Mengadili Persepsi Amnesti

Rabu 12 Okt 2016 16:56Administratordibaca 191 kaliSemua Kategori

u-report 005

Di Indonesia, amnesti pajak bukanlah barang baru. Pada 1964 dan 1984, Indonesia sudah melaksanakan amnesty pajak secara resmi, meskipun pada beberapa kesempatan juga muncul amnesti dengan nama lain, seperti sunset policy dan pengurangan sanksi administrasi, pun dengan tujuan utama yang tidak sama persis.

Yang pertama adalah usaha pemerintah mengisi pundi-pundi yang kosong setelah revolusi. Yang kedua adalah pendamping Reformasi Pajak jilid 1, yaitu pergantian sistem dari official assesment menjadi self assessment. Sayang, keduanya berakhir dengan catatan ketidakberhasilan.


Menurut Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, amnesti pajak yang pertama tidak berhasil, karena ada peristiwa Gerakan 30 September dan perseteruan antara pemegang kekuasaan. Sedangkan yang kedua tidak berhasil karena pada saat itu masih booming batubara, kayu, sehingga orang menjadi malas.


Amnesti pajak terakhir yang sedang berjalan bisa dikatakan gabungan dari dua tujuan amnesti pajak sebelumnya. Selain sebagai katalisator perekonomian dan pengisi kas negara agar tidak melewati batas defisit yang bisa melanggar UU Keuangan Negara sebesar 3% dari PDB, pemerintah juga menawarkan amnesti pajak sebagai pendamping RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sedang digodok untuk segera disahkan.


Untuk memastikan keberhasilan amnesti pajak, pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum setelah masa amnesti selesai. Untuk hal ini, ada dua pekerjaan rumah yang mesti dirampungkan dengan segera. Pekerjaan rumah pertama adalah menambah pegawai yang memiliki kualifikasi sebagai pemeriksa pajak ataupunaccount representative untuk meningkatkan probabilitas deteksi.


Selanjutnya, mendorong badan legislatif untuk mengubah peraturan mengenai kerahasiaan data perbankan agar DJP bisa mengakses data tersebut, sehingga pemerintah dapat melakukan penegakan hukum dengan optimal.

Dua pekerjaan rumah di atas tentu berat dilakukan dalam waktu dekat. Penambahan pegawai dan pelatihan membutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan anggaran untuk DJP terbatas. Pengangkatan pegawai pajak yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga dapat terhambat oleh alur birokrasi di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi.


Selain itu, pembukaan data perbankan untuk DJP pun tidak mudah. Selama ini, Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.


Meskipun Pasal 41 ayat 1 UU Perbankan mengecualikan kepentingan perpajakan dari data nasabah yang harus dirahasiakan oleh bank, pada praktiknya DJP mengalami kesulitan yang besar dalam eksekusinya. Perlu revisi peraturan agar jalan DJP untuk mengakses data rekening wajib pajak bisa dilapangkan. Dan, bertarung memperjuangkan hal tersebut di Senayan, yang kita tahu, tidak pernah mudah.


Karena itu, pemerintah harus bisa memaksimalkan syarat lain kesuksesan amnesti pajak. Meminjam slippery slope framework Erich Kirchler (2007), kepatuhan pajak yang maksimal bisa dicapai, jika otoritas pajak berkapasitas untuk melakukan penegakan hukum (enforced) dan wajib pajak memiliki kesadaran tinggi untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya (voluntary).


Pada saat amnesti pajak berlangsung, otoritas pajak sesungguhnya sedang mengendurkan kewenangannya untuk menegakkan hukum. Sehingga diperlukan peningkatan kesadaran wajib pajak agar kepatuhan pajak tidak jatuh. Caranya yaitu dengan mengoptimalkan persepsi yang diterima oleh publik agar amnesti pajak memperoleh sambutan positif.


Untunglah, pemerintah membawa narasi yang tepat. Hingga saat ini, melalui sosialisasi yang terus dilakukan, pemerintah dapat mengomunikasikan kepada publik bahwa melalui amnesti pajak, para wajib pajak yang sempat lalai mau membayar utang pajak mereka dan menunjukkan niat baik untuk membayar kewajiban pajak pada masa mendatang.


