OJK Minta Bank Persepsi Proaktif

Ahad 31 Jul 2016 09:39Administratordibaca 196 kaliSemua Kategori

republika 098

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada bank nasional maupun internasional yang telah ditunjuk menjadi bank persepsi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) bisa melakukan terobosan dalam mensosialisasikan program tersebut. Salah satunya, dengan jemput bola (proaktif).

Untuk nasabah bisa lebih lekas mengetahui dan memahami manfaat pengampunan pajak. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, mengatakan bahwa industri keuangan nasional harus mendukung pengampunan pajak. 


"Jadi pas ditanya klien atau nasabah bisa memberikan jawaban yang benar," ujarnya di Jakarta, Jumat (29/7). Muliaman menjelaskan, proaktifnya bank persepsi penting karena program pengampunan pajak terbilang tidak lama atau hanya sembilan bulan yang dibagi menjadi tiga periode hingga 31 Maret 2017. Artinya, setiap periode hanya memiliki waktu tiga bulan saja.


Dengan waktu yang sempit, sosialisasi bank persepsi secara langsung kepada nasabah diharapkan bisa mempercepat penambahan kas dari dana repatriasi maupun deklarasi wajib pajak. Selain melakukan sosialisasi, Muliaman meminta agar bank persepsi dan lembaga keuangan lain nya bisa memiliki instrumen yang bisa menampung dana pengampunan pajak. 


"Sebab, jangan sampai ketika dana itu ada, lembaga keuangan justru kesulitan memanfaatkan dan menyerap uang tersebut. Saya tidak ingin per masalahannya ada industri keuangan. Jangan sampai bank-bank nanti dipersalahkan. Makanya, tolong proaktif dan menjelaskan saluran tepat untuk tax amnesty," kata Muliaman menjelaskan.


Disisi lain, Muliaman mengapresiasi sejumlah perbankan yang sudah melakukan pertemuan dengan para klien dan nasabah terkait pengam punan pajak. Bahkan, dari informasi yang didapat, banyak nasabah yang mengapresiasi sosialisasi tersebut sehingga nasabah bisa lebih paham tentang pengampunan pajak.


Sikap bank Direktur Retail Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Tardi, membenarkan, agar program pengampunan pajak berjalan lancar, sosialisasi mutlak diperlukan. "Selain sosialisasi secara langsung, kami juga terlibat dalam sosialisasi pengampunan pajak yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan," kata Tardi di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejauh ini, Bank Mandiri sudah melakukan sosialisasi pengampunan pajak ke beberapa nasabahnya di berbagai kota di Indonesia, seperti Surabaya, Medan, serta Makassar.


Tardi menambahkan, Bank Mandiri telah menyiapkan sejumlah instrumen investasi baru untuk menyerap dana repatriasi. Tak hanya memberikan returnoptimal, beberapa instrumen itu juga mempunyai skema yang disesuaikan dengan kebutuhan. Instrumen tersebut di antaranya Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK DIRE), dan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP). 


Perseroan pun menyiapkan instrumen lain seperti deposito, reksadana, serta obligasi. Tardi mengatakan, skema yang disiapkan untuk berbagai instrumen tersebut sudah mempertimbangkan potensi pasar dan appetitedari wajib pajak peserta program amnesti pajak. "Sampai saat ini kami telah menerima banyak pertanyaan dari wajib pajak, baik mengenai proses amnesti, pembayaran uang tebusan serta dana repatriasi," ujarnya. 


Meski Tardi enggan menyebutkan berapa target perseroan dalam menerima dana repatriasi dan dana tebusan, namun Bank Mandiri siap menyalurkan dana itu secara maksimal. "Jadi, tantangan saat ini adalah bagaimana bank-bank persepsi meningkatlan kenyamanan para wajib pajak agar mereka memindahkan dana repatriasi ke sistem keuangan Indonesia dengan tenang," katanya.


PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menargetkan dana amnesti pajak yang ditampung mencapai Rp 60 triliun, baik produk bank maupun nonbank. "Capaian itu tentunya tidak akan tercapai tanpa adanya sosialisasi kepada nasabah maupun masyarakat bahwa BRI siap memberikan pelayanan pengampunan pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri," kata Direktur PT BRI, Sis Apik Wijayanto, di Bandar Lampung, Lampung. Menurut Sis, keberadaan program pengampunan pajak menjadi peluang per bankan meraup dana-dana orang kaya yang sebelumnya disimpan di luar negeri untuk masuk ke dana pihak ketiga (DPK) bank-bank nasional.


"Kami juga telah menyiapkan beberapa produk guna menarik uang tersebut. Salah satunya adalah BRI Prioritas."

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 30 Juli 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

Dana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan BaruDana Repatriasi: Bank Mandiri Bakal Luncurkan Produk Non Keuangan Baru

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berencana meluncurkan produk nonkeuangan baru yang akan digunakan sebagai instrument penampung dana repatriasi dalam program amnesti pajak.selengkapnya

BRISyariah Siap Jadi Bank Persepsi Pengampunan PajakBRISyariah Siap Jadi Bank Persepsi Pengampunan Pajak

Dibukanya peluang bagi bank syariah untuk terlibat menjadi bank persepsi penerapan pengampunan pajak ditanggapi positif oleh BRISyariah.selengkapnya

Bank Syariah Bisa Tampung Dana Pengampunan PajakBank Syariah Bisa Tampung Dana Pengampunan Pajak

Penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak dinilai memungkinkan aneka instrumen keuangan syariah terlibat. Selain instrumen investasi syariah bisa menampung dana repatriasi, bank syariah juga bisa menjadi bank persepsi. Pemerintah mensyaratkan bank persepsi penerapan pengampunan pajak merupakan bank BUKU IV dan III yang berbadan hukum Indonesia.selengkapnya

Peserta Amnesti Pajak Diwajibkan Masukkan Dana ke Bank PersepsiPeserta Amnesti Pajak Diwajibkan Masukkan Dana ke Bank Persepsi

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan sebanyak 18 bank setuju untuk menampung dana repatriasi modal dari hasil program amnesti pajak.selengkapnya

Bank Persepsi Sudah Disiapkan untuk Tax AmnestyBank Persepsi Sudah Disiapkan untuk Tax Amnesty

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) diharapkan akan mendorong pembangunan di Tanah Air. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menawarkan berbagai proyek hingga ratusan triliun untuk dimasuki dana repatriasi hasil dari kebijakan tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya



 
TAGS # :