Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, revisi undang-undang (RUU) perpajakan untuk menurunkan besaran tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan telah disiapkan. Kebijakan perpajakan tersebut juga akan disampaikan dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2020 pada bulan Agustus mendatang di DPR.
Sri mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa bidang ekonomi tetap menjadi fokus pemerintahan dalam lima tahun ke depan. Di antaranya, yakni peningkatan investasi dan ekspor, perbaikan sumber daya manusia dan daya saing, serta peningkatan sektor industri domestik.
Karena itu, untuk mendukung fokus tersebut, pemerintah bakal menempuh kebijakan perpajakan yang dikhususnya untuk memangkas tarif pajak bagi perusahaan di Indonesia. Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah terlebih dahulu harus melakukan revisi undang-undang.
"Itu adalah suatu visi yang harus kemudian kita terjemahkan dalam kebijakan. Dan, tentu salah satu putusan-putusannya di bidang perpajakan," kata Sri usai menghadiri Dies Natalis Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Bintaro, Tangerang Selatan, Ahad (14/7).
PPh Badan saat ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut telah membuat RUU sesuai dengan aspirasi yang diserap oleh Presiden Joko Widodo dari berbagai pihak.
Di satu sisi, ia memastikan bahwa RUU tersebut sekaligus ditujukan untuk menjaga keberlangsungan stabilitas ekonomi nasional di tengah banyaknya tantangan saat ini. "Kami akan bersama Presiden memformulasikan itu dan tentu bentuk undang-undangnya nanti harus dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat," kata Sri.
Sebagaimana diketahui, wacana pemangkasan PPh Badan mencuat pasca Presiden Joko Widodo mengumpulkan para pelaku usaha di Istana Kepresidenan pada bulan Juni lalu. Saat ini, besaran PPh Badan sesuai undang-undang sebesar 25 persen per tahun. Pemerintah pun berencana untuk memangkas tarif tersebut menjadi 20 persen.
Pemangkasan tarif tersebut diharapkan mampu mendorong perbaikan iklim investasi di Indonesia agar Indonesia semakin kompetitif di tingkat global.
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, sebelumnya berpendapat bahwa kebijakan penurunan tarif (PPh) Badan mengikuti arah tren perpajakan di dunia saat ini. Penurunan PPh Badan tersebut sekaligus untuk menjawab aspirasi dunia usaha sehingga memberikan dampak yang lebih baik kepada geliat perekonomian.
"Tren dunia (pajak) turun. Kita tidak boleh ketinggalan nanti jadi tidak berdaya saing. Jadi dimana-mana biaya atau pajak penghasilan itu turun," kata Robert.
Robert menyatakan, pada prinspinya penurunan tarif PPh Badan bakal menurunkan penerimaan. Hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Namun, dengan rendahnya tarif PPh Badan itu, pemerintah menjadikannya sebagai instrumen untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar.
Lewat pajak yang lebih rendah, pemerintah juga berharap iklim usaha semakin meningkat dan investasi terus mengalir dan meningkat. "Walaupun (dampaknya) tidak langsung, itu akan dijadikan alat untuk mendapatkan penerimaan yang lebih karena ada hal-hal yang saling terkait," tuturnya menambahkan.
Ia mengatakan, para ahli perpajakan bakal mengatur strategi secara matang sebelum kebijakan penurunan PPh Badan mulai diterapkan. Insentif tersebut nantinya bakal dituangkan dalam RUU PPh.
Sumber : republika.co.id (Tangerang Selatan, 14 Juli 2019)
Foto : Republika
Revisi undang-undang ketentuan pajak batal rampung dalam tahun iniRevisi Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tak jua kunjung terang kapan akan terealisasi. Justru, pembahasannya masih mandek dan mustahil rampung dalam tahun ini.selengkapnya
Sri Mulyani: Undang-Undang Bukan untuk Persulit HidupMenteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengharapkan agar pengusaha dapat ikut berpartisipasi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Kebijakan ini dijalankan agar pemerintah dapat memperluas basis pajak.selengkapnya
Tahun 2016, DPR dan Pemerintah Hasilkan 10 Undang-UndangPresiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pada tahun 2016 ini, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan 10 rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Antara lain Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Undang-Undang tentang Amnesti Pajak, serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam.selengkapnya
Target DPR, Terbit 15 Undang-Undang dalam 69 HariDewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Legislasi optimistis pada masa sidang ini bisa menyelesaikan pembahasan banyak undang-undang. Supratman Andi Agtas, Ketua Badan Legislasi bahkan yakin akan ada puluhan undang-undang yang dihasilkan dalam masa Sidang V yang dimulai 17 Mei hingga 28 Juli mendatang atau sekitar 69 hari kerja.selengkapnya
10 Undang-Undang Disahkan Tahun Ini, Jokowi Puji DPRPresiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan 10 Undang-Undang (UU) sepanjang tahun ini. Salah satunya adalah pengesahan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) pada akhir Juni lalu.selengkapnya
Menkeu Kaji Penurunan Tarif Pajak Penghasilan BadanMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mengkaji kemungkinan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan. Penurunan tarif ini dilakuakan untuk meningkatkan daya saing industri nasional.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
