Muhammadiyah Jawab Simpang Siur Kabar Uji Materi UU Tax Amnesty

Senin 19 Sep 2016 08:46Administratordibaca 286 kaliSemua Kategori

republika 116

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan Surat Edaran (SE), terkait upaya Muhammadiyah melakukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty).

Muhammadiyah menyebut akhir-akhir ini banyak pemberitaan media masa dan media sosial yang simpang siur terkait sikap Muhammadiyah terhadap Pengampunan Pajak. Melalui SE ini, Muhammadiyah menilai simpang siur pemberitaan tersebut karena bukan bersumber dari pernyataan dan hasil keputusan resmi PP Muhammadiyah. Oleh karena itu Muhammadiyah menyatakan, sampai saat ini tidak ada keputusan terkait rencana judicial reviewatas Undang Undang (UU) Pengampunan Pajak.

"Pertama, PP Muhammadiyah dalam mengambil kebijakan atau keputusan berusaha melakukannya secara seksama dan hati-hati dengan berpedoman pada prinsip dan ketentuan organisasi yang berlaku, menghindarkan hal-hal yang menimbulkan keresahan, pro-kontra yang tidak produktif, serta mempertimbangkan maslahat dan madharatnya dari berbagai aspek dan sudut pandang bagi kepentingan Persyarikatan, umat dan masyarakat luas," seperti tertulis dalam SE PP. Muhammadiyah.

Kedua, disebutkan dalam SE tersebut, Muhammadiyah berusaha mendapatkan pemahaman yang benar dan menyeluruh terkait amnesti pajak dengan menggali informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, kredibel, dan independen. PP Muhammadiyah juga berdialog dengan sejumlah ahli dan pihak untuk memperoleh pendalaman pemahaman secara objektif.

Untuk informasi yang berimbang tersebut, Muhammadiyah baru-baru ini mengakui menerima audiensi dengan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan pejabat terkait lainnya. Ini bertujuan agar keputusan yang tepat, arif, dan bijaksana demi kepentingan persyarikatan, umat, dan bangsa dapat dilakukan.

"Semua dilakukan secara demokratis, kritis, cerdas, elegan dan bermartabat, sehingga tidak ada intervensi dari atau dimanfaatkan oleh siapapun dan untuk kepentingan apapun di luar kepentingan Persyarikatan, umat dan bangsa," tulis SE. tersebut.

Ketiga, sebagai kekuatan dan organisasi masyarakat madani, Muhammadiyah senantiasa berjuang untuk kepentingan umat dan bangsa. Sesuai dengan identitasnya sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tajdid Muhammadiyah berkomitmen berjuang membela kepentingan umat dan bangsa disertai sikap yang cerdas, positif dan korektif terhadap kebijakan yang bertentangan dengan Islam, misi Persyarikatan, UUD 1945 dan kedaulatan negara.

Hal ini sesuai dengan Kepribadian dan Khittah Muhammadiyah, PP Muhammadiyah menyampaikan saran-saran konstruktif tentang amnesti pajak secara langsung kepada pemerintah, bukan melalui pernyataan media yang dapat menimbulkan salah penafsiran dan kontraproduktif.

Muhammadiyah dalam kehidupan kebangsaan senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip dan garis perjuangannya, tidak memposisikan diri sebagai pendukung atu oposisi, serta menjalankan misi dakwah secara cerdas, bijaksana dan dialogis.

Keempat, dalam SE Muhammadiyah, dijelaskan pertemuan dengan Menteri Keuangan terkait kebijakan amnesti pajak dan kebijakan perpajakan, disampaikan lima poin yakni melaksanakan sosialisasi secara maksimal terkait amnesti pajak serta meningkatkan kinerja kredibilitas hingga integritas aparatur pajak demi membangun kepatuhan wajib pajak.

Kemudian memaksimalkan pengembalian uang negara yang tersimpan di luar negeri terutam para konglomerat yang menyimpan dana dan kewajiban pajaknya di luar negeri, memastikan amnesti pajak agar tak berdampak buruk bagi hajat hidup rakyat dan tidak menoleransi tindak pidana korupsi, pencucian uang serta kecurangan pajak dan melakukan reformasi institusi perpajakan dan mengoptimalkan penarikan pajak sesuai UU dengan cara lebih sistematis, intensif, elegan dan santun.

Poin terakhir dari SE PP Muhammadiyah terkait amnesti pajak mengimbau kepada seluruh majelis/lembaga dan ortom, termasuk pemimpin amal usaha Muhammadiyah agar tidak membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan sikap resmi otoritas persyarikatan.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 18 September 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Uji Materi UU Tax Amnesty akan Dibahas Pimpinan MuhammadiyahUji Materi UU Tax Amnesty akan Dibahas Pimpinan Muhammadiyah

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir membenarkan adanya masukan agar Muhammadiyah melakukan uji materi Undang Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun menurutnya, hal itu masih sebatas pertimbangan.selengkapnya

Jokowi: Percayalah Tax Amnesty untuk Kepentingan Bangsa dan NegaraJokowi: Percayalah Tax Amnesty untuk Kepentingan Bangsa dan Negara

Pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) yang dimulai pada bulan Juli 2016 ditujukan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan lainnya.selengkapnya

Muhammadiyah akan Ajukan Judicial Review UU Pengampunan PajakMuhammadiyah akan Ajukan Judicial Review UU Pengampunan Pajak

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengajukan judicial review (JR) Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Pengajuan JR tax amnesty ini merupakan hasil dari rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Rakernas berlangsung pada 26-28 Agustus 2016.selengkapnya

Muhammadiyah: UU Pengampunan Pajak Tidak AdilMuhammadiyah: UU Pengampunan Pajak Tidak Adil

Implementasi Undang-undang pengampunan pajak atau Tax Amnesty menjadi salah satu perhatian Organisasi Islam Muhammadiyah. Kebijakan tersebut dinilai tidak adil bagi masyarakat.selengkapnya

Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea SelatanTax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea Selatan

Kanwil DJP Jakarta Khusus menggelar Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan terkait tunggakan Pajak dengan mengundang Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura dan Korea Selatan pada Rabu, 27 Juli 2016. Hal ini menarik Wajib Pajak (WP) asal kedua negara tersebut untuk hadir di Mini Hall Gedung B, Kantor Pusat BPPK, tempat berlangsungnya Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakanselengkapnya

PP Muhammadiyah Tidak Jadi Gugat Tax Amnesty ke MKPP Muhammadiyah Tidak Jadi Gugat Tax Amnesty ke MK

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi membatalkan gugatan judicial review Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini diambil setelah salah satu organisasi terbesar ini menggelar rapat pleno antar pengurus PP Muhammadiyah, belum lama ini.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricingDitjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricing

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

Bukalapak ingin keadilan di pajak e-commerceBukalapak ingin keadilan di pajak e-commerce

Laiknya para pebisnis online yang lain, Bukalapak juga memberi respon terkait rencana penerapan pajak e-commerce yang tengah digodok Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Pelaku e-commerce dukung pajak e-commercePelaku e-commerce dukung pajak e-commerce

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana meringankan beban pajak bagi pelaku UKM yang menjajakan produk lokal ketimbang barang impor di platform e-commerce.selengkapnya

Tokopedia syaratkan mitra harus bayar pajakTokopedia syaratkan mitra harus bayar pajak

Tokopedia beri tanggapan mengenai rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak e-commerce terutama tarif PPh final yang lebih ringan bagi UKM yang menjajakan produk lokal dibandingkan produk impor.selengkapnya

Aturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung FebruariAturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung Februari

Pembahasan aturan untuk kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce kini sampai pada tahap pengumpulan data dalam rangka menentukan kerangka kebijakan. Melalui rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (15/1/2018), disebutkan teknis pengumpulan data akan melibatkan Badan Pusat Statistik ( BPS) bersama kementerian terkait.selengkapnya

Imbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKMImbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana memberikan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembahasan aturan pajak e-commerce. Insentif itu diberikan dalam rangka mendukung perkembangan UMKM sekaligus mengantisipasi ekspansi pelaku e-commerce dari luar negeri.selengkapnya

Pajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat TanganPajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat Tangan

Setiap tahun, pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju populasi kendaraan di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah tengah benahi data dan pajak e-commercePemerintah tengah benahi data dan pajak e-commerce

Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijkan untuk mengoptimalkan road map e-commerce Indonesia. Salah satu mengenai rencana Kementerian Keuangan yang akan menarik PPh lebih kecil bagi UMKM lokal yang ada di e-commerce ketimbang produk impor.selengkapnya

Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya



 
TAGS # :