Nilai Tebusan Tax Amnesty Belum Sesuai Target Pemerintah

Selasa 23 Ags 2016 11:03Administratordibaca 243 kaliSemua Kategori

republika 118

Pemerintah telah melakukan sosialisasi untuk menyukseskan program pengampunan pajak atau tax amnestybahkan sebelum program ini diluncurkan pada 18 Juli 2016. Namun, nilai tebusan yang didapatkan hingga pekan ketiga Agustus belum sesuai harapan pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, per tanggal 20 Agustus 2016 total pemasukan dari tax amensty telah mencapai Rp 857 miliar dengan surat pernyataan harta (SPH) mencapai 6.896. Nilai ini mengalami peningkatan setiap pekannya. Rata-rata tebusan bertumbuh dari Rp 8,5 miliar pada bulan Juli selama 10 hari kerja, kemudian meningkat menjadi Rp 18,8 miliar pada minggu kedua bulan Agustus. Angka ini kembali naik menjadi Rp 60 miliar di minggu kedua Agustus, dan Rp 94,5 miliar pada minggu ketiga Agustus padahal hanya dalam empat hari kerja.

Angka ini, kata Mulyani, masih jauh dari apa yang diharapkan, khususnya untuk wajib pajak yang ikut dalam repatriasi. Dari total Rp 857 miliar uang tebusan yang terkumpul, dana ini terbagi menjadi Rp 138 miliar dari badan nonUMKM, Rp 3 miliar badan UMKM, Rp 661 miliar dari Orang Pribadi (PO) UMKM, dan Rp 55 miliar dari OP UMKM.

Untuk hasil deklarasi per jenis WP nilai deklarasi OP UMKM 6,39  triliun (deklarasi) dan Rp 28 miliar repatriasi. Orang pribadi nonUMKM deklarasi Rp 27,02 triliun dan repatriasi sebesar Rp 1,4 triliun. Untuk badan UMKM Rp 481 miliar, dan badan nonUMKM deklarasi Rp 6,86 triliun dan Rp 9 miliar dari repatriasi.

Nilai deklarasi harta WPOP menyumbang 82,6 persen yang didominasi WP PO nonUMKM dimana 4,1 persennya adalah repatriasi. Rata-rata nilai deklarasi harta per SPH WP OP mencapai Rp 6,4 miliar. Nilai deklarasi harta WP Badan mencapai 17,4 persen yang didominasi WP badan nonUMKM, dengan nilai repatriasi Rp 9 miiliar.

"Untuk repatriasi dari wajib pajak badan ini masih sangat kecil kalau kita lihat angkanya. Ini masih kecil jika dibayangkan dengan hasil akhir," kata Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Senin (22/8).

Tiga besar harta yang diikutkan dalam tax amnesty adalah kas dan setara kas yang mencapai Rp 19,904 triliun dalam bentuk deklarasi, sedangkan kas dan setara kas yang direpatriasi mencapai Rp 1,228 triliun. Untuk tanah, bangunan dan harta tak bergerak lainnya mencapai Rp 9,207 triliun (deklarasi), dan Rp 129 miliar (repatriasi). Sedangkan tax amnesty dalam investasi dan surat berharga mencapai Rp 7,528 triliun (deklarasi), dan Rp 86 miliar (repatriasi).

Mulyani menuturkan, dari tujuh negara asal harta yang menyumbang 50 peren dari keseluruham luar negeri dan repatriasi senilai Rp 14 triliun. Singapura menjadi penyumbang terbesar dengan 42 persen (Rp 4,799 triliun) di mana 18 persen ( Rp 1,086 triliun) di antaranya adalah repatriasi.

Mantan Direktur Bank Dunia ini menuturkan, untuk memaksimalkan agar program ini bisa diikuti banyak wajib pajak, pihaknya menambah point of service dari semua hanya di 341 kantor pelayanan pajak (KPP) ditambah menjadi 588 point of service. Penambahan ini ada di Kantor Pratama Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) dan 33 Kantor Wilayah (Kanwil), 207 KP2KP, penambahan di setiap perbankan (Mandiri, BRI, dan BNI), serta bantuan di KBRO SIngapura, Hongkong dan Inggris.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 22 Agustus 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 30 Agustus Rp2,6 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp126 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Selasa (30/8/2016), terpantau mencapai Rp2,62 triliun. Nilai pernyataan harta melesat lebih kurang Rp15 triliun dalam sehari pada hari ini setelah mencapai sekitar Rp111 triliun kemarin.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 31 Agustus Tembus Rp3 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp147 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan sejak pelaksanaan program amnesti pajak (tax amnesty) hingga hari ini, Rabu (31/8/2016), terpantau menembus Rp3,07 triliun.selengkapnya

Per 15 Agustus, Tebusan Amnesti Pajak Rp540 Miliar, Pernyataan Harta Rp 26 TriliunPer 15 Agustus, Tebusan Amnesti Pajak Rp540 Miliar, Pernyataan Harta Rp 26 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan selama pelaksanaan program tax amnesty mencapai Rp540,66 miliar hingga 15 Agustus 2016.selengkapnya

TEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 TriliunTEBUSAN AMNESTI PAJAK Per 19 September Rp23,5 Triliun, Deklarasi Dan Repatriasi Rp995 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan yang dibayarkan peserta pengampunan pajak sejak dimulainya pelaksanaan Program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) hingga hari ini, Senin (19/9/2016), terpantau mencapai Rp23,5 triliun.selengkapnya

Deklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 TriliunDeklarasi Dan Repatriasi Amnesti Pajak Per 29 September Tembus Rp3.158 Triliun, Tebusan Rp93,5 Triliun

Jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak (tax amnesty) hingga Kamis (29/9/2016), pukul 20.45 WIB, mencapai Rp93,5 triliun, atau sekitar 57% dari target penerimaan uang tebusan sebesar Rp165 triliun hingga akhir program Maret 2017 mendatang.selengkapnya

Dalam 3 Hari, Deklarasi Harta Tax Amnesty Capai Rp 100 MiliarDalam 3 Hari, Deklarasi Harta Tax Amnesty Capai Rp 100 Miliar

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan deklarasi harta pengampunan pajak atau tax amnesty mencapai Rp 100 miliar dalam kurun waktu tigahari sejak dibukanya pendaftaran pada Senin (18/7/2016). Sementara uang tebusannya hampir Rp 2 miliar hingga hari kedua.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib PajakPemerintah Akan Terus Genjot Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Kementerian Keuangan akan melakukan pendataan makin sistematis bagi wajib pajak dan memperbaiki penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan dari pajak.selengkapnya

NPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak NakalNPWP Multifungsi Bakal Jadi Alat Lacak Wajib Pajak Nakal

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan Kartu Indonesia Satu. Kartu ini akan diisi identitas seperti Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Nomor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.selengkapnya

Menkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax AmnestyMenkeu Terapkan Langkah Hukum Usai Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap menerapkan langkah hukum apabila diperlukan jika amnesti pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017 mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah.selengkapnya

Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%Kebijakan Bebas Visa Turunkan PNBP 52%

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencatat kebijakan bebas visa untuk warga negara asing telah menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 52% atau senilai Rp1 triliun.selengkapnya

Likuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga DepositoLikuiditas Terjamin, BI Minta Bank Tak Naikkan Bunga Deposito

BI berpendapat bank tidak perlu menaikkan bunga deposito. Alasannya, likuiditas masih terjaga. Dana operasi moneter di atas Rp 300 triliun.selengkapnya

Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?Kapan Kartu NPWP Multifungsi Diterbitkan?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana untuk menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak multifungsi atau Kartu Indonesia Satu. Ini merupakan strategi DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.selengkapnya

25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib Pajak

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

Konsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian RukoKonsultasi Pajak: NPWP Salah di Faktur Pajak Pembelian Ruko

Kepada tim konsultasi pajak,selengkapnya

Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya



 
TAGS # :