Menggoogling Pajak Google

Selasa 20 Sep 2016 14:50Administratordibaca 219 kaliSemua Kategori

google 008

Google menjadi peramban utama bagi lebih dari 88 juta pengguna Internet di Indonesia untuk mencari informasi. Saking populernya mesin pencari ini, muncul istilah googling untuk menyebut aktivitas pencarian di dunia maya.

Ironisnya, pemerintah justru kesulitan untuk melacak kewajiban pajak Google di Tanah Air. Di tengah semakin membeludaknya permintaan pengampunan pajak dengan tarif terendah, kegaduhan terkait dengan kewajibanpajak dari Google Asia Pacific Pte Ltd, yang berbasis di Singapura, semakin memanas.


Apalagi ketika Google Asia Pacific menolak diperiksa dengan argumen perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty antara Indo ne sia dengan Singapura, yang tidak mewajibkan adanya bentuk usaha tetap (BUT).


Dengan demikian, seharusnya tidak ada pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan atas nama PT Google Indonesia. Apalagi, ma sih dalam respons surat perintah pemeriksaan Ditjen Pajak (DJP), perusahaan yang berkantor di Singapura ini langsung menyasar pada konsumen Tanah Air melalui Internet dan tidak me miliki kantor cabang maupun agen.


Tax treaty Indonesia-Singapura itu sendiri hanya menyebutkan perusahaan asing harus membentuk BUT apabila lebih dari enam bulan berada di negara pihak lain de ngan suatu proyek konstruksi, instalasi atau pe ra kitan.


Selama ini PT Google Indo nesia statusnya independen dan terdaftar sebagai penanaman modal asing sejak 15 Sep tem ber 2011 dan terdaftar di KPP Tanah Abang. Perusahaan inipun ha nya terima order dari Google Asia Pacific.


“Jadi dari Singapura minta mengadakan event atau mengedarkan indepen dent company, yaitu Google Indonesia. Bayarannya semua bia ya yang dikeluarkan plus 8% dari biaya itu. Makanya, pajak yang masuk ke sini kecil karena basisnya hanya 8% itu,” kata M. Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Senin (19/9/2016).


Selain itu, dalam kontraknya ada juga pendapatan yang bisa di raup PT Google Indonesia yakni 3% dari revenue Google Asia Pa sific Pte Ltd. Namun, skema ini tidak pernah diberikan sehingga DJP tidak bisa melacak revenue itu. 


Omzet Google Asia Pacific diperkirakan Rp3 triliun sehingga potensi pajak per tambahan nilai sebesar Rp300 miliar. Dengan asumsi laba 30% atau sekitar Rp1 triliun, DJP me nilai ada potensi pajak peng hasil an Rp250 miliar.


Secara total ada potensi Rp550 miliar per tahunnya, belum termasuk tunggakan dan denda administrasi. Head of Corporate Communications Google Indonesia Jason Tedjasukmana mengungkapkan pihaknya akan terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.


“Google Indonesia telah beroperasi sebagai perusahaan Indonesia sejak tahun 2011. Kami akan terus bekerja sama de ngan pe merintah termasuk bertemu hari ini  dengan pe jabat kantor perpajakan dan taat membayar semua pajak yang berlaku.” 


DJP memahami ini semua bagian dari tax planning yang wajar dilakukan setiap orang yang me lakukan bisnis. Penggunaan syarat physical presence menjadi strategi yang dijalankan.


Suatu badan di dirikan di suatu negara tetapi bisa melakukan kontrak bisnis dengan perusahaan di negara lain.


“Ada kelemahan dari sisi aturan,” kata Haniv.


Namun, lanjutnya, ada ketentuan pembuatan BUT sesuai Surat Edaran Menkominfo No. 3/2016 pada 31 Maret 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (over the top/ OTT).


Penyedia Layanan OTT, dalam SE tersebut, berbentuk perorangan WNI atau badan usaha Indonesia yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. OTT dapat disediakan oleh perorangan atau badan usaha asing dengan ketentuan wajib mendirikan BUT ber da sarkan ketentuan pajak.


HARGA DIRI


Masalahnya, implementasi kebijakan pembuatan BUT ini pun hingga kini masih kendur. Akibatnya, kini pemerintah kesulitan ketika hendak menarik pajak dari penyedia layanan aplikasi atau konten melalui Internet, seperti Facebook, Google atau Twitter.


“Tapi kita ingin rakyat tahu ini perusahaan raksasa yang anda gunakan, dia nyedot duit kita, tetapi enggak bayar pajak. Intinya harga diri perusahaannya lah yang disentuh,” tegas Haniv.


Evita Nursanty, Anggota Komisi I DPR, pun ikut mendesak Google untuk patuh kepada RPM tentang Penyediaan Layanan Aplikasi atau Konten Melalui Internet dengan membentuk BUT paling lambat Maret 2017 jika tak ingin diblokir.


Sementara itu, Menkominfo Rudiantara sen diri kian ngotot mendukung pe merintah mengejar pajak dari Google di Indonesia.


“Saya mendukung proses yang berlangsung yang dilakukan teman-teman otoritas pajak.”


Darussalam, Managing Partner DDTC, mengatakan secara aturan sebenarnya langkah yang diambil Google Asia Pacific memang clear. Namun, dengan banyaknya peng ha silan yang sudah didapat di sini, ada permasalahan mo ral, seperti yang diserukan Inggris.


“Skema bisnis dan perpajakannya sudah oke, cuma ya tidak bermoral,” katanya.


Ke depannya, Indonesia bisa meniru Inggris dengan google tax atau diverted profit tax untuk mengenakan pajak skema bisnis seperti ini. Jenis pajak baru ini di luar PPh sehingga tidak terbentur oleh tax treaty.


Selain itu, Indonesia perlu menerapkan kewajiban pengungkapan aggressive tax planning. Pemerintah juga perlu mengubah negosiasi tax treaty sesuai dengan OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).


“Kehadiran BUT tidak semata-mata fisik tetapi server juga.”

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 20 September 2016)
Foto : google




BERITA TERKAIT
 

Google Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahGoogle Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan Pemerintah

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Dengan demikian, Ditjen Pajak akan melakukan penelitian serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.selengkapnya

Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus Dipajaki

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaGoogle: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.selengkapnya

Dirjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Kompromi Dengan GoogleDirjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Kompromi Dengan Google

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi kembali menegaskan pihaknya tidak akan membuka pintu negosiasi bagi manajemen Google karena tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak di Indonesia.selengkapnya

Google Nunggak Pajak Lebih dari Rp 5 Triliun di Indonesia?Google Nunggak Pajak Lebih dari Rp 5 Triliun di Indonesia?

Setelah Prancis, Indonesia kini berencana mengejar Alphabet Inc yang merupakan induk usaha Google, agar membayar tunjakan pajaknya selama lima tahun.selengkapnya

Facebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan IndonesiaFacebook (Fb), Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia? Berikut Penjelasan Menteri Keuangan Indonesia

Facebook, Twitter, Instagram, Google Dan Youtube Akan Di kenakan Wajib Pajak Di Indonesia..? Berikut Penjelasan Mentri Keuangan Indonesia. Gonjang – ganjing tentang pembahasan BUT (Badan Usaha Tetap) yang sampai saat ini belum di dirikan oleh Fb, Twitter, Dan Instagram, membuat mentri keuangan Indonesai Bambang P.S. Brodjonegoro membuat satu pernyataan yang mengatakan jika para raksasa Internetselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Demi Danai Riset Ilmiah, Menkeu Bakal Evaluasi Pajak Penghasilan?Demi Danai Riset Ilmiah, Menkeu Bakal Evaluasi Pajak Penghasilan?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi pajak penghasilan (PPh) untuk memfasilitasi pihak swasta melakukan pendanaan riset.selengkapnya

Sri Mulyani Bakal Pangkas Pajak UKM yang Jualan OnlineSri Mulyani Bakal Pangkas Pajak UKM yang Jualan Online

Pemerintah akan memberikan insentif perpajakan kepada pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang berkecimpung di e-commerce. Insentif tersebut ialah berupa penuruan PPh final.selengkapnya

Ditjen Pajak akan umumkan negara-negara yang wajib CbCR pada MaretDitjen Pajak akan umumkan negara-negara yang wajib CbCR pada Maret

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan aturan soal kewajiban pelaporan dokumen penetapan harga transfer dengan format baru, khususnya untuk laporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi afiliasi.selengkapnya

Aturan pajak penangkal transfer pricing akan berdampak jangka panjangAturan pajak penangkal transfer pricing akan berdampak jangka panjang

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016. Aturan ini bertujuan agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

Ditjen Pajak atur laporan pajak anak usaha korporasi globalDitjen Pajak atur laporan pajak anak usaha korporasi global

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No 29 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara atau yang biasa disebut country by country report (CbCR).selengkapnya

Menkeu siap evaluasi pajak untuk fasilitasi risetMenkeu siap evaluasi pajak untuk fasilitasi riset

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi pajak penghasilan (PPh) untuk memfasilitasi pihak swasta melakukan pendanaan riset.selengkapnya

Penyesuaian pajak dan pengisian daya, tantangan mobil listrik di IndonesiaPenyesuaian pajak dan pengisian daya, tantangan mobil listrik di Indonesia

Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, memaparkan setidaknya ada dua tantangan utama dalam pengembangan mobil listrik di Indonesia.selengkapnya

Uni Eropa hapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam `tax haven`Uni Eropa hapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam `tax haven`

Pejabat-pejabat Uni Eropa telah mengusulkan untuk menghapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam "tax haven" atau surga bagi para penghindar pajak, yang diadopsi blok tersebut pada Desember, dalam kritik yang mungkin dianggap sebagai pukulan terhadap kampanyenya menentang penghindaran pajak.selengkapnya

Akankah Pembahasan RUU KUP Tertunda?Akankah Pembahasan RUU KUP Tertunda?

Proses revisi Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi fokus Komisi XI dalam masa sidang III tahun 2017 - 2018.selengkapnya

Ditjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricingDitjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricing

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya



 
TAGS # :