Misbakhun: Penjelasan Sri Mulyani Tentang Pengampunan Pajak Ideal dan Kredibel

Rabu 28 Sep 2016 11:45Administratordibaca 146 kaliSemua Kategori

istimewa 160

Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tentang pengampunan pajak sangat bermanfaat bagi seluruh kader Golkar. Baik itu kader dari kalangan eksekutif maupun legislatif.

Menurut dia, pemaparan yang disampaikan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu sangat terperinci dan gampang dipahami.


Karenanya, dia yakin penjelasan Sri Mulyani terkait pengampunan pajak itu sangat mungkin bisa diterima secara logika politik oleh seluruh kader partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Ceramah Bu Sri Mulyani memberikan paparan yang bagus tentang kondisi ekonomi nasional saat ini mengenai langkah-langkah bagaimana membuat sebuah kebijakan fiskal yang ideal dan kredibel kepada seluruh jajaran Partai Golkar baik di legislatif dan eksekutif," ujarnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menilai hubungan antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dibawah kepemimpinan Sri Mulyani dan Partai Golkar bersifat saling membutuhkan.

Dimana menurut Anggota Komisi XI ini Kemenkeu membutuhkan dukungan politik dari Partai Golkar. Sementara disisi lain dibawah kepemimpinan Setya Novanto, Partai Golkar juga memberikan masukan kepada pemerintah terkait program-program pro rakyat.

"Sri Mulyani juga membutuhkan dukungan Golkar dan Bu Sri juga menyatakan bahwa Partai Golkar adalah partai penentu banyak kebijakan pemerintah dan dukungan Partai Golkar sebenarnya juga dirasakan betul oleh Sri," jelasnya.

Diketahui, dalam acara yang sama, Sri Mulyani Indrawati memberikan ceramah terkait tantangan ekonomi Indonesia ditengah situasi ekonomi global saat ini kepada semua kader partai Golkar.

Mantan Direktur Bank Dunia itu juga menyoroti program Pengampunan Pajak yang saat ini terus digenjot pemerintah agar mereka dapat mencapai target.

Dengan adanya penjelasan ini, Miskabkhun mengatakan Partai Golkar, khususnya Komisi XI tidak akan ragu-ragu lagi untuk memberikan dukungan penuh bagaimana pemerintah ini bisa sukses menjalankan program-program ekonomi yang selama ini dibawah kendali Sri.

"Saya berharap dukungan ini bisa lebih konkrit dalam penyusunan anggaran yang pro rakyat yang mengerti dengan baik bagaimana membangun indonesia dari desa sesuai dengan visi Golkar 2045 dan visi di Nawacita Presiden Jokowi yang membangun Indonesia dari pinggiran," terangnya.

Sumber : rmol.co (28 September 2016)
Foto : istimewa




BERITA TERKAIT
 

Tax Amnesty Sukses, Misbakhun Golkar Ingatkan Ini ke PemerintahTax Amnesty Sukses, Misbakhun Golkar Ingatkan Ini ke Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan capaian deklarasi aset tax amnesty atau pengampunan pajak Indonesia di luar dugaan mengingat capaian yang rendah di awal pelaksanaan. Tingginya angka deklarasi amnesti Indonesia didukung oleh kepercayaan yang dimiliki wajib pajak terhadap pemerintah.selengkapnya

Ini yang Banyak Ditanyakan ke Sri Mulyani tentang Tax AmnestyIni yang Banyak Ditanyakan ke Sri Mulyani tentang Tax Amnesty

Walau telah menginjak bulan kedua, pemerintah masih berulang kali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, mayoritas masyarakat menanyakan soal harta, yakni sebesar 10 ribu penanya.selengkapnya

Ini Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf KemenkeuIni Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf Kemenkeu

Setelah adanya penangkapan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada seluruh jajaran dan staf Kemenkeu untuk memerangi korupsi.selengkapnya

Ini Penjelasan Singapura pada Sri Mulyani Soal Pengampunan PajakIni Penjelasan Singapura pada Sri Mulyani Soal Pengampunan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut buka suara atas kabar miring yang beredar terkait pelaporan perbankan Singapura kepada polisi setempat terhadap nasabah asal Indonesia yang ikut program pengampunan pajak. Ia mengaku langsung melakukan pengecekan.selengkapnya

Jokowi Singgung Masalah Ekonomi di Rapimnas GolkarJokowi Singgung Masalah Ekonomi di Rapimnas Golkar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (28/7/2016).selengkapnya

Ini Komentar Bos Optik Tunggal Terkait `Tax Amnesty` dan Sri MulyaniIni Komentar Bos Optik Tunggal Terkait `Tax Amnesty` dan Sri Mulyani

Presiden Direktur PT Optik Tunggal Michael Kurniawan, memaparkan pendapatnya mengenai amnesti pajak yang sedang berlaku di Indonesia. Optik Tunggal adalah optik papan atas di Indonesia, yang menyasar segmen menengah atas.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolKemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan Tol

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. "Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan," kata Suryo di Jakarta, kemarin.selengkapnya

Amnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakAmnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan fokus untuk memperluas basis pajak pada periode ketiga pelaksanaan program amnesti pajak. Masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan amnesti pajak lantaran program ini berakhir 2,5 bulan lagi.selengkapnya

Ditjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMDitjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIM

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

Agar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode IIIAgar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode III

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan PajakSENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan Pajak

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Periode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak PeroranganPeriode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak Perorangan

Periode III tax amnesty akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang. Direktorat Jendral Pajak akan memfokuskan periode terakhir ini untuk menggenjot keterlibatan UMKM dan menyasar pada para Wajib Pajak Perorangan dengan bekerja sama dengan perbankan.selengkapnya

DJP imbau WP ikut amnesti periode tigaDJP imbau WP ikut amnesti periode tiga

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau kepada Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya



 
TAGS # :