Mendayagunakan Pengampunan Pajak

Senin 20 Jun 2016 11:56Administratordibaca 467 kaliSemua Kategori

bisnis 055

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan, tampaknya optimistis program pengampunan pajak akan berjalan pada 1 Juli mendatang. Namun, efektivitas program tax amnesty tersebut masih terus menjadi sorotan.

Dijadwalkan, pada 21 Juni pekan ini, Rancangan Undang-Undang Tax amnesty dapat disetujui oleh parlemen. Apabila pengesahan RUU itu berlangsung sesuai jadwal, maka mulai 1 Juli program tax amnesty bisa dilaksanakan.


Program pengampunan pajak tersebut bukan hanya dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang memiliki kekayaan di luar negeri.


Tax amnesty juga dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang memiliki kekayaan di dalam negeri, tetapi belum semuanya dideklarasikan atau dinyatakan sebagai harta yang dimiliki berkaitan dengan kewajiban pajaknya.


Skema program pengampunan pajak itu mencakup deklarasi harta di luar negeri, harta dalam negeri, dan repatriasi atau pengembalian uang dari luar negeri ke dalam negeri.


Maka, sejalan dengan program pengampunan pajak yang menurut rencana akan berlaku hingga akhir tahun ini, atau kemungkinan hingga 2017, Wajib Pajak berkesempatan untuk mendeklarasikan harta kekayaan dengan membayar uang tebusan tertentu sesuai tarif yang akan ditetapkan dalam UU Pengampunan Pajak tersebut.


Untuk repatriasi dan deklarasi di dalam negeri, tarif tebusan yang ditetapkan lebih murah sebagai insentif untuk mengembalikan dana dari luar negeri dan menyatakan harta yang ada di dalam negeri.


Sebaliknya, untuk deklarasi di luar negeri, dalam arti harta atau aset Wajib Pajak tidak bisa ditarik ke dalam negeri karena berupa perusahaan atau pabrik di luar negeri, tarif tebusan yang dikenakan relatif akan lebih tinggi.

Kejelasan besaran tarif tebusan itu akan tertuang dalam UU yang diharapkan disetujui pertengahan pekan ini. Dengan demikian, setelah mengikuti program pengampunan, kekayaan Wajib Pajak akan menjadi lebih transparan dari sisi kewajiban perpajakan.


Oleh karenanya, diharapkan akan memberi keleluasaan untuk melakukan ekspansi usaha, investasi ataupun aktivitas ekonomi dan bisnis yang lain. Wajib Pajak tak perlu lagi sembunyi-sembunyi, karena khawatir harta mereka ketahuan oleh petugas pajak.


Apabila skenario tersebut berjalan dengan lancar, program pengampunan pajak akan mendorong ekonomi lebih bergairah. Pasalnya, dunia usaha dan Wajib Pajak, termasuk dari kalangan pegawai pemerintah, pegawai swasta maupun usaha kecil dan menengah akan lebih leluasa menggunakan kekayaannya untuk melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis.


Selain itu, yang terpenting, pemerintah akan mendapatkan tambahan penerimaan berupa pembayaran tarif tebusan dan pendapatan lain yang diperkirakan akan mencapai Rp165 triliun. Namun, penerimaan tidak langsung akan jauh lebih besar apabila potensi uang yang dikembalikan (repatriasi) ke dalam negeri benar-benar terealisasi.


Namun, efektivitas atau daya guna program tax amnesty tersebut masih terus disorot. Pertanyaannya adalah sejauh mana Wajib Pajak akan bersedia mengikuti program tersebut secara sukarela, sehingga harapan pemerintah dapat terwujud?


Memang benar bahwa semua negara di dunia akan mengikuti Automatic Exchange of Information (AEoI), atau pertukaran data secara otomatis, terkait dengan keterbukaan perbankan mulai tahun 2018 mendatang.


Artinya, para Wajib Pajak tidak bisa lagi menyembunyikan kekayaannya, di mana pun berada. Namun, masalahnya masih ada perekonomian—bukan negara—yang tidak mengikuti skema AEoI tersebut, yakni Taiwan, yang kini disebut-sebut gencar dipakai oleh lawyer internasional untuk berpromosi menawarkan bantuan bagi Wajib Pajak untuk menghindari tax amnesty.


Ini adalah celah yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak yang tidak memiliki itikad baik, kendati pemerintah berkeyakinan bisa memanfaatkan tax-treaty Indonesia-Taiwan untuk mencegah kemungkinan tersebut.

Selain itu, sejauh mana tax amnesty ini benar-benar memiliki efek yang kuat sehingga benar-benar menjadi program pengampunan yang terakhir, tidak mengulang program sunset policy yang pernah dilakukan dekade lalu.


Untuk itu, kita mendesak agar pemerintah melakukan program sosialisasi yang gencar dengan manual pelaksanaan dan prosedur tax amnesty yang sederhana tetapi detail.


Manual yang rinci ini penting untuk mencegah agar tidak terjadi potensi sengketa, termasuk soal nilai wajar harta yang dilaporkan, di kemudian hari. Wajib Pajak tentunya tak ingin dibuat repot untuk mengikuti program tersebut, selain penting pula bahwa harta yang dilaporkan dijamin kerahasiaannya oleh petugas pajak.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 20 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Wajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta KekayaannyaWajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta Kekayaannya

Dalam UU Pengampunan Pajak, bagi Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tax amnesty tidak akan diusut total aset kekayaannya. Tujuan utamanya agar aturan yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah menarik dan banyak peminatnya.selengkapnya

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan PajakPemerintah Optimalkan Tax Amnesty Demi Genjot Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki sejumlah strategi untuk menggenjot penerimaan pajak di tahun 2017. Strategi ini berbasis pada Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang berlangsung pada tahun 2016-2017.selengkapnya

DJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib PajakDJP Gunakan Data tax amnesty untuk Sisir Wajib Pajak

Pemerintah dalam APBN 2017 telah menetapkan penerimaan perpajakan tahun ini sebesar Rp1.498,87 triliun. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan mandat mengejar target itu pun mengaku telah memiliki strategi.selengkapnya

Amnesti Pajak Incar ProfesionalAmnesti Pajak Incar Profesional

Babak akhir program amnesti pajak sudah di depan mata. Pemerintah terus mencari strategi demi menyukseskan program yang digadang-gadang bisa meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan ini.selengkapnya

Menkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara BerkembangMenkeu Ani Sebut RI Juara Dunia Negara Berkembang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah negara berkembang (emerging markets) terbaik di dunia.selengkapnya

Trump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil JermanTrump Ancam Kenakan Pajak 35 Persen Bagi Perusahaan Mobil Jerman

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan perusahaan mobil Jerman terkait pajak impor sebesar 35 persen. Rencana ini memicu adanya teguran keras dari Berlin dan memukul saham produsen mobil.selengkapnya

Periode Akhir, Amnesti Pajak Incar ProfesionalPeriode Akhir, Amnesti Pajak Incar Profesional

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kalangan profesional yang belum melaporkan harta maupun aset untuk kepentingan perpajakan, untuk segera ikut amnesti pajak di tahap ketiga.selengkapnya

Setelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat IndonesiaSetelah Ditendang, JPM Kerek Peringkat Indonesia

Bank Indonesia memandang cukup beralasan bila bank investasi JP Morgan (JPM) menaikkan peringkat ekuitas Indonesia dari rendah (underweight) menjadi netral (neutral).selengkapnya

Ditjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan TercapaiDitjen Pajak Yakin di Periode III Tax Amnesty Target Akan Tercapai

Program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II telah berakhir. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan yakin jika masyarakat sudah mengerti akan pentingnya membayar pajak sejak ada program tax amnesty.selengkapnya

Jika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri MulyaniJika Trump Bikin Ulah, Ini Tindakan Sri Mulyani

Ya, Menkeu Mulyani pantas gundah. Trump dalam beberapa kampanye, seringkali mengulas soal proteksionis perdagangan AS. Dirinya bahkan berancang-ancang mematok bea masuk yang tinggi bagi produk asing.selengkapnya

Inilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT PosInilah Bentuk Kerja Sama PT ANTM-PT Pos

Sebagai langkah awal, sebanyak 109 Kantor Pos direncanakan akan menjadi saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan emas logam mulia selain melalui 13 butik emas yang sudah dimiliki Antam. 109 Kantor Pos tersebut tersebar di Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (16/1/2017).selengkapnya



 
TAGS # :