OJK Optimistis Amnesti Pajak Pacu Kredit Properti

Kamis 25 Ags 2016 13:02Administratordibaca 711 kaliSemua Kategori

beritasatu 019

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis penyaluran kredit properti tumbuh pesat tahun ini, karena ditopang oleh penerapan kebijakan amnesti pajak dan relaksasi peraturan.

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, pertumbuhan kredit properti tumbuh pesat karena amnesti pajak membawa likuiditas yang berpotensi menunjang pembiayaan. "Tidak hanya kredit properti, segmen kredit lain juga akan terdorong naik dengan adanya amnesti pajak," kata Muliaman dia di Jakarta, belum lama ini.


Selain itu, regulasi dari Bank Indonesia (BI) mengenai loan to value ratio (LTV) dan financing to value ratio (FTV) kredit atau pembiayaan dengan mekanisme inden untuk rumah tapak, rumah susun, dan ruko maupun rukan, juga bisa meningkatkan kredit properti. Pasalnya, aturan mengenai pembiayaan dengan mekanisme inden ini sebelumnya diperketat untuk mengantisipasi risiko kualitas kredit.


Hal senada juga diungkapkan Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja. Menurut dia, amnesti pajak dapat menjadi faktor penunjang pertumbuhan kredit properti, karena dapat mengalirkan banyak likuiditas dan juga menurunkan suku bunga.


Oleh karena itu, dia mengungkapkan, BCA menargetkan kredit properti atau kredit pemilikan rumah (KPR) perseroan tahun ini mencapai Rp 65 triliun, naik dibandingkan akhir 2015 yang sebesar Rp 59,41 triliun. Sampai Juni 2016, realisasi KPR BCA telah mencapai Rp 61,7 triliun.


Sementara itu, pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga optimistis pertumbuhan kredit properti perseroan tahun ini signifikan. Bank Mandiri pun tidak hanya mengembangkan kredit properti secara langsung kepada konsumen melalui KPR, namun juga menjalin kerjasama dengan pengembang.


Baru-baru ini Bank Mandiri menyalurkan kredit senilai Rp 700 miliar kepada PT Cempaka Sinergy Realty (CSR) untuk membiayai pembangunan Apartemen Arandra Residence.


Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar menjelaskan, pembangunan lima tower apartemen Arandra Residence yang berlokasi di kawasan Cempaka Putih Jakarta tersebut mulai dilaksanakan tahun ini dan diharapkan rampung tahun 2020.


Menurut Royke, perseroan juga akan mendukung pemasaran apartemen yang akan dibangun oleh salah satu grup usaha Gamaland Properti tersebut melalui penyediaan kredit kepemilikan apartemen yang kompetitif di pasar.


"Kami melihat properti sebagai satu sektor ekonomi yang sangat prospektif ke depan menyusul adanya dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk regulator sektor keuangan, untuk mendorong berkembangnya industri properti nasional," ungkap Royke.


Komitmen Bank Mandiri dalam mendorong industri properti juga terefleksi melalui kinerja pembiayaan yang telah tersalurkan ke sektor ini. Per Juni 2016, Bank Mandiri telah mengucurkan pembiayaan senilai Rp 12,7 triliun kepada berbagai pengembang di seluruh Indonesia. Untuk pembiayaan kepemilikan rumah, perseroan telah menyalurkan KPR hingga Rp 28,3 triliun pada akhir Juni 2016.


Kinerja Kredit


Berdasarkan data uang beredar yang diterbitkan Bank Indonesia (BI), posisi kredit properti hingga Juni 2016 sebesar Rp 665,2 triliun, naik 13,5% (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan posisi Mei 2016 yang naik 12% (yoy). Peningkatan kredit terutama terjadi pada segmen KPR dan KPA, kontruksi dan real estate yang masing-masing tumbuh dari 7,8% (yoy), 15,6% (yoy) dan 20,3% (yoy) pada Mei 2016 menjadi 8% (yoy), 17,9% (yoy), dan 25,1% (yoy).


Bank Indonesia juga mencatat, outstanding penyaluran kredit perbankan hingga semester pertama tahun ini hanya tumbuh 8,5% (yoy) dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 4.193,6 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan kredit pada periode sama tahun lalu yang tercatat masih tumbuh 13,9% (yoy).


Rata-rata suku bunga kredit sepanjang tahun ini tercatat telah turun 45 basis poin (bps) menjadi 12,38%. Perlambatan kredit terutama didorong oleh perlambatan kredit modal kerja (KMK) yang tercatat melambat dari 10,4% (yoy) pada Juni 2015 menjadi 6,6% (yoy), dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 1.958,1 triliun. Pertumbuhan kredit investasi masih tercatat meningkat dari 11,3% (yoy) pada periode sama tahun lalu menjadi 12% (yoy) pada Juni 2016, dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 1.049,5 triliun.

Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 25 Agustus 2016)
Foto : beritasatu.com




BERITA TERKAIT
 

Bank Mandiri Bantah Transaksi Kartu Kredit Turun karena Diintip Ditjen PajakBank Mandiri Bantah Transaksi Kartu Kredit Turun karena Diintip Ditjen Pajak

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat adanya penuruan tren penggunaan kartu kredit hingga saat ini. Namun, hal ini bukan karena rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan 'mengintip' data nasabah bank pengguna kartu kredit. "Perlambatan pertumbuhan dari kartu kredit disebabkan karena pertumbuhan makro yang sedang melambat. Jadi buka disebabkan faktor pelaporan pajak,"selengkapnya

Data kartu kredit akan dibuka, bank intens koordinasi dengan Ditjen PajakData kartu kredit akan dibuka, bank intens koordinasi dengan Ditjen Pajak

Perhimpunan bank nasional (Perbanas) terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) terkait kewajiban pembukaan data kartu kredit nasabah bank.selengkapnya

Tak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPRTak Hanya Kartu Kredit, Ditjen Pajak Juga Intip Data BPKB dan KPR

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tak hanya mengintip data transaksi kartu kredit. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Ditjen Pajak juga mengecek data Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan data Kredit Pemilikan Rumah (KPR) para wajib pajak.selengkapnya

Ada Amnesti Pajak, Bank Geber KreditAda Amnesti Pajak, Bank Geber Kredit

Mendapat mandat sebagai bank persepsi untuk menampung uang tebusan yang berasal dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, tentu membawa berkah. Likuiditas dari dana tax amnesty harus cepat disalurkan kembali bank persepsi dalam bentuk kredit.selengkapnya

Efek amnesti pajak usai, LPS prediksi DPK tumbuh lebih rendah dari kredit di 2018Efek amnesti pajak usai, LPS prediksi DPK tumbuh lebih rendah dari kredit di 2018

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memprediksi tahun ini pertumbuhan kredit masih akan lebih kencang dibanding pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). LPS menyatakan tahun ini pertumbuhan DPK akan ada di kisaran 8%.selengkapnya

Ditjen Pajak: Data kartu kredit juga akan diberi threshold Rp 1 miliarDitjen Pajak: Data kartu kredit juga akan diberi threshold Rp 1 miliar

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah mengeluarkan PMK 228/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 16/PMK.03/2013 dan perubahannya. Di dalamnya, Ditjen Pajak meminta perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke pemerintah.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika Gagal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya

Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniPandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun Ini

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya

Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanIni sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depan

Setoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya

Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapEkonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahap

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanPelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan

Isu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya

Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanMayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringan

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022

Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya

Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanJangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun Depan

Masyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya

Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?

Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya



 
TAGS # :