Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Kamis 24 Ags 2017 14:02Ajeng Widyadibaca 182 kaliSemua Kategori

ANTARA 1139

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.

"Fasilitas riset memang penting, karenanya tidak hanya LIPI, kita dorong juga lembaga riset lain untuk hasilkan iptek. Tapi persoalannya APBN baru bisa mendanai riset 0,1 persen dari PDB, sangat kecil jika dibanding Malaysia, Singapura, apalagi Korea Selatan, Swedia dan Amerika Serikat," kata Bambang dalam orasi ilmiahnya di LIPI, Jakarta, Rabu.

Persoalan lain, ia mengatakan 80 persen dana riset Indonesia saat ini datang dari pemerintah, sementara pihak swasta hanya mengambil porsi kecil saja. Untuk mendorong mereka mau berinvestasi riset maka perlu terobosan yang juga sudah sukses di beberapa negara yakni "double tax deduction".

"Saya coba untuk mencari celah di Undang-Undang Pajak agar double tax deduction bisa diterapkan, tapi tidak ada, yang ada hanya single tax deduction. Karena perlu amandemen jika ingin cara double tax deduction bisa berjalan," ujar dia.

Industri manufaktur, menurut dia, tidak akan tertarik berinvestasi riset dan hanya sibuk sebagai yang membuat atau "assembler" saja. "Mereka tahu cara membuat mobil lalu meniru saja. Itu memang positif untuk ekonomi, tapi teknologi perlu dibuat lain tidak meniru, tapi persoalannya tidak ada riset dan pengembangan".

Singapura bisa menerapkan 4 kali pengurangan pajak, di Thailand 2 kali pengurangan, dengan harapan perusahaan multinasional membawa riset dan pengembangannya untuk melakukan pengembangan produk yang bisa diklaim sebagai produk sendiri. Keuntungan yang bisa peroleh, menurut dia, tentu meningkatnya riset dan pengembangan dalam negeri.

"Jadi jangan fokus pendanaan dari Pemerintah saja, kita cari celahnya supaya industri terlibat. Kalau falsafah pajak lain kurang pas, double tax deduction yang paling pas." ujar dia.

Bambang mengatakan sangat merekomendasikan jika ada kesempatan mengamandemen UU Pajak untuk memasukkan soal "double tax deduction" untuk perusahaan guna mendorong investasi riset di tanah air.

Bagaimana pun, menurut dia, iptek bukan pelengkap tapi kebutuhan bagi Indonesia untuk bisa naik kelas menjadi negara maju dengan daya saing dan menjadi negara yang lebih mengandalkan sumber daya manusianya dari pada sumber daya alamnya.


Sumber : antaranews.com (Jakarta, 23 Agustus 2017)

Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Menperin: Keringanan pajak 300% bagi industri yang bangun fasilitas riset dan vokasiMenperin: Keringanan pajak 300% bagi industri yang bangun fasilitas riset dan vokasi

Untuk mendorong industri agar terus berinovasi, salah satu langkah strategisnya adalah memberikan insentif fiskal. Instrumen fiskal ini menjadi penting dilakukan karena bisa menarik investasi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor industri.selengkapnya

Menkeu akan Tinjau Ulang Aturan Pajak untuk Fasilitas RisetMenkeu akan Tinjau Ulang Aturan Pajak untuk Fasilitas Riset

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi pajak penghasilan (PPh) untuk memfasilitasi pihak swasta melakukan pendanaan riset. "Selama ini sebenarnya swasta sudah mendapatkan insentif, mereka melakukan riset bisa dibiayakan sehingga mengurangi pajak yang harus mereka bayarkan. Ini sudah ada dalam UU PPh sebelumnya," kata Menkeu usai menjadi pembicara utama Rakernas 2018 Keselengkapnya

Menkeu siap evaluasi pajak untuk fasilitasi risetMenkeu siap evaluasi pajak untuk fasilitasi riset

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi pajak penghasilan (PPh) untuk memfasilitasi pihak swasta melakukan pendanaan riset.selengkapnya

Riset Saham ReLiance Securities: Tax Amnesty Bawa Atmosfer BaruRiset Saham ReLiance Securities: Tax Amnesty Bawa Atmosfer Baru

Mayoritas bursa Asia ditutup negatif meskipun bergerak cenderung menguat. Sentimen brexit mulai mereda terlihat beberapa mata uang mulai menguat. Investor berspekulasi dampak dari sentimen brexit akan memicu pemerintah melakukan pelonggaran kebijakan yang pro market. Analis ReLiance Securities, Lanjar Nafi, mengatakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat sejak awal sesi dengan volumeselengkapnya

