Misbakhun Ajak Rakyat Indonesia Taat Bayar Pajak

Senin 5 Sep 2016 13:40Administratordibaca 127 kaliSemua Kategori

republika 100

Anggota Fraksi Golkar DPR RI daerah pemilihan Kab/Kota Pasuruan, Probolinggo, Mukhamad Misbakhun mengajak konstituennya membayar pajak jika ingin menjadi bangsa yang merdeka. Pajak yang dibayarkan, menurut Misbakhun digunakan untuk kesejahteraan rakyat, seperti membangun sekolah di desa, membangun jembatan dan jalan, pelabuhan, membayar gaji guru, gaji TNI, hakim, dan sebagainya.

"Semangat patriotisme inilah yang harus dicanangkan di hati kita masing-masing sebagai bagian dari anak bangsa. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang membiayai semua operasional pembangunan bangsanya dengan mandiri dari pajak dan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Ahad (4/9).

Selama ini, kata Misbakhun, Indonesia masih terbelit persoalan akut di sektor perpajakan, yakni sempitnya data wajib pajak. Akibatnya, target penerimaan negara dari sektor perpajakan kerap tidak tercapai. Puncaknya pada 2015 lalu, penerimaan pajak hanya 82 persen dari target yang dibuat di APBN. Di lain sisi, penerimaan pajak merupakan tulang punggung pembiayaan negara.

“Berdasarkan komposisi penerimaan negara, 78-82 persen pembiayaan pembangunan ditopang pemasukan dari sektor perpajakan,” ucap anggota Komisi XI DPR itu.

Menurut Misbakhun, kehadiran UU No 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty menjadi jalan keluar dari sejumlah persoalan akut sektor perpajakan tersebut. Amnesti pajak memungkinkan adanya perbaikan di sektor perpajakan. Misalnya, perbaikan data wajib pajak hingga masuknya ribuan triliun rupiah dana warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini disembunyikan di luar negeri (dana repatriasi).

“Nantinya dana tersebut bisa masuk ke berbagai sektor untuk mempercepat pembangunan nasional,” ujarnya.

Tax Amnesty, kata Misbakhun, bagian dari gagasan revoluasi mental Presiden Jokowi. Dia lantas mencontohkan langkah Presiden Jokowi menginisiasi pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak pada tahun lalu. Kala itu, langkah Jokowi langsung diikuti elite parlemen, menteri, serta pejabat lainnya agar menyelesaikan SPT tepat waktu.

Misbakhun juga menyatakan Tax Amnesty merupakan kebutuhan negara, bukan presiden yang sedang berkuasa. Itu karena negara menghadapi masalah besar, misalnya dalam hal tax ratio yang rendah. Karena itu kehadiran UU Tax Amnesty menjadi pintu bagi perbaikan sistem perpajakan.

"Ini kebutuhan negara yang mendasar. Kalau kita ingin negara berdaulat membiayai pembangunan, Ini kebutuhan negara, bukan presiden. Adalah tugas kita bersama untuk membangun kemandirian bangsa sebagaimana visi Nawacita Presiden Jokowi," kata dia mengakhiri.

Sumber : republika.co.id (Jakarta, 4 September 2016)
Foto : republika.co.id




BERITA TERKAIT
 

Misbakhun: Ingin Jadi Bangsa Merdeka, Bayarlah PajakMisbakhun: Ingin Jadi Bangsa Merdeka, Bayarlah Pajak

Anggota Fraksi Golkar DPR RI daerah pemilihan Kab/Kota Pasuruan, Probolinggo, Mukhamad Misbakhun mengajak konstituennya membayar pajak jika ingin menjadi bangsa yang merdeka.selengkapnya

Misbakhun dorong pemerintah reformasi sektor perpajakanMisbakhun dorong pemerintah reformasi sektor perpajakan

Anggota Komisi XI DPR RI mendorong Pemerintah melakukan reformasi penerimaan negara di sektor perpajakan sesuai dengan prinsip revolusi mental yang digelorakan oleh Presiden Joko Widodo.selengkapnya

Misbakhun: Revisi UU Perpajakan Seusai Tax Amnesty Menjadi KeharusanMisbakhun: Revisi UU Perpajakan Seusai Tax Amnesty Menjadi Keharusan

