Menanti Pertukaran Data

“Kalau uang dalam bentuk deposito dan menjadi deklarasi dalam negeri, uangnya sudah ada di sistem perbankan cuma DJP saja yang tidak tahu.”

Celetukan Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP tersebut mengonfirmasi betapa krusialnya pertukaran informasi dan data, khususnya data perbankan sebagai bahan penggalian potensi penerimaan pajak.

Apalagi, dalam performa kebijakan amnesti pajak periode pertama, kelompok harta yang paling banyak dideklarasikan berupa kas dan setara kas. Dengan nilai Rp1.376,48 triliun atau 37,98% dari keseluruhan harta, mayoritas merupakan deklarasi dalam negeri senilai Rp999,02 triliun.

Bisa jadi sejumlah harta tersebut campuran antara harta yang disimpan sendiri oleh wajib pajak (WP) di tempat tertentu dengan harta yang selama ini sudah masuk ke sistem perbankan. Jika sudah ada di perbankan, DJP tidak sepenuhnya mendapatkan data tersebut kecuali hanya menerima pajak atas bunga simpanan.

Harus diakui, rapuhnya kinerja pemungutan pajak di Indonesia selama ini juga dipengaruhi skema pertukaran data dan informasi domestik. Apalagi, hingga saat ini, self assessment masih menjadi sistem perpajakan di Tanah Air.

Oleh karena itulah, Yon menegaskan DJP akan memperbaiki database dan kualitas pertukaran data seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

Hal ini akan menjadi agenda penting Otoritas Pajak bersamaan dengan implementasi kebijakan amnesti pajak. Apalagi, masih hangat di ingatan kita, ketentuan pelaporan data transaksi kartu kredit untuk perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2016 –turunan dari PP No. 31/2012 – juga telah ditunda hingga kebijakan amnesti pajak berakhir.

“Kami rapikan dengan perbaikan prioritas. Selama ini meskipun banyak tetapi tidak sesuai dengan harapan kita karena belum ada standardisasi yang clear. Paling tidak ada NIK dan NPWP saat menyerahkan data,” katanya.

Sesuai dengan PP No. 31/2012, instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP. Jenis data dan Informasi berkaitan dengan kekayaan atau harta, utang, penghasilan, biaya yang menjadi beban, transaksi keuangan, dan kegiatan ekonomi orang pribadi atau badan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2016, ada 67 instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang diwajibkan untuk menyampaikan data dan informasi yang berhubungan dengan perpajakan.

BASIS DATA

Perbaikan skema pertukaran data dan informasi ini, menurut Yon, sangat penting karena tidak semua harta tambahan yang dilaporkan dalam kebijakan amnesti pajak akan menjadi basis pajak baru dalam ke depannya.

Saat ini, Otoritas Pajak mulai memetakan dan menganalisa seluruh klasifikasi harta yang masuk lewat amnesti pajak karena semuanya akan masuk dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan 2016.

Dia memberi contoh harta kas dan setara kas dipastikan tidak menjadi objek pajak baru jika sudah berada di sistem perbankan. Apabila masih berada di luar atau yang familiar disebut ‘di bawah bantal’, juga belum tentu menjadi objek baru jika tidak masuk ke sistem keuangan ataupun diputar ke dunia usaha.

Lain halnya dengan kelompok harta piutang dan persediaan yang menempati posisi keempat terbanyak yang dideklarasikan dengan porsi 13,03%. Menurut dia, ada potensi objek pajak baru dari pelaporan persediaan.

“Persediaan ini kan biasanya termasuk barang dagangan yang selama ini tidak dilaporkan, sehingga ada omzet dan ada potensi generate income baru,” terangnya.

Selain penambahan basis pajak dari sisi objek, ada penambahan dari sisi subjek. Pasalnya, ada sebanyak 15.856 WP baru sejak tax amnesty berjalan dan 10.890 WP baru tahun ini sebelum tax amnesty.

Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP mengklaim persiapan sistem IT sudah kuat untuk mengidentifikasi basis pajak baru. Namun, dia mengakui saat ini sistem yang dipergunakan untuk amnesti pajak terpisah dari sistem rutin demi kerahasiaan data yang diatur dalam Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.

“Harta yang sudah di-declare nanti dianggap sebagai perolehan tahun pajak 2016. Pada saat itulah kami cek dan matching-kan dengan data kami ,” ujarnya.

Darussalam, Managing Partner DDTC menilai kendati secara internasional akan ada automatic exchange of information (AEoI), pertukaran data secara otomatis di tataran domestik menjadi lebih krusial dan mendesak dilakukan.

“Memang kata kunci dalam sistem self assessment adalah ketersediaan data. Ketersediaan data dari perbankan menjadi permasalahan krusial yang ada di Indonesia,” tegasnya.

Oleh karena itu, rencana penghilangan batas keperluan pertukaran informasi data perbankan untuk perpajakan dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus dieksekusi. Sejalan dengan itu, revisi UU Perbankan juga harus berjalan beriringan.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah akan menghilangkan batasan keperluan yang digunakan untuk meniadakan kerahasiaan data pihak ketiga, termasuk data simpanan nasabah perbankan. Dalam UU KUP yang berlaku saat ini kerahasiaan data atau bukti dari pihak ketiga ditiadakan hanya untuk tiga keperluan, yakni pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Darussalam melanjutkan untuk data perbankan yang dalam aturan saat ini harus ada permintaan tertulis dari Menteri Keuangan, seharusnya bisa langsung diberikan kewenangan DJP dengan batasan level jabatan tertentu dan kantor pajak tertentu.

Ya, seperti yang didengungkan selama ini, tax amnesty menjadi masa transisi sebelum era keterbukaan informasi dan data. Sehingga ke depan, rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakatnya muncul. Jangan ada dusta lagi di antara kita.

Sumber : bisnis.com (10 Oktober 2016)

Foto : bisnis.com