Jokowi Girang Baca Hasil Riset CitibankJokowi Girang Baca Hasil Riset Citibank

Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis program amnesti pajak akan berhasil. Sebab, ada perkembangan yang sangat baik dari segi jumlah peserta maupun angka penerimaan dari amnesti pajak.selengkapnya

Akademisi Nilai Inklusi Kesadaran Pajak Harus Berbasis RisetAkademisi Nilai Inklusi Kesadaran Pajak Harus Berbasis Riset

Wakil ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak (IAI-KAPj) Elia Mustikasari mengibaratkan kesadaran pajak itu seperti mencintai seseorang. Cinta itu tidak dapat dipaksakan. Sama halnya dengan pajak. Kesadaran pajak itu merupakan masalah psikologis. Permasalahan pajak itu bukan hanya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi merupakan permasalahan bangsa, karena bisa saja Wajib Pajaselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena PajakJual Beli via Facebook Hingga Instagram Bakal Kena Pajak

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pengenaan pajak untuk transaksi e-commerce. Ternyata bukan hanya marketplace saja, transaksi online di media sosial seperti Facebook dan Instagram juga akan dikenakan pajak.selengkapnya

`GBK Dibangun Pakai Pajak, Kok Malah Dirusak?``GBK Dibangun Pakai Pajak, Kok Malah Dirusak?`

Menteri Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyesali perusakkan SUGBK oleh suporter. Apalagi renovasi GBK dibiayai pajak masyarakat.selengkapnya

Menperin Dicurhati Pengusaha Soal PPN dan Harga GasMenperin Dicurhati Pengusaha Soal PPN dan Harga Gas

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menggelar acara breakfast meeting bertema 'Akselerasi Pertumbuhan Melalui Pendalaman Struktur Industri dan Peningkatan Ekspor Sektor Industri Kimia Tekstil dan Aneka di Kementerian Perindustrian, Senin (19/2/2018). Dalam acara ini, Airlangga menerima keluhan dari para pengusaha seputar pajak pertambahan nilai (PPN).selengkapnya

Cuma Transaksi Kartu Kredit di Atas Rp 1 M yang Bakal Diintip PajakCuma Transaksi Kartu Kredit di Atas Rp 1 M yang Bakal Diintip Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan mengintip data para pengguna kartu kredit. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.selengkapnya

Pajak Bangunan Bersejarah Diusulkan DibebaskanPajak Bangunan Bersejarah Diusulkan Dibebaskan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tasikmalaya mengusulkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi sejumlah bangunan bersejarah. Tujuannya melindungi cagar bangunan bersejarah agar tidak diubah bentuknya.selengkapnya

Sri Mulyani: Tarif pajak mobil sedan sulit diturunkanSri Mulyani: Tarif pajak mobil sedan sulit diturunkan

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengaku masih mengkaji rencana perubahan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk jenis mobil sedan. Penurunan tarif PPnBM mobil sedan akan dilakukan karena tarif yang berlaku saat ini sebesar 30% dinilai memberatkan dan melemahkan daya saing di pasar global.selengkapnya

Relaksasi PPnBM sedan, pengusaha ingin fokus ke eksporRelaksasi PPnBM sedan, pengusaha ingin fokus ke ekspor

Pemerintah lewat Kementerian Perindustrian tengah memproses revisi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil sedan. Saat ini, tarif PPnBM untuk mobil sedan sebesar 30% sementara kendaraan penumpang selain sedan dan station wagon dikenakan PPnBM 10% hingga 20%.selengkapnya

DJP: Ada Aturan Pajak `E-Commerce`, Penjual di Medsos Juga Harus Bayar PajakDJP: Ada Aturan Pajak `E-Commerce`, Penjual di Medsos Juga Harus Bayar Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang menggodok aturan perpajakan untuk kegiatan e-commerce yang akan diterapkan agar tidak mengesampingkan kewajiban pajak para pelaku online shop di media sosial.selengkapnya

Data Nasabah Akan Dikumpulkan, DJP Jamin KeamanannyaData Nasabah Akan Dikumpulkan, DJP Jamin Keamanannya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan pihaknya menjaga sebaik mungkin data nasabah yang akan dilaporkan lembaga keuangan kepada DJP.selengkapnya

Ini Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT PajakIni Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT Pajak

Postingan akun Twiter Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang meminta wajib pajak melaporkan telepon genggam smartphone ke dalam Surat Pelaporan Tahunan (SPT) pajak masih menyisakan pro dan kontra.selengkapnya



 
TAGS # :