Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Jumat 14 Jul 2017 14:16Ajeng Widyadibaca 102 kaliSemua Kategori

KONTAN 1049

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.

Sri Mulyani menambah target setelah pemerintah melalui panitia kerja (Panja) A dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati penurunan target pajak non migas Rp 50 triliun, yang sebelumnya diusulkan pemerintah dalam nota keuangan RAPBN-P 2017.

Sri Mulyani mengatakan, tambahan target Rp 20 triliun ini didasarkan atas capaian selama semester pertama. Secara perpajakan (pajak dan bea cukai), realisasi selama periode tersebut tercatat tumbuh 9,6% year on year (YoY).

Bahkan, dengan mengeluarkan penerimaan yang berasal dari amnesti pajak, realisasinya masih bisa tumbuh 5,5%. Capaian itu jauh lebih baik daripada pertumbuhan semester pertama 2016 sebesar negatif 2,5%.

"Dari Pak Ken (Dirjen Pajak), dari timnya telah menyampaikan kalau dilihat dari postur penerimaan semester satu dan sesudah disisir per kantor wilayah mereka bisa menjanjikan kenaikan Rp 20 triliun," kata Sri Mulyani di DPR, Kamis (13/7) malam.

Dengan demikian, dalam postur sementara RAPBN-P 2017, target penerimaan pajak nonmigas sebesar Rp 1.241,8 triliun. Jumlah itu lebih rendah Rp 30 triliun dari target dalam APBN dan lebih rendah Rp 20 triliun dari usulan dalam nota keuangan RAPBN-P 2017.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, tambahan target penerimaan tersebut, akan didapat dari penegakan hukum (law enforcement). Di enam bulan pertama tahun ini lanjutnya, Ditjen Pajak sudah bisa mengumpulkan Rp 36 triliun dari hasil law enforcement melalui pemeriksaan. "Bisa, bisa. Yakin bisa," kata Ken.

Dari sisi penerimaan pajak migas, sesuai dengan hasil pembahasan antara pemerintah melalui Panja A dengan Banggar, target penerimaan pajak penghasilan migas naik Rp 1,8 triliun menjadi Rp 41,8 triliun. Jumlah itu merupakan dampak perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Prices atau ICP) yang menurun menjadi US$ 48 per barel dari usulan awal US$ 50 per barel.

Oleh karena itu, total target penerimaan pajak dalam postur sementara naik menjadi Rp 1.283,6 triliun. Dengan target penerimaan bea dan cukai yang juga sebelumnya telah disetujui sebesar Rp 189,1 triliun, maka total target penerimaan perpajakan dalam postur sementara sebesar Rp 1472,7 triliun.

Perubahan asumsi ICP pun turut mengubah taget penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas naik Rp 200 miliar menjadi Rp 76,7 triliun. Sehingga total target PNBP dalam postur sementara mencapai Rp 260,2 triliun.

Dengan target hibah disepakati Rp 3,1 triliun, maka total target penerimaan negara dalam postur sementara RAPBN-P 2017 menjadi sebesar Rp 1.736,1 triliun, naik Rp 21,9 triliun dibanding usulan dalam nota keuangan RAPBN-P 2017.

Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 14 Juli 2017)

Foto : kontan




BERITA TERKAIT
 

Postur Pendapatan Negara di RAPBN-P 2016 Naik Rp51,7 TriliunPostur Pendapatan Negara di RAPBN-P 2016 Naik Rp51,7 Triliun

Pemerintah kembali mengubah postur pendapatan negara di RAPBN-P 2016, yaitu naik sebesar Rp51,7 triliun, dari sebelumnya Rp1.734,5 triliun menjadi Rp1.786,2 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan penerimaan pajak sebesar Rp12,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak alias PNBP Rp39,7 triliun.selengkapnya

Demi Capai Target Sri Mulyani Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp425 Triliun di Dua Bulan TerakhirDemi Capai Target Sri Mulyani Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp425 Triliun di Dua Bulan Terakhir

Realisasi penerimaan pajak termasuk PPh Migas hingga akhir Oktober 2017 mencapai Rp858,04 triliun atau 66,85 persen dari target yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp1.283,50 triliun.selengkapnya

Penerimaan bea dan cukai baru 75% dari targetPenerimaan bea dan cukai baru 75% dari target

Tinggal sebulan lagi sebelum tutup tahun, realisasi penerimaan bea dan cukai masih jauh dari target. Realisasi penerimaan bea dan cukai hingga akhir November 2017 baru mencapai 75,94% dari target.selengkapnya

Dalam Sehari Penerimaan Naik Rp11 Triliun, Ini AlasannyaDalam Sehari Penerimaan Naik Rp11 Triliun, Ini Alasannya

Realisasi penerimaan negara dalam kebijakan pengampunan pajak hingga Jumat (16/9/2016) pukul 00.00 WIB mencapai Rp22,7 triliun. Sekilas angka ini naik melesat lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan hari sebelumnya Rp11,2 triliun.selengkapnya

Pertama dalam Sejarah Indonesia, Penerimaan Pajak Tembus Rp 1.000 Triliun

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, realisasi penerimaan pajak per 25 Desember 2015 berhasil menembus Rp 1.000 triliun untuk kali pertama dalam sejarah Indonesia atau di atas realisasi penerimaan pajak 2014 setahun penuh. Dengan perkembangan ini, Bambang berharap, realisasi penerimaan pajak bisa terus bertambah dari 26 Desember hingga 31 Desember 2015.selengkapnya

