Menindak Perusahaan Asing `Nakal`

Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 513 kaliSemua Kategori

viva 019

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. 

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modal asing (PMA) “nakal” yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar. 


Kriteria “nakal” ini merujuk kepada perusahaan PMA yang tidak membayar pajaknya dalam sepuluh tahun terakhir, atau perusahaan yang selalu mengaku merugi.


“Tentunya pemeriksaan yang lebih tegas kepada wajib pajak, khususnya PMA yang dalam tempo minimum sepuluh tahun itu tidak pernah membayar pajak atau selalu mengaku rugi,” kata Bambang seperti dikutip dari situs Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Rabu 25 Mei 2016.


Secara khusus, Bambang meminta kepada jajaran kepala kantor wilayah DJP yang menangani wajib pajak PMA untuk melakukan pemeriksaan secara lebih teliti kepada para wajib pajaknya. Ia meminta agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengedepankan logika.


Dengan tindakan tegas seperti itu, menkeu berharap penerimaan pajak dapat meningkat, tetapi di sisi lain tidak lantas mengganggu iklim usaha di dalam negeri.


“Kantor wilayah, terutama yang banyak PMA di wilayahnya, tolong ini benar-benar menjadi perhatian. Kita ingin penerimaan pajak optimal, tapi di sisi lain tidak mengganggu iklim usaha,” ujar Bambang.


Ditemui terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Seksama mengakui adanya PMA yang selama 10 tahun belum membayar pajak. 


"Memang banyak yang kami analisis. Mereka perusahaan yang mengaku merugi, tapi tetap beroperasi. Misalnya dari nilai penjualan perusahaan yang meningkat. Makanya disampaikan pak menteri itu harus ada tindakan," ujarnya saat dihubungi VIVA.co.id,Rabu 25 Mei 2016.


Adapun langkah yang akan dilakukan DJP, menurut Hestu, tentunya akan sesuai kewenangan dan prosedur. Dianalisis dulu, kemudian diperiksa. Jika memang ada indikasi tindak pidana, akan segera dilakukan penindakan.


Namun, Hestu belum berani memastikan apakah PMA itu masuk kategori pengemplang pajak. "Harus diteliti dulu lebih jauh. Apakah memang mereka benar benar mengemplang, atau memang benar-benar rugi," tuturnya.


Karena, dia melanjutkan, sesuai dengan UU, ada pemeriksaan atau bahkan pengenaan sanksi, denda, bunga, dan segala macam yang sudah di dalam UU. "Semua harus sesuai prosedur. Kalau kurang bayar, akan ditagih dan disanksi. Misalkan ada indikasi tindak pidana karena menggelapkan omzet, pasti akan ditindaklanjuti," ujarnya.


Saat ini, sejumlah Kanwil Pajak, menurut Hestu, sedang melakukan penelusuran berapa PMA yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak. "Saya tidak bisa sebutkan itu, karena sekarang sedang berjalan penelusuran di kanwil-kanwil yang PMA itu," tuturnya.


Ketua Komisi XI DPR, Ahmadi Noor Supit mengatakan, adanya keterbukaan informasi aset perbankan yang diprediksi dilakukan pada 2018 belum tentu bisa menarik para pengemplang pajak untuk membayar pajaknya.


"Tidak gampang. Data di PPATK sudah ada tentang orang yang mengemplang pajak.Ngejarnya enggak gampang. Urusan di pajaknya sekian bulan, tahun. Belum lagi ke negara yang bersangkutan offshore. Kalau gampang, negara enggak ada uang-uang di luar," kata Supit di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 26 April 2016.


Ia mengatakan, pemerintah sudah memburu harta orang Indonesia sejak lama. Bahkan sudah dibentuk sejumlah tim. Tapi, tetap saja tidak mudah untuk menarik uang para pengemplang pajak tersebut. Menurut dia, jangankan 100 persen, untuk 10 persen saja belum tentu bisa ditarik.


"Mudah-mudahan dengan tax amnesty ini bisa dapat lebih besar. Sambil adanya keterbukaan informasi aset perbankan itu," kata Supit. Ia mengatakan PPATK selama ini sudah mengintip-intip rekening dan uang orang. 


Tapi, untuk dijangkau, apalagi disentuh, menurutnya, susah sekali. Kondisi itu juga diperburuk dengan hukum di Indonesia yang tak jelas. "Belum lagi saat sudah masuk ke pengadilan, bebas lagi," kata Supit.

Ribuan Tidak Patuh

Bambang Brodjonegoro menyebutkan bahwa ada ribuan perusahaan-perusahaan dalam negeri yang masih tidak patuh dalam kewajibannya membayar pajak kepada pemerintah.


