Masih buntu! Begitulah gambaran upaya Direktorat Jenderal Pajak memajaki Google atas penghasilan yang didapat di Indonesia. Negosiasi yang dilakukan berkali-kali belum membuahkan hasil. Google masih menolak membayar pajak penghasilan yang ditaksir sebesar Rp 5 triliun.
Tak mudah bagi aparat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengunduh pajak penghasilan atau PPh dari Google Indonesia. Hingga saat ini, Google masih menolak permintaan itu. Bahkan, upaya Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiastedi mengajak ketemu petinggi Google Asia Pacific, Kamis (19/2) pekan lalu juga masih bertepuk sebelah tangan.
Dengan alasan sang pejabat masih di Australia, Google mengutus perwakilannya yang membawa sebundel data. Harapannya: data-data yang itu sesuai ekspektasi Pajak yakni data transaksinya di Indonesia.
Data itu akan dipakai sebagai pembanding besaran transaksi Google di Indonesia. Data ini penting mengingat data pemerintah tak cukup kuat jadi dasar minta pembayaran pajak Google.
Beberapa kali wawancara KONTAN dengan aparat pajak menyebut data mereka adalah data kasar atas omzet Google di Indonesia. Indonesia bukan satu-satunya negara yang sulit memajaki Google. Kesulitan sama yang sama dialami Prancis, Spanyol, Italia.
Menjadikan Google sebagai bentuk usaha tetap alias BUT acap menjadi dasar untuk memungut pajak penghasilan Google. Hanya, upaya ini bisa memantik kontroversi.
Wayan Agung Eka, Alumni Program Master of Public dari National Intitute Policy, ke KONTAN menyebut, menjadikan Google sebagai BUT, artinya otoritas pajak harus melakukan uji eksitensi perusahaan ini sesuai pasal 5 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B Indonesia-Singapura, meski Undang-Undang PPh menyebutkan eksistensi badan usaha tetap dalam beragam definisi.
Selama ini, Singapura jadi negara residen Google Asia Pasific Pte,Ltd. Dari sanalah, pendapatan Google Indonesia mengalir. Meski Google Indonesia tercatat sebagai anak usaha Google Singapura tak secara otomatis menimbulkan BUT di Indonesia.
Google Indonesia bisa saja hanya menjadi agen pemasar, tak melakukan eksekusi transaksi. Dengan begitu, Google Indonesia hanya menerima fee. Jika ini yang terjadi, PPh Google Indonesia hanya bisa dihitung dari fee yang diperoleh. Kecuali, jika Pemerintah Indonesia mampu membuktikan Google Indonesia memiliki hak dan wewenang menyetujui kontrak dengan pihak lain.
Dengan kata lain, Google Indonesia jadi dependent agent yang memenuhi kriteria sebagai fixed place of business Google Pasific.
Pengamat Pajak Darussalam bilang, Indonesia harus segera mengeluarkan aturan atas perusahaan over the top, seperti Google dan media sosial lain. Memang tak mudah, Tapi, pemerintah Indonesia harus melihat masa depan, memangkas masa lalu, ujar Darussalam ke KONTAN.
Negosiasi tetap diperlukan namun memberi kepastian hukum. Artinya, Pemerintah Indonesia tak bisa bersikeras dengan keinginannya mengenakan pajak plus denda bunga hingga 400% atau total kopral sesuai hitungan pajak Rp 5 triliun.
Adanya 140 unit dedicated catch server di Indonesia masih membutuhkan investigasi mendalam dan konfirmasi hingga membuktikan Google Indonesia jadi dependent agent.
Indonesia bisa belajar dari otoritas perpajakan Inggris, Australia atau India. Inggris memilih menerbitkan diverted profit tax atau DPT. Pun dengan Australia. India mengeluarkan equalization levy sebesar 6% .
Pajak-pajak OTT itu belakangan lebih sohor dengan sebutan Google Tax. Intinya, pemerintah negara-negara tersebut mengeluarkan aturan baru untuk menghadapi keagresifan tax planning dari perusahaan multinasional gede yang mencari celah pajak di negara sumber pendapatan perusahan tersebut.
Walhasil, Mendesak bagi pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan skema tax planning yang dilakukan wajib pajak (mandatory disclosure rule). Toh, ini juga sudah didorong oleh aksi BEPS OECD (base erosion and profit shifting) no 12, tandas Darussalam.
Sumber : kontan.co.id (Jakarta, 24 Januari 2017)
Foto : kontan
Google Kenakan PPN 10% untuk Pengguna Google Ads di IndonesiaGoogle Indonesia akan membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk pengguna Google Ads mulai 1 Oktober 2019 mendatang.selengkapnya
Google Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahPemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Dengan demikian, Ditjen Pajak akan melakukan penelitian serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.selengkapnya
Menko Darmin: Google Harus Jadi Badan Usaha Tetap Kalau Mau Berbisnis di IndonesiaMenteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa Google harus menjadi badan usaha tetap (BUT) apabil ingin beroperasi di Indonesia.selengkapnya
Google: Kami Sudah Bayar Semua Pajak yang Berlaku di IndonesiaDirektorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa perwakilan Google di Indonesia tidak patuh dalam membayar pajak. Namun perusahaan raksasa dibidang teknologi itu membantahnya.selengkapnya
Utang Pajak Google ke Indonesia Bisa Bengkak Jadi Rp 5 TriliunPerusahaan informasi dan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Google Inc, berpotensi untuk dikenai penalti sebesar 400 persen dari pajak terutang. Artinya, bila pajak terutang Google selama satu tahun sebesar Rp 1 triliun, maka total pajak yang harus disetor Google bisa menyentuh Rp 5 triliun. Angka tersebut tentu angka membengkak bila perhitungan pajak terutang dilakukan hingga lima tahun ke belaselengkapnya
Pungut pajak Google, Indonesia bisa contek Inggris buat aturan baruPengamat Pajak, Danny Darussalam membeberkan cara efektif menarik pajak perusahaan teknologi informasi seperti Google dan kawan-kawannya. Dia mengambil contoh cara seperti yang dilakukan Inggris dengan aturan Diverted Profit Tax-nya.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya
Validasi NIK Jadi NPWP Sebelum Lapor SPT, Begini Caranya!Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menghimbau agar wajib pajak melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum pelaporan SPT Tahunan 2022. Hal ini sejalan dengan sudah mulai diterapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Dalam PMK yang menjadi aturan turunan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 danselengkapnya
Pandemi Usai, Pemerintah Bakal Tetap Guyur Insentif di Tahun IniWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, insentif fiskal yang diberikan tahun 2022 lalu bakal berlanjut di tahun 2023. Stimulus fiskal itu di antaranya insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah ( PpnBM DTP) untuk sektor otomotif maupun insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti.selengkapnya
Ini sektor usaha tumpuan penerimaan pajak tahun depanSetoran pajak korporasi dalam beberapa tahun ke belakang menjadi tumpuan penerimaan pajak penghasilan (PPh). Seiring pemulihan ekonomi, otoritas pajak mulai mencari sektor usaha yang berpotensi memberikan sumbangsih besar di tahun depan.selengkapnya
Ekonomi mulai pulih, pemerintah akan kurangi insentif pajak secara bertahapWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mengurangi insentif pajak secara bertahap seiring dengan perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.selengkapnya
Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depanIsu perubahan iklim tak bisa diremehkan oleh siapapun. Pemerintah pun mulai menerapkan pajak karbon pada tahun depan. Para pelaku industri perlu mencermati dampak pengenaan pajak tersebut.selengkapnya
Mayoritas fraksi DPR setuju dengan pajak karbon asalkan dengan tarif ringanPemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya
Target Penerimaan Perpajakan Rp1.510 Triliun di 2022Penerimaan perpajakan 2022 ditargetkan sebesar Rp1.510 triliun dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2022. Nilai ini naik Rp3,1 triliun dari penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 yang sebelumnya dibacakan Presiden Jokowi sebelumnya dalam Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus 2021.selengkapnya
Jangan Kaget! Plastik dan Minuman Manis Bakal Kena Cukai Tahun DepanMasyarakat jangan kaget bahwa tahun depan akan ada rencana pengenaan cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan pada tahun 2022.selengkapnya
Cukai Plastik dan Minuman Manis Dimulai Tahun Depan?Ada wacana cukai plastik, alat makan dan minum sekali makan, serta cukai minuman manis dalam kemasan akan diterapkan pada 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat Rapat Panja Banggar DPR RI bersama pemerintah, Kamis 9 September 2021.selengkapnya
