Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mendorong permasalahan pajak jadi isu internasional. Sebab, selama ini pajak hanya fokus pada dalam negeri masing-masing.
"Intinya bicara internasional taxation, kenapa isu pajak mendadak jadi isu intern? Karena di masa lalu, pajak dianggap isu domestik. Masing-masing negara sibuk dengan urusan pajaknya. Itu adalah ide pajak secara tradisional. Tapi rupanya, perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi membuat isu pajak tidak cukup dibahas di domestik tiap negara," kata dia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/5).
Bambang menjelaskan munculnya isu internasional disebabkan munculnya perusahaan multinasional yang mulai ekspansi di negara-negara lain. Lantaran, para perusahaan multinasional ini belum berkontribusi pajak bagi negara.
"Timbul pertanyaan apakah perusahaan tersebut bayar pajak dengan benar di masing-masing negara dimana dia investasi? Dengan transaksi keuangan yang mengglobal, jadi capital flow sangat cepat bukan hanya berpindah antar instrumen keuangan tapi juga negara" jelas dia.
Bambang menegaskan dengan tingginya transaksi belanja iklan perusahaan multinasional di Indonesia seperti Goggle, juga masih menjadi perbincangan soal pajaknya.
"Belakangan kami juga lihat yg namanya iklan tak lagi hanya di surat kabar dan TV, tapi juga online. Ketika ada iklan perusahaan Indonesia di Google, pajaknya siapa yang berhak apakah Indonesia (karena investasi di Indonesia) atau di AS (tempat google) atau tempat Google mengklaim? Jadi masalah pajak jadi multinasional," pungkas dia.
Sumber : merdeka.com (23 Mei 2016)
Foto : merdeka.com
Menkeu: Sekarang Masalah Pajak Jadi Isu InternasionalPersoalan pajak bukan lagi isu domestik. Kini masalah pajak menjadi isu internasional. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro lantas berkisah mengapa sorotan mata dunia kini mengarah kepada persoalan pajak. "Kenapa isu pajak mendadak jadi isu internasional? Karena di masa lalu, pajak dianggap isu domestik. Masing-masing negara sibuk dengan urusan pajaknya sendiri.selengkapnya
Menkeu: Perekonomian Global buat Pajak Isu InternasionalMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan perkembangan ekonomi global perlahan-lahan membuat isu pajak menjadi isu internasional. "Karena di masa lalu pajak itu dianggap isu domestik, masing-masing negara tentunya sibuk dengan urusan pajaknya baik di dalam bentuk mengumpulkan pajaknya, kebijakan pajaknya, dan bagaimana pajak bisa merangsang investasi sekaligus juga bisa menjaga penerimaanselengkapnya
Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiPemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya
Menkeu: Pengampunan Pajak Jadi Isu Perhatian InvestorMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang rencananya berlaku paling cepat pertengahan 2016 menjadi salah satu isu yang diperhatikan para investor. Ia mengatakan, investor sering kali menanyakan terkait realisasi pengampunan pajak tahun ini. Menkeu memastikan kebijakan pengampunan pajak akan dilaksanakan setelah pembahasan RUU tax amnestyselengkapnya
Menkeu Sebut Dunia Mulai Tinggalkan Isu Pajak TradisionalMenteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, saat ini isu pajak telah menjadi isu utama yang dilirik oleh dunia internasional. Padahal, selama ini isu tersebut selalu menjadi isu yang kurang menarik dan hanya menjadi pembahasan pada tingkat domestik.selengkapnya
Isu Kepatuhan jadi Sentral Pembahasan RUU KUPPemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Beleid ini digadang-gadang sebagai langkah konkret reformasi sistem dan lembaga perpajakan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi isu sentral yang menjadi latar belakang diajukannya RUU ini.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunMeski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya
Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyMenteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya
TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarIndeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya
Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorPemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya
RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya
Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya
Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunMenteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya
Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakMenteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya
Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakCenter for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya
Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakDPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya
Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya
Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya
