Mengadili Persepsi Amnesti

Di Indonesia, amnesti pajak bukanlah barang baru. Pada 1964 dan 1984, Indonesia sudah melaksanakan amnesty pajak secara resmi, meskipun pada beberapa kesempatan juga muncul amnesti dengan nama lain, seperti sunset policy dan pengurangan sanksi administrasi, pun dengan tujuan utama yang tidak sama persis.

Yang pertama adalah usaha pemerintah mengisi pundi-pundi yang kosong setelah revolusi. Yang kedua adalah pendamping Reformasi Pajak jilid 1, yaitu pergantian sistem dari official assesment menjadi self assessment. Sayang, keduanya berakhir dengan catatan ketidakberhasilan.

Menurut Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, amnesti pajak yang pertama tidak berhasil, karena ada peristiwa Gerakan 30 September dan perseteruan antara pemegang kekuasaan. Sedangkan yang kedua tidak berhasil karena pada saat itu masih booming batubara, kayu, sehingga orang menjadi malas.

Amnesti pajak terakhir yang sedang berjalan bisa dikatakan gabungan dari dua tujuan amnesti pajak sebelumnya. Selain sebagai katalisator perekonomian dan pengisi kas negara agar tidak melewati batas defisit yang bisa melanggar UU Keuangan Negara sebesar 3% dari PDB, pemerintah juga menawarkan amnesti pajak sebagai pendamping RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang sedang digodok untuk segera disahkan.

Untuk memastikan keberhasilan amnesti pajak, pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum setelah masa amnesti selesai. Untuk hal ini, ada dua pekerjaan rumah yang mesti dirampungkan dengan segera. Pekerjaan rumah pertama adalah menambah pegawai yang memiliki kualifikasi sebagai pemeriksa pajak ataupunaccount representative untuk meningkatkan probabilitas deteksi.

Selanjutnya, mendorong badan legislatif untuk mengubah peraturan mengenai kerahasiaan data perbankan agar DJP bisa mengakses data tersebut, sehingga pemerintah dapat melakukan penegakan hukum dengan optimal.

Dua pekerjaan rumah di atas tentu berat dilakukan dalam waktu dekat. Penambahan pegawai dan pelatihan membutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan anggaran untuk DJP terbatas. Pengangkatan pegawai pajak yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga dapat terhambat oleh alur birokrasi di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi.

Selain itu, pembukaan data perbankan untuk DJP pun tidak mudah. Selama ini, Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Meskipun Pasal 41 ayat 1 UU Perbankan mengecualikan kepentingan perpajakan dari data nasabah yang harus dirahasiakan oleh bank, pada praktiknya DJP mengalami kesulitan yang besar dalam eksekusinya. Perlu revisi peraturan agar jalan DJP untuk mengakses data rekening wajib pajak bisa dilapangkan. Dan, bertarung memperjuangkan hal tersebut di Senayan, yang kita tahu, tidak pernah mudah.

Karena itu, pemerintah harus bisa memaksimalkan syarat lain kesuksesan amnesti pajak. Meminjam slippery slope framework Erich Kirchler (2007), kepatuhan pajak yang maksimal bisa dicapai, jika otoritas pajak berkapasitas untuk melakukan penegakan hukum (enforced) dan wajib pajak memiliki kesadaran tinggi untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya (voluntary).

Pada saat amnesti pajak berlangsung, otoritas pajak sesungguhnya sedang mengendurkan kewenangannya untuk menegakkan hukum. Sehingga diperlukan peningkatan kesadaran wajib pajak agar kepatuhan pajak tidak jatuh. Caranya yaitu dengan mengoptimalkan persepsi yang diterima oleh publik agar amnesti pajak memperoleh sambutan positif.

Untunglah, pemerintah membawa narasi yang tepat. Hingga saat ini, melalui sosialisasi yang terus dilakukan, pemerintah dapat mengomunikasikan kepada publik bahwa melalui amnesti pajak, para wajib pajak yang sempat lalai mau membayar utang pajak mereka dan menunjukkan niat baik untuk membayar kewajiban pajak pada masa mendatang.

Melalui amnesti pajak, orang-orang yang sebelumnya menghindari pajak ditawari kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar menjadi patuh pada pajak, yang bisa menguntungkan semua wajib pajak.

Instansi-instansi pemerintah kompak membantu DJP melakukan sosialisasi. Berita-berita mengenai para tokoh yang mengikuti amnesti pajak kian mengokohkan tren positif program ini. Nama-nama besar seperti Hotman Paris Hutapea, Chandra Lie,Murdaya Widyawimarta Poo, dan banyak yang lainnya silih berganti masuk pemberitaan sedang melaporkan Surat Pernyataan Harta untuk mendaftar amnesti pajak. Bahkan, nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto terlihat heroik saat diberitakan melaporkan harta kekayaannya.

Tidak ada kesan negatif sedikit pun, meski ia sempat menjadi kontroversi beberapa tahun silam. Pada titik ini, DJP berhasil membangun cerita bahwa semua orang sedang bergotong royong mengisi kas negara demi Indonesia yang lebih baik.

Pertanyaannya adalah apakah amnesti pajak sudah masuk kategori berhasil? Pada 28 September 2016, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merilis infografis yang menakjubkan. Deklarasi harta amnesti pajak mencapai Rp 2.514 triliun, sedangkan uang tebusan menembus angka Rp 81,1 triliun.

