Menkeu Salahkan Kenaikan PTKP Penyebab Shortfall Pajak Rp 219 T

Sabtu 6 Ags 2016 09:07Administratordibaca 422 kaliSemua Kategori

merdeka 063

Pemerintah, Juni lalu, telah memberlakukan kebijakan untuk menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 36 juta per tahun menjadi Rp 54 juta per tahun. Di mana pegawai dengan gaji di bawah 4,5 juta per bulan tidak perlu membayar pajak, guna meningkatkan daya beli masyarakat.


Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemberlakuan kenaikan PTKP ini menjadi salah satu penyebab menurunnya penerimaan Indonesia dari pajak. Peningkatan PTKP ini justru mengurangi penerimaan pajak negara sekitar Rp 18 triliun.

"Kebijakan ini tujuannya baik agar daya beli masyarakat tidak terlalu diberatkan. Dengan kombinasi inflasi yang rendah, kita melihat konsumsi ini meningkat," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Kantornya, Jakarta, Jumat (5/8).

Hingga akhir tahun, shortfall atau kekurangan penerimaan pajak diprediksi mencapai Rp 219 triliun dari target. Dengan demikian, pemerintah telah sepakat untuk melakukan revisi dari sisi target penerimaan berdasarkan data konkret yang sudah tersedia dari tahun 2013-2015.

"Karena yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak itu kan dari sisi ekonomi nasional, harga komoditas, dan perdagangan internasional. Itu yang harus dilihat," imbuhnya.

"Itulah yang menyebabkan kami mengusulkan untuk diadakan suatu penyesuaian dari sisi target penerimaan pajak meski sudah masuk tax amnesty," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo setuju Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini kembali direvisi. Usulan revisi itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Sidang Kabinet Paripurna yang membahas tentang rancangan APBN 2017.

"Secara prinsip disetujui sepenuhnya," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Untuk merevisi, Sri Mulyani masih memiliki waktu hingga lima bulan ke depan. Itu bisa dilakukan sembari menyiapkan rancangan APBN 2017.

"Tentu saja untuk bisa menyusun APBN 2017 yang kredibel dan solid, kita perlu melihat kemungkinan kondisi APBN 2016," kata Sri Mulyani.

Presiden, kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut, meminta APBN menjadi instrumen fiskal yang kredibel. "Juga diminta untuk perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan APBN dengan prinsip efisiensi."

Sumber : merdeka.com (5 Agustus 2016)
Foto : merdeka.com




BERITA TERKAIT
 

Sri Mulyani Nilai Penyusunan APBN 2 Tahun Terakhir Tak KredibelSri Mulyani Nilai Penyusunan APBN 2 Tahun Terakhir Tak Kredibel

Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati menilai penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama dua tahun belakangan tidak kredibel. Dia melihat, dalam dua tahun ini, beberapa sektor penerimaan banyak yang meleset. Terutama penerimaan perpajakan dalam negeri.selengkapnya

Sri Mulyani: Kebijakan PTKP Buat Penerimaan Pajak Hilang Rp18 TriliunSri Mulyani: Kebijakan PTKP Buat Penerimaan Pajak Hilang Rp18 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan penyebab terjadinya kekurangan penerimaan pajak. Pelemahan laju ekonomi menjadi salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Akui Target Penerimaan APBN 2016 Cukup AmbisiusSri Mulyani Akui Target Penerimaan APBN 2016 Cukup Ambisius

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 cukup ambisius. Kemudian, ditambah target dari kebijakan pengampunan paja atau tax amnesty. Untuk itu, dia meminta seluruh jajaran Ditjen Pajak menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. http://klinikpajak.co.id/admin/master/news.php?edit=MjIxNw%3D%3D&tab=#selengkapnya

Penghasilan Sampai Rp54 Juta/Tahun Tidak Kena PajakPenghasilan Sampai Rp54 Juta/Tahun Tidak Kena Pajak

Dengan pertimbangan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP).selengkapnya

Pendapatan dari Tax Amnesty untuk APBN Rp 165 TriliunPendapatan dari Tax Amnesty untuk APBN Rp 165 Triliun

Pemerintah menargetkan tambahan penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sebesar Rp 180 triliun. Dana ini nantinya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. "Jadi ada sekitar Rp 180 triliun, tapi yang ditaruh di APBN-P adalah Rp 165 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIselengkapnya

Ini penyebab penerimaan pajak minus Rp 219 T versi Sri MulyaniIni penyebab penerimaan pajak minus Rp 219 T versi Sri Mulyani

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memprediksi pendapatan pajak tahun 2016 tidak akan mencapai target seperti yang ditetapkan dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun. Pendapatan negara dari sektor pajak diperkirakan minus atau kurang Rp 219 triliun. Menurutnya, ada beberapa hal yang menyebabkan penerimaan pajak ini masih jauh dari target, seperti adanya penurunan ekspor dan impor.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOISri Mulyani pastikan pemerintah terus bersiap terapkan AEOI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Komisi XI setuju Perppu Pajak jadi UUKomisi XI setuju Perppu Pajak jadi UU

Komisi XI DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang.selengkapnya

DPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota IndonesiaDPR tolak anggaran kajian pemindahan ibukota Indonesia

Komisi XI DPR menolak dana untuk kajian rencana pemindahan ibukota Indonesia yang diajukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar Rp7 miliar dalam pembahasan APBN-P 2017.selengkapnya

Presiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokusPresiden Jokowi minta RAPBN 2018 terfokus

Presiden Joko Widodo meminta agar penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah yaitu bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.selengkapnya

Buruh tolak rencana penurunan PTKPBuruh tolak rencana penurunan PTKP

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) karena akan makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.selengkapnya

DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :