MenkoDarmin Isyaratkan Target Pajak Bakal Meleset?

Jumat 5 Ags 2016 13:01Administratordibaca 139 kaliSemua Kategori

inilah 108

Tak ada angin ataupun hujan, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sedang menghitung ulang proyeksi pajak 2016. Tanda-tanda realisasinya meleset dari target?

"Keadaannya, pemerintah memang sedang menyisir penerimaan yang sebenarnya," kata Menko Darmin kepada wartawan usai Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (4/8/20016).


Dari perkiraan penerimaan pajak tersebut, lanjut Menko Darmin, pemerintah bisa melakukan sejumlah penyesuaian terhadap belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang bisa dihemat. Langkah ini dilakukan guna menjaga defisit anggaran tidak menyalahi aturan.


"Setelah itu dilihat, mana yang betul-betul prioritas akan dipertahankan, yang bukan prioritas akan berkurang terutama jenis pengeluaran yang tidak urgent seperti biaya rapat perjalanan dinas," kata mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.


Meski demikian, kata Menko Darmin, penghitungan ulang atas potensi penerimaan pajak yang sedang dilakukan, tetap mempertimbangkan pencapaian dari program tax amnesty yang diperkirakan menyumbang Rp165 triliun. "Kami masih tetap mempertahankan angka itu dan masih bertekad untuk all out mencapainya," kata Darmin.


Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan, salah satu fokus pemangkasan belanja pemerintah akan dilakukan terhadap anggaran yang tidak pernah diserap dengan maksimal pada tahun-tahun sebelumnya.


"Intinya melihat ke belanja yang tidak tereksekusi, jadi secara alamiah melihat pada anggaran yang tidak terserap saja. Tahun lalu yang tidak terserap 10 persen. Kita hanya melihat secara awal, yang tidak terserap, langsung cut," kata mantan menkeu ini.


Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan, penerimaan pajak bakal menyusut Rp219 triliun dari target APBN-P 2016. Hal ini berpotensi mengganggu proyeksi defisit anggaran.


Untuk itu, kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, Kemenkeu mengusulkan penghematan belanja K/L sekitar Rp65 triliun, serta belanja transfer ke daerah sekitar Rp68 triliun. "Kami dengan Kemenko Perekonomian dan Bappenas akan menyisir belanja yang bisa dikurangi tanpa ganggu belanja prioritas," ujar Ani.


Sumber : inilah.com (Jakarta, 5 Agustus 2016)
Foto : inilah.com




BERITA TERKAIT
 

Anggaran Belanja Terpangkas Rp 133 Triliun, Ini Kata Menko DarminAnggaran Belanja Terpangkas Rp 133 Triliun, Ini Kata Menko Darmin

Baru seminggu menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani langsung 'bersih-bersih' Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Total belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta transfer ke daerah dipotong sebesar Rp 133 triliun.selengkapnya

Darmin: Pemerintah sedang Hitung Ulang Proyeksi Penerimaan PajakDarmin: Pemerintah sedang Hitung Ulang Proyeksi Penerimaan Pajak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan pemerintah sedang menghitung ulang proyeksi penerimaan perpajakan pada 2016 yang lebih realistis dengan kondisi perekonomian saat ini.selengkapnya

Sri Mulyani Akan Evaluasi Target Penerimaan yang Rawan MelesetSri Mulyani Akan Evaluasi Target Penerimaan yang Rawan Meleset

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan segera melakukan evaluasi terhadap target penerimaan negara yang rawan meleset dari target yang dicanangkan. Evaluasi tersebut mencakup penerimaan pajak, bea cukai, ataupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP)selengkapnya

Darmin: Pemerintah Akan Hitung Ulang Proyeksi Penerimaan PajakDarmin: Pemerintah Akan Hitung Ulang Proyeksi Penerimaan Pajak

Di tengah masih belum segarnya kondisi perekonomian nasional, pemerintah menyatakan akan mengitung ulang proyeksipenerimaan perpajakan tahun 2016 secara lebih realistis. Hal ini ditandaskan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.selengkapnya

Kejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri MulyaniKejar Target Jokowi, Ini yang Akan Dilakukan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan tiga tindakan untuk mengejar target-target Presiden Joko Widodo yang menurut dia cukup ambisius. Target yang dimaksudnya, penerimaan negara dan target penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Dua Industri yang Disepakati Menko Darmin Dapatkan Tax AllowanceDua Industri yang Disepakati Menko Darmin Dapatkan Tax Allowance

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution telah memutuskan untuk memberikan insentif pajak berupa tax allowance bagi dua sektor industri, yaitu kepada PT Sukses Mantap Sejahtera dan PT Permata Hijau Palm Oleo.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya

Rp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar ModalRp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan aliran dana repatriasi program amnesti pajak yang diinvestasikan di pasar modal. Bila pada pertengahan Januari 2017 nilai dana repatriasi yang masuk ke pasar modal sekitar Rp 2,5 triliun, maka per akhir Februari 2017 angkanya melonjak menjadi Rp 9 triliun.selengkapnya



 
TAGS # :