Menkeu SMI Akui Pengusaha Pintar Hindari Pajak

Selasa 2 Ags 2016 14:02Administratordibaca 245 kaliSemua Kategori

inilah 101

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada para Wajib Pajak (WP) soal rencana dunia internasional yang ingin membuka keterbukaan informasi soal data pajak atau yang lebih dikenal Automatic Exchange of Information (AEoI) pada tahun 2018 nanti.
Kata SMI, nantinya jika para pengemplang pajak tidak mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty yang saat ini dilakukan pemerintah, siap-siap akan di 'sikat' pada 2018 nanti.
"Bapak-Ibu perlu diketahui dunia hari ini sudah sepakat, semua menteri keuangan di seluruh dunia sedang mencari pajak. Dicari di Amerika dia lari ke Eropa, dicari di Inggris, dia lari ke Italia, dicari ke Italia dia ke China, lari dari China dia lari ke Caymand Island dia lari terus," kata Sri Mulyani dalam sosialisasi program pengampunan pajak di Jakarta International Expo (JIExpo) Jakarta, Senin (1/8/2016).
Menkeu SMI melanjutkan, saat ini para pengemplang pajak masih cukup aman menyimpan uang baik di dalam negeri maupun di luar negeri, namun hal itu tidak akan terjadi lagi pada 2018 nanti. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bahkan menyebut pengusaha pintar untuk menghindari pajak.
"Kalau selama ini menyembunyikan mungkin cukup aman karena punya keterbatasan menelusuri kesana. Dan kita belum cukup kuat untuk meminta keuangan. Tapi dunia semua sedang mencari pajak. Jadi pengusaha banyak ahli menghindarkan pajak itu memang ahli betul. Tapi Menkeu juga sudah cukup ahli juga. Jadi kita sepakat di dalam G20 dan OECD bahwa kita tidak boleh membiarkan pengusaha curang," paparnya.
"Kita tidak mau intimidsi tapi itu praktik curang. Dan negara maju juga garuk kepala karena sulit juga cari pajak walaupun punya aparat pajak yang hebat kalau tidak sama-sama komit. Dan sekarang dunia sudah komit," tambahnya.
Maka dari itu kata SMI, program pengampunan pajak yang saat ini lakukan jangan disia-siakan oleh para wajib pajak untuk mengikuti program ini, karena tawaran yang diberikan pemerintah sangat menarik. "Sebaiknya sekarang karena ratenya hanya 2%, 3%, 5%, sangat kecil. Ini waktunya," tandas dia.

Sumber : inilah.com (Jakarta, 2 Agustus 2016)
Foto : inilah.com




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani dan Menkeu di Dunia Siap Jegal Pengemplang PajakSri Mulyani dan Menkeu di Dunia Siap Jegal Pengemplang Pajak

Tahun 2018 merupakan era keterbukaan informasi terkait perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) di mana tidak ada satupun orang yang bisa lari menghindari pajak. Hal ini merupakan komitmen dari negara-negara G20 dan OECD untuk memberangus praktik pengemplangan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani: Banyak Pengusaha yang Ahli Menghindari PajakSri Mulyani: Banyak Pengusaha yang Ahli Menghindari Pajak

Indonesia akan mengimplementasikan rencana pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Kesepakatan ini dilakukan sesuai batas waktu yang telah disepakati, yaitu 2017 untuk negara pemrakarsa (early adopters) dan paling lambat pada 2018.selengkapnya

Ini Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak IndonesiaIni Kata Menteri Singapura Soal Program Pengampunan Pajak Indonesia

Pemerintah Singapura mendukung kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia. Demikian diungkapkan kata Menteri Negara untuk Luar Negeri Singapura Maliki Osman dalam kunjungan di Batam Kepulauan Riau, Rabu (3/8).selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Warga Negara Dunia Tak Bisa Hindari 2 Hal IniSri Mulyani Sebut Warga Negara Dunia Tak Bisa Hindari 2 Hal Ini

