Mengampuni Pengampunan Pajak

Senin 13 Jun 2016 12:48Administratordibaca 272 kaliSemua Kategori

bisnis 015

DPR dan pemerintah tengah membahas RUU Pengampunan Pajak.  RUU ini diharapkan berlaku mulai 1 Juli 2016 dan berakhir 31 Desember 2016. DPR mematok target penerimaan dari Tax Amnesty sebesar Rp165 triliun dan dana repatriasi Rp 1.000 triliun. Jumlah yang fantastis. Bank Indonesia mentargetkan di angka Rp45 triliun, sedangkan pemerintah sejak awal memasang angka Rp60 triliun.

Dalam kondisi kinerja pajak yang semakin menurun, program tax amnesty jangan hanya dijadikan solusi jangka pendek yaitu sekadar mengurangi defisit anggaran akibat shortfall pajak yang kian besar. Program pengampunan pajak tahun ini seharusnya menjadi titik awal pembenahan dan pembaharuan rezim perpajakan secara menyeluruh.


Dengan demikian, program tax amnesty paling tidak harus dapat menjawab tiga pertanyaan mendasar. Pertama, apakah tax amnesty mampu mengurangi beban deficit APBN-P  2016 dan mendorong pertumbuhan ekonomi  dari masuknya dana repatriasi secara signifikan?


Target Rp165 triliun penerimaan pengampunan pajak dan Rp1000 triliun dana repatriasi, bisa jadi hanya PHP atau pemberi harapan palsu. Target Rp60 triliun yang disodorkan Kemenkeu pun masih menjadi polemik  internal. Bagaimana dengan dana repatriasi?  Dana-dana yang keluar dari perekonomian nasional dapat dibagi menjadi empat kategori. 


Dana eks-industri migas dan pertambangan. Ketentuan dalam kontrak karya maupun kontraktor kontrak kerja sama (K3S) memang mengamanatkan dana disimpan di trusty bank. Problemnya belum ada perbankan nasional yang memenuhi kriteria industri migas internasional.  Rasanya sulit mengharap mereka menempatkan dana tersebut di bank domestik.


Berikutnya, dana berasal dari keuntungan perusahaan penanaman modal asing. Repatriasi laba setelah pajak ke negara asal PMA adalah hal yang wajar dalam bisnis. Dana ini sudah bercampur baur dengan dana-dana yang berasal dari berbagai Negara dimana mereka menanamkan modalnya.


Dana dalam kedua kategori di atas,  rasanya tidak mungkin masuk kembali dalam konteks pengampunan pajak. Dana tersebut akan masuk bila ada peluang investasi yang bagus dan itu pun Indonesia harus bersaing dengan Negara-negara lain yang juga berlomba menarik investasi asing.


Hal yang tak bisa diabaikan adalah dana perusahaan nasional yang melebarkan bisnisnya ke luar negeri, atau bahkan mengalihkan pusat bisnisnya ke negara lain.  Dana jenis ini diduga sudah masuk ke perekonomian nasional dalam berbagai bentuk.


Terakhir, dana-dana di luar milik para pekerja profesional, birokrat dan pejabat, atau dana hasil dari kegiatan yang tidak sah. Ini peluang terbesar pemerintah. Hambatannya adalah mereka masih khawatir karena hingga kini, aparat penegak hukum tampaknya belum satu kata dengan pemerintah.


Jaminan bahwa data dan informasi yang terdapat dalam surat permohonan pengampunan pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak belum cukup meyakinkan tanpa dukungan formal dari aparat penegak hukum.


Kedua, apakah tax amnesty  dapat dijadikan titik awal pembenahan sistem perpajakan, termasuk di dalamnya adalah meningkatnya kepatuhan sukarela?  


Hasil pemeriksaan BPK No. 24/LHP/XV/02/2016 terhadap Sunset Policy justru mendapatkan bahwa Ditjen Pajak tidak mempunya laporan nasional atas kegiatan tersebut  dan laporan tahunannya tidak didukung dengan database yang valid.


Fakta lain adalah tiga sistem informasi yang ada di Ditjen Pajak saat ini, yaitu SISMOD, SI DJP dan SAPT, tidak saling terintegrasi. Ketiga sistem tersebut dikembangkan pada saat Ken Dwijugiasteadi masih menjabat sebagai direktur informasi perpajakan pada tahun 2004-an. Hingga kini hampir tidak ada perubahan atau peningkatan sistem informasi pajak yang memadai. Anggaran yang tersedia hanya diperuntukan bagi pemeliharaan dan perbaikan.