Bambang menuturkan, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki cara tersendiri dalam menghindari para fungsional pajak dengan menerapkan manipulasi. Salah satunya adalah dengan menekan nilai aset perusahaannya sendiri.


“Mungkin di Indonesia sudah masuk kategori ribuan. Ini perusahaan yang sepanjang hidupnya tidak bayar pajak, tapi tetap hidup sehat bahkan bisa ekspansi,” ujar Bambang dalam konferensi pers di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Selasa 8 Maret 2016.


Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak DJP, Edi Slamet Irianto memperkirakan ada setidaknya ada 4.000 perusahaan yang selama ini menunggak pajak. Mayoritasnya, adalah perusahaan yang sebagian diakuisisi oleh pihak asing.


“Cukup banyak terutama PMA (Penanaman Modal Asing). Di antaranya (minyak dan gas), tapi ada macam-macam jadi mereka melaporkannya rugi terus,” katanya.


DJP, kata Edi, telah mempersiapkan berbagai langkah ke depan dalam memeriksa perusahaan-perusahaan yang terbukti mengemplang pajak tersebut. Yakni dengan cara mencari data dan informasi yang akurat dari berbagai perusahaan-perusahaan tersebut.


“Jadi, ada yang mencoba melakukan perencanaan pajak secara agresif dengan melakukan transfer pricing. Kami akan coba deteksi dengan cara itu,” tuturnya.


Berdasarkan data DJP, Kemenkeu mengungkap bahwa sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia telah teridentifikasi tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi.


Bambang menegaskan, akan mengambil sikap tegas terhadap 2.000 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut jika terbukti menghindar dari ketentuan pajak yang ditetapkan pemerintah secara sengaja.


“Kami akan melakukan penegakan hukum (terhadap 2.000 perusahaan tersebut). Salah satu aspek penegakan hukumnya itu, ya (izin) PMA,” ujar Bambang saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin 28 Maret 2016.


Bambang mengatakan, Kemenkeu saat ini tengah bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengungkap kebenaran dari 2.000 perusahaan multinasional tersebut, apakah masih terdaftar sebagai PMA. “Kami sudah punya datanya, dan nanti BKPM akan mengecek,” kata dia.


Meski begitu, Bambang enggan membeberkan nama perusahaan-perusahaan yang mengemplang pajak tersebut. Namun, ia memastikan, keputusan ini akan menjadi hak penuh dari BKPM. “Terserah BKPM mau diapakan. Pokoknya harus ada konsekuensi tindakan mereka yang menghindari pajak,” ujarnya.


Sebagai informasi, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama mengungkapkan bahwa 2.000 perusahaan tersebut tidak membayar pajak dalam 10 tahun terakhir, dengan modus yang berbeda-beda.


Pertama adalah modus transfer pricing yang merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar. Bisa dengan menaikkan harga, atau menurunkan harga.


Kedua, adalah perusahaan asing tersebut memanfaatkan fasilitas fiskal seperti pengurangan pajak (tax allowance). Dan terakhir, perusahaan-perusahaan tersebut sering berganti nama, agar bisa mendapatkan insentif serupa.

Tak Bayar Pajak

Sementara itu, menurut Bambang, ada PMA yang beroperasi di Indonesia yang merugikan kas keuangan negara. Perusahaan itu tidak mampu menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Perusahaan tersebut bergerak sebagai penyedia jasa konsultasi kesehatan yang berdomisili di Singapura, namun beroperasi di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang.


“Perusahaan ini hidupnya dari utang afiliasi, jadi semacamstakeholder loan. Jadi, dia utang dari pemilik, tapi bukan memberi modal,” ujar Bambang saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu malam, 6 April 2016.


Berdasarkan pengakuan pihak perusahaan tersebut, keuntungan yang mereka dapatkan justru selalu dialihkan untuk menyetor cicilan utang yang diberikan oleh pemilik modal. 


Namun, faktanya, cicilan tersebut bukanlah utang melainkan berbentuk dividen atau pembagian laba kepada pemegang saham. Hal ini tercermin dari jumlah utang dan modal yang digelontorkan perusahaan tersebut yang sangat timpang.


“Pasti perusahaan ini akan tutup karena utangnya besar mencapai Rp20,4 miliar plus kerugian yang ditahan Rp26,12 miliar. Dari segi keuangan sudah tidak bagus,” kata Bambang.


Berdasarkan penelusuran pemerintah, ada dua warga negara Indonesia (WNI) dan dua warga negara Singapura yang terdaftar sebagai pengurus perusahaan tersebut. Kedua WNI tersebut sejatinya sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Duren Sawit.


Namun hingga saat ini, mereka tidak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, untuk kedua WN Singapura, pemerintah telah memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti perusahaan tersebut adalah Bentuk Usaha Tetap (BUT).


