Menkeu Pertegas Aturan Penagihan PBB, Ini Kata Ditjen Pajak

Jumat 20 Mei 2016 22:22Administratordibaca 1366 kaliSemua Kategori

viva 007

Pemerintah telah menerbitkan mekanisme baru dalam pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), demi mengoptimalisasi penerimaan pajak pada tahun ini. Melalui aturan ini, pemungutan denda bagi wajib pajak selain PBB-P2 (Perkotaan dan Pedesaan) yang telat bayar, akan dipertegas.

Mantan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Mekar Satria utama mengungkapkan, apa yang menjadi pertimbangan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 78/PMK.03/2016, tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB) tersebut.


Pertama, yakni bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik, karena ketentuan penerbitan DJP sebelumnya diatur dalam dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.503 tahun 2000. 


"Dengan diatur dengan PMK, maka bisa memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi," kata Mekar yang baru saja dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, melalui pesan singkatnya kepada VIVA.co.id, Jumat 20 Mei 2016.


Alasan kedua, lanjut Mekar, untuk menghapuskan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Pajak, terkait dengan PBB Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPTB), karena sudah dialihkan proses administrasinya kepada pemerintah daerah.


Sementara yang ketiga, Mekar mengakui bahwa penerbitan PMK tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan mekanisme penerbitan STP PBB. Sebab, dalam aturan Dirjen Pajak sebelumnya, hal itu tidak dipertegas.


"Dalam PMK 78, penerbitan STP dilakukan apabila WP PBB terlambat menyampaikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dan WP PBB terlambat menyetorkan pokok PBB nya," katanya.

Sumber : viva.co.id (20 Mei 2016)
Foto : viva.co.id




BERITA TERKAIT
 

Tangerang Genjot Pendapatan PBB dan BPHTBTangerang Genjot Pendapatan PBB dan BPHTB

Pemerintah Kota Tangerang menargetkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Pembangunan (BPHTB) masing-masing mencapai Rp350,9 juta dan Rp330 miliar pada tahun mendatang.selengkapnya

BPHTB dan PBB Masih Jadi Andalan PAD KBBBPHTB dan PBB Masih Jadi Andalan PAD KBB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meraih target pendapatan asli daerah. Hal itu disebabkan terus meningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan di KBB.selengkapnya

IMF, Bank Dunia, PBB, dan OECD Perangi Penggelapan PajakIMF, Bank Dunia, PBB, dan OECD Perangi Penggelapan Pajak

Empat organisasi besar dunia bekerjasama untuk memerangi masalah perpajakan internasional, khususnya terkait praktik penggelapan pajak yang diungkap oleh Panama Papers. Dilansir Reuters, Rabu, 20 April 2016, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) akan bergabung untuk mengembangkan alat dan standarselengkapnya

Hati-Hati, Telat Bayar PBB Kena Denda 2 Persen Tiap BulanHati-Hati, Telat Bayar PBB Kena Denda 2 Persen Tiap Bulan

Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak yang telat membayar PBB akan dikenakan denda sebesar dua persen setiap bulannya. Aturan mengenai denda tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.selengkapnya

Kenaikan PBB Setiap Tahun Dianggap Kurang TepatKenaikan PBB Setiap Tahun Dianggap Kurang Tepat

Kenaikan Nilai Pokok Wajib Pajak (NJOP) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahun untuk semua wilayah di Kabupaten Majalengka dianggap kurang tepat, karena tidak semua wilayah harga tanah mengalami kenaikan terutama untuk wilayah-wilayah yang perkembangan ekonominya rendah.selengkapnya

SPT PBB Sudah Keluar, Yuk Bayar!SPT PBB Sudah Keluar, Yuk Bayar!

Setiap tahun, masyarakat yang masuk golongan Wajib Pajak (WP) karena mempunyai properti (baik tanah, rumah, atau ruko) akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Tempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena ProtesTempat Ibadah Dikenai Pajak, Dirjen Kena Protes

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada hari ini, Rabu 22 Februari 2017, kembali menggelar dialog perpajakan dengan para tokoh masyarakat. Kali ini, peserta dialog merupakan para pemuka agama Budha, Hindu, dan Konghucu.selengkapnya

Deadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap LemburDeadline Tax Amnesty dan SPT Bareng, Pegawai Pajak Siap Lembur

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dituntut mampu memberikan pelayanan prima pada Maret 2017. Alasannya karena bulan depan pegawai pajak akan disibukkan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 2016 dan berakhirnya program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Dirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraDirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak Bersuara

Kepala Kantor Wilayah (Kantor) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengaku memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Pajak. “Cuma telepon, tolong temokke aku karo kono, yo tak temokke."selengkapnya

Wamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax AmnestyWamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax Amnesty

"Kalau sudah ikut amnesti dan Ditjen Pajak menemukan tambahan harta yang belum dilaporkan, maka bisa dikenakan sanksi administrasi," kata Mardiasmo dalam acara dialog perpajakan dengan pengusaha di Jakarta, Selasa (21/2/2017).selengkapnya

Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?

Kepada tim konsultasi pajak, Apabila TKI yang wajib membayar pajak, tarif pajak yang dikenakan tetap dalam mata uang negara itu (valuta asing/valas) atau harus di rupiahkan terlebih dahulu?selengkapnya

Usai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WPUsai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WP

Hitung mundur program amnesti pajak sudah berjalan. Tak lama lagi, program amnesti pajak yang dimulai 1 Juli 2016 akan berakhir di 31 Maret 2017. Di waktu yang makin pendek, Ditjen Pajak mengumpulkan 250 asosiasi pengusaha di bawah Kadin Indonesia.selengkapnya

Ditjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak PerusahaanDitjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak Perusahaan

Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) memikirkan ulang keberatan perusahaan terkait aturan perpajakan yang harus ditaati. Hal ini setelah pemerintah mengharuskan PTFI mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).selengkapnya

Pemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran PajakPemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran Pajak

Pemerintah terus melanjutkan proses pemeriksaan Google Inc, demi menagih utang pajak atas aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Muhamamd Haniv menyebutkan, pemerintah meyakini pihak Google pada akhirnya akan memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

Turunkan Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Bea CukaiTurunkan Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Bea Cukai

Konkretnya, DJBC memberikan penyederhanaan dalam prosedural kepabeanan melalui program partnership yang menyasar pelaku usaha berkualitas baik.selengkapnya

Wajib Pajak di NTB Diimbau Segera Menyampaikan SPT TahunanWajib Pajak di NTB Diimbau Segera Menyampaikan SPT Tahunan

Pemerintah Provinsi NTB mengimbau seluruh wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tahunan, baik pribadi maupun badan. Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengatakan hal ini merupakan ikhtiar untuk menggenjot salah satu sumber kekayaan negara yang paling strategis dan sangat erat hubungannya dengan berbagai program pembangunan.selengkapnya



 
TAGS # :