Sunset Policy memang berhasil menambah 5,6 juta wajib pajak baru, namun jumah yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hanya 804.814 wajib pajak dan penerimaan sebesar Rp7,46 triliun. Jika dicermati perkembangan pasca sunset policy, kinerja penerimaan pajak justru terus menurun yang ditandai dengan kian membesarnya short fall penerimaan pajak. 


Ketiga, apakah tax amnesty mampu mendorong kinerja pajak ke depan ?


Dalam RUU Tax Amnesty, diatur bahwa Menteri Keuangan bertanggung jawab atas manajemen data dan informasi  pengampunan pajak.  Data dan informasi yang disampaikan WP digunakan sebagai basis data perpajakan Ditjen Pajak.


Bahasa semacam ini juga dijadikan jargon saat pemerintah meluncurkan sunset policytahun 2008/2009. Semangat yang sama juga muncul pada saat pengampunan pajak 1964 dan 1984. Masalahnya, pemerintah tetap saja gagal menjadikan program pengampunan pajak maupun sunset policy sebagai titik awal perbaikan pengelolaan administrasi perpajakan.


Hanya sebatas itu. Sebatas data dan informasi dari program tax amnesty.  Ditjen Pajak tetap saja tidak dapat mengikuti perkembangan finansial  wajib pajak pada tahun-tahun berikutnya karena keterbatasan akses terhadap transaksi finansial mereka.  Dalam sistem pajak yang menganut  rezim self assessment, akses informasi finansial adalah syarat mutlak keberhasilan pajak.


Pemerintah tampaknya tidak cukup percaya diri. Dirjen Pajak seharusnya mendorong agar  kompensasi atas pengampunan pajak tidak sebatas tarif 1% - 2% tapi mewajibkan WP menyerahkan  kuasa kepada Dirjen Pajak untuk membuka data finansial, baik di perbankan, asuransi, pasar modal dan lainnya atau UU Tax Amnesty secara khusus mengatur soal itu.  


Harapan ini perlu dipahat di lubuk hati menteri keuangan  agar wajib pajak yang patuh melaksanakan kewajiban perpajakan  tidak terluka  dan merasa dikhianati oleh program pengampunan pajak untuk para pengemplang pajak.  Pemerintah harus dapat meyakinkan wajib pajak patuh agar dapat ‘mengampuni’ pengampunan pajak.


Jangan mengulang kesalahan dan kekurangan program sunset policy. Boro-boro menjadikan data program ini sebagai basis data wajib Pajak, yang ada dan diingat masyarakat hingga saat ini hanyalah Gayus Tambunan.   

Sumber : bisnis.com (13 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Bank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJPBank Persepsi Wajib Laporkan Dana Tax Amnesty yang Masuk ke DJP

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak. Kali ini Peraturan Dirjen nomor 12 tahun 2016 mengatur tentang Laporan Gateway.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

OJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar ModalOJK: Dana Repatriasi Sudah Ada Yang Mengalir Ke Pasar Modal

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dana repatriasi atau dana para wajib pajak yang dibawa balik ke Indonesia sudah ada yang masuk ke pasar modal.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Kemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolKemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan Tol

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. "Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan," kata Suryo di Jakarta, kemarin.selengkapnya

Amnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis PajakAmnesti Periode Tiga, Fokus Perluas Basis Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan fokus untuk memperluas basis pajak pada periode ketiga pelaksanaan program amnesti pajak. Masyarakat diimbau agar segera memanfaatkan amnesti pajak lantaran program ini berakhir 2,5 bulan lagi.selengkapnya

Ditjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIMDitjen Pajak: NPWP Bisa Jadi Kartu BPJS hingga SIM

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.selengkapnya

Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam Sejarah

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

Agar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode IIIAgar Tak Kena Sanksi, WP Diimbau Ikut Tax Amnesty Periode III

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau wajib pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

SENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan PajakSENTIMEN PASAR 18 JANUARI: Soroti Perpanjangan Kontrak ONWJ & Penerimaan Pajak

Sejumlah berita dari dalam negeri menjadi perhatian pasar pada perdagangan hari ini, Rabu (18/1/2017).selengkapnya

Periode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak PeroranganPeriode III Tax Amnesty, DJP akan Garap Wajib Pajak Perorangan

Periode III tax amnesty akan berakhir 31 Maret 2017 mendatang. Direktorat Jendral Pajak akan memfokuskan periode terakhir ini untuk menggenjot keterlibatan UMKM dan menyasar pada para Wajib Pajak Perorangan dengan bekerja sama dengan perbankan.selengkapnya

DJP imbau WP ikut amnesti periode tigaDJP imbau WP ikut amnesti periode tiga

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau kepada Wajib Pajak (WP) yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar untuk ikut program amnesti pajak periode tiga.selengkapnya

Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya



 
TAGS # :