Menarik Dana WNI di Luar Negeri

Kamis 20 Okt 2016 22:17Administratordibaca 294 kaliSemua Kategori

antara 151

Salah satu terobosan bidang ekonomi paling akhir dari pemerintahan Jokowi-JK adalah program amnesti atau pengampunan pajak. Tak hanya bersifat fiskal, kebijakan ini juga diyakini berdampak luas pada perekonomian nasional.

Selain menambah potensi penerimaan, kebijakan pengampunan pajak pun didesain pemerintah dengan harapan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri yang akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro ke depan.


Namun, sejauh ini repatriasi aset yang menjadi tujuan utama program amnesti pajak untuk menggerakkan perekonomian dirasa masih jauh dari memuaskan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, repatriasi aset hingga 17 Oktober baru mencapai Rp143 triliun. Padahal, pemerintah membidik repatriasi hingga Rp1.000 triliun.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menduga masih rendahnya partisipasi wajib pajak (WP) yang merepatriasi asetnya berkaitan dengan hitung-hitungan WP terhadap tarif yang sudah ditawarkan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.


“Kalau asetnya dibawa ke Indonesia, mereka akan dapat 2% dan perbedaan kalau dia deklarasi bayar 4%. Para pemilik aset ini akan melihat return yang mereka dapatkan,” ucapnya beberapa waktu lalu. Hitung-hitungan para pemilik ini terlihat dari jenis aset yang sejauh ini mendominasi repatriasi, yakni kas atau setara kas.


Sementara aset berupa investasi dan surat berharga lebih banyak dilaporkan ketimbang direpatriasi. Hal ini menunjukkan bahwa para pemilik aset masih menilai bahwa return yang mereka dapat dengan mempertahankan asetnya di negara lain lebih baik ketimbang membawa asetnya kembali ke dalam negeri.


Saat pemilik aset memilih untuk mempertahankan investasi dan surat berharganya di luar negeri atau melakukan repatriasi, kata Sri, beberapa hal akan menjadi pertimbangan. Misalnya, ketika mereka mencairkan surat berharganya sebelum jatuh tempo berapa yang harus mereka bayar, lalu rate amnesti pajak.


Para pemilik aset itu pun akan melihat seberapa kompetitif jika dana mereka dibenamkan di dalam negeri. Jika hitung-hitungannya masih tetap belum menarik, jelas akan sulit menarik dana tersebut dari luar negeri. Karena itu, Sri Mulyani menyatakan, pemerintah perlu membuat pilihan dengan menawarkan investasi dengan imbal hasil yang menarik bagi para pemilik aset di luar negeri sehingga mau membawa asetnya ke Indonesia.


Dalam hal ini, pihaknya tidak berharap suku bunga dinaikkan tinggi-tinggi, melainkan lebih kepada kegiatan-kegiatan ekonomi yang mampu memberikan hasil investasi yang besar bagi para pemilik aset. Dalam hal ini, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, beberapa sektor bisa ditawarkan antara lain perkebunan, infrastruktur, dan pariwisata.


Karena itu, dia meminta kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan instansi lain terkait untuk lebih agresif dan percaya diri dalam menawarkan proposal proyek, baik teknis maupun keuangan, untuk menarik minat para pemilik aset untuk berinvestasi.


Di sisi lain, dalam sebuah kunjungan ke Amerika Serikat, Sri Mulyani mengungkapkan dirinya juga bertemu Financial Action Task Force (FATF), sebuah lembaga internasional yang fokus memerangi tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan amnesti pajak yang digulirkan Pemerintah Indonesia tidak digunakan untuk memfasilitasi uang hasil kejahatan.


Dengan begitu, WNI pun diharapkan bisa membawa kembali asetnya ke Indonesia dengan lancar tanpa dicurigai. Hal ini juga sangat penting agar Indonesia tidak dimasukkan dalam daftar hitam oleh FATF. Terkait hasilnya, sejauh ini Sri Mulyani mengaku belum berkomunikasi kepada lembaga keuangan, terutama perbankan yang berperan sebagai pintu masuk (gateway) dana repatriasi.


Dengan begitu, dia belum mengetahui apakah aliran dana repatriasi masih bertahan di perbankan atau sudah masuk ke sektor keuangan atau non-keuangan. “Sebenarnya saya akan mendapatkan laporan secara berkala dari gateway. Tapi, saya akan baru masuk sekarang, jadi kemana dana repatriasi itu saya belum tahu,” imbuhnya.

Sumber : okezone.com (Jakarta, 20 Oktober 2016)
Foto : antara




BERITA TERKAIT
 

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Ini Negara yang Paling Banyak Repatriasi AsetIni Negara yang Paling Banyak Repatriasi Aset

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menyatakan tekadnya untuk mensukseskan tax amnesty. Dan hingga 5 September kemarin, data wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya di luar negeri mencapai Rp30,4 triliun.selengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Setelah Lebaran, Jokowi Panggil Para Pemilik Dana di Luar NegeriSetelah Lebaran, Jokowi Panggil Para Pemilik Dana di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengundang para pemilik dana di luar negeri untuk bersedia mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Dengan adanya dana yang masuk ke dalam negeri (repatriasi) tersebut, dapat digunakan untuk membantu pendanaan pembiayaan infrastruktur dalam jangka panjang.selengkapnya

Masih Banyak Aset WNI di Luar NegeriMasih Banyak Aset WNI di Luar Negeri

Program amnesti pajak (tax amnesty) periode pertama telah berakhir Jumat (30/9) lalu. Pemerintah optimistis deklarasi harta, repatriasi, dan uang tebusan akan terus meningkat seiring pelaksanaan amnesti pajak pada periode kedua dan ketiga.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricingDitjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricing

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

Bukalapak ingin keadilan di pajak e-commerceBukalapak ingin keadilan di pajak e-commerce

Laiknya para pebisnis online yang lain, Bukalapak juga memberi respon terkait rencana penerapan pajak e-commerce yang tengah digodok Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Pelaku e-commerce dukung pajak e-commercePelaku e-commerce dukung pajak e-commerce

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana meringankan beban pajak bagi pelaku UKM yang menjajakan produk lokal ketimbang barang impor di platform e-commerce.selengkapnya

Tokopedia syaratkan mitra harus bayar pajakTokopedia syaratkan mitra harus bayar pajak

Tokopedia beri tanggapan mengenai rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak e-commerce terutama tarif PPh final yang lebih ringan bagi UKM yang menjajakan produk lokal dibandingkan produk impor.selengkapnya

Aturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung FebruariAturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung Februari

Pembahasan aturan untuk kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce kini sampai pada tahap pengumpulan data dalam rangka menentukan kerangka kebijakan. Melalui rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (15/1/2018), disebutkan teknis pengumpulan data akan melibatkan Badan Pusat Statistik ( BPS) bersama kementerian terkait.selengkapnya

Imbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKMImbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana memberikan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembahasan aturan pajak e-commerce. Insentif itu diberikan dalam rangka mendukung perkembangan UMKM sekaligus mengantisipasi ekspansi pelaku e-commerce dari luar negeri.selengkapnya

Pajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat TanganPajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat Tangan

Setiap tahun, pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju populasi kendaraan di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah tengah benahi data dan pajak e-commercePemerintah tengah benahi data dan pajak e-commerce

Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijkan untuk mengoptimalkan road map e-commerce Indonesia. Salah satu mengenai rencana Kementerian Keuangan yang akan menarik PPh lebih kecil bagi UMKM lokal yang ada di e-commerce ketimbang produk impor.selengkapnya

Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya



 
TAGS # :