Menurut Faisal, SMI &Bambang Brodjo Beda Kelas

Senin 8 Ags 2016 07:19Administratordibaca 158 kaliSemua Kategori

inilah 111

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri membandingkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dengan pendahulunya, Bambang PS Brojonegoro.

Kata ekonom UI yang dikenal memiliki pandangan kritis ini, Menkeu SMI lebih unggul ketimbang Brodjonegoro. Lantaran, Menkeu Ani, sapaan akrab Sri Mulyani bisa meyakinkan Presiden Joko Widodo bahwa penghematan APBN-P 2016 sebsar Rp 133,8 triliun berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan.


"Ini yang tidak bisa dilakukan Menkeu sebelumnya, Bambang Brodjonegoro, meyakinkan Jokowi soal anggaran. Di mana, Bambang terlalu mengikuti keinginan Jokowi, karena Jokowi pernah bilang, jika kerja tidak benar akan diganti, Jadi, menterinya iya-iya saja, siap saja," papar Faisal dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (06/08/2016).


Faisal pun berharap Menkeu Ani bisa merubah struktur pemikiran Jokowi, terkait sejumlah target ambisiusnya. Selama ini, target-target mantan Gubernur DKI Jakarta, memang terlalu fantastis. "Para pembantu presiden banyak yang tipikal iya-iya saja. Tidak bisa berkata tidak, serta tidak mampu memberikan masukan yang lebih rasional atas keinginan Jokowi," kata Faisal.


Misalnya, Menkeu lama, Bambang Brodjonegoro yang tidak bisa menjelaskan betapa sulitnya merealisasikan target penerimaan perpajakan.

"Bambang misalnya, ini engga bisa menjelasakan betapa sulitnya penerimaan pajak, pada tahun ini target pajak naik 30% dari 20% tahun sebelumnya, tapi Bambang tahu maksimal hanya 13%, tapi masih iya saja mengikuti keinginan Jokowi," ceritanya.


Untuk itu, Faisal berharap, SMI bisa memberikan penjelasan ke Jokowi risiko pelebaran defisit anggaran serta kemungkinan gagalnya program amnesti pajak.


"Nah, mudah-mudahan dengan Sri Mulyani ini Jokowi bisa berubah, mau mendengar. Mudah-mudahan enggak pakai rumus Pokoknya! dan bisa dirasionalisasi. Tugas berat Sri Mulyani di sana," tandasnya.


Sumber : inilah.com (Jakarta, 7 Agustus 2016)
Foto : inilah.com




BERITA TERKAIT
 

Ini Pesan Bambang Brodjonegoro Saat Sertijab Dengan Sri MulyaniIni Pesan Bambang Brodjonegoro Saat Sertijab Dengan Sri Mulyani

“Dan titipan terakhir kepada teman-teman di Ditjen Pajak, Dirjen Pajak dan segenap jajaran mudah-mudahan tax amnesty bisa sukses. Makasih, assalamualaikum.”selengkapnya

Faisal Basri: Target Tax Amnesty Akan Gagal meski Ada Sri MulyaniFaisal Basri: Target Tax Amnesty Akan Gagal meski Ada Sri Mulyani

Target penerimaan pajak dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang ditetapkan sebesar Rp165 triliun menurut Ekonom Faisal Basri tidak akan tercapai, bahkan meski ada Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) baru. Pemerintah lebih disarankan agar memangkas anggaran yang tidak perlu, guna menutupi kekurangan penerimaan negara dari pajak.selengkapnya

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Percepat Infrastruktur, Jokowi Bentuk Duet Sri Mulyani-Bambang BrodjoPercepat Infrastruktur, Jokowi Bentuk Duet Sri Mulyani-Bambang Brodjo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap memberikan tugas baru kepada Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.selengkapnya

Faisal Basri Pesimis Pengampuna Pajak Bisa Tarik Uang dari SingapuraFaisal Basri Pesimis Pengampuna Pajak Bisa Tarik Uang dari Singapura

Sulit bagi pemerintah untuk menarik uang pengusaha asal Indonesia yang disimpan di luar melalui kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Ekonom Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri mengatakan target Rp 165 triliun untuk tax amnesty akan sulit dikejar.selengkapnya

Bambang Brodjonegoro Titipkan Tax Amnesty ke Sri MulyaniBambang Brodjonegoro Titipkan Tax Amnesty ke Sri Mulyani

Tongkat estafet kepemimpinan menteri keuangan diserahkan Bambang Brodjonegoro kepada Sri Mulyani Indrawati. Dalam acara serah terima jabatan, Bambang menitipkan keberhasilan pengesahan UU Pengampunan Pajak alias tax amnesty kepada Sri Mulyani dan segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Materi Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan KhususMateri Sadar Pajak Masuk Universitas, Dosen Diberi Pelatihan Khusus

Materi sadar pajak akan masuk ke kurikulum pendidikan tinggi. Materi tersebut bukan sebagai mata kuliah, melainkan disisipkan ke dalam mata kuliah wajib umum (MKWU).selengkapnya

Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimal

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah pantau terus penerimaan pajakPemerintah pantau terus penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juli 2017 belum juga mencapai separuh target. Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasinya hingga akhir bulan lalu hanya sebesar Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target dalam APBN-P 2017.selengkapnya

SMI: Optimistis target pajak 2017 tercapaiSMI: Optimistis target pajak 2017 tercapai

SMI masih optimis dengan penerimaan pajak 2017selengkapnya

DJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkatDJP yakin penerimaan pajak semester II-2017 meningkat

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meyakini penerimaan pajak akan meningkat pada semester II-2017, meski realisasi pendapatan dari sektor pajak hingga akhir Juli 2017 belum mencapai 50 persen.selengkapnya

BI: Inflasi Juli 2017 TerkendaliBI: Inflasi Juli 2017 Terkendali

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2017 tercatat sebesar 0,2 persen secara bulanan (mtm).selengkapnya

Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya



 
TAGS # :