Mendagri Batalkan Perda Pajak Daerah, Solo Terancam Miskin

Rabu 22 Jun 2016 15:26Administratordibaca 413 kaliSemua Kategori

merdeka 033

Kota Solo terancam kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sebagai imbas dari pembatalan ribuan peraturan daerah dinilai bermasalah oleh Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu.

Dua perda Solo dibatalkan adalah Peraturan Daerah nomor 10/2010 tentang Administrasi Kependudukan, dan Perda nomor 4/2011 tentang Pajak Daerah. Padahal kedua Perda tersebut merupakan produk semasa Wali Kota Joko Widodo, yang sekarang menjabat sebagai presiden.

Jika pembatalan perda dilakukan, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tak akan bisa memungut pajak dari hotel, restoran, reklame, dan sejumlah sektor lain. Padahal selama ini pendapatan dari sektor itu menjadi penyumbang terbesar PAD Kota Solo, yakni sekitar Rp 250 miliar per tahunnya. Apalagi Kota Solo tak mempunyai sumber daya alam lainnya yang menghasilkan.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengaku belum bisa mengambil sikap atas pembatalan dua perda itu. Dia baru mau membahasnya bersama bagian hukum.

"Kami belum menerima dokumen resmi mengenai pencabutan dua perda tersebut. Jadi kami belum bisa mengambil sikap. Nanti kita rapatkan dulu bersama bagian hukum," kata Rudy, sapaan akrab Rudyatmo.

Rudy mengatakan, saat ini sudah mengutus Kepala Bagian Hukum Pemkot Solo ke Kemendagri buat membahas langkah lebih lanjut pembatalan perda itu. Setelah bawahannya itu kembali ke Solo, dia baru membahasnya lagi.

"Kalau benar dibatalkan, ya saya kecewa, terutama pembatalan Perda tentang Pajak Daerah. Kami sudah tidak bisa lagi memungut pajak daerah. Padahal perda itu dibuat pada zaman pak Jokowi," ucap Rudy.

Rudy menambahkan, APBD Kota Solo saat ini Rp 1,6 triliun, Rp 320 miliar dari PAD. Pajak daerah menyumbang Rp 250 miliar per tahun buat APBD. Jika Perda itu dihapus, maka kota Solo dikhawatirkan semakin tergantung pada pendanaan dari pusat.

Sebelumnya, dalam daftar diunggah di laman kemendagri.go.id, dua perda itu memang termasuk yang dibatalkan.

Sumber : merdeka.com (22 Juni 2016)
Foto : merdeka.com




BERITA TERKAIT
 

Perda Pajak Daerah Dibatalkan, Pembangunan Solo TerancamPerda Pajak Daerah Dibatalkan, Pembangunan Solo Terancam

Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2011tetang Pajak Daerah berdampak pada pembangunan Kota Solo. Alhasil, sejumlah proyek yang saat ini dalam program pengerjaan terancam mandek lantaran kurangnya biaya. “Lalu siapa yang akan tanggung jawab, jika pekerjaan (proyek) tidak rampung? Apa, kontraktor mau nombok? Kan gak mau. Jadi ya mandek,” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRDselengkapnya

Perda Pajak Dibatalkan, Wali Kota Solo akan Temui JokowiPerda Pajak Dibatalkan, Wali Kota Solo akan Temui Jokowi

Setelah mengaku mengirimkan surat protes, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, segera menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rudyatmo akan mempertanyakan pembatalan produk hukum Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, seutuhnya atau hanya beberapa pasal saja.selengkapnya

Menkeu Tak Lagi Periksa Perda Pajak DaerahMenkeu Tak Lagi Periksa Perda Pajak Daerah

Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi kini tidak akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Oleh karenanya, pemerintah daerah bisa terhindar sanksi pemotongan dana bagi hasil (DBH) dan dana aloaksi umum (DAU). Sebab, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 17/PMK.07/2016 tentang pencabutan PMK nomor 11/PMK.07/2010.selengkapnya

Wali Kota Solo: Tax Amnesty Belum Tepat SasaranWali Kota Solo: Tax Amnesty Belum Tepat Sasaran

Wali Kota Solo FX. Hadi Rudyatmo, menilai pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty belum tepat sasaran karena belum memenuhi asas keadilan. Hal ini terkait nilai tebusan atas harta yang belum terlaporkan baik yang berada di dalam negeri dan luar negeri sama, yakni 2%.selengkapnya

Perda Dihapus, PAD Makkasar Terancam DefisitPerda Dihapus, PAD Makkasar Terancam Defisit

Keputusan Kementerian Dalam Negeri menghapus ribuan Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi, salah satunya Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Makassar, akan menjadi ancaman defisit Pendapatan Asli Daerah atau PAD.selengkapnya

Launching di CFD Kota Solo, Klinik Pajak Berikan Konsultasi dan Sosialisasikan E-FilingLaunching di CFD Kota Solo, Klinik Pajak Berikan Konsultasi dan Sosialisasikan E-Filing

Car Free Day (CFD) kota Solo pada hari Minggu 28 Februari 2016 dimeriahkan oleh salah satu media informasi perpajakan berbasis web yang menggelar acara launching. Klinik Pajak, pendatang baru dalam media informasi pajak di Kota Solo turut memberikan kontribusi dan edukasi bagi warga Solo yang sedang ber-CFD di jalan Slamet Riyadi. Dalam acara launching-nya, sebagai satu-satunya mediaselengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak dan cukai kian menjauhPenerimaan pajak dan cukai kian menjauh

Target penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) tahun ini sulit tercapai. Pasalnya, hingga akhir November 2016, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp 1.098,5 triliun.selengkapnya

Kepatuhan Pajak Rendah, Sri Mulyani: Republik Ini Seadanya SajaKepatuhan Pajak Rendah, Sri Mulyani: Republik Ini Seadanya Saja

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara sosialisasi tax amnesty di Kompleks Istana Negara sempat menyinggung mengenai rendahnya pelaporan SPT dari sektor migas dan pertambangan. Dari catatan Kementerian Keuangan, tercatat pelaporan SPT masih kurang dari 50%.selengkapnya

Penerimaan Minim, Sri Mulyani: Kemana Saja Ditjen Pajak?Penerimaan Minim, Sri Mulyani: Kemana Saja Ditjen Pajak?

Direktorat Jenderal Pajak selama ini dianggap belum bekerja secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara. Banyak penunggak pajak yang selama ini lolos dan berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara.selengkapnya

Setoran Duit Tebusan Mendekati TargetSetoran Duit Tebusan Mendekati Target

Dari laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, besarnya uang tebusan yang masuk berdasarkan surat setoran pajak (SSP) dan surat pernyataan harta (SPH), masing-masing Rp 100 triliun dan Rp 95,6 triliun.selengkapnya

Sri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya KemahalanSri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya Kemahalan

Perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak dan perlambatan ekonomi global. Demi mendukung ekonomi yang punya daya tahan kuat, dibutuhkan produktivitas dan daya saing. Persoalannya, produktivitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah namun upahnya kemahalan.selengkapnya

Ada Rapat dengan Presiden, Menteri Susi Gagal MudikAda Rapat dengan Presiden, Menteri Susi Gagal Mudik

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus rela memundurkan jadwal mudik ke kampung halamannya di Pangandaran, Jawa Barat (Jabar), dari seharusnya sore ini (9/12/2016) menjadi besok pagi. Alasannya, Menteri Susi harus menghadiri rapat terbatas soal program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara hari ini.selengkapnya

Tak Ragu Kejar WP KakapTak Ragu Kejar WP Kakap

Pemerintah tidak ragu mengejar wajib pajak besar yang belum memanfaatkan program pengampunan pajak. Para wajib pajak kelas kakap atau prominen yang belum mengikuti tax amnesty diminta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebe lum berakhir pada Maret 2017.selengkapnya

WP tak Ikut Amnesti Pajak, Siap-siap Kena SanksiWP tak Ikut Amnesti Pajak, Siap-siap Kena Sanksi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, peserta program amnesti (pengampunan) pajak masih sangat rendah. Hanya 2,5% dari total 20 juta Wajib Pajak (WP) di Indonesia.selengkapnya

Presiden Tunaikan Shalat Jumat Bersama Masyarakat BireuenPresiden Tunaikan Shalat Jumat Bersama Masyarakat Bireuen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunaikan shalat Jumat bersama masyarakat Bireuen sebagai wilayah yang terdampak gempa bumi 6,5 skala Richter pada Rabu (9/12) pagi. Presiden Jokowi menunaikan ibadah shalat Jumat di Masjid Besar Samalanga, Jalan Mesjid Kecamatan Samalanga Bireuen, Aceh, Jumat (9/12).selengkapnya

Presiden undang wajib pajak besar ke IstanaPresiden undang wajib pajak besar ke Istana

Presiden Joko Widodo mengundang sekitar 500 wajib pajak besar (Prominent) untuk kembali diajak mengikuti program "tax amnesty".selengkapnya



 
TAGS # :