Menggoogling Pajak Google

Selasa 20 Sep 2016 14:50Administratordibaca 89 kaliSemua Kategori

google 008

Google menjadi peramban utama bagi lebih dari 88 juta pengguna Internet di Indonesia untuk mencari informasi. Saking populernya mesin pencari ini, muncul istilah googling untuk menyebut aktivitas pencarian di dunia maya.

Ironisnya, pemerintah justru kesulitan untuk melacak kewajiban pajak Google di Tanah Air. Di tengah semakin membeludaknya permintaan pengampunan pajak dengan tarif terendah, kegaduhan terkait dengan kewajibanpajak dari Google Asia Pacific Pte Ltd, yang berbasis di Singapura, semakin memanas.


Apalagi ketika Google Asia Pacific menolak diperiksa dengan argumen perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty antara Indo ne sia dengan Singapura, yang tidak mewajibkan adanya bentuk usaha tetap (BUT).


Dengan demikian, seharusnya tidak ada pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan atas nama PT Google Indonesia. Apalagi, ma sih dalam respons surat perintah pemeriksaan Ditjen Pajak (DJP), perusahaan yang berkantor di Singapura ini langsung menyasar pada konsumen Tanah Air melalui Internet dan tidak me miliki kantor cabang maupun agen.


Tax treaty Indonesia-Singapura itu sendiri hanya menyebutkan perusahaan asing harus membentuk BUT apabila lebih dari enam bulan berada di negara pihak lain de ngan suatu proyek konstruksi, instalasi atau pe ra kitan.


Selama ini PT Google Indo nesia statusnya independen dan terdaftar sebagai penanaman modal asing sejak 15 Sep tem ber 2011 dan terdaftar di KPP Tanah Abang. Perusahaan inipun ha nya terima order dari Google Asia Pacific.


“Jadi dari Singapura minta mengadakan event atau mengedarkan indepen dent company, yaitu Google Indonesia. Bayarannya semua bia ya yang dikeluarkan plus 8% dari biaya itu. Makanya, pajak yang masuk ke sini kecil karena basisnya hanya 8% itu,” kata M. Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Senin (19/9/2016).


Selain itu, dalam kontraknya ada juga pendapatan yang bisa di raup PT Google Indonesia yakni 3% dari revenue Google Asia Pa sific Pte Ltd. Namun, skema ini tidak pernah diberikan sehingga DJP tidak bisa melacak revenue itu. 


Omzet Google Asia Pacific diperkirakan Rp3 triliun sehingga potensi pajak per tambahan nilai sebesar Rp300 miliar. Dengan asumsi laba 30% atau sekitar Rp1 triliun, DJP me nilai ada potensi pajak peng hasil an Rp250 miliar.


Secara total ada potensi Rp550 miliar per tahunnya, belum termasuk tunggakan dan denda administrasi. Head of Corporate Communications Google Indonesia Jason Tedjasukmana mengungkapkan pihaknya akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.


“Google Indonesia telah beroperasi sebagai perusahaan Indonesia sejak tahun 2011. Kami akan terus bekerja sama de ngan pe merintah termasuk bertemu hari ini  dengan pe jabat kantor perpajakan dan taat membayar semua pajak yang berlaku.” 


DJP memahami ini semua bagian dari tax planning yang wajar dilakukan setiap orang yang me lakukan bisnis. Penggunaan syarat physical presence menjadi strategi yang dijalankan.


Suatu badan di dirikan di suatu negara tetapi bisa melakukan kontrak bisnis dengan perusahaan di negara lain.


“Ada kelemahan dari sisi aturan,” kata Haniv.


Namun, lanjutnya, ada ketentuan pembuatan BUT sesuai Surat Edaran Menkominfo No. 3/2016 pada 31 Maret 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (over the top/ OTT).


Penyedia Layanan OTT, dalam SE tersebut, berbentuk perorangan WNI atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. OTT dapat disediakan oleh perorangan atau badan usaha asing dengan ketentuan wajib mendirikan BUT ber da sarkan ketentuan pajak.


HARGA DIRI


Masalahnya, implementasi kebijakan pembuatan BUT ini pun hingga kini masih kendur. Akibatnya, kini pemerintah kesulitan ketika hendak menarik pajak dari penyedia layanan aplikasi atau konten melalui Internet, seperti Facebook, Google atau Twitter.


“Tapi kita ingin rakyat tahu ini perusahaan raksasa yang anda gunakan, dia nyedot duit kita, tetapi enggak bayar pajak. Intinya harga diri perusahaannya lah yang disentuh,” tegas Haniv.


Evita Nursanty, Anggota Komisi I DPR, pun ikut mendesak Google untuk patuh kepada RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet dengan membentuk BUT paling lambat Maret 2017 jika tak ingin diblokir.


Sementara itu, Menkominfo Rudiantara sen diri kian ngotot mendukung pe merintah mengejar pajak dari Google di Indonesia.


“Saya mendukung proses yang berlangsung yang dilakukan teman-teman otoritas pajak.”


Darussalam, Managing Partner DDTC, mengatakan secara aturan sebenarnya langkah yang diambil Google Asia Pacific memang clear. Namun, dengan banyaknya peng ha silan yang sudah didapat di sini, ada permasalahan mo ral, seperti yang diserukan Inggris.


“Skema bisnis dan perpajakannya sudah oke, cuma ya tidak bermoral,” katanya.


Ke depannya, Indonesia bisa meniru Inggris dengan google tax atau diverted profit tax untuk mengenakan pajak skema bisnis seperti ini. Jenis pajak baru ini di luar PPh sehingga tidak terbentur oleh tax treaty.


Selain itu, Indonesia perlu menerapkan kewajiban pengungkapan aggressive tax planning. Pemerintah juga perlu mengubah negosiasi tax treaty sesuai dengan OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).


“Kehadiran BUT tidak semata-mata fisik tetapi server juga.”

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 20 September 2016)
Foto : google




BERITA TERKAIT
 

Google Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahGoogle Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan Pemerintah

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Dengan demikian, Ditjen Pajak akan melakukan penelitian serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaGoogle: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.selengkapnya

Dirjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Kompromi Dengan GoogleDirjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Kompromi Dengan Google

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi kembali menegaskan pihaknya tidak akan membuka pintu negosiasi bagi manajemen Google karena tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak di Indonesia.selengkapnya

Google Nunggak Pajak Lebih dari Rp 5 Triliun di Indonesia?Google Nunggak Pajak Lebih dari Rp 5 Triliun di Indonesia?

Setelah Prancis, Indonesia kini berencana mengejar Alphabet Inc yang merupakan induk usaha Google, agar membayar tunjakan pajaknya selama lima tahun.selengkapnya

Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Takut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajakTakut dan bingung, UMKM urung ikut amnesti pajak

Sebulan sebelum berakhir, minat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam program amnesti pajak periode kedua belum terlihat antusias. Sebagian masih menunggu menjelang periode habis, tapi ada juga yang masih bingung.selengkapnya

Mulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap HariMulai 4 Desember, Kantor Pajak Buka Setiap Hari

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan siap membuka seluruh kantor pajak di seluruh Indonesia untuk melayani pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II yang diperkirakan membludak pada Desember ini. Jam operasional pun ditambah dari Senin-Minggu mulai 4 Desember 2016.selengkapnya

AMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 2 Desember, Pernyataan Harta Rp3.970 Triliun. Sepekan Naik Rp21 Triliun

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Jumat (2/12/2016), pukul 16.13 WIB, terpantau menghampiri Rp3.970 triliun.selengkapnya

Alasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib PajakAlasan Dirjen Pajak Sumut Akan Melakukan Penahanan pada 11 Wajib Pajak

Sebanyak 11 Wajib Pajak (WP) di Sumatera Utara memiliki tunggakan pajak di atas Rp 100 miliar.selengkapnya

Hilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas SanksiHilangkan Korupsi di Ditjen Pajak, Menkeu Disarankan Pertegas Sanksi

Pasca kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) pegawai pajak, nampaknya reformasi besar-besaran akan dilakukan pemerintah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 yang terkait dengan insentif berupa tambahan tunjangan untuk pegawai Ditjen Pajak.selengkapnya

TERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar ModalTERPOPULER: Dana Tax Amnesty di Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkirakan, hingga saat ini dana repatriasi dari program amnesti pajak yang baru masuk ke pasar modal masih di bawah Rp1 triliun. Namun, BEI meyakini jumlah itu akan terus bertambah sampai masa periode dua dan tiga program tersebut berakhir.selengkapnya

Hapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 TriliunHapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 Triliun

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraup pendapatan hingga lebih dari Rp 1 triliun selama sebulan sejak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi alias denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),selengkapnya

Baru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax AmnestyBaru 2,5% Wajib Pajak di Sumut Ikut Tax Amnesty

Tahap kedua pengampunan pajak (tax amnesty) akan berakhir di Desember 2016 ini. Namun, kurang dari 30 hari penutupan tahap kedua itu, total wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tax amnesty belum maksimal. Bedasarkan catatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara-I,selengkapnya

Credit Suisse bekukan rekening gelap warga ASCredit Suisse bekukan rekening gelap warga AS

Demi memulihkan nama baik, perbankan raksasa asal Swiss, Credit Suisse Group AG membekukan puluhan rekening yang dicurigai milik warga Amerika Serikat (AS). Sumber Bloomberg berbisik, pembekuan rekening ini merespons desakan Badan Pajak AS atawa Internal Revenue Service (IRS).selengkapnya

TERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKMTERPOPULER: Sosialisasi Tax Amnesty di Thamrin City, Ditjen Pajak Bidik UMKM

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak alias tax amnesty. Kali ini Ditjen Pajak menggelar sosialisasi di salah satu pusat usaha kecil-menengah (UKM) terbesar di Indonesia yakni Thamrin City.selengkapnya



 
TAGS # :