Nyawa Pahlawan Penerimaan Negara Hilang di Tangan Penunggak Pajak

Kamis 14 Apr 2016 11:02Administratordibaca 612 kaliSemua Kategori

liputan6 019

Sungguh malang nasib dua orang petugas pajak di Sibolga, Sumatera Utara. Mereka dibunuh dengan cara ditusuk oleh wajib pajak saat berusaha menagih tunggakan pajak senilai Rp 14 miliar.

Berita ini cukup mengejutkan publik Indonesia, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kala rapat dengan Komisi XI malam tadi, sempat melaporkan anak buahnya ini gugur saat melaksanakan tugas.

Mereka adalah Soza Nolo Lase dan Parada Toga Fransriano S yang menjabat sebagai juru sita di KPP Pratama Sibolga. Mereka berdua ditusuk oleh AL (45) kala berusaha menyita aset pengusaha karet itu.


Sontak peristiwa ini langsung menjadi sorotan masyarakat, tak terkecuali Presiden Joko Widodo. Orang nomor satu di Indonesia ini langsung merespons lewat akun twitter pribadinya.


Jokowi ingin, kasus ini segera ditangani dan diusut secara tuntas. Tak lupa, suami Iriana ini juga menyatakan belasungkawa.

"Kita berduka atas terbunuhnya dua petugas pajak KPP Sibolga yang tengah jalankan tugas negara. Usut tuntas dan hukum pelakunya! -Jkw," tulis Jokowi.

Tunggakan Rp 14 Miliar

Al, tersangka penunggak pajak yang menusuk dua petugas pajak memiliki tunggakan sebesar Rp 14 miliar. Diduga pria ini tak terima saat asetnya disita sebagai ganti rugi tunggakan pajak.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi mengatakan saat menjalankan tugasnya, korban bernama Parada Toga Fransriano dan Soza Nolo Lase datang ke wilayah Nias untuk menyampaikan surat penagihan pajak atau surat paksa kepada wajib pajak atas tunggakannya sebesar Rp 14 miliar.


Nilai tunggakan ini, ucap Ken, menjadi salah satu yang terbesar di wilayah seperti Sibolga. "Tunggakan pajak sebesar Rp 14 miliar. Kalau dilihat jumlahnya, di sana mungkin paling besar," ujar dia.


Ken menjelaskan surat penagihan pajak yang dibawa oleh kedua petugas dari KPP Sibolga tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap atau incracht. Hal ini telah melalui pemeriksaan secara menyeluruh dari KPP Sibolga.


"Tunggakan itu hasil pemeriksaan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Kalau inkracht itu sudah 1 tahun 6 bulan 21 hari," kata dia.


Sementara itu, Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Mekar Satria Utama menegaskan, pajak yang akan ditagihkan tersebut merupakan pajak perorangan pribadi, bukan pajak badan. "Itu pajak perorangan pribadi," kata dia.


Menyerahkan Diri


Mengaku bersalah, tak lama setelah menikam 2 petugas pajak itu, AL menyerahkan diri ke Kepolisian Resort Gunung Sitoli, Sumatera Utara.

"Setelah melakukan penikaman, AL menyerahkan diri kepada Kepolisian Resort Gunungsitoli. Peristiwa ini sekarang masih dalam penelusuran Ditjen Pajak dan sedang dalam penyelidikan pihak berwajib," tulis Kemenkeu dala keterangannya di Jakarta, Selasa 12 April 2016.

Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak sangat prihatin atas kejadian ini. Mereka menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan.


Direktur Jenderal Pajak memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan kerja keras kedua petugas tersebut dalam tugas mengamankan penerimaan negara


Dalam organisasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, JSPN memiliki tugas dan fungsi yang strategis yaitu melakukan penagihan atas tunggakan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan Negara. Namun begitu, mereka memiliki risiko yang tinggi.

Jokowi Bereaksi


"Kita berduka atas terbunuhnya dua petugas pajak KPP Sibolga yang tengah jalankan tugas negara. Usut tuntas dan hukum pelakunya! -Jkw," tulis Jokowi di @jokowi, Selasa 12 April 2016 malam.


Pertama Kali di Indonesia

Kasus pembunuhan pada petugas pajak kala melaksanakan tugas baru pertama kali terjadi di Indonesia. Sebelumnya tak pernah ada wajib pajak yang tega dan berani membunuh petugas pajak saat melakukan tugasnya.

Meski begitu, Kementerian Keuangan tak menampik pekerjaan ini penuh dengan ancaman. Tak sedikit masyarakat yang tak senang saat ditagih tunggakan pajak.


Direktur P2 Humas DJP Mekar Satria Utama mengatakan, pekerjaan yang diemban para petugas pajak memang tidak mudah. Para petugas sering kali mendapat ancaman saat menjalan tugasnya, terutama ketika melakukan penagihan. Namun peristiwa yang menyebabkan korban jiwa seperti yang terjadi di Sibolga baru pertama kali terjadi.


"Kalau seperti ini belum pernah sebelumnya. Tapi memang para petugas kita sering mendapatkan ancaman saat dia menjalankan tugasnya," ujar dia.


Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, tugas yang diemban oleh para pegawai pajak memang penuh dengan resiko. Hal ini bukan hanya terjadi di Sibolga, tetapi juga bisa terjadi di daerah-daerah lain.

"Petugas pajak di mana pun memang tidak disenangi," kata dia.


