Menarik Dana WNI di Luar Negeri

Kamis 20 Okt 2016 22:17Administratordibaca 257 kaliSemua Kategori

antara 151

Salah satu terobosan bidang ekonomi paling akhir dari pemerintahan Jokowi-JK adalah program amnesti atau pengampunan pajak. Tak hanya bersifat fiskal, kebijakan ini juga diyakini berdampak luas pada perekonomian nasional.

Selain menambah potensi penerimaan, kebijakan pengampunan pajak pun didesain pemerintah dengan harapan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri yang akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro ke depan.


Namun, sejauh ini repatriasi aset yang menjadi tujuan utama program amnesti pajak untuk menggerakkan perekonomian dirasa masih jauh dari memuaskan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, repatriasi aset hingga 17 Oktober baru mencapai Rp143 triliun. Padahal, pemerintah membidik repatriasi hingga Rp1.000 triliun.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menduga masih rendahnya partisipasi wajib pajak (WP) yang merepatriasi asetnya berkaitan dengan hitung-hitungan WP terhadap tarif yang sudah ditawarkan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.


“Kalau asetnya dibawa ke Indonesia, mereka akan dapat 2% dan perbedaan kalau dia deklarasi bayar 4%. Para pemilik aset ini akan melihat return yang mereka dapatkan,” ucapnya beberapa waktu lalu. Hitung-hitungan para pemilik ini terlihat dari jenis aset yang sejauh ini mendominasi repatriasi, yakni kas atau setara kas.


Sementara aset berupa investasi dan surat berharga lebih banyak dilaporkan ketimbang direpatriasi. Hal ini menunjukkan bahwa para pemilik aset masih menilai bahwa return yang mereka dapat dengan mempertahankan asetnya di negara lain lebih baik ketimbang membawa asetnya kembali ke dalam negeri.


Saat pemilik aset memilih untuk mempertahankan investasi dan surat berharganya di luar negeri atau melakukan repatriasi, kata Sri, beberapa hal akan menjadi pertimbangan. Misalnya, ketika mereka mencairkan surat berharganya sebelum jatuh tempo berapa yang harus mereka bayar, lalu rate amnesti pajak.


Para pemilik aset itu pun akan melihat seberapa kompetitif jika dana mereka dibenamkan di dalam negeri. Jika hitung-hitungannya masih tetap belum menarik, jelas akan sulit menarik dana tersebut dari luar negeri. Karena itu, Sri Mulyani menyatakan, pemerintah perlu membuat pilihan dengan menawarkan investasi dengan imbal hasil yang menarik bagi para pemilik aset di luar negeri sehingga mau membawa asetnya ke Indonesia.


Dalam hal ini, pihaknya tidak berharap suku bunga dinaikkan tinggi-tinggi, melainkan lebih kepada kegiatan-kegiatan ekonomi yang mampu memberikan hasil investasi yang besar bagi para pemilik aset. Dalam hal ini, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, beberapa sektor bisa ditawarkan antara lain perkebunan, infrastruktur, dan pariwisata.


Karena itu, dia meminta kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan instansi lain terkait untuk lebih agresif dan percaya diri dalam menawarkan proposal proyek, baik teknis maupun keuangan, untuk menarik minat para pemilik aset untuk berinvestasi.


Di sisi lain, dalam sebuah kunjungan ke Amerika Serikat, Sri Mulyani mengungkapkan dirinya juga bertemu Financial Action Task Force (FATF), sebuah lembaga internasional yang fokus memerangi tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan amnesti pajak yang digulirkan Pemerintah Indonesia tidak digunakan untuk memfasilitasi uang hasil kejahatan.


Dengan begitu, WNI pun diharapkan bisa membawa kembali asetnya ke Indonesia dengan lancar tanpa dicurigai. Hal ini juga sangat penting agar Indonesia tidak dimasukkan dalam daftar hitam oleh FATF. Terkait hasilnya, sejauh ini Sri Mulyani mengaku belum berkomunikasi kepada lembaga keuangan, terutama perbankan yang berperan sebagai pintu masuk (gateway) dana repatriasi.


Dengan begitu, dia belum mengetahui apakah aliran dana repatriasi masih bertahan di perbankan atau sudah masuk ke sektor keuangan atau non-keuangan. “Sebenarnya saya akan mendapatkan laporan secara berkala dari gateway. Tapi, saya akan baru masuk sekarang, jadi kemana dana repatriasi itu saya belum tahu,” imbuhnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 20 Oktober 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Ini Negara yang Paling Banyak Repatriasi AsetIni Negara yang Paling Banyak Repatriasi Aset

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menyatakan tekadnya untuk mensukseskan tax amnesty. Dan hingga 5 September kemarin, data wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya di luar negeri mencapai Rp30,4 triliun.selengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Setelah Lebaran, Jokowi Panggil Para Pemilik Dana di Luar NegeriSetelah Lebaran, Jokowi Panggil Para Pemilik Dana di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengundang para pemilik dana di luar negeri untuk bersedia mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Dengan adanya dana yang masuk ke dalam negeri (repatriasi) tersebut, dapat digunakan untuk membantu pendanaan pembiayaan infrastruktur dalam jangka panjang.selengkapnya

Masih Banyak Aset WNI di Luar NegeriMasih Banyak Aset WNI di Luar Negeri

Program amnesti pajak (tax amnesty) periode pertama telah berakhir Jumat (30/9) lalu. Pemerintah optimistis deklarasi harta, repatriasi, dan uang tebusan akan terus meningkat seiring pelaksanaan amnesti pajak pada periode kedua dan ketiga.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%Penerimaan pajak akhir September diprediksi 61,5%

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus kerja keras menambal penerimaan pada September, yang pada tahun sebelumnya terbantu dengan adanya program amnesti pajak. Menurut Catatan Ditjen Pajak, dari awal tahun sampai 31 Agustus 2017, realisasi penerimaan pajak telah mencapai 53,5% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1.283,57 triliun.selengkapnya

Penetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak RelevanPenetapan Nilai Harta Oleh Pajak Tidak Relevan

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan Dispute

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepat

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

BI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persenBI memprediksi ekonomi 2019 tumbuh 5,3-5,7 persen

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,3-5,7 persen pada 2019, dan manfaat ekonomi dari reformasi struktural yang saat ini sedang berjalan, akan terasa signifikan.selengkapnya

Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi riset

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

DJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajakDJP gunakan penguatan data kejar penerimaan pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan akan memanfaatkan penguatan basis data dan sistem informasi perpajakan untuk mengejar penerimaan pajak di 2018.selengkapnya

Cara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan MewahCara BPRD DKI Tagih Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta akan mengundang 15 asosiasi pemilik kendaraan mewah. Hal itu didasari adanya 1.700 kendaraan roda empat ataupun roda dua yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).selengkapnya

Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan Pencitraan

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

Usai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi PajakUsai Suku Bunga Turun, Pengusaha Minta Menkeu Relaksasi Pajak

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,5 persen. Upaya ini dinilai pengusaha belum cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Masih ada permintaan dari pelaku usaha, salah satunya relaksasi pajak.selengkapnya



 
TAGS # :