Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program amnesti pajak yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sama sekali tidak melegalkan dana pencucian uang hasil tindak kejahatan.
"Kami menjelaskan bahwa UU pengampunan pajak tidak digunakan untuk memfasilitasi uang dari tindak kejahatan. Ini sangat penting agar Indonesia tidak masuk dalam black list," kata Sri Mulyani saat memaparkan hasil pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menjelaskan kepada masyarakat internasional bahwa kebijakan amnesti pajak merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki data perpajakan, dan memperluas basis pajak agar ada perbaikan rasio pajak yang masih rendah.
Namun, kata dia, implementasi program tersebut tidak mengakomodasi segala upaya pihak lain untuk melegalkan hasil kejahatan keuangan dalam bentuk apapun, termasuk dari pembiayaan terorisme dan perdagangan manusia.
"Pertemuan ini sangat strategis dan berguna untuk menjelaskan bahwa pelaksanaan UU pengampunan pajak ini dilakukan secara konsisten untuk membangun basis perpajakan yang baik," ujar Sri Mulyani.
Dalam pertemuan yang berlangsung secara bersamaan dengan forum Menteri Keuangan dan Bank Sentral negara anggota G20 tersebut, juga dibahas mengenai penguatan kerja sama perpajakan internasional dan mendorong implementasi "Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS).
Selain itu, juga dibahas mengenai peran "Financial Action Task Force" (FATF) dalam menangani isu pemanfaatan kepemilikan (beneficial ownership) untuk mengejar keuntungan dengan menghindari kewajiban membayar pajak dan memerangi upaya pencucian uang.
"Upaya ini dilakukan sebagai transparansi dan akuntabilitas untuk melacak para wajib pajak yang menggunakan bentuk kepemilikan yang berbeda-beda untuk menghindari kewajiban membayar pajak," tutur Sri Mulyani.
Untuk itu, ia memastikan pemerintah Indonesia akan berkoordinasi dengan FATF dalam rangka membangun transparansi kegiatan transaksi keuangan dan menyatakan keinginan Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memimpin delegasi Kementerian Keuangan yang berpartisipasi dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington DC, AS pada 4-9 Oktober 2016.
Sri Mulyani hadir dalam rangkaian pertemuan tahunan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Bank Dunia untuk Indonesia, Gubernur Alternatif IMF, Menteri Keuangan negara anggota G20 dan sebagai Ketua Komite Pembangunan.
Sumber : antaranews.com (Jakarta, 12 Oktober 2016)
Foto : antaranews.com
Ini yang Dilakukan Kementerian Keuangan untuk Dorong Kepatuhan Wajib PajakPemerintah mengklaim sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.selengkapnya
Pertemuan IMF dan Bank Dunia Bahas Kejahatan PajakMenteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dijadwalkan akan memimpin delegasi Indonesia untuk menghadiri rangkaian pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meetings) di Washington D.C, Amerika Serikat pada 12 sampai 18 April 2016. Spring meetings sendiri merupakan pertemuan dewan gubernur negara-negara anggota IMF dan Bank Dunia yang diselenggarakan padaselengkapnya
Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya
Sri Mulyani Ungkap 3 Bandara yang Paling Rawan Tindak Pencucian UangKementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung pencegahan pencucian uang yang masih terjadi di Indonesia.selengkapnya
Ini Harapan Anggota DPR Untuk Sri Mulyani IndrawatiMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan mampu mengambil kebijakan optimalisasi sumber pendapatan negara sehingga tidak bergantung pada pendapatan pajak.selengkapnya
PERTEMUAN G20 DI ARGENTINA: Menkeu Sri Mulyani Minta Kesetaraan dalam Pemungutan Pajak DigitalDalam pertemuan negara-negara G20 di Argentina, pemerintah Indonesia memperjuangkan hak sebagai negara berkembang supaya bisa memperoleh pajak yang adil dari perusahaan-perusahaan digital yang beroperasi global seperti Facebook, Google , Twitter, Amazon, Lazada, Uber, Grab.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
