Nasabah Diintip Ditjen Pajak, Bukopin Targetkan Transaksi Kartu Kredit Rp6 Triliun

Rabu 1 Jun 2016 11:39Administratordibaca 795 kaliSemua Kategori

sindonews 034

Kebijakan pemerintah memperbolehkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melihat data pemilik kartu kredit tak lantas membuat Bank Bukopin khawatir. Mereka tetap mematok target pertumbuhan yang cukup tinggi untuk kepemilikan ataupun transaksi melalui kartu kredit ini.

Kepala Divisi Kartu Kredit Bank Bukopin, Muhdan Lubis mengaku tidak khawatir dengan kebijakan pemerintah tersebut. Pihaknya akan melakukan edukasi terhadap nasabah dan pemegang kartu kredit terkait kebijakan Ditjen Pajak ini.

Kebijakan tersebut bukan untuk melihat transaksi kartu kredit, tetapi lebih ke kepentingan yaitu melihat profil dari pemegang kartu kredit tersebut.

"Nanti mungkin akan disinkronkan antara jumlah transaksi dengan pembayaran pajak selama ini," katanya, Selasa (31/5/2016).

Hanya saja, ia mengakui jika kebijakan tersebut akan menimbulkan keresahan di tingkat pemegang kartu kredit. Namun hal tersebut menurutnya hanya akan bersifat sementara alias hanya di awal pemberlakuan kebijakan. Selebihnya tetap akan berjalan normal sehingga pihaknya mematok target pertumbuhan yang cukup banyak untuk kartu kredit ini.

Menurutnya, income pemegang kartu kredit tidak bisa dilihat jumlah transaksi mereka. Sebagai contoh, limit kartu kredit yang diberikan oleh bank bisa berlipat-lipat dari income seseorang. Sehingga ia mengimbau kepada pemegang kartu kredit untuk tidak resah dengan kebijakan baru ini. Karena sebetulnya kebijakan tersebut tidak akan mempengaruhi pemegang kartu kredit.

Pihaknya tetap optimis kartu kredit akan memiliki prospek cukup bagus di kemudian hari. Terlebih, kebijakan Bank Indonesia yang mendorong transaksi non cash tetap berjalan. Sehingga pihaknya tetap menargetkan pertumbuhan kartu kredit dari dua sisi.

Pihaknya menargetkan peningkatan transaksi menggunakan kartu kredit dan juga pertumbuhan jumlah pemegang kartu kredit. "Outstanding-nya harus meningkat dan jumlah akuisisinya juga bertambah," paparnya.

Tahun 2016 ini, pihaknya secara keseluruhan menargetkan peningkatan transaksi kartu kredit mencapai Rp6 triliun dari capaian tahun 2016 Rp4 triliun. Sementara untuk pemegang kartu ia menargetkan mampu mencapai satu juta pengguna. Ia yakin akan tercapai target satu juta pengguna karena posisi saat ini sudah 860 ribu pemegang kartu kredit Bukopin.

Untuk menggapai target, berbagai program memang dilaksanakan Bank Bukopin. Salah satunya melakukan Mall Branding bekerja sama dengan pusat-pusat perbelanjaan.

Para pemilik kartu kredit Bukopin akan mendapatkan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam bertransaksi di mal yang bekerja sama dengan Bank Bukopin. "Diskon besar, cash back hinggagrandprize kami sediakan," terangnya.

Kepala Cabang Bukopin Yogyakarta, Ferdy Ardian mengatakan, transaksi kartu kredit merupakan bagian kecil dari program kredit dari Bank Bukopin. Kendati kecil, tetapi kartu kredit merupakan salah satu cara mendongkrak kredit yang dikucurkan ke masyarakat. Maka pihaknya juga membuat program menarik untuk memudahkan nasabah mengakses dan mendapatkan kartu kredit tersebut.

Sumber : sindonews.com (Yogyakarta, 1 Juni 2016)
Foto : sindonews.com




BERITA TERKAIT
 

Bank Mandiri Bantah Transaksi Kartu Kredit Turun karena Diintip Ditjen PajakBank Mandiri Bantah Transaksi Kartu Kredit Turun karena Diintip Ditjen Pajak

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat adanya penuruan tren penggunaan kartu kredit hingga saat ini. Namun, hal ini bukan karena rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan 'mengintip' data nasabah bank pengguna kartu kredit. "Perlambatan pertumbuhan dari kartu kredit disebabkan karena pertumbuhan makro yang sedang melambat. Jadi buka disebabkan faktor pelaporan pajak,"selengkapnya

DJP: 20 Bank Belum Lapor Transaksi Kartu Kredit NasabahDJP: 20 Bank Belum Lapor Transaksi Kartu Kredit Nasabah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan 20 bank belum melaporakan data transaksi kartu kredit nasabahnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan DJP Kemenkeu Harry Gumelar di Jakarta, Selasa (6/7), mengatakan, dari 23 bank yang diwajibkan melapor, baru tiga bank yang sudah memberikan data transaksiselengkapnya

Muncul lagi, Pajak minta laporan transaksi kartu kredit dari bankMuncul lagi, Pajak minta laporan transaksi kartu kredit dari bank

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 228/PMK.03/2017 kembali meminta perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke pemerintah.selengkapnya

Data kartu kredit akan dibuka, bank intens koordinasi dengan Ditjen PajakData kartu kredit akan dibuka, bank intens koordinasi dengan Ditjen Pajak

Perhimpunan bank nasional (Perbanas) terus melakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) terkait kewajiban pembukaan data kartu kredit nasabah bank.selengkapnya

DJP: Selama Transaksi Benar, Pengguna Kartu Kredit tak Usah KhawatirDJP: Selama Transaksi Benar, Pengguna Kartu Kredit tak Usah Khawatir

Pada 22 Maret lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meneken PMK Nomor 39/ PMK.03/2016 yang memuat rincian jenis data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Salah satunya, bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit wajib melaporkan data transaksi yang bersumber dari lembar penagihan bulanan setiap nasabah kartu kredit.selengkapnya

Transaksi Kartu Kredit yang Bisa Diintip Pajak Harus Dibatasi!Transaksi Kartu Kredit yang Bisa Diintip Pajak Harus Dibatasi!

Pengamat Ekonomi sekaligus Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah harus segera menetapkan batasan nilai transaksi pada kartu kredit yang nantinya bisa dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima PersenKemenkeu Akan Naikkan Tarif Pajak Orang Kaya Hingga Lima Persen

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk ‘orang kaya’.selengkapnya

Penerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 TriliunPenerimaan Pajak hingga April Capai Rp374,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga April 2021 baru mencapai Rp374,9 triliun. Realisasi ini baru mencapai 30,94 persen dari target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp1229,6 triliun.selengkapnya

Rasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar InsentifRasio Pajak Rendah, Sri Mulyani Tetap Ingin Tebar Insentif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa rasio pajak atau tax ratio pada 2021 sudah sangat rendah, yakni di level bawah 9 persen. Tax ratio adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

Pasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM MobilPasar Cermati Rencana Perpanjangan Insentif PPnBM Mobil

Pelaku pasar mencermati keinginan Kementerian Perindustrian (Kemperin) memperpanjang masa berlaku kebijakan relaksasi pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM) hingga 2022. Rencana tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan secara internal dan belum diusulkan ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu).selengkapnya

PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanPPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi Lanjutan

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

PPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur StrategiPPnBM 100% segera Berakhir Mei 2021, Toyota Mulai Atur Strategi

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraPengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan Negara

Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya

Kenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan KonsumenKenaikan Tarif PPN Bisa Beratkan Produsen dan Konsumen

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan tetap dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menggenjot penerimaan pajak untuk memulihkan perekonomian.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun IniSri Mulyani Sebut Kenaikan PPN Bukan Tahun Ini

Pemerintah memastikan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan langsung diterapkan tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa fokus pemerintah pada tahun ini tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya

Dibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analisDibayangi kenaikan cukai, begini rekomendasi saham HM Sampoerna (HMSP) dari analis

Kinerja PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) masih tertekan sepanjang kuartal I-2021.selengkapnya



 
TAGS # :