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah memiliki tantangan terbesar untuk mengumpulkan penerimaan pajak di tengah kondisi perlambatan ekonomi saat ini. Sementara hampir 90 persen pendapatan negara mengandalkan setoran pajak dari kalangan pengusaha.selengkapnya

Sri Mulyani: Seluruh Menkeu di Dunia sedang Berburu PajakSri Mulyani: Seluruh Menkeu di Dunia sedang Berburu Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengingatkan masyarakat yang selama ini selalu menghindari kewajiban untuk membayar pajak. Terutama ditujukan kepada mereka yang merasa nyaman menyimpan uangnya di bawah bantal ataupun di luar negeri. Pasalnya, saat ini seluruh Menteri Keuangan yang ada di seluruh dunia sedang gencar mencari pajak masing-masing warga negaranya.selengkapnya

Ini 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniIni 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri Mulyani

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada delapan 'pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pertama tidak lain yakni menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMCITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKM

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?Pajak Atas Nilai Tanah, Mungkinkah Diterapkan di Sini?

Pajak merupakan bahan bakar untuk pembangunan. Pembangunan sebagian besar dibiayai dengan pajak. Namun target pajak semakin sulit dicapai. Oleh karenanya pemerintah dirasa perlu untuk memperluas basis dan jenis pajaknya. Salah satu jenis pajak baru yang dipertimbangkan adalah menerapkan pajak atas nilai tanah atau Land Value Tax (LVT)selengkapnya

Menkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 PersenMenkeu Sri Mulyani Kaji `Diskon` PPh UKM Hingga 50 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rencana ini sejalan dengan penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai jual beli online (e-commerce).selengkapnya

`Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik``Data Anies soal Pajak Bisa Picu Kasus Pencemaran Nama Baik`

Salah satu importir umum mobil mewah di Jakarta menyesalkan kesalahan data penunggak pajak yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menganggap data yang salah bisa memicu kasus pencemaran nama baik.selengkapnya

Importir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak ValidImportir Mobil Sebut Data Pajak Mobil ala Anies Tak Valid

Data penunggak pajak mobil-mobil mewah dirilis Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dianggap tidak valid. Banyak pemilik yang telah membayar pajak, namun nomor kendaraannya masih tertera dalam daftar 'merah'.selengkapnya

Pajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama RataPajak Kendaraan di Indonesia Diusulkan Sama Rata

Jenis mobil yang dijual di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, sesuai bentuknya. Nah, masing-masing jenis itu memiliki pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM yang berbeda-beda.selengkapnya

Kesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di JatengKesadaran Bayar Pajak Masih Rendah di Jateng

Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui sektor pajak kurang diimbangi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Jateng, Ihwan Sudrajat mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak di Jateng hanya mencapai 68%.selengkapnya

460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar460 Mobil Mewah di Jaksel Tunggak Pajak, Total Rp 15 Miliar

Tunggakan pajak mobil mewah dengan nilai jual kendaraan di atas harga Rp 1 miliar sebesar Rp 15 Miliar di Samsat Pajak Jakarta Selatan. Dari Rp 15 miliar itu, baru Rp 241 juta yang masuk ke kantong pajak Jaksel.selengkapnya

Gaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan DisederhanakanGaikindo Minta Penamaan dan Pajak Mobil Sedan Disederhanakan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil sepanjang tahun 2017 yakni sebanyak 1.079.534 unit. Jika dibandingkan dengan 2016, angka tersebut tumbuh tipis 1,6%.selengkapnya

Kejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai GangKejar Pajak Mobil Mewah: Dari Perumahan Sampai Gang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyampaikan ada 744 mobil mewah milik pribadi di Jakarta yang belum membayar pajak untuk tahun 2017. Di Jakarta Barat misalnya, per tanggal 15 Januari 2018 tercatat 185 mobil mewah milik perorangan masih menunggak pajak.selengkapnya



 
TAGS # :