MOMENTUM AMNESTI PAJAK : Pengusaha Daerah Jangan Ketinggalan

Rabu 20 Jul 2016 14:00Administratordibaca 318 kaliSemua Kategori

bisnis 085

Daerah meyakini pemberlakuan program pengampunan pajak akan menggenjot aliran dana ke industri riil berupa investasi langsung dan peningkatan pendapatan pajak pemerintah.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMT) Banten Babar Suharso mengatakan mengungkapkan pihaknya meyakini aliran dana repatriasi tersebut akan memacu realisasi investasi kawasan, terutama sepanjang semester II/2016.


“Pembenahan selalu kami lakukan misalnya memastikan investor tidak mengalami kendala saat mengurus perizinannya. Dengan adanya standar pengurusan tiga jam dan opsi kemudahan investasi melalui program kemudahan investasi langsung konstruksi ,” jelasnya.


Dia memperkirakan insentif pengampunan pajak tersebut bakal mendongkrak investasi Banten, khususnya investor dalam negeri. Sebaliknya, untuk investor asing, dirinya mengungkapkan mereka biasanya masih wait and see sehingga dampaknya tidak akan langsung terlihat dalam jangka pendek.


“Momen yang baik ini akan kami manfaatkan dengan baik. Apalagi, pada tahun depan, Banten akan menggelar pilkada sehingga kami persiapkan ini tidak mengganggu investasi dan perizinan,” tambahnya.


Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga meyakini program tersebut dapat berdampak positif terhadap meningkatnya investasi di kota ini.


“Program Tax Amnesty ini berpeluang untuk meningkatkan investasi, sekaligus mendongkrak peluang penciptaan tenaga kerja di Tangsel,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tangsel Teddy Meiyadi kepada Bisnis, Selasa (19/7).


Pemkot Tangsel sendiri membidik kenaikan investasi hingga 15% dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kota Tangsel sebesar 8,4% pada tahun ini.


Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat Agung Suryamal Sutisno mengatakan keberadaan insentif pengampunan pajak tersebutmerupakan kesempatan yang baik dan harus dimanfaatkan bagi pengusaha atau masyarakat yang masih belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pajaknya.


Dia memprediksi tidak sedikit pengusaha asal Jabar yang memiliki aset di dalam negeri yang belum dilaporkan maupun memiliki dana atau aset di luar negeri.


“ini juga akan membantu pemerintah, yang saat ini sedang defisit anggaran. Pengusaha ataupun masyarakat yang punya dana di luar bisa kembali dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (19/7).


Menurutnya, dana repatriasi dapat masuk ke sektor riil, termasuk pembangunan proyek infrastruktur, guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, Kadin Jabar mengharapkan dana tersebut mengalir juga ke sektor riil di Tanah Priangan.


“Porsi yang mengatur memang pemerintah pusat. Harapannya juga bisa bermanfaat bagi Jawa Barat karena dari sisi penduduk dan dari sisi potensi, lebih besar. Kawasan industri nasional terbesar ada di Jawa Barat,” tuturnya.


Agung berpandangan dana repatriasi sebaiknya diarahkan masuk ke perbankan untuk menjadi modal pembiayaan berbunga ringan bagi pelaku usaha sektor riil, terutama yang berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


Di Semarang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Jawa Tengah—DIY optimistis aliran dana yang masuk ke Indonesia sebagai dampak positif pengampunan pajak bakal mendorong usaha kecil dan menengah untuk dapat berkembang pesat karena


Kepala OJK Wilayah Jateng-DIY Panca Hadi Suryatno mengatakan perihal aliran dana ke daerah, pihaknya belum mendapatkan arahan dari OJK pusat terkait penyaluran dana yang diperoleh dari kebijakan amnesti pajak.


“Kalau bicara potensi daerah, di Jateng ini ya UKM," kata Panca disela-sela Pembukaan Kantor Baru OJK wilayah Jateng dan DIY di Semarang, Selasa (19/7).


SEKTOR PRIORITAS LAIN

Selain UKM, sektor lain yang menjadi prioritas pemerintah dan layak dikembangkan di antaranya pariwisata, kemaritiman, dan pertanian. Terkecuali, ada arahan dari pusat untuk mendukung sektor infrastruktur terutama di luar Jawa. Alasannya, luar Jawa membutuhkan aliran dana yang sangat banyak.


"Kami dari regional akan lebih banyak berkoordinasi dengan industri keuangan mulai dari perbankan, perusahaan sekuritas, hingga dana reksa," katanya.


Perihal kesiapan perbankan di daerah, Panca mengatakan hal itu diserahkan pada kebijakan kantor pusat perbankan yang bersangkutan. Pasalnya, perbankan di daerah merupakan kantor cabang dari pusat.


Di Manado, perbankan pelat merah di Sulawesi Utara menyatakan siap melayani pemanfaatan fasilitas pengampunan pajak dengan mengoptimalkan setiap outlet atau kantor yang ada.


CEO BNI Wilayah Manado Afien Yuni Yahya mengatakan semua outlet di BNI Kanwil Manado yang meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara akan melayani pengampunan pajak.


“Kami menyiapkan 55 outlet yang tersebar di tiga provinsi, semuanya siap,” tuturnya, Selasa (19/7).


Secara nasional, terdapat lebih dari 1.800 kantor cabang BNI di seluruh Indonesia dan enam kantor cabang di luar negeri yang disiapkan untuk menampung dana yang mengalir dari luar negeri (Repatriasi) atau dana tebusan yang dibayarkan dalam rangka memenuhi persyaratanTax Amnesty dari para wajib pajak.


Kepala PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (Persero) Kantor Wilayah Manado Yoshua Palti Hutapea mengatakan program pengampunan pajak menjadi peluang untuk mendapatkan dana pihak ketiga, yang akan digunakan untuk ekspansi kredit di wilayah Suluttenggomalut.


“Kami tidak menargetkan khusus, kami lihat saja. Yang jelas kami siap membantu anggota masyarakat yang akan memanfaatkan pengampunan pajak ini,” katanya.


Sementara itu, Ekonom Universitas Sam Ratulangi Agus Tony Poputra punya pandangan berbeda, menurutnya, momentum amnesti pajak tidak terlalu berdampak pada perbankan Sulawesi Utara.


Dia mengatakan Manado, bukan lokasi strategis, tidak seperti Jakarta, Surabaya maupun Medan. Pengampunan pajak berlaku mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 atau berlangsung selama sembilan bulan.


“Tapi Pemda Sulut dapat menawarkan investasi kepada pemilik dana tersebut, agar dananya digunakan untuk investasi di Sulut,” katanya.


Walaupun tidak berdampak langsung pada perbankan di Sulut, Agus menganggap hadirnya Undang-Undang Tax Amnesty sebagai kebijakan pemadam kebakaran, yang mencoba mengatasi persoalan yang timbul dari kebijakan hulu, rezim devisa bebas.


“Dalam konteks repatriasi yang disebabkan oleh dana ekspor masa lalu yang ditahan di luar negeri, kebijakan tax amnesty dapat dikatakan sebagai kebijakan pemadam kebakaran,” tuturnya.


Dia menambahkan banyak pihak optimistis bahwa bahwa tujuan memperbesar penerimaan pajak dan perbaikan data wajib pajak dapat dicapai. Sayangnya, banyak pula yang meragukan keberhasilan repatriasi dana warga negara Indonesia dari luar negeri.

Sumber : bisnis.com (Bandung, 20 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

OJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax AmnestyOJK Atur Produk Investasi yang Boleh Terima Dana Tax Amnesty

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi Di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Dalam keterangan resminya, Direktur Pengaturan Pasar Modal, Luthfy Zain Fuady, mengungkapkan peraturan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata OJK untuk mendukung kebijakan nasionalselengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Bea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan TerkiniBea Cukai Dan Australian Border Force Bahas Isu Kepabeanan Terkini

Guna memperkuat kerja sama yang telah terjalin antara institusi kepabeanan Indonesia dan Australia, pada 20-21 November 2017 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Australian Border Force (ABF) kembali menyelenggarakan pertemuan tahunan, 17th Customs-to-Customs Talks, di Melbourne, Australia. Dalam pertemuan ini, kedua instansi kepabeanan membahas beberapa isu kepabeanan terkini.selengkapnya

India dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-CommerceIndia dan Tiongkok Bisa Jadi Contoh Penerapan Pajak E-Commerce

Peneliti perpajakan merekomendasikan India dan Tiongkok untuk dijadikan contoh penerapan pajak e-commerce. Di kedua negara itu, jenis pajak yang ditarik dari e-commerce adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bukan Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

Ditjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta TersembunyiDitjen Pajak Paparkan Pedoman Penilaian Harta Tersembunyi

Pemerintah mendorong wajib pajak untuk mendeklarasikan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak maupun Surat Penyertaan Harta (SPH) sebelum ketahuan Direktorat Jenderal Pajak. Atas harta tersebut hanya akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final, tanpa denda. Adapun Ditjen Pajak sudah mengeluarkan Surat Edaran sebagai pedoman untuk menilai harta yang dimaksud.selengkapnya

Perluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-JekPerluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-Jek

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menggandeng perusahaan aplikasi Go-Jek untuk menambah basis data perpajakan dan memetakan potensi digital ekonomi yang saat ini sedang berkembang pesat.selengkapnya

Malang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive ThruMalang Tambah Layanan Inovasi Bayar Pajak Drive Thru

Malang kembali menambah layanan inovasi bayar pajak dengan sistem Drive Thru/atau Layanan Tanpa Turun. Peresmian layanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara menjadi yang kedua di Malang.selengkapnya

Sudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan HartaSudah Diampuni Pajaknya, Tapi Masih Banyak WP Sembunyikan Harta

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih banyak para peserta program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun lalu yang belum melaporkan seluruh harta kekayaannya di dalam Surat Pernyataan Harta (SPH). Kondisi ini yang menjadi salah satu pendorong lahirnya aturan pembebasan sanksi 200 persen.selengkapnya

DJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RIDJP: Tak Ada Alasan Singapura Ogah Tukar Data Pajak dengan RI

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis Indonesia akan lulus penilaian atas syarat peraturan, serta keamanan dan perlindungan data dalam menyongsong implementasi pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) di September 2018. Oleh karena itu, hal tersebut tidak seharusnya jadi alasan bagi Singapura.selengkapnya

Uang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani SenangUang Pajak Terserap untuk Venue Asian Games, Sri Mulyani Senang

Total anggaran untuk venue Asian Games 2018 mencapai Rp 2,75 triliun. Dana tersebut dibagi dua tahap yakni di 2017 Rp 2,6 triliun dan tahun depan Rp 150 miliar.selengkapnya

Tak ada pemeriksaan saat penilaian hartaTak ada pemeriksaan saat penilaian harta

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 dengan PMK No 165/2017. Revisi beleid ini salah satunya memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak (WP) peserta amnesti pajak ataupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya, sehingga bisa terbebas dari sanksi.selengkapnya

Pengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabatPengusaha ingin DItjen Pajak lebih bersahabat

Menjelang pergantian Direktur Jenderal pajak akhir bulan ini, banyak harapan dan pekerjaan rumah yang menunggu untuk dipenuhi.selengkapnya



 
TAGS # :