Mendayagunakan Pengampunan Pajak

Senin 20 Jun 2016 11:56Administratordibaca 498 kaliSemua Kategori

bisnis 055

Pemerintah, melalui Menteri Keuangan, tampaknya optimistis program pengampunan pajak akan berjalan pada 1 Juli mendatang. Namun, efektivitas program tax amnesty tersebut masih terus menjadi sorotan.

Dijadwalkan, pada 21 Juni pekan ini, Rancangan Undang-Undang Tax amnesty dapat disetujui oleh parlemen. Apabila pengesahan RUU itu berlangsung sesuai jadwal, maka mulai 1 Juli program tax amnesty bisa dilaksanakan.


Program pengampunan pajak tersebut bukan hanya dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang memiliki kekayaan di luar negeri.


Tax amnesty juga dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang memiliki kekayaan di dalam negeri, tetapi belum semuanya dideklarasikan atau dinyatakan sebagai harta yang dimiliki berkaitan dengan kewajiban pajaknya.


Skema program pengampunan pajak itu mencakup deklarasi harta di luar negeri, harta dalam negeri, dan repatriasi atau pengembalian uang dari luar negeri ke dalam negeri.


Maka, sejalan dengan program pengampunan pajak yang menurut rencana akan berlaku hingga akhir tahun ini, atau kemungkinan hingga 2017, Wajib Pajak berkesempatan untuk mendeklarasikan harta kekayaan dengan membayar uang tebusan tertentu sesuai tarif yang akan ditetapkan dalam UU Pengampunan Pajak tersebut.


Untuk repatriasi dan deklarasi di dalam negeri, tarif tebusan yang ditetapkan lebih murah sebagai insentif untuk mengembalikan dana dari luar negeri dan menyatakan harta yang ada di dalam negeri.


Sebaliknya, untuk deklarasi di luar negeri, dalam arti harta atau aset Wajib Pajak tidak bisa ditarik ke dalam negeri karena berupa perusahaan atau pabrik di luar negeri, tarif tebusan yang dikenakan relatif akan lebih tinggi.

Kejelasan besaran tarif tebusan itu akan tertuang dalam UU yang diharapkan disetujui pertengahan pekan ini. Dengan demikian, setelah mengikuti program pengampunan, kekayaan Wajib Pajak akan menjadi lebih transparan dari sisi kewajiban perpajakan.


Oleh karenanya, diharapkan akan memberi keleluasaan untuk melakukan ekspansi usaha, investasi ataupun aktivitas ekonomi dan bisnis yang lain. Wajib Pajak tak perlu lagi sembunyi-sembunyi, karena khawatir harta mereka ketahuan oleh petugas pajak.


Apabila skenario tersebut berjalan dengan lancar, program pengampunan pajak akan mendorong ekonomi lebih bergairah. Pasalnya, dunia usaha dan Wajib Pajak, termasuk dari kalangan pegawai pemerintah, pegawai swasta maupun usaha kecil dan menengah akan lebih leluasa menggunakan kekayaannya untuk melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis.


Selain itu, yang terpenting, pemerintah akan mendapatkan tambahan penerimaan berupa pembayaran tarif tebusan dan pendapatan lain yang diperkirakan akan mencapai Rp165 triliun. Namun, penerimaan tidak langsung akan jauh lebih besar apabila potensi uang yang dikembalikan (repatriasi) ke dalam negeri benar-benar terealisasi.


Namun, efektivitas atau daya guna program tax amnesty tersebut masih terus disorot. Pertanyaannya adalah sejauh mana Wajib Pajak akan bersedia mengikuti program tersebut secara sukarela, sehingga harapan pemerintah dapat terwujud?


Memang benar bahwa semua negara di dunia akan mengikuti Automatic Exchange of Information (AEoI), atau pertukaran data secara otomatis, terkait dengan keterbukaan perbankan mulai tahun 2018 mendatang.


Artinya, para Wajib Pajak tidak bisa lagi menyembunyikan kekayaannya, di mana pun berada. Namun, masalahnya masih ada perekonomian—bukan negara—yang tidak mengikuti skema AEoI tersebut, yakni Taiwan, yang kini disebut-sebut gencar dipakai oleh lawyer internasional untuk berpromosi menawarkan bantuan bagi Wajib Pajak untuk menghindari tax amnesty.


Ini adalah celah yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak yang tidak memiliki itikad baik, kendati pemerintah berkeyakinan bisa memanfaatkan tax-treaty Indonesia-Taiwan untuk mencegah kemungkinan tersebut.

Selain itu, sejauh mana tax amnesty ini benar-benar memiliki efek yang kuat sehingga benar-benar menjadi program pengampunan yang terakhir, tidak mengulang program sunset policy yang pernah dilakukan dekade lalu.


Untuk itu, kita mendesak agar pemerintah melakukan program sosialisasi yang gencar dengan manual pelaksanaan dan prosedur tax amnesty yang sederhana tetapi detail.


Manual yang rinci ini penting untuk mencegah agar tidak terjadi potensi sengketa, termasuk soal nilai wajar harta yang dilaporkan, di kemudian hari. Wajib Pajak tentunya tak ingin dibuat repot untuk mengikuti program tersebut, selain penting pula bahwa harta yang dilaporkan dijamin kerahasiaannya oleh petugas pajak.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 20 Juni 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri Sama

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

Wajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta KekayaannyaWajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta Kekayaannya

Dalam UU Pengampunan Pajak, bagi Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tax amnesty tidak akan diusut total aset kekayaannya. Tujuan utamanya agar aturan yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah menarik dan banyak peminatnya.selengkapnya

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Pemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal PesiarPemerintah Godok Aturan Hapus Pajak Penjualan Kapal Pesiar

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) berencana untuk mengapus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht. Saat ini, pajak untuk penjualan kapal pesiar tersebut mencapai 75 persen.selengkapnya

Periode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali LagiPeriode Terakhir, Ditjen Pajak: Tax Amnesty Tak Kembali Lagi

Pengampunan pajak atau tax amnesty memasuki periode terakhir. Hal ini membuat Direktorat Jenderal Pajak terus memberikan peringatan terakhir kepada wajib pajak.selengkapnya

Banyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan PanamaBanyak Orang RI Ngumpetin Harta Di Caymand Island Dan Panama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengung­kapkan, banyak orang Indonesia yang menghindari kewajiban pajak dengan cara menyimpan dana di negeri tax heaven.selengkapnya

Bank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax AmnestyBank OCBC NISP Tawarkan Insentif bagi WP Peserta Tax Amnesty

Bank OCBC NISP mengincar dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Demi mengajak para Wajib Pajak (WP) melaporkan harta kekayaannya lewat program amnesti pajak, OCBC NISP menawarkan insentif kepada nasabah existing yang ingin menempatkan dana repatriasinya.selengkapnya

Konflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola LiarKonflik Freeport dan Pemerintah Jadi Bola Liar

Pengamat politik Emrus Sihombing mengemukakan perbedaan pandangan yang semakin meruncing antara pemerintah dan Freeport disebabkan oleh ego sektoral.selengkapnya

Ketua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak KonglomeratKetua Umum PBNU: Alhamdulillah, RI Punya Banyak Konglomerat

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj me‎ngajak para konglomerat di Indonesia untuk melakukan pemerataan ekonomi. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga NU yang tercatat sebanyak puluhan juta orang.selengkapnya

Gandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit UltramikroGandeng Nahdliyin, Menkeu Tebar Kredit Ultramikro

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penandatanganan nota kesepahaman di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (23/2/2017), mengatakan, pemerintah menganggarkan Rp1,5 triliun sepanjang 2017 untuk program investasi pembiayaan ultramikro. Di mana, pembiayaan jenis ini tingkatannya berada di bawah kredit usaha rakyat (KUR).selengkapnya

Kemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen PajakKemkeu gelar pemeriksaan pejabat Ditjen Pajak

Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap seluruh pejabat otoritas pajak terkait kasus dugaan suap yang menyeret Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum DJP Handang Soekarno (HS).selengkapnya

Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah Rampung

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

Sri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan PajakSri Mulyani Rangkul 2 Institusi dan PBNU Dorong Kepatuhan Pajak

Tiga kementerian mewakili pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), diantaranya pemberdayaan ekonomi umat serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di bidang perpajakan dalam rangka mendorong perekonomian berkelanjutan.selengkapnya



 
TAGS # :