Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan mutasi dan melantik 18 pejabat eselon dua di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya penyegaran.
"Dengan adanya kepercayaan baru ini diharapkan kita mampu dapatkan kinerja dan semangat motivasi kerja yang lebih baik," ujar Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani mengharapkan pelantikan pejabat eselon dua ini dapat mendorong peningkatan kinerja institusi pajak dalam mengamankan penerimaan pajak pada 2019.
Selain itu, tambah dia, DJP mampu membangun reputasi, kepercayaan publik melalui pelayanan yang lebih baik, kredibilitas dalam interaksi dengan wajib pajak, dan melaksanakan undang-undang secara profesional.
"Kita harus persiapkan pada 2019 dengan tantangan-tantangan baru atau tantangan sama dengan intensitas yang lebih tinggi," katanya.
Terkait kinerja 2018, Sri Mulyani mengapresiasi pencapaian 54 Kantor Pelayanan Pajak yang mengalami pertumbuhan penerimaan pajak di atas 20-40 persen. Hal tersebut mencerminkan adanya kemampuan untuk menggali ekstensifikasi kenaikan pajak meski tidak mampu mencapai 100 persen target pajak.
"Seharusnya, tahun 2019 kita harus bisa membuktikan, bahwa kita akan mampu mencapai target secara 'proper'," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani juga melakukan pelantikan tiga pejabat eselon dua dari lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB).
Ia mengharapkan pelantikan pejabat dari institusi perbendaharaan dapat memperhatikan lingkungan ekonomi dan memberikan solusi dari persoalan di daerah.
Berikut pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang dilantik:
1. Peni Hirjanto sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal.
2. Irawan sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
3. Angin Prayitno Aji sebagai Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
4. Dasto Ledyanto sebagai Direktur Teknologi Informasi Perpajakan.
5. Pontas Pane sebagai Direktur Intelijen Perpajakan.
6. Ahmad Djamhari sebagai Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
7. Slamet Sutantyo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau.
8. Estu Budiarto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.
9. Arfan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur.
10. Adjat Djatnika sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.
11. Neilmaldrin Noor sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.
12. Yoyok Satiotomo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II.
13. Suparno sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I.
14. Eka Sila Kusna Jaya sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I.
15. Lusiani sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.
16. Farid Bachtiar sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat.
17. Wansepta Nirwanda sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.
18. Tri Bowo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara.
Pejabat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dilantik:
1. Teguh Dwi Nugroho sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kepulauan Riau.
2. Sahat M.T. Panggabean sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Jawa Barat.
3. Edward Uncok Parlagutan Nainggolan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Barat.
Sumber : antaranews.com (Jakarta, 23 Januari 2019)
Foto : Antaranews
KPK Periksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta KhususKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DKI Khusus Jakarta Direktorat Jenderal Pajak Muhammad Haniv, Jumat (10/3/2017).selengkapnya
Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Terbitkan Izin KITEKantor Wilayah Bea Cukai Jatim II menerbitkan izin pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pertama kepada PT Adiputro Wirasejati, perusahaan yang bergerak di bidang industri karoseri bus. Hal ini terjadi setelah PT Adiputro Wirasejati memaparkan proses bisnis di Kanwil Bea Cukai Jatim II pada 9 April lalu.selengkapnya
Pertama Kalinya, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II Terbitkan Izin KITEKepala Kantor Bea Cukai Jatim II, Agus Hermawan menyebutkan bahwa pihaknya dengan mengusung semboyan “KITE Gencar Eksporâ€, bergerak cepat dalam melakukan penggalian potensi kepada perusahaan yang memiliki potensi ekspor. Objek project management yang pertama adalah PT Adiputro Wirasejati.selengkapnya
Ujian Pertama yang Akan Dihadapi Sri Mulyani Sebagai MenkeuMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diharapkan mampu mengambil kebijakan optimalisasi sumber pendapatan negara sehingga tidak bergantung pada pendapatan pajakselengkapnya
Kesalnya Sri Mulyani Gara-gara Kepala Kantor Pajak Jadi MafiaAksi korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih ada. Belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan salah satu orang kepala kantor sebagai tersangka atas dugaan suap.selengkapnya
Sri Mulyani Lantik Pejabat Eselon II DJP dan DJPBMenteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melantik 18 pejabat Eselon II dari Direktorat Jenderal Pajak dan 3 pejabat Eselon II dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pelantikan berlangsung di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal, serta beberapa pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenkeu.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