Penerimaan Negara Dari Tax Amnesty Bisa Rp1.495,9 TriliunPenerimaan Negara Dari Tax Amnesty Bisa Rp1.495,9 Triliun

Komite Ekonomi dan Industri Nasional memprediksi besaran penerimaan negara pada kebijakan pengampunan pajak pada 2017 bisa mencapai Rp1.495,9 triliun.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Cara Samsat Pekalongan Menangih Tunggakan Pajak Motor Rp 5,8 MCara Samsat Pekalongan Menangih Tunggakan Pajak Motor Rp 5,8 M

Tunggakan pajak kendaraan bermotor di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Pekalongan, Jawa Tengah, hingga akhir November 2017 menembus angka Rp 5,8 miliar. Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Kota Pekalongan Alep Refain di Pekalongan mengatakan jumlah nominal tunggakan atau pajak yang belum terbayarkan itu didominasi oleh pajak sepeda motor.selengkapnya

PMK E-commerce Mencakup Barang Tak BerwujudPMK E-commerce Mencakup Barang Tak Berwujud

Perlakuan fiskal terhadap barang tak berwujud (Intangible Goods) akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang e-commerce atau dagang el.selengkapnya

Target Pajak di Tangan RobertTarget Pajak di Tangan Robert

DILANTIK menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak di akhir tahun jelas menjadi berkat tersendiri bagi Robert Pakpahan. Pasalnya, Robert terhindar dari "tudingan" kegagalan mengumpulkan penerimaan pajak di tahun ini. Soalnya, praktis di tahun ini Robert hanya bertugas kurang dari 30 hari kerja. Jelas tak masuk akal kalau kegagalan penerimaan pajak tahun ini diletakkan di pundak Robert.selengkapnya

Kerja Berat Dua Tahun Robert PakpahanKerja Berat Dua Tahun Robert Pakpahan

DI ERA pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak selalu menjadi sorotan banyak kalangan. Maklum, beban yang harus dipikul di pundaknya teramat berat. Lancarnya program-program pembangunan pemerintahan Jokowi ada di tangan Dirjen Pajak.selengkapnya

Revisi UU KUP memberatkan wajib pajakRevisi UU KUP memberatkan wajib pajak

Pengusaha terus menyuarakan keresahan atas sejumlah pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebab, dalam RUU yang saat ini masuk penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut, banyak pasal dinilai memberatkan wajib pajak (WP).selengkapnya

Aplikasi OnlinePajak terima pendanaan perusahaan ternamaAplikasi OnlinePajak terima pendanaan perusahaan ternama

Perusahaan pengembang aplikasi dalam jaringan (daring) OnlinePajak, PT Achilles Advanced Systems yang berbasis di Prancis, Indonesia, dan Singapura, menerima pendanaan dari perusahaan modal ventura ternama, Alpha JWC Ventures dan Sequoia India.selengkapnya

Kasus Belum Tuntas, Ronaldo Terancam Denda 30 Juta Euro Perkara Penggelapan PajakKasus Belum Tuntas, Ronaldo Terancam Denda 30 Juta Euro Perkara Penggelapan Pajak

Kegembiraan yang tengah dirasa megabintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, usai memenangkan trofi Ballon d’Or kelimanya, harus terusik dengan persoalan tuduhan penggelapan pajak yang belum rampung. Seperti sebelumnya, Ronaldo kembali diseret ke meja hijau untuk menyelesaikan perkara tersebut.selengkapnya

Sri Mulyani Tantang Robert Pakpahan Capai Target Penerimaan Pajak 2018Sri Mulyani Tantang Robert Pakpahan Capai Target Penerimaan Pajak 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat salah berujar ketika menyampaikan pidatonya salam perayaan Hari Natal Kementerian Keuangan. Kesalahan pelafalan tahun 2018 yang seharusnya 2017 sekaligus menjadi pengingat Sri Mulyani untuk menantang Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan untuk mengejar target penerimaan tahun depan.selengkapnya

Perlu Keadilan Pajak untuk KoperasiPerlu Keadilan Pajak untuk Koperasi

Beban pajak yang tidak memenuhi rasa keadilan, masih dirasakan bagi eksistensi koperasi sampai saat ini. "Banyak keluhan yang disampaikan koperasi atas pengenaan pajak yang kurang adil ini, namun sejauh ini belum ada penyelesaiannya," kata Ketua Koperasi UPN Yogjakarta, Siwi Hardiastuti dalam Semiloka tentang kebijakan pajak dan eksistensi koperasi, yang digelar Koperasi UPN Yogjakarta, Kamis laluselengkapnya

Untung dari Transaksi Bitcoin di RI? Anda Wajib Bayar PajakUntung dari Transaksi Bitcoin di RI? Anda Wajib Bayar Pajak

Penggunaan mata uang digital, seperti bitcoin sebagai produk investasi oleh Wajib Pajak (WP) yang memperoleh keuntungan harus membayar pajak penghasilan (PPh) dan wajib dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan meski bitcoin bukan sistem pembayaran yang sah di Indonesia.selengkapnya



 
TAGS # :