Negara G20 Berkomitmen Buka Data Pajak Mulai Akhir 2017

Senin 11 Apr 2016 10:32Administratordibaca 987 kaliSemua Kategori

liputan6 012

Indonesia dan seluruh negara anggota G20 berkomitmen mengakhiri rezim kerahasiaan bank untuk perpajakan yang dimulai pada akhir 2017. Negara surga pajak (tax haven) dipaksa ikut berperan dalam era keterbukaan informasi atau automatic exchange of information (AEoI).

Pengamat Perpajakan dari Universitas Indonesia, Ruston Tambunan mengungkapkan, negara anggota G20 termasuk Indonesia mendesak 34 negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) supaya memaksa negara suaka pajak kooperatif untuk melakukan pertukaran informasi pajak.


"Pada akhirnya nanti semua negara termasuk negara surga pajak akan terbuka. Sebab nanti dikucilkan jika tidak melakukannya. Mereka bisa di bawah tekanan, orang-orang akan berpikir ulang menjalin hubungan dengan negara yang tidak kooperatif dalam pertukaran informasi," terangnya saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Senin (11/4/2016).

Tren pertukaran informasi ini, kata Ruston sudah diterima Hong Kong. Negara tersebut sebelumnya adalah salah satu surga bebas pajak, seperti Panama, Swiss, Cayman Island, British Virgin Island, Singapura, Luxemburg, dan negara lainnya.


"Hong Kong kini sudah terbuka dari sebelumnya tertutup demi menjaga kerahasiaan bagi orang yang tidak mau membayar pajak. Mereka sudah mau memberikan informasi atau data untuk kepentingan pajak," terangnya.


Dengan era keterbukaan informasi, diakui Ruston, seluruh negara berharap tidak ada lagi negara-negara tempat penghindaran pajak karena semua akan mengarah pada transparansi data. "Komitmennya kan semua begitu (terbuka) di akhir 2017. Jadi mudah-mudahan saja," papar Ruston.


Sanksi


Terpisah, Program Manager International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Siti Khoirun Nikmah mengatakan, dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mendulang pundi-pundi uang dalam jumlah berlimpah untuk membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.


"Faktanya uang-uang yang dimiliki ada di negara surga pajak, sehingga kita masih harus berutang untuk mendanai program prioritas. Ada negara yang sampai berutang buat bangun negaranya, tapi ada negara yang justru mengambil kekayaan dengan memberlakukan pajak rendah, sampai nol persen. Itulah negara tax haven," tegasnya.


Indonesia diakui Siti, merupakan salah satu negara yang dirugikan oleh keberadaan negara surga pajak. Ini menandakan sistem perpajakan internasional menjadi salah satu penyebab ketimpangan. Banyak perusahaan menyembunyikan perusahaan dan mendaftarkannya di negara surga pajak, padahal mereka mendapat untung dari Indonesia.


"Ini yang dinamakan transfer pricing. Penghindaran pajak bukan cuma dilakukan orang kaya, tapi juga korporasi. Sistem pajak internasional sudah timpang, hanya menguntungkan negara maju tapi tidak bagi negara miskin dan berkembang," tuturnya.


Siti mendesak Presiden Joko Widodo berperan lebih kuat di forum multilateral untuk mendorong kerjasama perpajakan global lebih terbuka, transparan, dan memberi keadilan bagi negara miskin dan berkembang. Keaktifan ini, sambungnya, harus menggandeng negara anggota G20 lain.


Saat ini, katanya, negara-negara G20 baru menerapkan perusahaan-perusahaan yang dengan aset US$ 750 juta atau sekitar Rp 9 triliun saja yang mempunyai kewajiban melaporkan keuntungannya.


Kewajiban pertukaran informasi (Automatic Exchange System of Information) pada akhir 2017, dinilainya, baru ditanggapi serius 50 negara. Sementara ada negara-negara yang tercatat sebagai suaka pajak menolak aturan tersebut.


"Jadi negara G20 harus lebih berani memberi sanksi bagi negara surga pajak ini. Kalangan internasional harus memberikan sanksi politik dan ekonomi, misalnya pelarangan ekspor untuk menekan negara tersebut tidak menjadikan dirinya sebagai surga pajak," tegas Siti.


Sementara itu, Program Manager Tata Kelola Ekonomi TII, Wahyudi pun mendesak G20 untuk menyepakati pendaftaran Benefecial Ownership (penerima manfaat), melakukan penolakan passpor bagi pelaku tindak pidana korupsi, pajak, dan pencucian uang. Serta meregulasi investasi berdasarkan uang hasil kejahatan, sebagai contoh tidak bisa membeli aset-aset mewah yang terkadang menjadi modus pencucian uang.


"Jika benefecial ownership ini diungkap, kita bisa mengindentifikasi perusahaan A misalnya ternyata dimiliki koruptor atau pemilik yang terindikasi korupsi," ujarnya.


Sumber : liputan6.com (Jakarta, 11 April 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Ini Keuntungan yang Didapat oleh Negara Surga PajakIni Keuntungan yang Didapat oleh Negara Surga Pajak

Singapura, Cayman Island, British Virgin Island, Panama, Swiss merupakan beberapa dari puluhan negara surga bebas pajak (tax havens) terbesar di dunia. Negara-negara suaka pajak ini menjadi tujuan utama orang-orang dan perusahaan dari segala penjuru dunia menyimpan uang maupun asetnya untuk menghindari pajak.selengkapnya

10 Negara yang Tidak Mewajibkan Pajak Bagi Rakyatnya10 Negara yang Tidak Mewajibkan Pajak Bagi Rakyatnya

Dalam suatu sistem pemerintahan dalam negara, membayar pajak secara rutin merupakan salah satu kewajiban dasar yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warganya. Dana hasil pajak merupakan pendapatan kas negara yang digunakan untuk kepentingan dan menyejahterakan masyarakat secara umum, seperti misalnya pembangunan jalan raya, fasilitas umum, bantuan sosial untuk masyarakat, dan lain-lain.selengkapnya

Menkeu Usul Sanksi Buat Negara Tak Patuh Buka Data Pajak di G20Menkeu Usul Sanksi Buat Negara Tak Patuh Buka Data Pajak di G20

Pemerintah Indonesia mengusulkan sanksi atau hukuman bagi negara yang melanggar komitmen keterbukaan data terkait perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) di 2018. Sanksi terberat dicoret atau blacklist dari daftar tersebut.selengkapnya

Ini Negara yang Paling Banyak Repatriasi AsetIni Negara yang Paling Banyak Repatriasi Aset

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menyatakan tekadnya untuk mensukseskan tax amnesty. Dan hingga 5 September kemarin, data wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya di luar negeri mencapai Rp30,4 triliun.selengkapnya

Dua Negara Surga Pajak Ini Tolak Buka DataDua Negara Surga Pajak Ini Tolak Buka Data

Masih ada dua negara yakni Bahrain dan Panama yang menolak membuka akses data dan informasi pajak maupun perbankan di akhir 2017. Kedua negara tersebut adalah negara surga bebas pajak (tax havens). Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Suahasil Nazara saat Konferensi Pers Hasil Pertemuan IMF-World Bank Spring Meetings mengungkapkan, terkuaknya data skandal pajak Panamaselengkapnya

Menkeu: Negara yang Rahasiakan Data Pajak Bakal Kena SanksiMenkeu: Negara yang Rahasiakan Data Pajak Bakal Kena Sanksi

Negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia (G20) sepakat bakal mengenakan sanksi tegas bagi negara-negara yang tidak kooperatif dan bersedia membuka data pajak dan perbankan pada akhir 2017. Kesepakatan ini lahir dari pertemuan G20 dan Spring Meeting IMF/Bank Dunia di Washington, AS yang berlangsung pada pekan ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, negara-negaraselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Takut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajakTakut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajak

Sebulan sebelum berakhir, minat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam program amnesti pajak periode kedua belum terlihat antusias. Sebagian masih menunggu menjelang periode habis, tapi ada juga yang masih bingung.selengkapnya

Mulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap HariMulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap Hari

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan siap membuka seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia untuk melayani pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang diperkirakan membludak pada Desember ini. Jam operasional pun ditambah dari Senin-Minggu mulai 4 Desember 2016.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Jumat (2/12/2016), pukul 16.13 WIB, terpantau menghampiri Rp3.970 triliun.selengkapnya

Alasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib PajakAlasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib Pajak

Sebanyak 11 Wajib Pajak (WP) di Sumatera Utara memiliki tunggakan pajak di atas Rp 100 miliar.selengkapnya

Hilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas SanksiHilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas Sanksi

Pasca kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai pajak, nampaknya reformasi besar-besaran akan dilakukan pemerintah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 yang terkait dengan insentif berupa tambahan tunjangan untuk pegawai Ditjen Pajak.selengkapnya

TERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar ModalTERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan, hingga saat ini dana repatriasi dari program amnesti pajak yang baru masuk ke pasar modal masih di bawah Rp1 triliun. Namun, BEI meyakini jumlah itu akan terus bertambah sampai masa periode dua dan tiga program tersebut berakhir.selengkapnya

Hapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 TriliunHapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 Triliun

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraup pendapatan hingga lebih dari Rp 1 triliun selama sebulan sejak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi alias denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),selengkapnya

Baru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax AmnestyBaru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax Amnesty

Tahap kedua pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir di Desember 2016 ini. Namun, kurang dari 30 hari penutupan tahap kedua itu, total wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty belum maksimal. Bedasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara-I,selengkapnya

Credit Suisse bekukan rekening gelap warga ASCredit Suisse bekukan rekening gelap warga AS

Demi memulihkan nama baik, perbankan raksasa asal Swiss, Credit Suisse Group AG membekukan puluhan rekening yang dicurigai milik warga Amerika Serikat (AS). Sumber Bloomberg berbisik, pembekuan rekening ini merespons desakan Badan Pajak AS atawa Internal Revenue Service (IRS).selengkapnya

TERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKMTERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKM

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak alias tax amnesty. Kali ini Ditjen Pajak menggelar sosialisasi di salah satu pusat usaha kecil-menengah (UKM) terbesar di Indonesia yakni Thamrin City.selengkapnya



 
TAGS # :