Mengadili Persepsi Amnesti

Rabu 12 Okt 2016 16:56Administratordibaca 143 kaliSemua Kategori

u-report 005

Di Indonesia, amnesti pajak bukanlah barang baru. Pada 1964 dan 1984, Indonesia sudah melaksanakan amnesty pajak secara resmi, meskipun pada beberapa kesempatan juga muncul amnesti dengan nama lain, seperti sunset policy dan pengurangan sanksi administrasi, pun dengan tujuan utama yang tidak sama persis.

Yang pertama adalah usaha pemerintah mengisi pundi-pundi yang kosong setelah revolusi. Yang kedua adalah pendamping Reformasi Pajak jilid 1, yaitu pergantian sistem dari official assesment menjadi self assessment. Sayang, keduanya berakhir dengan catatan ketidakberhasilan.


Menurut Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, amnesti pajak yang pertama tidak berhasil, karena ada peristiwa Gerakan 30 September dan perseteruan antara pemegang kekuasaan. Sedangkan yang kedua tidak berhasil karena pada saat itu masih booming batubara, kayu, sehingga orang menjadi malas.


Amnesti pajak terakhir yang sedang berjalan bisa dikatakan gabungan dari dua tujuan amnesti pajak sebelumnya. Selain sebagai katalisator perekonomian dan pengisi kas negara agar tidak melewati batas defisit yang bisa melanggar UU Keuangan Negara sebesar 3% dari PDB, pemerintah juga menawarkan amnesti pajak sebagai pendamping RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sedang digodok untuk segera disahkan.


Untuk memastikan keberhasilan amnesti pajak, pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum setelah masa amnesti selesai. Untuk hal ini, ada dua pekerjaan rumah yang mesti dirampungkan dengan segera. Pekerjaan rumah pertama adalah menambah pegawai yang memiliki kualifikasi sebagai pemeriksa pajak ataupunaccount representative untuk meningkatkan probabilitas deteksi.


Selanjutnya, mendorong badan legislatif untuk mengubah peraturan mengenai kerahasiaan data perbankan agar DJP bisa mengakses data tersebut, sehingga pemerintah dapat melakukan penegakan hukum dengan optimal.

Dua pekerjaan rumah di atas tentu berat dilakukan dalam waktu dekat. Penambahan pegawai dan pelatihan membutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan anggaran untuk DJP terbatas. Pengangkatan pegawai pajak yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga dapat terhambat oleh alur birokrasi di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi.


Selain itu, pembukaan data perbankan untuk DJP pun tidak mudah. Selama ini, Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.


Meskipun Pasal 41 ayat 1 UU Perbankan mengecualikan kepentingan perpajakan dari data nasabah yang harus dirahasiakan oleh bank, pada praktiknya DJP mengalami kesulitan yang besar dalam eksekusinya. Perlu revisi peraturan agar jalan DJP untuk mengakses data rekening wajib pajak bisa dilapangkan. Dan, bertarung memperjuangkan hal tersebut di Senayan, yang kita tahu, tidak pernah mudah.


Karena itu, pemerintah harus bisa memaksimalkan syarat lain kesuksesan amnesti pajak. Meminjam slippery slope framework Erich Kirchler (2007), kepatuhan pajak yang maksimal bisa dicapai, jika otoritas pajak berkapasitas untuk melakukan penegakan hukum (enforced) dan wajib pajak memiliki kesadaran tinggi untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya (voluntary).


Pada saat amnesti pajak berlangsung, otoritas pajak sesungguhnya sedang mengendurkan kewenangannya untuk menegakkan hukum. Sehingga diperlukan peningkatan kesadaran wajib pajak agar kepatuhan pajak tidak jatuh. Caranya yaitu dengan mengoptimalkan persepsi yang diterima oleh publik agar amnesti pajak memperoleh sambutan positif.


Untunglah, pemerintah membawa narasi yang tepat. Hingga saat ini, melalui sosialisasi yang terus dilakukan, pemerintah dapat mengomunikasikan kepada publik bahwa melalui amnesti pajak, para wajib pajak yang sempat lalai mau membayar utang pajak mereka dan menunjukkan niat baik untuk membayar kewajiban pajak pada masa mendatang.


Melalui amnesti pajak, orang-orang yang sebelumnya menghindari pajak ditawari kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar menjadi patuh pada pajak, yang bisa menguntungkan semua wajib pajak.


Instansi-instansi pemerintah kompak membantu DJP melakukan sosialisasi. Berita-berita mengenai para tokoh yang mengikuti amnesti pajak kian mengokohkan tren positif program ini. Nama-nama besar seperti Hotman Paris Hutapea, Chandra Lie,Murdaya Widyawimarta Poo, dan banyak yang lainnya silih berganti masuk pemberitaan sedang melaporkan Surat Pernyataan Harta untuk mendaftar amnesti pajak. Bahkan, nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto terlihat heroik saat diberitakan melaporkan harta kekayaannya.


Tidak ada kesan negatif sedikit pun, meski ia sempat menjadi kontroversi beberapa tahun silam. Pada titik ini, DJP berhasil membangun cerita bahwa semua orang sedang bergotong royong mengisi kas negara demi Indonesia yang lebih baik.


Pertanyaannya adalah apakah amnesti pajak sudah masuk kategori berhasil? Pada 28 September 2016, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merilis infografis yang menakjubkan. Deklarasi harta amnesti pajak mencapai Rp 2.514 triliun, sedangkan uang tebusan menembus angka Rp 81,1 triliun.


Disandingkan dengan hasil amnesti pajak yang diperoleh negara lain, Indonesia berada di peringkat teratas. Malah, Presiden Joko Widodo mengklaim pelaksanaan Program Amnesti Pajak di Indonesia merupakan yang tersukses dibandingkan negara lain di dunia yang pernah menerapkan kebijakan serupa.

Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak pun terlihat melakukan perayaan lebih awal.SMI, misalnya, menulis surat ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran DJP atas pencapaian Amnesti Pajak periode 1. Padahal, program ini baru berjalan 3 bulan, menyisakan 6 bulan lagi untuk dilalui. Target penerimaan dari amnesti pajak sebesar Rp 165 triliun pun belum tercapai.


Hal ini bisa berbahaya mengingat sebagian besar miliarder yang namanya kerap melintas di media-media besar di Indonesia sudah mengikuti amnesti pajak. Di samping itu, dana repatriasi per 3 Oktober 2016 “hanya” berkisar pada angka Rp 13 triliun. Tujuan sebagai katalisator perekonomian bisa jadi terancam, jika tidak ada perkembangan yang signifikan.


Apalagi, periode uang tebusan termurah telah berakhir September lalu. Secara psikologis (dan ekonomis), beban tarif yang makin mahal memperberat orang untuk mengikuti amnesti pajak pada periode 2 dan 3.


Amnesti pajak butuh pemicu baru untuk menarik para wajib pajak yang belum sempat mendaftar pada periode 1. Di Indonesia, selain para miliarder dan selebriti, barangkali yang masih cukup mendapat sorotan adalah para pejabat dan politisi. Sayangnya, tidak banyak pejabat dan politisi yang mendaftar amnesti pajak dan mengumumkannya ke media.


Beberapa yang tercatat antara lain Ketua DPR RI Ade Komarudin,Kepala Divisi Humas Polri Boy Rafly Amar, anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo,Aburizal Bakrie, dan beberapa pejabat daerah serta pejabat pajak. Presiden Joko Widodo mengaku tidak ikut amnesti pajak, sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap bahwa penghasilan pejabat sudah dipotong pajak dan tidak perlu mengikuti program ini.

Ada baiknyaJokowi selaku kepala pemerintahan memberikan imbauankepada para anggota kabinet untuk mengikuti amnesti pajak. Imbauan ini pun lebih elok jika diteruskan oleh para anggota kabinet kepada jajarannya, para pejabat eselon 1 hingga pegawai di bawah-bawahnya.


Selagi iklim sedang positif dan ditambah narasi bahwa peserta amnesti pajak tidak berarti pengemplang pajak atau pelaku pidana, imbauan seperti ini akan menebalkan gambaran keteladanan tengah dipraktikkan oleh pemimpin negara ini.