“Kami juga sudah terbitkan surat perintah bukti permulaan. Jadi, WN Singapura ini mengaku direksi, tapi tidak pernah bayar pajak. Statusnya sama,” katanya. Bambang menegaskan, pemerintah tidak akan main-main terhadap para pengemplang pajak yang selama ini merugikan negara.  

“Ini kenapa WP Orang Pribadi kita sangat kecil. Perusahaan terdaftar yang punya NPWP saja tidak pernah submit SPT. Untuk orang-orang dablek, kami akan lakukan penegakan hukum,” tuturnya.


Bambang menyebutkan, sebagai salah satu perusahaan PMA, perusahaan itu justru meminta keringanan pajak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Namun, permintaan itu dianggap tidak masuk akal. 


“Kami pertanyakan etika bagi PMA, kenapa minta pajak UKM. Ini keterlaluan. Kalau minta fasilitas yang masuk akal,” ujarnya.

Sumber : viva.co.id (25 Mei 2016)
Foto : viva.co.id




BERITA TERKAIT
 

Ada Komisaris Perusahaan Tambang yang Tebusan Amnesti Pajaknya Hanya Rp 200 RibuAda Komisaris Perusahaan Tambang yang Tebusan Amnesti Pajaknya Hanya Rp 200 Ribu

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menyebutkan, keikutsertaan amnesti pajak dari pelaku usaha sektor energi termasuk minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan belum optimal.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

DJP Apresiasi Perusahaan MLM yang Patuh Bayar PajakDJP Apresiasi Perusahaan MLM yang Patuh Bayar Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar dialog dengan 100 perwakilan perusahaan di bidang multi level marketing (MLM). Dalam acara tersebut, DJP juga memberikan penghargaan kepada perusahaan MLM yang dinilai patuh dalam membayarkan pajaknya.selengkapnya

Menkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu BiasaMenkeu Bambang: Ada yang Gugat Pengampunan Pajak Itu Biasa

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Sejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera MembayarSejumlah Penunggak Pajak di Bangka yang Akan Disandera Jika Tidak Segera Membayar

Bukan hanya Direktur Utama PT. Kobatin, Komarudin Md Top yang disandera terkait tunggakan pajak dan sanksinya senilai sekitar Rp 38 Miliar oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka, Rabu (25/5/2016) sore, namun pihak tersebut mengakui masih ada beberapa penunggak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lagi yang melakukan hal serupa.selengkapnya

Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar Pajak

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017DJP janjikan tambahan penerimaan di RAPBN-P 2017

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menjanjikan adanya tambahan penerimaan sebanyak Rp20 triliun dari upaya penegakan dan penindakan hukum di postur sementara RAPBN-P 2017.selengkapnya

BI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persenBI optimistis pertumbuhan semester II-2017 5,3 persen

Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi domestik pada semester II-2017 akan lebih baik dibandingkan semester I dan bisa mencapai 5,3 persen.selengkapnya

Menkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baikMenkeu: pelaksanaan APBN semester I-2017 berjalan baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan APBN pada semester I-2017 menunjukkan kinerja baik dibandingkan periode sama tahun lalu, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.selengkapnya

Ditjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECDDitjen Pajak siap penuhi syarat tambahan dari OECD

Indonesia harus memenuhi syarat lainnya untuk menjalankan Automatic Exchange of Information (AEoI), yakni akses terhadap beneficial owner. Head of Global Forum on Transparency and Exchange of Information OECD Monica Bhatia mengatakan, terkait hal ini Indonesia akan segera direview oleh OECD.selengkapnya

Diversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDBDiversifikasi ekonomi bisa tambah 0,4% ke PDB

Pemerintah pusat hari ini mengadakan rapat koordinasi pusat dan daerah di Balikpapan, Jumat (14/7). Dalam rapat koordinasi (rakor) ini pemerintah akan memulai strategi diversifikasi sumber perekonomian baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.selengkapnya

Persetujuan tambahan PMN BUMN dicabutPersetujuan tambahan PMN BUMN dicabut

Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya mencabut kembali persetujuan atas usulan tambahan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017. Jumlah tambahan PMN BUMN yang disetujui, yakni sebesar Rp 2,38 triliun.selengkapnya

Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

Darmin akan libatkan koperasi di reformasi agrariaDarmin akan libatkan koperasi di reformasi agraria

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian.selengkapnya

Darmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di AgustusDarmin: Kebijakan ekonomi berkeadlian di Agustus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Darmin Nasution menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Hal ini diungkapkan oleh Darmin dalam sambutan di kongres Koperasi ke-3 di Makassar pada Kamis (13/07).selengkapnya

IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya



 
TAGS # :