Usai DPR meloloskan UU Pengampunan Pajak pada Jumat pekan lalu, Presiden selanjutnya akan merevisi total UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan UU Pajak Penghasilan (PPh). Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbhakun mengatakan, langkah itu sebagai bagian dari tindak lanjut reformasi bidang perpajakan.selengkapnya

Jokowi: Percayalah Tax Amnesty untuk Kepentingan Bangsa dan NegaraJokowi: Percayalah Tax Amnesty untuk Kepentingan Bangsa dan Negara

Pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) yang dimulai pada bulan Juli 2016 ditujukan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan lainnya.selengkapnya

Pajak Salah Satu yang Utama dalam Pembangunan BangsaPajak Salah Satu yang Utama dalam Pembangunan Bangsa

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta, menghadiri undangan acara pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak ( IAI KAPj ) periode 2016-2018 dengam tema Kupas Tuntas Tax Amnesty Dalam Membangun Perekonomian Indonesia, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 3 Mei 2016.selengkapnya

Tax Amnesty Kebutuhan Negara yang MendasarTax Amnesty Kebutuhan Negara yang Mendasar

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang melakukan sidak dalam rangka melihat pelayanan tax amnesty, ke Kantor Pajak Jakarta Barat dan Petamburan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Disambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak BergandaDisambangi Shinzo Abe, Jokowi Soroti Perjanjian Pajak Berganda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah usai melakukan pertemuan bilateral. Saat ini, Jokowi melanjutkan pertemuan dengan jamuan makan malam bagi tamu dari Jepang.selengkapnya

Analis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar ModalAnalis Bursa Bahas Aliran Dana Repatriasi ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal telah mencapai Rp2,5 triliun.selengkapnya

Serdadu Buru Pajak, Ini Penjelasan Menkeu MulyaniSerdadu Buru Pajak, Ini Penjelasan Menkeu Mulyani

Agar penerimaan pajak bisa optimal, Kementerian Keuangan minta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ujung-ujungnya untuk menyelamatkan APBN 2017.selengkapnya

Trump Jadi Sentimen Negatif Bagi Dolar ASTrump Jadi Sentimen Negatif Bagi Dolar AS

Kurs dolar AS terus melemah terhadap sebagian besar mata uang utama pada Kamis (12/1/2017), setelah konferensi pers Trump gagal memberikan katalis segar.selengkapnya

Realisasi Penerimaan Pajak Bapenda Wilayah Soreang Capai Rp 601,9 miliarRealisasi Penerimaan Pajak Bapenda Wilayah Soreang Capai Rp 601,9 miliar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cabang Pelayanan Pendapatan Provinsi Wilayah Bandung II Soreang mengungkapkan realisasi penerimaan pajak dari lima sektor pajak sepanjang 2016 telah mencapai Rp 601,9 miliar. Raihan tersebut melebihi target yang sudah ditetapkan pada awal tahun sekitar Rp 582 miliar.selengkapnya

Pajak mencari jalan akses data perbankanPajak mencari jalan akses data perbankan

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berupaya mempermudah mekanisme akses data perbankan. Walau masih belum bisa menembus akses data perbankan secara langsung karena dilindungi Undang-Undang (UU) Perbankan, otoritas pajak akan membuat sistem khusus yang membuat permintaan data perbankan lebih mudah.selengkapnya

Minim Peminat, Dana Repatriasi ke Pasar Modal Baru Rp 2,5 TriliunMinim Peminat, Dana Repatriasi ke Pasar Modal Baru Rp 2,5 Triliun

Kebanyakan dana repatriasi yang masuk ke pasar modal diinvestasikan dalam saham dan sisanya dalam reksadana pendapatan tetap (RDPT) serta surat utang korporasi.selengkapnya

Terkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov SumutTerkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov Sumut

Konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara.selengkapnya

Ujian Ekonomi Jokowi dari Gedung PutihUjian Ekonomi Jokowi dari Gedung Putih

Pengusaha kasino, Donald Trump resmi menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada 20 Januari 2017. Kini, seluruh dunia menantikan kebijakan serta wajah menteri ekonominya.selengkapnya

Lempar Tanggung Jawab Kenaikan Tarif Surat Kendaraan, INDEF: Batalkan SajaLempar Tanggung Jawab Kenaikan Tarif Surat Kendaraan, INDEF: Batalkan Saja

Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016 dan berlaku efektif mulai 6 Januari 2017 lalu itu masih menjadi pembahasan hangat di masyarakat.selengkapnya



 
TAGS # :