Miliarder asal Tiongkok didakwa oleh Dewan Hakim atas dakwaan yang melibatkan dirinya atas percobaan menghindari tarif pajak senilai US$ 1,8 miliar dengan menyelundupkan sejumlah besar logam ke Amerika Serikat (AS).
Merujuk artikel yang dimuat Reuters, Rabu (31/7) Liu Zhongtian berusia 55 tahun dan perusahaan China Zhongwang Holdings Ltd tempat Zhongtia menjabat sebagai Presiden dan Pemimpin Perusahaan, menjadi terdakwa dalam kasus ini dalam 24 pasal oleh Dewan Juri Los Angeles.
Adapun, surat dakwaan tersebut telah dikeluarkan pada 7 Mei 2019 namun dirahasiakan hingga Selasa (30/7) malam. Kasus ini mencuat ketika AS dan negosiator Tiongkok tengah memulai kembali perundingan untuk mengakhiri ketegangan perang dagang antara dua ekonomi terbesar di dunia tersebut.
Baik Zhongwang atau Liu, yang masih menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan, telah menerima pemberitahuan terkait dakwaan tersebut, perusahaan tersebut pun sudah memberikan pernyataan resmi kepada bursa saham Hong Kong pada Kamis (1/8).
"Perusahaan ingin mengklarifikasi bahwa seluruh operasional bisnis selalu mematuhi undang-undang dan peraturan Republik Rakyat Tiongkok dan tujuan ekspor yang berlaku. Kami juga sudah mengembangkan bisnis ke pasar luar negeri dengan prinsip persaingan yang adil dan tertib," katanya dalam keterbukaannya di bursa Hong Kong.
Akibat pemberitaan ini, saham Zhongwang turun sebanyak 20,9% pada hari Kamis menjadi HK$ 3,17 atau US$ 0,41 terendah sejak Januari 2016.
Liu diyakini saat ini berada di China, dan tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat dan surat perintah penangkapan juga sudah dibuat menurut The Wall Street Journal.
Belum diketahui, apakah Liu memiliki pengacara yang berbasis di AS. Liu dan keluarganya tercatat memiliki total kekayaan mencapai US$ 3,2 miliar menurut majalah Forbes.
Jaksa penuntut mengatakan skema penyelewengan tarif tersebut dimulai pada awal 2008 dan melibatkan upaya untuk menghindari penyisiran yang dilakukan oleh Departemen Perdagangan AS pada tahun 2011 pada sejumlah jenis aluminium ekstrusi yang diimpor dari Tiongkok.
Surat dakwaan ini menyebutkan bahwa perusahaan yang berafiliasi dengan Liu berangkat melalui pelabuhan di daerah Los Angeles untuk mengimpor ekstrusi aluminium yang dilas bersama agar terlihat satu produk dan tidak dikenakan tarif.
Jaksa mengatakan, Liu kemudian menimbun aluminium di empat gudang berlokasi di kawasan California Selatan. Kemudian para mitra mengatur penjualan palsu ke perusahaan yang dikendalikannya untuk menggelembungkan keuangan Zhongwang.
Liu juga dikenal sebagai bos besar atau paman Liu menurut dakwaan, Ia juga dituduh oleh jaksa penuntut terkait dugaan pencucian uang besar-besaran yang melibatkan banyak perusahaan.
Otoritas AS mengatakan skema tersebut memberi perusahaan Liu cuan yang tidak adil dan bisa menimbulkan bahaya.
"Keamana nasional kita terancam ketika industri dalam negeri kehilangan kemampuannya untuk mengembangkan dan memasok produk-produk untuk pertahanan AS dan infrastruktur, memaksa kita untuk menjadi tergantung pada impor yang tidak dapat diandalkan," ujar Joseph Macias, agen khusus yang bertanggung jawab untuk penyelidikan keamananTanah Air di Los Angles dalam keterangan resminya.
Liu dan beberapa terdakwa lainnya bakal menghadapi tuduhan mulai dari penipuan, pencucian uang, suap, pemalsuan dokumen hingga konspirasi.
Sebagian besar hukuman tersebut setidaknya memuat hukuman penjara maksimum 20 tahun, jika Liu divonis mendapat hukuman kurungan maksimum pada tiap pasal maka Liu dan beberapa terdakwa lainnya bisa mendapat hukuman maksimum 465 tahun.
Sumber : kontan.co.id (Washington, 01 Agustus 2019)
Foto : Kontan
Tidak Bayar Pajak, Ini yang Bakal Dilakukan Bupati Gianyar pada WargaBupati Gianyar I Made Mahayastra mulai Januari 2019, akan sosialisasi kepada para wajib pajak (WP) agar tidak menunggak pembayarannya, sekaligus memasang stiker besar di rumah dan lokasi yang terlihat untuk menimbulkan efek jera dan malu.selengkapnya
Potongan Pajak 200% untuk Perusahaan yang Dukung Pendidikan VokasiKementerian Perindustrian menyatakan bahwa bagi pelaku industri yang terlibat dalam upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) lewat program pendidikan vokasi, akan mendapatkan potongan pajak hingga 200%.selengkapnya
Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiPemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya
Sri Mulyani: Indonesia akan perjuangkan hak pajak yang adil dari perusahaan globalUsai menghadiri pertemuan para pemimpin keuangan G20 di Buenos Aires, Argentina, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik, termasuk perpajakan.selengkapnya
Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakSekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya
Apartemen yang Tidak Terjual Akan Dikenai Pajak Lebih Tinggi di Hong KongHong Kong berencana untuk menaikkan tarif pajak terhadap apartemen baru yang tidak terjual lebih dari enam bulan sejak diluncurkan pertama kali.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
