Menkeu: Singapura Mudahkan WNI ikut Amnesti Pajak

Sabtu 17 Sep 2016 11:43Administratordibaca 143 kaliSemua Kategori

antara 252

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa bank-bank di Singapura telah diminta oleh Monetary Authority of Singapore memfasilitasi, memberikan kemudahan para nasabahnya yang akan melakukan amnesti pajak dalam rangka untuk repatriasi atau bayar uang tebusan.

Hal ini diungkapkan Sri Mulyani di Kantor Presiden Jakarta, Jumat, menanggapi pemberitaan yang menyebut bahwa memuat pemerintah Singapura ada suatu kebijakan dari bank yang melaporkan transaksi dari nasabahnya yang wajib pajak Indonesia yang mengikuti amnesti pajak di dalam konteks "financial action task force" di Indonesia.

Dalam aturan tersebut, kalau transaksi itu mencurigakan bisa diadukan kepada kepolisian Singapura, karena dianggap melakukan pelanggaran di bidang UU Perpajakan dan bisa dianggap kriminal.

"Kami telah melakukan pengecekan langsung kepada pemerintah Singapura. Saya menghubungi langsung Deputy Prime Minister Mr Tarman Shanmugaratnam," kata Sri Mulyani.

Menkeu mengatakan dirinya menanyakan langsung apa ada kebijakan yang menghambat para wajib pajak Indonesia yang menaruh uangnya dalam perbankan Singapura untuk ikut program amnesti pajak.

"Kami menegaskan bahwa kita tidak ingin amnesti pajak Indonesia (terganggu), karena kita juga sudah melihat profil pengikut amnesti pajak yang berasal dari luar negeri memang mayoritas paling banyak berasal dari Singapura," ungkap Sri Mulyani.

Menkeu mengungkapkan bahwa Monetary Authority of Singapore justru meminta kepada bank-banknya memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi para nasabahnya yang akan melakukan amnesti pajak dalam rangka untuk repatriasi atau bayar uang tebusan.

"Mereka mengatakan bahwa pelaporan oleh bank di dalam rangka FATF yang dalam konteks untuk mendeteksi terjadinya aliran dana ilegal atau yang berasal dari kriminal," tutur Mulyani.

Hal itu dilakukan perbankan Singapura dalam rangka pencegahan praktik pencucian uang (money laundring) atau keuangan untuk terorisme (financing for terrorism).

"Ini dilakukan agar bank tersebut tetap comply di dalam FATF-nya mereka, karena ini reputasi yang sangat serius kalau ada bank yang dianggap tidak kooperatif tidak melaporkan," tuturnya.

Namun, lanjutnya, langkah ini tidak diartikan bahwa apabila nasabah Indonesia yang ada di bank itu melakukan repatriasi atau membayar uang tebusan kemudian diklasifikasikan sebagai transaksi yang mencurigakan atau transaski berbau kriminal.

"Saya menegaskan kepada pemerintah Singapura bahwa UU Tax Amnesty sangat jelas menyatakan bahwa tax payer Indonesia dapat berhak mengikuti amnesti pajak dan dengan demikian seluruh yang disebut sanksi administrasi dan pidana perpajakannya diampuni," ujar Menkeu.

Sri Mulyani menegaskan bahwa transaksi itu adalah legal karena berbasis UU Tax Amensty yang ada di Indonesia dan pemerintah Siongapura memahami itu.

"Dan (Singapura) mengatakan bahwa transaksi oleh nasabah Indonesia di perbankan Singapura di dalam Tax Amnesty tidak diklasifikasikan sebagai transaksi mencurigakan yang akan merupakan subjek kepolisian untuk melakukan investigasi," imbuhnya.

Namun, kata Mulyani, jika ada nasabah Indonesia melakukan kriminal lain itu urusan lain.

"Tapi kalau untuk melakukan perubahan atau melakukan transaksi dalam rangka repatriasi dan pembayaran tebusan amnesti pajak, secara jelas kami sudah menyatakan bahwa itu transaksi legal dan bukan kriminal," tegasnya.

Menkeu mengatakan akan melakukan monitoring dari WNI yang mereka merasa dihalangi dan akan "follow" ke pemerintah Singapura untuk melakukan kerja sama untuk meyakinkan bahwa tidak ada lagi alasan untuk wajib pajak Indonesia ikut amnesti pajak.

"Kami berharap bahwa program Tax Amnesty dan keikutsertaan banyak WNI di mana saja, di dalam dan luar negeri untuk menggunakan haknya dapat dilakukan sesuai peraturan perundangan," demikian Sri Mulyani.

Sumber : antaranews.com (Jakarta, 16 September 2016)
Foto : antaranews.com




BERITA TERKAIT
 

Bank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti PajakBank Singapura Polisikan WNI yang Ikut Amnesti Pajak

Tiga bank swasta di Singapura bersama kepolisian setempat akan membuka daftar nama nasabah mereka yang mengikuti amnesti pajak di Indonesia. Mereka menyatakan pergerakan dana tersebut merusak program pengampunan pajak dan merusak bisnis perbankan di negeri mereka karena mereka mempunyai banyak klien besar asal Indonesia.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Sri Mulyani: Empat Bank Singapura Penadah Terbesar Uang WNISri Mulyani: Empat Bank Singapura Penadah Terbesar Uang WNI

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Singapura saat ini negara paling besar menyimpan uang Warga Negara Indonesia (WNI). Bahkan, empat bank di Negeri Singa Merlion menjadi 'penadah' terbesar uang WNI.selengkapnya

Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar Pajak

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

Sri Mulyani Bakal Datangi Negara yang Halangi Amnesti Pajak IndonesiaSri Mulyani Bakal Datangi Negara yang Halangi Amnesti Pajak Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa keikutsertaan peserta amnesti pajak untuk menarik dananya yang ada di luar negeri untuk dibawa kembali ke dalam negeri bukan sebagai tindakan kriminal.selengkapnya

WNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah HukumWNI di Singapura yang Ikut Tax Amnesty Takkan Dapat Masalah Hukum

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki dana di Singapura tidak akan mendapatkan masalah hukum jika ikut pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


idEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan AsingidEA Dukung Pajak Barang Tak Berwujud Buatan Asing

Kementerian Keuangan sedang menggodok pungutan bea masuk barang tak berwujud (intangible goods) seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa SekarangKonsep Pajak Menurut Abu Yusuf Dan Relevansinya Pada Masa Sekarang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pajak telah ada sejak masa nabi Muhammad saw dan penerapannya masih terus berlanjut. Pada masa Abbasiyah, hadir seorang ulama bernama Abu Yusuf yang diminta untuk menulis sebuah buku komprehensif yang dapatselengkapnya

Barang tak berwujud diatur di PMK e-commerceBarang tak berwujud diatur di PMK e-commerce

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

Bea masuk barang tak berwujud bidik pebisnisBea masuk barang tak berwujud bidik pebisnis

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

DPR absen uji materi UU Pengadilan PajakDPR absen uji materi UU Pengadilan Pajak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

Cara Samsat Pekalongan Menangih Tunggakan Pajak Motor Rp 5,8 MCara Samsat Pekalongan Menangih Tunggakan Pajak Motor Rp 5,8 M

Tunggakan pajak kendaraan bermotor di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Pekalongan, Jawa Tengah, hingga akhir November 2017 menembus angka Rp 5,8 miliar. Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Kota Pekalongan Alep Refain di Pekalongan mengatakan jumlah nominal tunggakan atau pajak yang belum terbayarkan itu didominasi oleh pajak sepeda motor.selengkapnya

PMK E-commerce Mencakup Barang Tak BerwujudPMK E-commerce Mencakup Barang Tak Berwujud

Perlakuan fiskal terhadap barang tak berwujud (Intangible Goods) akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang e-commerce atau dagang el.selengkapnya

Target Pajak di Tangan RobertTarget Pajak di Tangan Robert

DILANTIK menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak di akhir tahun jelas menjadi berkat tersendiri bagi Robert Pakpahan. Pasalnya, Robert terhindar dari "tudingan" kegagalan mengumpulkan penerimaan pajak di tahun ini. Soalnya, praktis di tahun ini Robert hanya bertugas kurang dari 30 hari kerja. Jelas tak masuk akal kalau kegagalan penerimaan pajak tahun ini diletakkan di pundak Robert.selengkapnya

Kerja Berat Dua Tahun Robert PakpahanKerja Berat Dua Tahun Robert Pakpahan

DI ERA pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak selalu menjadi sorotan banyak kalangan. Maklum, beban yang harus dipikul di pundaknya teramat berat. Lancarnya program-program pembangunan pemerintahan Jokowi ada di tangan Dirjen Pajak.selengkapnya

Revisi UU KUP memberatkan wajib pajakRevisi UU KUP memberatkan wajib pajak

Pengusaha terus menyuarakan keresahan atas sejumlah pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebab, dalam RUU yang saat ini masuk penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut, banyak pasal dinilai memberatkan wajib pajak (WP).selengkapnya



 
TAGS # :