Miris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti Pajak

Ahad 4 Sep 2016 09:48Administratordibaca 656 kaliSemua Kategori

tribunnews 107

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Jumat (2/9/2016) kemarin mencatat baru 51 wajib pajak besar orang pribadi ‎yang mengikuti program amnesti pajak.

Hal ini tentu saja amat disayangkan karena di catatan DJP, wajib pajak besar orang pribadi mencapai 1.200 orang, dimana total wajib pajak besar yang terdiri dari orang pribadi dan badan mencapai 2.000.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Khusus Wajib Pajak Besar, Mekar Satria Utama‎ mengatakan, Kanwil Wajib Pajak Besar ditargetkan mampu berkontribusi sebesar 30 persen terhadap total dana tebusan amnesti pajak yang ditargetkan senilai Rp 165 triliun.


"Yang sudah menyampaikan surat pernyataan harta itu ada 51 wajib pajak besar, yang sudah dikeluarkan SKPP (Surat Keterangan Pengampunan Pajak) sudah ada 38 wajib pajak," kata Mekar, kemarin.


Nilai tebusan dari 38 wajib pajak besar tersebut‎, kata Mekar, sejumlah Rp 847,65 miliar dari total aset yang dideklarasikan mencapai Rp 39,2 triliun.

"Kami perkirakan mulai September ini akan segera mulai masuk (wajib pajak besar), untuk masuk ke kelompok pertama dengan uang tebusan 2 persen (repatriasi)," tuturnya.


Lebih lanjut Mekar menjelaskan, untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Besar khusus untuk badan, terbagi menjadi empat yaitu KPP Wajib Pajak Besar I menangani industri pertambangan, dimana ada 262 wajib pajak badan.


Kemudian, KPP Wajib Pajak Besar II yang menangani sektor perkebunan, perdagangan dan industri, dengan jumlah wajib pajak badannya sekitar 300.


"Kemudian KPP Wajib Pajak Besar III dan IV, dikhususkan untuk Badan Usaha Milik Negara," ucapnya.

Sumber : tribunnews.com (Jakarta, 3 September 2016)
Foto : tribunnews.com




BERITA TERKAIT
 

165 Wajib Pajak Besar Ikut Tax Amnesty, Total Tebusan Capai Rp2,6 Triliun165 Wajib Pajak Besar Ikut Tax Amnesty, Total Tebusan Capai Rp2,6 Triliun

Pengusaha kelas kakap telah mulai mengikuti program tax amnesty. Dalam bulan ini saja, rata-rata per harinya penerimaan negara melalui tarif tebusan bisa mencapai sekira Rp1 triliun hingga Rp2 triliun.selengkapnya

Masih Ada 200 Wajib Pajak Besar Belum Ikut Tax AmnestyMasih Ada 200 Wajib Pajak Besar Belum Ikut Tax Amnesty

Hampir satu bulan berjalan, program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II terlihat masih sepi peminat. Hal itu bisa dilihat dari penambahan dana tebusan sejak akhir september lalu yang tak sampai Rp 1 triliun. Padahal, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengklaim, masih ada sekitar 200 wajib pajak besar yang belum mengikuti program tersebut.selengkapnya

Tebusan Tax Amnesty dari Wajib Pajak Besar Capai Rp16,25 TriliunTebusan Tax Amnesty dari Wajib Pajak Besar Capai Rp16,25 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah wajib pajak besar dan wajib pajak khusus yang sudah mengikuti tax amnesty mencapai 2.272 wajib pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Ancam Wajib Pajak Besar yang Hanya Wacanakan Ikut Tax AmnestySri Mulyani Ancam Wajib Pajak Besar yang Hanya Wacanakan Ikut Tax Amnesty

Realisasi uang tebusan hasil dana tax amnesty hingga saat ini baru mencapai Rp2,6 triliun atau 1,6 persen dari target penerimaan danatax amnesty sekira Rp165 triliun. Minimnya uang tebusan, tercermin masih rendahnya wajib pajak kelas kakap yang mengikuti tax amnesty, khususnya wajib pajak di luar negeri.selengkapnya

2.272 Wajib Pajak Besar dan Khusus Ikut Tax Amnesty2.272 Wajib Pajak Besar dan Khusus Ikut Tax Amnesty

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan hingga kini nilai uang tebusan yang berasal dari pajak besar dan wajib pajak khusus yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) sebesar Rp 16,25 triliun.selengkapnya

‎Dirjen Pajak: Masih Ada 200 Wajib Pajak Besar Belum Ikut Tax Amnesty‎Dirjen Pajak: Masih Ada 200 Wajib Pajak Besar Belum Ikut Tax Amnesty

‎Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak besar yang belum mengikuti program pengampunan pajak hingga saat ini sebanyak 200 wajib pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Harga minyak naik, Sri Mulyani kukuh harga BBM tetapHarga minyak naik, Sri Mulyani kukuh harga BBM tetap

Stabilitas sistem keuangan dalam negeri kuartal keempat tahun 2017 dalam keadaan normal. Namun, kenaikan harga minyak mentah dunia yang terus terjadi, menjadi salah satu hal yang dicermati Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).selengkapnya

CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMCITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKM

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

`Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik``Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik`

Salah satu importir umum mobil mewah di Jakarta menyesalkan kesalahan data penunggak pajak yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap data yang salah bisa memicu kasus pencemaran nama baik.selengkapnya

Importir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidImportir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak Valid

Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya

Pajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama RataPajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama Rata

Jenis mobil yang dijual di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, sesuai bentuknya. Nah, masing-masing jenis itu memiliki pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berbeda-beda.selengkapnya

Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di Jateng

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar

Tunggakan pajak mobil mewah dengan nilai jual kendaraan di atas harga Rp 1 miliar sebesar Rp 15 Miliar di Samsat Pajak Jakarta Selatan. Dari Rp 15 miliar itu, baru Rp 241 juta yang masuk ke kantong pajak Jaksel.selengkapnya

Gaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan DisederhanakanGaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan Disederhanakan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil sepanjang tahun 2017 yakni sebanyak 1.079.534 unit. Jika dibandingkan dengan 2016, angka tersebut tumbuh tipis 1,6%.selengkapnya



 
TAGS # :