Melalui amnesti pajak, orang-orang yang sebelumnya menghindari pajak ditawari kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar menjadi patuh pada pajak, yang bisa menguntungkan semua wajib pajak.


Instansi-instansi pemerintah kompak membantu DJP melakukan sosialisasi. Berita-berita mengenai para tokoh yang mengikuti amnesti pajak kian mengokohkan tren positif program ini. Nama-nama besar seperti Hotman Paris Hutapea, Chandra Lie,Murdaya Widyawimarta Poo, dan banyak yang lainnya silih berganti masuk pemberitaan sedang melaporkan Surat Pernyataan Harta untuk mendaftar amnesti pajak. Bahkan, nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto terlihat heroik saat diberitakan melaporkan harta kekayaannya.


Tidak ada kesan negatif sedikit pun, meski ia sempat menjadi kontroversi beberapa tahun silam. Pada titik ini, DJP berhasil membangun cerita bahwa semua orang sedang bergotong royong mengisi kas negara demi Indonesia yang lebih baik.


Pertanyaannya adalah apakah amnesti pajak sudah masuk kategori berhasil? Pada 28 September 2016, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merilis infografis yang menakjubkan. Deklarasi harta amnesti pajak mencapai Rp 2.514 triliun, sedangkan uang tebusan menembus angka Rp 81,1 triliun.


Disandingkan dengan hasil amnesti pajak yang diperoleh negara lain, Indonesia berada di peringkat teratas. Malah, Presiden Joko Widodo mengklaim pelaksanaan Program Amnesti Pajak di Indonesia merupakan yang tersukses dibandingkan negara lain di dunia yang pernah menerapkan kebijakan serupa.

Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak pun terlihat melakukan perayaan lebih awal.SMI, misalnya, menulis surat ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran DJP atas pencapaian Amnesti Pajak periode 1. Padahal, program ini baru berjalan 3 bulan, menyisakan 6 bulan lagi untuk dilalui. Target penerimaan dari amnesti pajak sebesar Rp 165 triliun pun belum tercapai.


Hal ini bisa berbahaya mengingat sebagian besar miliarder yang namanya kerap melintas di media-media besar di Indonesia sudah mengikuti amnesti pajak. Di samping itu, dana repatriasi per 3 Oktober 2016 “hanya” berkisar pada angka Rp 13 triliun. Tujuan sebagai katalisator perekonomian bisa jadi terancam, jika tidak ada perkembangan yang signifikan.


Apalagi, periode uang tebusan termurah telah berakhir September lalu. Secara psikologis (dan ekonomis), beban tarif yang makin mahal memperberat orang untuk mengikuti amnesti pajak pada periode 2 dan 3.


Amnesti pajak butuh pemicu baru untuk menarik para wajib pajak yang belum sempat mendaftar pada periode 1. Di Indonesia, selain para miliarder dan selebriti, barangkali yang masih cukup mendapat sorotan adalah para pejabat dan politisi. Sayangnya, tidak banyak pejabat dan politisi yang mendaftar amnesti pajak dan mengumumkannya ke media.


Beberapa yang tercatat antara lain Ketua DPR RI Ade Komarudin,Kepala Divisi Humas Polri Boy Rafly Amar, anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo,Aburizal Bakrie, dan beberapa pejabat daerah serta pejabat pajak. Presiden Joko Widodo mengaku tidak ikut amnesti pajak, sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap bahwa penghasilan pejabat sudah dipotong pajak dan tidak perlu mengikuti program ini.

Ada baiknyaJokowi selaku kepala pemerintahan memberikan imbauankepada para anggota kabinet untuk mengikuti amnesti pajak. Imbauan ini pun lebih elok jika diteruskan oleh para anggota kabinet kepada jajarannya, para pejabat eselon 1 hingga pegawai di bawah-bawahnya.


Selagi iklim sedang positif dan ditambah narasi bahwa peserta amnesti pajak tidak berarti pengemplang pajak atau pelaku pidana, imbauan seperti ini akan menebalkan gambaran keteladanan tengah dipraktikkan oleh pemimpin negara ini.


