Muhammadiyah Jawab Simpang Siur Kabar Uji Materi UU Tax Amnesty

Senin 19 Sep 2016 08:46Administratordibaca 244 kaliSemua Kategori

republika 116

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan Surat Edaran (SE), terkait upaya Muhammadiyah melakukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty).

Muhammadiyah menyebut akhir-akhir ini banyak pemberitaan media masa dan media sosial yang simpang siur terkait sikap Muhammadiyah terhadap Pengampunan Pajak. Melalui SE ini, Muhammadiyah menilai simpang siur pemberitaan tersebut karena bukan bersumber dari pernyataan dan hasil keputusan resmi PP Muhammadiyah. Oleh karena itu Muhammadiyah menyatakan, sampai saat ini tidak ada keputusan terkait rencana judicial reviewatas Undang Undang (UU) Pengampunan Pajak.

"Pertama, PP Muhammadiyah dalam mengambil kebijakan atau keputusan berusaha melakukannya secara seksama dan hati-hati dengan berpedoman pada prinsip dan ketentuan organisasi yang berlaku, menghindarkan hal-hal yang menimbulkan keresahan, pro-kontra yang tidak produktif, serta mempertimbangkan maslahat dan madharatnya dari berbagai aspek dan sudut pandang bagi kepentingan Persyarikatan, umat dan masyarakat luas," seperti tertulis dalam SE PP. Muhammadiyah.

Kedua, disebutkan dalam SE tersebut, Muhammadiyah berusaha mendapatkan pemahaman yang benar dan menyeluruh terkait amnesti pajak dengan menggali informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, kredibel, dan independen. PP Muhammadiyah juga berdialog dengan sejumlah ahli dan pihak untuk memperoleh pendalaman pemahaman secara objektif.

Untuk informasi yang berimbang tersebut, Muhammadiyah baru-baru ini mengakui menerima audiensi dengan Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan pejabat terkait lainnya. Ini bertujuan agar keputusan yang tepat, arif, dan bijaksana demi kepentingan persyarikatan, umat, dan bangsa dapat dilakukan.

"Semua dilakukan secara demokratis, kritis, cerdas, elegan dan bermartabat, sehingga tidak ada intervensi dari atau dimanfaatkan oleh siapapun dan untuk kepentingan apapun di luar kepentingan Persyarikatan, umat dan bangsa," tulis SE. tersebut.

Ketiga, sebagai kekuatan dan organisasi masyarakat madani, Muhammadiyah senantiasa berjuang untuk kepentingan umat dan bangsa. Sesuai dengan identitasnya sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Tajdid Muhammadiyah berkomitmen berjuang membela kepentingan umat dan bangsa disertai sikap yang cerdas, positif dan korektif terhadap kebijakan yang bertentangan dengan Islam, misi Persyarikatan, UUD 1945 dan kedaulatan negara.

Hal ini sesuai dengan Kepribadian dan Khittah Muhammadiyah, PP Muhammadiyah menyampaikan saran-saran konstruktif tentang amnesti pajak secara langsung kepada pemerintah, bukan melalui pernyataan media yang dapat menimbulkan salah penafsiran dan kontraproduktif.

Muhammadiyah dalam kehidupan kebangsaan senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip dan garis perjuangannya, tidak memposisikan diri sebagai pendukung atu oposisi, serta menjalankan misi dakwah secara cerdas, bijaksana dan dialogis.

Keempat, dalam SE Muhammadiyah, dijelaskan pertemuan dengan Menteri Keuangan terkait kebijakan amnesti pajak dan kebijakan perpajakan, disampaikan lima poin yakni melaksanakan sosialisasi secara maksimal terkait amnesti pajak serta meningkatkan kinerja kredibilitas hingga integritas aparatur pajak demi membangun kepatuhan wajib pajak.

Kemudian memaksimalkan pengembalian uang negara yang tersimpan di luar negeri terutam para konglomerat yang menyimpan dana dan kewajiban pajaknya di luar negeri, memastikan amnesti pajak agar tak berdampak buruk bagi hajat hidup rakyat dan tidak menoleransi tindak pidana korupsi, pencucian uang serta kecurangan pajak dan melakukan reformasi institusi perpajakan dan mengoptimalkan penarikan pajak sesuai UU dengan cara lebih sistematis, intensif, elegan dan santun.

Poin terakhir dari SE PP Muhammadiyah terkait amnesti pajak mengimbau kepada seluruh majelis/lembaga dan ortom, termasuk pemimpin amal usaha Muhammadiyah agar tidak membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan sikap resmi otoritas persyarikatan.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 18 September 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Uji Materi UU Tax Amnesty akan Dibahas Pimpinan MuhammadiyahUji Materi UU Tax Amnesty akan Dibahas Pimpinan Muhammadiyah

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir membenarkan adanya masukan agar Muhammadiyah melakukan uji materi Undang Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun menurutnya, hal itu masih sebatas pertimbangan.selengkapnya

Jokowi: Percayalah Tax Amnesty untuk Kepentingan Bangsa dan NegaraJokowi: Percayalah Tax Amnesty untuk Kepentingan Bangsa dan Negara

Pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) yang dimulai pada bulan Juli 2016 ditujukan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan lainnya.selengkapnya

Muhammadiyah akan Ajukan Judicial Review UU Pengampunan PajakMuhammadiyah akan Ajukan Judicial Review UU Pengampunan Pajak

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengajukan judicial review (JR) Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Pengajuan JR tax amnesty ini merupakan hasil dari rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Rakernas berlangsung pada 26-28 Agustus 2016.selengkapnya

Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea SelatanTax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan Bagi Kedubes Singapura dan Korea Selatan

Kanwil DJP Jakarta Khusus menggelar Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakan terkait tunggakan Pajak dengan mengundang Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura dan Korea Selatan pada Rabu, 27 Juli 2016. Hal ini menarik Wajib Pajak (WP) asal kedua negara tersebut untuk hadir di Mini Hall Gedung B, Kantor Pusat BPPK, tempat berlangsungnya Tax Gathering Amnesti Pajak dan Konsulting Perpajakanselengkapnya

Muhammadiyah: UU Pengampunan Pajak Tidak AdilMuhammadiyah: UU Pengampunan Pajak Tidak Adil

Implementasi Undang-undang pengampunan pajak atau Tax Amnesty menjadi salah satu perhatian Organisasi Islam Muhammadiyah. Kebijakan tersebut dinilai tidak adil bagi masyarakat.selengkapnya

PP Muhammadiyah Tidak Jadi Gugat Tax Amnesty ke MKPP Muhammadiyah Tidak Jadi Gugat Tax Amnesty ke MK

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi membatalkan gugatan judicial review Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini diambil setelah salah satu organisasi terbesar ini menggelar rapat pleno antar pengurus PP Muhammadiyah, belum lama ini.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya

Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya



 
TAGS # :