

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Periode laporan SPT semakin dekat, ini imbauan Ditjen PajakPeriode laporan SPT semakin dekat, ini imbauan Ditjen Pajak

Periode pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan semakin dekat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengimbau agar Wajib Pajak (WP) melapor dengan benar dan tepat waktu.selengkapnya

PMK pajak e-commerce akan berlakukan insentif bagi UKMPMK pajak e-commerce akan berlakukan insentif bagi UKM

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Efektifkah CbCR tangkal manipulasi transfer pricing?Efektifkah CbCR tangkal manipulasi transfer pricing?

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan soal kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi. Penegasan dari implementasi BEPS action plan 13 ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 29/PJ/2017selengkapnya

Cegah manipulasi transfer pricing, CbCR dipertukarkan Juni 2018Cegah manipulasi transfer pricing, CbCR dipertukarkan Juni 2018

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi.selengkapnya

Ditjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWPDitjen Pajak bantah isu pembelian tiket pesawat perlu NPWP

Beredar isu bahwa pembelian tiket pesawat mulai April tahun ini perlu menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dibantah oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

Petugas pajak tahun ini tidak boleh galak-galakPetugas pajak tahun ini tidak boleh galak-galak

Target penerimaan pajak di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu gagal tercapai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menginstruksikan jajaran di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tahun ini menempuh strategi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya agar tak mengulang kegagalan pencapaian target. Tahun ini, petugas pajak diminta bekerja soft, tidak galak seperti tahun 2017.selengkapnya

Ditjen Pajak andalkan PMK 165 dalam mengejar wajib pajak tahun iniDitjen Pajak andalkan PMK 165 dalam mengejar wajib pajak tahun ini

Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia mendapatkan arahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai rencana penerimaan di tahun 2018. Pengarahan ini dilakukan agar seluruh wilayah memiliki persepsi yang sama.selengkapnya



 
TAGS # :