Selain itu, Ken juga mengakui kejadian yang menimpa Parada Toga Fransriano dan Soza Nolo Lase, dua petugas pajak yang tewas ditikam, berada diluar perkiraan DJP. Awalnya, wilayah penagihan wajib pajak berinisial AL dianggap wilayah yang relatif aman. Namun, wilayah tersebut rupanya termasuk rawan kejahatan.


"Teman-teman di DJP menganggap daerah itu aman-aman saja, ternyata kejadian ini tidak terduga sama sekali. Dan ini saya sesalkan karena mereka melaksakana tugas ini untuk negara. Kami salah ansitipasi," tandas dia.


Dapat Kenaikan Pangkat


Parada Toga Fransriano dan Soza Nolo Lase mendapatkan kenaikan pangkat yang luar biasa dari pemerintah. Ini sebagai penghargaan dari pemerintah karena telah gugur saat melaksanakan tugas penagihan pajak.


Kedua orang ini bisa disebut pahlawan karena gugur saat berjuang di tengah upaya pemerintah menggenjot penerimaan pajak.


Mekar Satria Utama mengatakan, kedua petugas pajak tersebut merupakan contoh teladan bagi para petugas pajak lainnya. Hal ini karena keduanya gugur saat menjalankan tugas.


Mekar menyatakan, pihak DJP pun mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh kedua petugas pajak tersebut. Khusus untuk Juru sita Parada toga Fransriano, DJP akan memberikan kenaikan pangkat luar biasa atas pengorbanannya dalam menjalankan tugas.


"Kami memberikan kenaikan pangkat luar biasa untuk mereka yang gugur dalam melaksanakan tugas," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (13/4/2016).


Sementara untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, DJP akan memberikan santunan 6 kali gaji yang diterima per bulan. Selain itu, keluarga dari kedua korban juga masih menerima gaji selama 4 bulan penuh.


"Berdasarkan aturan kepegawaian, nanti akan kita berikan sesuai ketentuan. Akan diberikan 6 kali dari jumlah gaji yang diterima dan selama 4 bulan masih diberikan gaji penuh. Kami para pegawai pajak juga siap memberikan sumbangan sukarela. Ini semata-mata untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan," tandas dia.


Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi memberi usul ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) supaya memberikan kenaikan pangkat luar biasa bagi petugas pajak yang gugur dalam tugas. Tak hanya itu, petugas yang meninggal juga diuruskan Jaminan Kerja Kecelakaan (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).


"Agar Ditjen Pajak usulkan kenaikan pangkat luar biasa kepada Badan Kepegawaian Negara, tembuskan ke Kementerian PANRB. Serta segera koordinasi dengan Taspen untuk mengurus JKK dan JKM untuk ahli waris almarhum," kata dia.


Dia juga mengimbau, petugas pajak harus selalu berhati-hati dalam mengemban tugas di lapangan. "Taati standar operasional dan prosedur, serta lakukan mitigasi risiko dalam setiap pelaksanaan tugas agar sukses tanpa ekses," ujar dia.


Sumber : liputan6.com (Jakarta, 13 April 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Dua Petugas Pajak yang Tewas Ditusuk Diusulkan Kenaikan Pangkat Luar BiasaDua Petugas Pajak yang Tewas Ditusuk Diusulkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya 2 Petugas Pajak KPP Sibolga, Sumut, Parada Toga Frans yang merupakan Juru Sita dan Soza Nolo Lase. "Kami turut berduka cita atas gugurnya dua petugas pajak di Sibolga saat melaksanakan tugas. Semoga almarhum diterima di sisi-Nya, serta keluarga yang ditinggalselengkapnya

Ini Keuntungan yang Didapat oleh Negara Surga PajakIni Keuntungan yang Didapat oleh Negara Surga Pajak

Singapura, Cayman Island, British Virgin Island, Panama, Swiss merupakan beberapa dari puluhan negara surga bebas pajak (tax havens) terbesar di dunia. Negara-negara suaka pajak ini menjadi tujuan utama orang-orang dan perusahaan dari segala penjuru dunia menyimpan uang maupun asetnya untuk menghindari pajak.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Ini Negara yang Paling Banyak Repatriasi AsetIni Negara yang Paling Banyak Repatriasi Aset

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menyatakan tekadnya untuk mensukseskan tax amnesty. Dan hingga 5 September kemarin, data wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya di luar negeri mencapai Rp30,4 triliun.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolKemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan Tol

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. "Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan," kata Suryo di Jakarta, kemarin.selengkapnya

Amnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakAmnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan fokus untuk memperluas basis pajak pada periode ketiga pelaksanaan program amnesti pajak. Masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan amnesti pajak lantaran program ini berakhir 2,5 bulan lagi.selengkapnya

Ditjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMDitjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIM

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

Agar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode IIIAgar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode III

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan PajakSENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan Pajak

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Periode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak PeroranganPeriode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak Perorangan

Periode III tax amnesty akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang. Direktorat Jendral Pajak akan memfokuskan periode terakhir ini untuk menggenjot keterlibatan UMKM dan menyasar pada para Wajib Pajak Perorangan dengan bekerja sama dengan perbankan.selengkapnya

DJP imbau WP ikut amnesti periode tigaDJP imbau WP ikut amnesti periode tiga

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau kepada Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya



 
TAGS # :