Keikutsertaan pejabat pajak dalam amnesti pajak dapat menjadi salah satu contoh. Para pejabat pajak, terutama “orang lama” yang telah memanen belantara DJP sebelum reformasi pajak, mengindikasikan perilaku yang tidak sehat pada masa lalu, seperti usaha sampingan, diangkat sebagai komisaris perusahaan tertentu, dan menjadi konsultan pajak sembunyi-sembunyi.


Mereka tentu memiliki penghasilan berlebih yang tidak dipungut pajak dan belum dilaporkan dalam SPT. Dan, kita tahu bahwa mereka sesuai dengan kriteria wajib pajak yang dapat dan ditargetkan untuk mengikuti amnesti pajak.


Selama ini, pegawai pajak yang memiliki penghasilan lain di luar gaji bulanan merasa tidak perlu melaporkan tambahan penghasilan tersebut dalam SPT. Alasannya dapat ditelusuri melalui penelitian Allingham dan Sandmo (1972) yang menyajikan premis menarik, yaitu semakin kecil probabilitas deteksi, maka semakin tidak patuh pula wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.


Sementara pegawai pajak memiliki kemungkinan untuk diperiksa hampir sebesar 0%, karena pengawasan yang dilakukan oleh pegawai yang jumlahnya terbatas biasanya hanya berfokus pada wajib pajak tertentu, dapat dimengerti mengapa mereka tidak melaporkan penghasilan tambahannya.


Memungut istilah Dahlan Iskan, ini adalah saat yang tepat untuk melakukan taubatan pajak nasuha secara bersama. Bersih-bersih bersama. Mumpung ada kesempatan pintu tobatnya dibuka. Kalau tobat masal itu bisa terjadi, maka amnesti pajak bisa menjadi gerakan yang serentak. Taubatan nasuha di bidang pajak.


Kesan yang didapat pun bagus, berjamaah, ada pemimpin dan ada makmumnya. Para pejabat pajak mendaftar amnesti pajak, diterima oleh pegawai pajak yang bertugas, dan bisik-bisik pun menyebar ke banyak pegawai lain: bahwa atasan mereka pun sedang bergotong-royong untuk menyukseskan program ini.


Pengelolaan isu dan pembuatan narasi yang tepat menjadi kunci di sini. Momentum amnesti pajak yang sedang menanjak akan lebih optimal jika memperoleh dorongan kembali.Perlu imbauan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada jajaran di DJP untuk memastikan skenario tersebut berjalan dengan baik.


Pada akhirnya, seperti yang ditulis Sri Mulyani dalam suratnya kepada Ken Dwijugiasteadi, semua hal tersebut bertujuan untuk membangun, menumbuhkan, memperkuat, dan menjaga budaya kepatuhan membayar pajak oleh masyarakat Indonesia.

Sumber : viva.co.id (11 Oktober 2016)
Foto : u-report




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

Miris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti PajakMiris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Jumat (2/9/2016) kemarin mencatat baru 51 wajib pajak besar orang pribadi ‎yang mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

Pajak akan periksa WP yang tidak ikut amnestiPajak akan periksa WP yang tidak ikut amnesti

Batas waktu pelaksanaan amnesti pajak hampir berakhir. Jika dihitung mundur, program amnesti atau pengampunan pajak akan berakhir 48 hari lagi. Dengan makin dekatnya batas waktu tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku mulai bersiap-siap memeriksa wajib pajak (WP) yang tidak mengikuti program ini.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Hanya Sedikit Pegawai Pajak yang Tidak `Bersih`Sri Mulyani Sebut Hanya Sedikit Pegawai Pajak yang Tidak `Bersih`

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembersihan terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Tertangkapnya salah satu pegawai pajak pun menjadi pembelajaran bagi Sri Mulyani untuk lebih tegas dalam melakukan reformasi.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya

Rp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar ModalRp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan aliran dana repatriasi program amnesti pajak yang diinvestasikan di pasar modal. Bila pada pertengahan Januari 2017 nilai dana repatriasi yang masuk ke pasar modal sekitar Rp 2,5 triliun, maka per akhir Februari 2017 angkanya melonjak menjadi Rp 9 triliun.selengkapnya



 
TAGS # :