OJK Optimistis Amnesti Pajak Pacu Kredit Properti

Kamis 25 Ags 2016 13:02Administratordibaca 200 kaliSemua Kategori

beritasatu 019

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis penyaluran kredit properti tumbuh pesat tahun ini, karena ditopang oleh penerapan kebijakan amnesti pajak dan relaksasi peraturan.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, pertumbuhan kredit properti tumbuh pesat karena amnesti pajak membawa likuiditas yang berpotensi menunjang pembiayaan. "Tidak hanya kredit properti, segmen kredit lain juga akan terdorong naik dengan adanya amnesti pajak," kata Muliaman dia di Jakarta, belum lama ini.


Selain itu, regulasi dari Bank Indonesia (BI) mengenai loan to value ratio (LTV) dan financing to value ratio (FTV) kredit atau pembiayaan dengan mekanisme inden untuk rumah tapak, rumah susun, dan ruko maupun rukan, juga bisa meningkatkan kredit properti. Pasalnya, aturan mengenai pembiayaan dengan mekanisme inden ini sebelumnya diperketat untuk mengantisipasi risiko kualitas kredit.


Hal senada juga diungkapkan Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja. Menurut dia, amnesti pajak dapat menjadi faktor penunjang pertumbuhan kredit properti, karena dapat mengalirkan banyak likuiditas dan juga menurunkan suku bunga.


Oleh karena itu, dia mengungkapkan, BCA menargetkan kredit properti atau kredit pemilikan rumah (KPR) perseroan tahun ini mencapai Rp 65 triliun, naik dibandingkan akhir 2015 yang sebesar Rp 59,41 triliun. Sampai Juni 2016, realisasi KPR BCA telah mencapai Rp 61,7 triliun.


Sementara itu, pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga optimistis pertumbuhan kredit properti perseroan tahun ini signifikan. Bank Mandiri pun tidak hanya mengembangkan kredit properti secara langsung kepada konsumen melalui KPR, namun juga menjalin kerjasama dengan pengembang.


Baru-baru ini Bank Mandiri menyalurkan kredit senilai Rp 700 miliar kepada PT Cempaka Sinergy Realty (CSR) untuk membiayai pembangunan Apartemen Arandra Residence.


Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar menjelaskan, pembangunan lima tower apartemen Arandra Residence yang berlokasi di kawasan Cempaka Putih Jakarta tersebut mulai dilaksanakan tahun ini dan diharapkan rampung tahun 2020.


Menurut Royke, perseroan juga akan mendukung pemasaran apartemen yang akan dibangun oleh salah satu grup usaha Gamaland Properti tersebut melalui penyediaan kredit kepemilikan apartemen yang kompetitif di pasar.


"Kami melihat properti sebagai satu sektor ekonomi yang sangat prospektif ke depan menyusul adanya dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk regulator sektor keuangan, untuk mendorong berkembangnya industri properti nasional," ungkap Royke.


Komitmen Bank Mandiri dalam mendorong industri properti juga terefleksi melalui kinerja pembiayaan yang telah tersalurkan ke sektor ini. Per Juni 2016, Bank Mandiri telah mengucurkan pembiayaan senilai Rp 12,7 triliun kepada berbagai pengembang di seluruh Indonesia. Untuk pembiayaan kepemilikan rumah, perseroan telah menyalurkan KPR hingga Rp 28,3 triliun pada akhir Juni 2016.


Kinerja Kredit


Berdasarkan data uang beredar yang diterbitkan Bank Indonesia (BI), posisi kredit properti hingga Juni 2016 sebesar Rp 665,2 triliun, naik 13,5% (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan posisi Mei 2016 yang naik 12% (yoy). Peningkatan kredit terutama terjadi pada segmen KPR dan KPA, kontruksi dan real estate yang masing-masing tumbuh dari 7,8% (yoy), 15,6% (yoy) dan 20,3% (yoy) pada Mei 2016 menjadi 8% (yoy), 17,9% (yoy), dan 25,1% (yoy).


Bank Indonesia juga mencatat, outstanding penyaluran kredit perbankan hingga semester pertama tahun ini hanya tumbuh 8,5% (yoy) dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 4.193,6 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan kredit pada periode sama tahun lalu yang tercatat masih tumbuh 13,9% (yoy).


Rata-rata suku bunga kredit sepanjang tahun ini tercatat telah turun 45 basis poin (bps) menjadi 12,38%. Perlambatan kredit terutama didorong oleh perlambatan kredit modal kerja (KMK) yang tercatat melambat dari 10,4% (yoy) pada Juni 2015 menjadi 6,6% (yoy), dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 1.958,1 triliun. Pertumbuhan kredit investasi masih tercatat meningkat dari 11,3% (yoy) pada periode sama tahun lalu menjadi 12% (yoy) pada Juni 2016, dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 1.049,5 triliun.

Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 25 Agustus 2016)
Foto : beritasatu.com




BERITA TERKAIT
 

Tak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPRTak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPR

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tak hanya mengintip data transaksi kartu kredit. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Ditjen Pajak juga mengecek data Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan data Kredit Pemilikan Rumah (KPR) para wajib pajak.selengkapnya

Bank Mandiri Bantah Transaksi Kartu Kredit Turun karena Diintip Ditjen PajakBank Mandiri Bantah Transaksi Kartu Kredit Turun karena Diintip Ditjen Pajak

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat adanya penuruan tren penggunaan kartu kredit hingga saat ini. Namun, hal ini bukan karena rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan 'mengintip' data nasabah bank pengguna kartu kredit. "Perlambatan pertumbuhan dari kartu kredit disebabkan karena pertumbuhan makro yang sedang melambat. Jadi buka disebabkan faktor pelaporan pajak,"selengkapnya

Bisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen PajakBisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang sudah bisa mengakses data transaksi kartu kredit. Ini berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak dengan data tersebut? Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, menyatakan bahwa data itu akan menjadiselengkapnya

Soal Lapor Data Kartu Kredit, RI Tertinggal 25 Tahun dari KorselSoal Lapor Data Kartu Kredit, RI Tertinggal 25 Tahun dari Korsel

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menerangkan soal pelaporan data kartu kredit, Indonesia sebenarnya tertinggal jauh dari Korea Selatan (Korsel). Jika Negeri Ginseng -julukan Korsel- sudah melakukan pembukaan data kartu kredit nasabah sejak 25 tahun lalu, maka Indonesia baru mulai berlaku tahun ini.selengkapnya

Kartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor PajakKartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan data pengguna kartu kredit hanyalah satu dari 67 data institusi yang wajib disampaikan. untuk itu, Ditjen Pajak menghimbau masyarakat agar tidak perlu resah soal keterbukaan data nasabah pengguna kartu kredit. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dari Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menjelaskan, selain kartu kredit,selengkapnya

Ada Amnesti Pajak, Bank Geber KreditAda Amnesti Pajak, Bank Geber Kredit

Mendapat mandat sebagai bank persepsi untuk menampung uang tebusan yang berasal dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, tentu membawa berkah. Likuiditas dari dana tax amnesty harus cepat disalurkan kembali bank persepsi dalam bentuk kredit.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :