OJK Optimistis Amnesti Pajak Pacu Kredit Properti

Kamis 25 Ags 2016 13:02Administratordibaca 111 kaliSemua Kategori

beritasatu 019

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis penyaluran kredit properti tumbuh pesat tahun ini, karena ditopang oleh penerapan kebijakan amnesti pajak dan relaksasi peraturan.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, pertumbuhan kredit properti tumbuh pesat karena amnesti pajak membawa likuiditas yang berpotensi menunjang pembiayaan. "Tidak hanya kredit properti, segmen kredit lain juga akan terdorong naik dengan adanya amnesti pajak," kata Muliaman dia di Jakarta, belum lama ini.


Selain itu, regulasi dari Bank Indonesia (BI) mengenai loan to value ratio (LTV) dan financing to value ratio (FTV) kredit atau pembiayaan dengan mekanisme inden untuk rumah tapak, rumah susun, dan ruko maupun rukan, juga bisa meningkatkan kredit properti. Pasalnya, aturan mengenai pembiayaan dengan mekanisme inden ini sebelumnya diperketat untuk mengantisipasi risiko kualitas kredit.


Hal senada juga diungkapkan Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja. Menurut dia, amnesti pajak dapat menjadi faktor penunjang pertumbuhan kredit properti, karena dapat mengalirkan banyak likuiditas dan juga menurunkan suku bunga.


Oleh karena itu, dia mengungkapkan, BCA menargetkan kredit properti atau kredit pemilikan rumah (KPR) perseroan tahun ini mencapai Rp 65 triliun, naik dibandingkan akhir 2015 yang sebesar Rp 59,41 triliun. Sampai Juni 2016, realisasi KPR BCA telah mencapai Rp 61,7 triliun.


Sementara itu, pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga optimistis pertumbuhan kredit properti perseroan tahun ini signifikan. Bank Mandiri pun tidak hanya mengembangkan kredit properti secara langsung kepada konsumen melalui KPR, namun juga menjalin kerjasama dengan pengembang.


Baru-baru ini Bank Mandiri menyalurkan kredit senilai Rp 700 miliar kepada PT Cempaka Sinergy Realty (CSR) untuk membiayai pembangunan Apartemen Arandra Residence.


Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar menjelaskan, pembangunan lima tower apartemen Arandra Residence yang berlokasi di kawasan Cempaka Putih Jakarta tersebut mulai dilaksanakan tahun ini dan diharapkan rampung tahun 2020.


Menurut Royke, perseroan juga akan mendukung pemasaran apartemen yang akan dibangun oleh salah satu grup usaha Gamaland Properti tersebut melalui penyediaan kredit kepemilikan apartemen yang kompetitif di pasar.


"Kami melihat properti sebagai satu sektor ekonomi yang sangat prospektif ke depan menyusul adanya dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk regulator sektor keuangan, untuk mendorong berkembangnya industri properti nasional," ungkap Royke.


Komitmen Bank Mandiri dalam mendorong industri properti juga terefleksi melalui kinerja pembiayaan yang telah tersalurkan ke sektor ini. Per Juni 2016, Bank Mandiri telah mengucurkan pembiayaan senilai Rp 12,7 triliun kepada berbagai pengembang di seluruh Indonesia. Untuk pembiayaan kepemilikan rumah, perseroan telah menyalurkan KPR hingga Rp 28,3 triliun pada akhir Juni 2016.


Kinerja Kredit


Berdasarkan data uang beredar yang diterbitkan Bank Indonesia (BI), posisi kredit properti hingga Juni 2016 sebesar Rp 665,2 triliun, naik 13,5% (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan posisi Mei 2016 yang naik 12% (yoy). Peningkatan kredit terutama terjadi pada segmen KPR dan KPA, kontruksi dan real estate yang masing-masing tumbuh dari 7,8% (yoy), 15,6% (yoy) dan 20,3% (yoy) pada Mei 2016 menjadi 8% (yoy), 17,9% (yoy), dan 25,1% (yoy).


Bank Indonesia juga mencatat, outstanding penyaluran kredit perbankan hingga semester pertama tahun ini hanya tumbuh 8,5% (yoy) dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 4.193,6 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan kredit pada periode sama tahun lalu yang tercatat masih tumbuh 13,9% (yoy).


Rata-rata suku bunga kredit sepanjang tahun ini tercatat telah turun 45 basis poin (bps) menjadi 12,38%. Perlambatan kredit terutama didorong oleh perlambatan kredit modal kerja (KMK) yang tercatat melambat dari 10,4% (yoy) pada Juni 2015 menjadi 6,6% (yoy), dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 1.958,1 triliun. Pertumbuhan kredit investasi masih tercatat meningkat dari 11,3% (yoy) pada periode sama tahun lalu menjadi 12% (yoy) pada Juni 2016, dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 1.049,5 triliun.

Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 25 Agustus 2016)
Foto : beritasatu.com




BERITA TERKAIT
 

Tak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPRTak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPR

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tak hanya mengintip data transaksi kartu kredit. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Ditjen Pajak juga mengecek data Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan data Kredit Pemilikan Rumah (KPR) para wajib pajak.selengkapnya

Bank Mandiri Bantah Transaksi Kartu Kredit Turun karena Diintip Ditjen PajakBank Mandiri Bantah Transaksi Kartu Kredit Turun karena Diintip Ditjen Pajak

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat adanya penuruan tren penggunaan kartu kredit hingga saat ini. Namun, hal ini bukan karena rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan 'mengintip' data nasabah bank pengguna kartu kredit. "Perlambatan pertumbuhan dari kartu kredit disebabkan karena pertumbuhan makro yang sedang melambat. Jadi buka disebabkan faktor pelaporan pajak,"selengkapnya

Bisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen PajakBisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang sudah bisa mengakses data transaksi kartu kredit. Ini berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak dengan data tersebut? Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, menyatakan bahwa data itu akan menjadiselengkapnya

Soal Lapor Data Kartu Kredit, RI Tertinggal 25 Tahun dari KorselSoal Lapor Data Kartu Kredit, RI Tertinggal 25 Tahun dari Korsel

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menerangkan soal pelaporan data kartu kredit, Indonesia sebenarnya tertinggal jauh dari Korea Selatan (Korsel). Jika Negeri Ginseng -julukan Korsel- sudah melakukan pembukaan data kartu kredit nasabah sejak 25 tahun lalu, maka Indonesia baru mulai berlaku tahun ini.selengkapnya

Kartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor PajakKartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan data pengguna kartu kredit hanyalah satu dari 67 data institusi yang wajib disampaikan. untuk itu, Ditjen Pajak menghimbau masyarakat agar tidak perlu resah soal keterbukaan data nasabah pengguna kartu kredit. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dari Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menjelaskan, selain kartu kredit,selengkapnya

Akhir Mei Bank Wajib Laporkan Pajak Kartu KreditAkhir Mei Bank Wajib Laporkan Pajak Kartu Kredit

Mulai akhir Mei 2016, perbankan dan lembaga penerbit kartu kredit wajib melaporkan data dan informasi perpajakan pada kartu kredit. Ketua Asosiasi Kartu Kredit (AKKI) Steve Marta mengatakan, wajib lapor data dan pajak itu akan memberikan sedikit koreksi pada bisnis alat bayar menggunakan kartu ini. Prediksinya, bisnis kartu kredit semester II-2016 akan lebih lambat.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan oleh pemerintah dengan DPR pada 2017.selengkapnya

Cristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin IslandsCristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin Islands

Pada Senin (5/12/2016), Del Spiegel dan El Mundo menerbitkan data baru usaha Cristiano Ronaldo untuk menghindari pajak.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak BersihSri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak Bersih

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan reformasi pajak. Reformasi ini melingkupi berbagai cakupan, termasuk SDM hingga teknologi dan informasi (IT).selengkapnya

Ini Jurus Pemerintah Reformasi PajakIni Jurus Pemerintah Reformasi Pajak

APBN saat ini masih menjadi instrumen fiskal utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki dari sisi penerimaan yaitu dengan cara menggenjot sektor pajak.selengkapnya

Menkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibelMenkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel dalam upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya

DUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik BaruDUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik Baru

Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan bahwa terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom bukan perkara pajak melainkan perkara korupsi.selengkapnya

Jokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di DuniaJokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di Dunia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia. Dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, program tax amnesty yang masih berjalan saat ini, sudah bisa dibilang cukup sukses.selengkapnya

Rupiah apresiasi terhadap dollar AS, ini faktornyaRupiah apresiasi terhadap dollar AS, ini faktornya

Otot rupiah semakin mengencang terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Di pasar spot, Selasa (6/12) pukul 10:05 WIB, rupiah ke Rp 13.404 per dollar AS atau menguat 0,27% dari penutupan kemarin Rp 13.440 per dollar AS.selengkapnya

Rupiah Selasa Pagi Unjuk Kekuatan di Rp13.388Rupiah Selasa Pagi Unjuk Kekuatan di Rp13.388

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat sebesar 10 poin menjadi Rp13.388, dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.398 per dolar AS.selengkapnya

Cara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax AmnestyCara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan sosialisasi tax amnesty di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi menilai, sosialiasi ini sangat diperlukan mengingat potensi dana yang masuk masih sangat besar.selengkapnya



 
TAGS # :