Disandingkan dengan hasil amnesti pajak yang diperoleh negara lain, Indonesia berada di peringkat teratas. Malah, Presiden Joko Widodo mengklaim pelaksanaan Program Amnesti Pajak di Indonesia merupakan yang tersukses dibandingkan negara lain di dunia yang pernah menerapkan kebijakan serupa.

Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak pun terlihat melakukan perayaan lebih awal.SMI, misalnya, menulis surat ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran DJP atas pencapaian Amnesti Pajak periode 1. Padahal, program ini baru berjalan 3 bulan, menyisakan 6 bulan lagi untuk dilalui. Target penerimaan dari amnesti pajak sebesar Rp 165 triliun pun belum tercapai.

Hal ini bisa berbahaya mengingat sebagian besar miliarder yang namanya kerap melintas di media-media besar di Indonesia sudah mengikuti amnesti pajak. Di samping itu, dana repatriasi per 3 Oktober 2016 “hanya” berkisar pada angka Rp 13 triliun. Tujuan sebagai katalisator perekonomian bisa jadi terancam, jika tidak ada perkembangan yang signifikan.

Apalagi, periode uang tebusan termurah telah berakhir September lalu. Secara psikologis (dan ekonomis), beban tarif yang makin mahal memperberat orang untuk mengikuti amnesti pajak pada periode 2 dan 3.

Amnesti pajak butuh pemicu baru untuk menarik para wajib pajak yang belum sempat mendaftar pada periode 1. Di Indonesia, selain para miliarder dan selebriti, barangkali yang masih cukup mendapat sorotan adalah para pejabat dan politisi. Sayangnya, tidak banyak pejabat dan politisi yang mendaftar amnesti pajak dan mengumumkannya ke media.

Beberapa yang tercatat antara lain Ketua DPR RI Ade Komarudin,Kepala Divisi Humas Polri Boy Rafly Amar, anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo,Aburizal Bakrie, dan beberapa pejabat daerah serta pejabat pajak. Presiden Joko Widodo mengaku tidak ikut amnesti pajak, sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap bahwa penghasilan pejabat sudah dipotong pajak dan tidak perlu mengikuti program ini.

Ada baiknyaJokowi selaku kepala pemerintahan memberikan imbauankepada para anggota kabinet untuk mengikuti amnesti pajak. Imbauan ini pun lebih elok jika diteruskan oleh para anggota kabinet kepada jajarannya, para pejabat eselon 1 hingga pegawai di bawah-bawahnya.

Selagi iklim sedang positif dan ditambah narasi bahwa peserta amnesti pajak tidak berarti pengemplang pajak atau pelaku pidana, imbauan seperti ini akan menebalkan gambaran keteladanan tengah dipraktikkan oleh pemimpin negara ini.

Keikutsertaan pejabat pajak dalam amnesti pajak dapat menjadi salah satu contoh. Para pejabat pajak, terutama “orang lama” yang telah memanen belantara DJP sebelum reformasi pajak, mengindikasikan perilaku yang tidak sehat pada masa lalu, seperti usaha sampingan, diangkat sebagai komisaris perusahaan tertentu, dan menjadi konsultan pajak sembunyi-sembunyi.

Mereka tentu memiliki penghasilan berlebih yang tidak dipungut pajak dan belum dilaporkan dalam SPT. Dan, kita tahu bahwa mereka sesuai dengan kriteria wajib pajak yang dapat dan ditargetkan untuk mengikuti amnesti pajak.

Selama ini, pegawai pajak yang memiliki penghasilan lain di luar gaji bulanan merasa tidak perlu melaporkan tambahan penghasilan tersebut dalam SPT. Alasannya dapat ditelusuri melalui penelitian Allingham dan Sandmo (1972) yang menyajikan premis menarik, yaitu semakin kecil probabilitas deteksi, maka semakin tidak patuh pula wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sementara pegawai pajak memiliki kemungkinan untuk diperiksa hampir sebesar 0%, karena pengawasan yang dilakukan oleh pegawai yang jumlahnya terbatas biasanya hanya berfokus pada wajib pajak tertentu, dapat dimengerti mengapa mereka tidak melaporkan penghasilan tambahannya.

Memungut istilah Dahlan Iskan, ini adalah saat yang tepat untuk melakukan taubatan pajak nasuha secara bersama. Bersih-bersih bersama. Mumpung ada kesempatan pintu tobatnya dibuka. Kalau tobat masal itu bisa terjadi, maka amnesti pajak bisa menjadi gerakan yang serentak. Taubatan nasuha di bidang pajak.

Kesan yang didapat pun bagus, berjamaah, ada pemimpin dan ada makmumnya. Para pejabat pajak mendaftar amnesti pajak, diterima oleh pegawai pajak yang bertugas, dan bisik-bisik pun menyebar ke banyak pegawai lain: bahwa atasan mereka pun sedang bergotong-royong untuk menyukseskan program ini.

Pengelolaan isu dan pembuatan narasi yang tepat menjadi kunci di sini. Momentum amnesti pajak yang sedang menanjak akan lebih optimal jika memperoleh dorongan kembali.Perlu imbauan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada jajaran di DJP untuk memastikan skenario tersebut berjalan dengan baik.

Pada akhirnya, seperti yang ditulis Sri Mulyani dalam suratnya kepada Ken Dwijugiasteadi, semua hal tersebut bertujuan untuk membangun, menumbuhkan, memperkuat, dan menjaga budaya kepatuhan membayar pajak oleh masyarakat Indonesia.

Sumber : viva.co.id (11 Oktober 2016)
Foto : u-report