Mungkinkah Indonesia Punya Pulau Surga Pajak?

Senin 27 Jun 2016 13:33Administratordibaca 507 kaliSemua Kategori

liputan6 067

Pemerintah tengah menggodok rencana pendirian pusat keuangan offshore (Offshore Financial Center/OFC) layaknya pulau surga pajak alias tax haven island.

Kawasan khusus tersebut akan menjadi basis pendirian perusahaan cangkang dan menampung dana dari pemilik modal Indonesia paska kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) diterapkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah mengantisipasi serbuan dana yang pulang kampung dari negara lain ke Indonesia lewat tax amnesty dalam waktu singkat dengan mendirikan pusat keuangan offshore. Konsepnya mirip pulau Labuan, Malaysia yang sudah ditetapkan sebagai OFC atau pulau surga pajak sejak dua dasawarsa lalu.


“Kalau ada uang masuk dari tax amnesty, jika dilepas begitu saja di sektor keuangan, maka ekonomi bisa bubble di sana sini. Jadi harus disiapkan, bukan hanya offshore (financial center), tapi memilikirkan bagaimana mengembangkan trust fund (pengelolaan dana),” jelas dia di Jakarta seperti ditulis Senin (27/6/2016).


Pendirian pulau surga pajak ini, sambung Darmin, sebagai bentuk kepastian dari pemerintah bagi pemohon tax amnesty terhadap aset maupun dana yang mampu ditarik kembali ke Indonesia. Sedangkan aturan atas rencana tersebut, diakuinya, dapat diselesaikan sesegera mungkin.

“Sebenarnya tidak khusus sekali. Pokoknya itu memungkinkan dana-dana ini jelas ditaruhnya di mana dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Kalau regulasinya nanti lah, pasti bisa tahun ini,” jelas Darmin.


Secara terpisah, Pengamat Perpajakan dari Universitas Indonesia (UI), Ruston Tambunan meragukan upaya pemerintah untuk membangun kawasan khusus surga pajak dengan tujuan menarik investasi dan menjadikan Indonesia sebagai basis pemilik modal ataupun perusahaan Indonesia yang punya bisnis di luar negeri melalui pendirian special vehicle purpose (SPV).

Menurut dia, orang Indonesia lebih suka bikin SPV di luar negeri, khususnya tax haven countries seperti Panama, karena akses mereka ke pasar internasional sangat luas.


"Misalnya untuk menerbitkan surat utang, akuisisi perusahaan. Akses mereka sudah diakui dunia dan ada trust dari pengusaha. Sedangkan di Indonesia mau apa-apa saja sulit, contohnya mendapatkan insentif tax allowance, birokrasi berbelit, dan lainnya. Bagaimana mau menerapkan offshore financial center,” kata dia.


Diskriminasi pemerintah

Jika Indonesia menerapkan tarif pajak rendah di pulau surga pajak nanti, Ruston menyebutnya sebagai bentuk diskriminasi pemerintah.


“Ibaratnya ada negara di dalam negara. Negara tax haven sekarang saja harus koorperatif dan lagi diperangi dunia internasional. Jika tidak kooperatif, dikucilkan. Masa Indonesia mau buat semacam ini juga,” tegasnya.

Menurut dia, belum lagi apa keuntungan Indonesia membangun pulau surga pajak. Sebab, Ruston bilang, ada konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah dengan mengeksekusi kebijakan tersebut, salah satunya mengorbankan penerimaan pajak.

“Negara dapat apa dari rencana ini, karena kan penerimaan pajak korbannya lho. Apakah dengan uang masuk, investasi bergeliat, menyerap tenaga kerja, yang nganggur bisa kerja. Kalau cuma jadi pusat buat bangun kantor doang, mana ada nilai tambahnya. Jadi ini yang harus dipikirkan pemerintah,” terang Ruston.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, OFC ditujukan untuk menarik aset warga Indonesia yang selama ini diparkir di luar negeri. Upaya mewujudkan OFC mesti memenuhi beberapa syarat.


Di antaranya, OFC merupakan satu wilayah seperti halnya Malaysia dengan Pulau Labuan. Kemudian, kawasan yang dipilih mesti memiliki lembaga keuangan internasional.

"Karena salah satu syarat keberadaan offshore center adalah keberadaan keuangan internasional. Lembaga perbankan internasional harus hadir di situ. Jadi otomatis ya bukan daerah yang under develop," kata dia.

Dia mengatakan kawasan surga pajak pada intinya adalah legal. Maka dari itu, wilayah yang akan dikembangkan ini harus tunduk dengan ketentuan yang berlaku.


"Syaratnya bahwa tax haven bisa diterima, ya sesuai dengan ketentuan yang ada. Satu sesuai dengan transparansi pajak,  jadi kalau Automatic Exchange of Information 2018 ya harus comply," jelas Bambang.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 27 Juni 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Suaka Pajak: Ini Rencana Lokasi Pulau Surga Pajak Di IndonesiaSuaka Pajak: Ini Rencana Lokasi Pulau Surga Pajak Di Indonesia

Pemerintah dikabarkan mengusulkan agar Indonesia membangun pulau suaka pajak. Terkait wilayah suaka pajak tersebut, politisi dari Partai Golkar, Misbakhun menyebutkan rencananya kawasan suaka pajak itu akan dibentuk di Kepulauan Meranti.selengkapnya

Tiru Malaysia, Indonesia Bakal Bangun Pulau Surga PajakTiru Malaysia, Indonesia Bakal Bangun Pulau Surga Pajak

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, telah melemparkan wacana akan membentuk sebuah pusat keuangan lepas pantai (offshore financial centre) yang nantinya akan ditempatkan di salah satu kepulauan yang berada di wilayah yuridiksi Indonesia. Bambang pun mengaku, ide untuk membuat pulau lepas pantai ini memang mengadopsi Pulau Labuan,Malaysia, yang telah ditetapkan sebagai offshore financial centreselengkapnya

Tarik Dana WNI di Luar Negeri, Menkeu Akan Bentuk Surga Pajak di IndonesiaTarik Dana WNI di Luar Negeri, Menkeu Akan Bentuk Surga Pajak di Indonesia

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berencana membentuk wilayah surga pajak (tax haven) di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menarik ‎dana warga negara Indonesia (WNI) yang masih parkir di luar negeri. ‎Tax haven sendiri merupakan sebutan bagi negara di dunia yang memberikan tarif pajak rendah, bahkan sampai 0% demi menarik perusahaan asing untuk menyimpan uang di negara tersebut, danselengkapnya

Bos BTN Dukung Pulau Surga Pajak di IndonesiaBos BTN Dukung Pulau Surga Pajak di Indonesia

Pemerintah berencana mengembangkan Offshore Financial Center (OFC) sebagai wilayah surga pajak di Indonesia. Lokasi khusus tersebut dapat dijadikan basis pemilik modal mendirikan perusahaan cangkang atau Special Purpose Vehicle (SPV) dengan tawaran pajak menarik guna menarik dana masuk ke Indonesia.selengkapnya

Menteri Keuangan Ingin Bangun Pulau `Surga Pajak`Menteri Keuangan Ingin Bangun Pulau `Surga Pajak`

Banyak negara telah membangun Offshore Financial Center (OFC). Tujuan wilayah tersebut untuk mengurusi terkait masalah perpajakan, sehingga pengusaha tidak perlu khawatir menaruh uangnya di negara tersebut.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :