Menkeu: Tax Amnesty Bukan `Jebakan Batman`

Jumat 17 Jun 2016 14:48Administratordibaca 965 kaliSemua Kategori

beritasatu 009

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa pengampunan pajak (tax amnesty) bukan "jebakan Batman" untuk menggiring masuk wajib pajak yang tidak melaporkan kekayaan, kemudian setelah masuk mereka akan diperiksa dan dipermasalahkan.

“Saya tegaskan bahwa tax amnesty bukan 'jebakan Batman', yakni menarik wajib pajak di luar negeri terus kita kenakan macam-macam,” ujar menkeu saat berbuka bersama dengan pimpinan media massa di Jakarta, Kamis (16/6).


Pada kesempatan ini, menkeu menjelaskan perkembangan terbaru RUU Tax Amnesty yang sedang dalam pembahasan dengan Panja DPR dan progres pembahasan RUU APBN Perubahan 2016.


Menkeu menyatakan, semangat tax amnesty adalah repatriasi, menarik masuk dana-dana dan kekayaan wajib pajak yang disimpan di luar negeri yang selama ini tidak dilaporkan dalam surat pemberitahunan (SPT) tahunan pajak. “Setelah mereka melaporkan dengan benar, wajib pajak akan merasa lega dan bebas menginvestasikan dana tersebut ke mana saja tanpa ketakutan diperiksa aparat pajak,” tegasnya.

Menurut Bambang, berdasarkan data internal pemerintah, ada 214.488 perusahaan cangkang (special purpose vehicle/SPV) dan 6.519 rekening di luar negeri yang dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan belum dicatatkan asetnya. Nilai lebih dari Rp 11.450 triliun selama periode 1995-2015.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto selaku wakil pemerintah dalam panitia kerja (panja) dalam pembahasan RUU Tax Amnesty menyatakan ada tiga aspek krusial yang dibahas dalam RUU tersebut. Pertama, bagaimana tax amnesty memberikan rasa aman kepada wajib pajak. Itu harus tercermin dalam formulasi.

Aspek kedua adalah bagaimana agar wajib pajak tertarik memanfaatkan tax amnesty dengan proses yang tidak berbelit serta tarif yang kompetitif.

Aspek ketiga adalah kepastian kerahasiaan data. Bagaimana data yang sudah disampaikan untuk keperluan tax amnesty ini benar-benar dijaga kerahasiaannya dan dilarang dibocorkan untuk kepentingan apa pun, termasuk untuk penyidikan atau keperluan pengadilan.

“Itulah yang membuat proses pembahasan lama, termasuk yang penting adalah bagaimana pasca-repatriasi para wajib pajak merasa nyaman dan tenang,” kata Hadiyanto.


Tarif Tebusan

Lebih lanjut menkeu menjelaskanpembahasan RUU Tax Amnesty cukup kondusif. Fraksi-fraksi dan panja mendukung RUU tersebut. Sebagian besar substansi sudah disepakati, tinggal masalah tarif tebusan dan periode pemberlakuan yang sengaja pembahasannya digeser ke tahap akhir.

“DPR dan pemerintah sepakat bahwa UU ini harus saleable, sehingga banyak menarik minat,” tuturnya.

Karena semangat utama UU Tax Amnesty adalah repatriasi, pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, Bursa Efek Indonesia, dan para manajer investasi untuk memanfaatkan momentum ini guna menarik capital inflow sebanyak mungkin.

Capital inflow sangat berguna bagi perekonomian Indonesia. Kita tahu bahwa capital inflow saat ini cenderung meninggalkan emerging economies dan lari ke Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang,” kata menkeu.

Menkeu masih berpatokan pada asumsi bahwa penerimaan pajak dari tax amnesty mencapai Rp 165 triliun, yang bersumber dari dana repatriasi sebesar Rp 1.000 triliun dan dana yang dideklarasi sebesar Rp 4.000 triliun. Apabila hasil tax amnesty di bawah ekspektasi, yakni dana yang dideklarasi dan direpatriasi tidak sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah, para wajib pajak akan diperiksa.

“Jika dari pemeriksaan mereka memang tidak melaporkan asetnya, akan dikenai penalti yang lebih besar,” ujar menkeu.


Menyinggung soal tarif, menkeu menyatakan bahwa ada kesepakatan bahwa tarif tebusan untuk dana yang direpatriasi akan dibuat serendah mungkin. Sedangkan tarif untuk dana yang hanya dideklarasi akan jauh lebih tinggi, minimal dua kali lipat.


“Sebab, kalau tarifnya tidak beda jauh, dikhawatirkan nanti mereka hanya mendeklarasi aset-asetnya, bukan merepatriasi,” katanya.


Sedangkan periode pemberlakuan, awalnya memang hanya Juli-Desember 2016, namun bisa diperpanjang hingga Maret atau April tahun depan. Menkeu yakin RUU Tax Amnesty selesai akhir Juni ini, sebelum RAPBN Perubahan 2016 disahkan.


“RAPBNP diharapkan tuntas sebelum Lebaran, setelah itu kita baru membahas RAPBN 2017,” ujar menkeu.

Menkeu juga mengungkapkan bahwa potensi besar dana yang dideklarasi juga bersumber dari dalam negeri. Itu berasal dari rekening bank dan aset-aset tanah. “Ternyata kebanyakan saat beli tanah tidak memakai nama sendiri, tetapi pakai nama karyawan atau orang lain. Ada misalnya 100 sertifikat beda nama padahal yang punya satu orang atau satu developer. Itu nanti pasti akan kena, dan dihitung dari nilai wajar, bukan harga saat beli,” ucapnya.


RAPBNP 2016

Tentang RAPBNP 2016, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara menyatakan menyangkut asumsi pertumbumbuhan ekonomi, pemerintah menilai yang realistis adalah 5,1 persen. Jika DPR menghendaki 5,2 persen, pemerintah juga tetap optimistis hal itu bisa dicapai dengan berbagai upaya, termasuk dukungan pelonggaran moneter yang dilakukan BI dengan memangkas suku bunga acuan serta penyerapan anggaran yang maksimal.

Asumsi lain yang disepakati adalah laju inflasi 4 persen, kurs rupiah Rp 13.500 per dolar AS, harga minyak mentah (ICP) sebesar US$ 40 per barel, lifting minyak 820 barel per hari, danlifting gas 1.150 bph setara minyak.

Menkeu menambahkan, pemerintah juga memberikan penyertaan modal negara (PMN) baru untuk PLN sebesar Rp 13 triliun, BPJS Kesehatan Rp 6 triliun, serta Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Selain itu, Kemkeu mengonversi dana alokasi umum (DAU) tunai menjadi nontunai dalam bentuk SPN bertenor 3 bulan. Hal ini diberikan kepada tiga provinsi dan tiga kabupaten sebagai uji coba. Langkah itu ditempuh mengingat DAU yang ditransfer ke daerah banyak tidak terpakai (idle).

“Ada sekitar Rp 238 triliun dana pemda yang idle dan disimpan di bank. Uang itu kan seharusnya dibelanjakan agar menggerakkan ekonomi daerah. Jadi pemberian DAU noncash ini untuk memberi pelajaran agar pemda jangan sembarangan membiarkan anggaran idle,” kata menkeu.

Sumber : beritasatu.com (Jakarta, 17 Juni 2016)
Foto : beritasatu.com




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Banyak Pertanyaan, Tax Amnesty Itu Jebakan Batman atau Bukan?Banyak Pertanyaan, Tax Amnesty Itu Jebakan Batman atau Bukan?

Hari ini, dua diskusi dan seminar tentang tax amnesty dipakaikan di Jakarta. Pertama adalah diskusi di Kampus UI Salemba dan kedua akan dilakukan siang ini di Hotel Mulya, Senayan.selengkapnya

Daftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax AmnestyDaftar Instrumen Investasi yang Disiapkan Menkeu untuk Dana Tax Amnesty

Pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen investasi bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak (tax amnesty), yang mengalihkan dan menginvestasikan kembali hartanya dari luar negeri ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi).selengkapnya

Menkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax AmnestyMenkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro cukup kaget dengan antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendukung program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sejauh ini sudah ada 11 Wajib Pajak (WP) yang mendaftar sebagai peserta tax amnesty, bahkan menyetor uang tebusan atas deklarasi hartanya.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Dirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraDirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak Bersuara

Kepala Kantor Wilayah (Kantor) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengaku memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Pajak. “Cuma telepon, tolong temokke aku karo kono, yo tak temokke."selengkapnya

Wamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax AmnestyWamenkeu Ancam Pengusaha Mangkir Tax Amnesty

"Kalau sudah ikut amnesti dan Ditjen Pajak menemukan tambahan harta yang belum dilaporkan, maka bisa dikenakan sanksi administrasi," kata Mardiasmo dalam acara dialog perpajakan dengan pengusaha di Jakarta, Selasa (21/2/2017).selengkapnya

Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?

Kepada tim konsultasi pajak, Apabila TKI yang wajib membayar pajak, tarif pajak yang dikenakan tetap dalam mata uang negara itu (valuta asing/valas) atau harus di rupiahkan terlebih dahulu?selengkapnya

Usai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WPUsai amnesti, 5.000 pemeriksa siap periksa SPT WP

Hitung mundur program amnesti pajak sudah berjalan. Tak lama lagi, program amnesti pajak yang dimulai 1 Juli 2016 akan berakhir di 31 Maret 2017. Di waktu yang makin pendek, Ditjen Pajak mengumpulkan 250 asosiasi pengusaha di bawah Kadin Indonesia.selengkapnya

Ditjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak PerusahaanDitjen Pajak Minta Freeport Cek Lagi Tanggungan Pajak Perusahaan

Pemerintah meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) memikirkan ulang keberatan perusahaan terkait aturan perpajakan yang harus ditaati. Hal ini setelah pemerintah mengharuskan PTFI mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).selengkapnya

Pemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran PajakPemerintah dan Google Masih Mencocokkan Data Pembayaran Pajak

Pemerintah terus melanjutkan proses pemeriksaan Google Inc, demi menagih utang pajak atas aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Muhamamd Haniv menyebutkan, pemerintah meyakini pihak Google pada akhirnya akan memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya

Turunkan Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Bea CukaiTurunkan Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Bea Cukai

Konkretnya, DJBC memberikan penyederhanaan dalam prosedural kepabeanan melalui program partnership yang menyasar pelaku usaha berkualitas baik.selengkapnya

Wajib Pajak di NTB Diimbau Segera Menyampaikan SPT TahunanWajib Pajak di NTB Diimbau Segera Menyampaikan SPT Tahunan

Pemerintah Provinsi NTB mengimbau seluruh wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tahunan, baik pribadi maupun badan. Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengatakan hal ini merupakan ikhtiar untuk menggenjot salah satu sumber kekayaan negara yang paling strategis dan sangat erat hubungannya dengan berbagai program pembangunan.selengkapnya

Ada Enam Variabel Menentukan Tingkat Kepatuhan Bayar PajakAda Enam Variabel Menentukan Tingkat Kepatuhan Bayar Pajak

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi ‎mengungkapkan ada enam variabel yang membuat masyarakat tidak patuh membayar pajak.selengkapnya

Bill Gates Minta Robot Dikenai PajakBill Gates Minta Robot Dikenai Pajak

Pendiri Microsoft, Bill Gates berpandangan semestinya robot harus dikenai pajak seperti halnya manusia. Gagasan itu dilontarkan Gates lantaran robot punya potensi menghasilkan nilai ekonomi dan menggantikan pekerjaan manusia.selengkapnya



 
TAGS # :