MOMENTUM AMNESTI PAJAK : Pengusaha Daerah Jangan Ketinggalan

Daerah meyakini pemberlakuan program pengampunan pajak akan menggenjot aliran dana ke industri riil berupa investasi langsung dan peningkatan pendapatan pajak pemerintah.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMT) Banten Babar Suharso mengatakan mengungkapkan pihaknya meyakini aliran dana repatriasi tersebut akan memacu realisasi investasi kawasan, terutama sepanjang semester II/2016.

“Pembenahan selalu kami lakukan misalnya memastikan investor tidak mengalami kendala saat mengurus perizinannya. Dengan adanya standar pengurusan tiga jam dan opsi kemudahan investasi melalui program kemudahan investasi langsung konstruksi ,” jelasnya.

Dia memperkirakan insentif pengampunan pajak tersebut bakal mendongkrak investasi Banten, khususnya investor dalam negeri. Sebaliknya, untuk investor asing, dirinya mengungkapkan mereka biasanya masih wait and see sehingga dampaknya tidak akan langsung terlihat dalam jangka pendek.

“Momen yang baik ini akan kami manfaatkan dengan baik. Apalagi, pada tahun depan, Banten akan menggelar pilkada sehingga kami persiapkan ini tidak mengganggu investasi dan perizinan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga meyakini program tersebut dapat berdampak positif terhadap meningkatnya investasi di kota ini.

“Program Tax Amnesty ini berpeluang untuk meningkatkan investasi, sekaligus mendongkrak peluang penciptaan tenaga kerja di Tangsel,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tangsel Teddy Meiyadi kepada Bisnis, Selasa (19/7).

Pemkot Tangsel sendiri membidik kenaikan investasi hingga 15% dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kota Tangsel sebesar 8,4% pada tahun ini.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat Agung Suryamal Sutisno mengatakan keberadaan insentif pengampunan pajak tersebutmerupakan kesempatan yang baik dan harus dimanfaatkan bagi pengusaha atau masyarakat yang masih belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pajaknya.

Dia memprediksi tidak sedikit pengusaha asal Jabar yang memiliki aset di dalam negeri yang belum dilaporkan maupun memiliki dana atau aset di luar negeri.

“ini juga akan membantu pemerintah, yang saat ini sedang defisit anggaran. Pengusaha ataupun masyarakat yang punya dana di luar bisa kembali dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/7).

Menurutnya, dana repatriasi dapat masuk ke sektor riil, termasuk pembangunan proyek infrastruktur, guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, Kadin Jabar mengharapkan dana tersebut mengalir juga ke sektor riil di Tanah Priangan.

“Porsi yang mengatur memang pemerintah pusat. Harapannya juga bisa bermanfaat bagi Jawa Barat karena dari sisi penduduk dan dari sisi potensi, lebih besar. Kawasan industri nasional terbesar ada di Jawa Barat,” tuturnya.

Agung berpandangan dana repatriasi sebaiknya diarahkan masuk ke perbankan untuk menjadi modal pembiayaan berbunga ringan bagi pelaku usaha sektor riil, terutama yang berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di Semarang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Jawa Tengah—DIY optimistis aliran dana yang masuk ke Indonesia sebagai dampak positif pengampunan pajak bakal mendorong usaha kecil dan menengah untuk dapat berkembang pesat karena

Kepala OJK Wilayah Jateng-DIY Panca Hadi Suryatno mengatakan perihal aliran dana ke daerah, pihaknya belum mendapatkan arahan dari OJK pusat terkait penyaluran dana yang diperoleh dari kebijakan amnesti pajak.

“Kalau bicara potensi daerah, di Jateng ini ya UKM," kata Panca disela-sela Pembukaan Kantor Baru OJK wilayah Jateng dan DIY di Semarang, Selasa (19/7).

SEKTOR PRIORITAS LAIN

Selain UKM, sektor lain yang menjadi prioritas pemerintah dan layak dikembangkan di antaranya pariwisata, kemaritiman, dan pertanian. Terkecuali, ada arahan dari pusat untuk mendukung sektor infrastruktur terutama di luar Jawa. Alasannya, luar Jawa membutuhkan aliran dana yang sangat banyak.

"Kami dari regional akan lebih banyak berkoordinasi dengan industri keuangan mulai dari perbankan, perusahaan sekuritas, hingga dana reksa," katanya.

Perihal kesiapan perbankan di daerah, Panca mengatakan hal itu diserahkan pada kebijakan kantor pusat perbankan yang bersangkutan. Pasalnya, perbankan di daerah merupakan kantor cabang dari pusat.

Di Manado, perbankan pelat merah di Sulawesi Utara menyatakan siap melayani pemanfaatan fasilitas pengampunan pajak dengan mengoptimalkan setiap outlet atau kantor yang ada.

CEO BNI Wilayah Manado Afien Yuni Yahya mengatakan semua outlet di BNI Kanwil Manado yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara akan melayani pengampunan pajak.

“Kami menyiapkan 55 outlet yang tersebar di tiga provinsi, semuanya siap,” tuturnya, Selasa (19/7).

Secara nasional, terdapat lebih dari 1.800 kantor cabang BNI di seluruh Indonesia dan enam kantor cabang di luar negeri yang disiapkan untuk menampung dana yang mengalir dari luar negeri (Repatriasi) atau dana tebusan yang dibayarkan dalam rangka memenuhi persyaratanTax Amnesty dari para wajib pajak.

Kepala PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (Persero) Kantor Wilayah Manado Yoshua Palti Hutapea mengatakan program pengampunan pajak menjadi peluang untuk mendapatkan dana pihak ketiga, yang akan digunakan untuk ekspansi kredit di wilayah Suluttenggomalut.

“Kami tidak menargetkan khusus, kami lihat saja. Yang jelas kami siap membantu anggota masyarakat yang akan memanfaatkan pengampunan pajak ini,” katanya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Sam Ratulangi Agus Tony Poputra punya pandangan berbeda, menurutnya, momentum amnesti pajak tidak terlalu berdampak pada perbankan Sulawesi Utara.

Dia mengatakan Manado, bukan lokasi strategis, tidak seperti Jakarta, Surabaya maupun Medan. Pengampunan pajak berlaku mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 atau berlangsung selama sembilan bulan.

“Tapi Pemda Sulut dapat menawarkan investasi kepada pemilik dana tersebut, agar dananya digunakan untuk investasi di Sulut,” katanya.

Walaupun tidak berdampak langsung pada perbankan di Sulut, Agus menganggap hadirnya Undang-Undang Tax Amnesty sebagai kebijakan pemadam kebakaran, yang mencoba mengatasi persoalan yang timbul dari kebijakan hulu, rezim devisa bebas.

“Dalam konteks repatriasi yang disebabkan oleh dana ekspor masa lalu yang ditahan di luar negeri, kebijakan tax amnesty dapat dikatakan sebagai kebijakan pemadam kebakaran,” tuturnya.

Dia menambahkan banyak pihak optimistis bahwa bahwa tujuan memperbesar penerimaan pajak dan perbaikan data wajib pajak dapat dicapai. Sayangnya, banyak pula yang meragukan keberhasilan repatriasi dana warga negara Indonesia dari luar negeri.

Sumber : bisnis.com (Bandung, 20 Juli 2016)
Foto : bisnis.com