Keikutsertaan pejabat pajak dalam amnesti pajak dapat menjadi salah satu contoh. Para pejabat pajak, terutama “orang lama” yang telah memanen belantara DJP sebelum reformasi pajak, mengindikasikan perilaku yang tidak sehat pada masa lalu, seperti usaha sampingan, diangkat sebagai komisaris perusahaan tertentu, dan menjadi konsultan pajak sembunyi-sembunyi.


Mereka tentu memiliki penghasilan berlebih yang tidak dipungut pajak dan belum dilaporkan dalam SPT. Dan, kita tahu bahwa mereka sesuai dengan kriteria wajib pajak yang dapat dan ditargetkan untuk mengikuti amnesti pajak.


Selama ini, pegawai pajak yang memiliki penghasilan lain di luar gaji bulanan merasa tidak perlu melaporkan tambahan penghasilan tersebut dalam SPT. Alasannya dapat ditelusuri melalui penelitian Allingham dan Sandmo (1972) yang menyajikan premis menarik, yaitu semakin kecil probabilitas deteksi, maka semakin tidak patuh pula wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.


Sementara pegawai pajak memiliki kemungkinan untuk diperiksa hampir sebesar 0%, karena pengawasan yang dilakukan oleh pegawai yang jumlahnya terbatas biasanya hanya berfokus pada wajib pajak tertentu, dapat dimengerti mengapa mereka tidak melaporkan penghasilan tambahannya.


Memungut istilah Dahlan Iskan, ini adalah saat yang tepat untuk melakukan taubatan pajak nasuha secara bersama. Bersih-bersih bersama. Mumpung ada kesempatan pintu tobatnya dibuka. Kalau tobat masal itu bisa terjadi, maka amnesti pajak bisa menjadi gerakan yang serentak. Taubatan nasuha di bidang pajak.


Kesan yang didapat pun bagus, berjamaah, ada pemimpin dan ada makmumnya. Para pejabat pajak mendaftar amnesti pajak, diterima oleh pegawai pajak yang bertugas, dan bisik-bisik pun menyebar ke banyak pegawai lain: bahwa atasan mereka pun sedang bergotong-royong untuk menyukseskan program ini.


Pengelolaan isu dan pembuatan narasi yang tepat menjadi kunci di sini. Momentum amnesti pajak yang sedang menanjak akan lebih optimal jika memperoleh dorongan kembali.Perlu imbauan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada jajaran di DJP untuk memastikan skenario tersebut berjalan dengan baik.


Pada akhirnya, seperti yang ditulis Sri Mulyani dalam suratnya kepada Ken Dwijugiasteadi, semua hal tersebut bertujuan untuk membangun, menumbuhkan, memperkuat, dan menjaga budaya kepatuhan membayar pajak oleh masyarakat Indonesia.

Sumber : viva.co.id (11 Oktober 2016)
Foto : u-report




BERITA TERKAIT
 

Anggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan PajakAnggota DPR: Yang Dapat Pengampunan Adalah Mereka yang Telah Lakukan Kejahatan Pajak

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP, Arsul Sani menegaskan jika UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak mengampuni koruptor, kejahatan illegal logging, dan sebagainya.selengkapnya

Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

Miris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti PajakMiris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Jumat (2/9/2016) kemarin mencatat baru 51 wajib pajak besar orang pribadi ‎yang mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

Pajak akan periksa WP yang tidak ikut amnestiPajak akan periksa WP yang tidak ikut amnesti

Batas waktu pelaksanaan amnesti pajak hampir berakhir. Jika dihitung mundur, program amnesti atau pengampunan pajak akan berakhir 48 hari lagi. Dengan makin dekatnya batas waktu tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku mulai bersiap-siap memeriksa wajib pajak (WP) yang tidak mengikuti program ini.selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Hanya Sedikit Pegawai Pajak yang Tidak `Bersih`Sri Mulyani Sebut Hanya Sedikit Pegawai Pajak yang Tidak `Bersih`

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembersihan terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Tertangkapnya salah satu pegawai pajak pun menjadi pembelajaran bagi Sri Mulyani untuk lebih tegas dalam melakukan reformasi.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :