Menanti Pertukaran Data

Senin 10 Okt 2016 10:40Admindibaca 210 kaliSemua Kategori

BISNIS 1008

“Kalau uang dalam bentuk deposito dan menjadi deklarasi dalam negeri, uangnya sudah ada di sistem perbankan cuma DJP saja yang tidak tahu.”

Celetukan Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP tersebut mengonfirmasi betapa krusialnya pertukaran informasi dan data, khususnya data perbankan sebagai bahan penggalian potensi penerimaan pajak.

Apalagi, dalam performa kebijakan amnesti pajak periode pertama, kelompok harta yang paling banyak dideklarasikan berupa kas dan setara kas. Dengan nilai Rp1.376,48 triliun atau 37,98% dari keseluruhan harta, mayoritas merupakan deklarasi dalam negeri senilai Rp999,02 triliun.

Bisa jadi sejumlah harta tersebut campuran antara harta yang disimpan sendiri oleh wajib pajak (WP) di tempat tertentu dengan harta yang selama ini sudah masuk ke sistem perbankan. Jika sudah ada di perbankan, DJP tidak sepenuhnya mendapatkan data tersebut kecuali hanya menerima pajak atas bunga simpanan.

Harus diakui, rapuhnya kinerja pemungutan pajak di Indonesia selama ini juga dipengaruhi skema pertukaran data dan informasi domestik. Apalagi, hingga saat ini, self assessment masih menjadi sistem perpajakan di Tanah Air.

Oleh karena itulah, Yon menegaskan DJP akan memperbaiki database dan kualitas pertukaran data seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

Hal ini akan menjadi agenda penting Otoritas Pajak bersamaan dengan implementasi kebijakan amnesti pajak. Apalagi, masih hangat di ingatan kita, ketentuan pelaporan data transaksi kartu kredit untuk perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2016 –turunan dari PP No. 31/2012 – juga telah ditunda hingga kebijakan amnesti pajak berakhir.

“Kami rapikan dengan perbaikan prioritas. Selama ini meskipun banyak tetapi tidak sesuai dengan harapan kita karena belum ada standardisasi yang clear. Paling tidak ada NIK dan NPWP saat menyerahkan data,” katanya.

Sesuai dengan PP No. 31/2012, instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP. Jenis data dan Informasi berkaitan dengan kekayaan atau harta, utang, penghasilan, biaya yang menjadi beban, transaksi keuangan, dan kegiatan ekonomi orang pribadi atau badan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2016, ada 67 instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang diwajibkan untuk menyampaikan data dan informasi yang berhubungan dengan perpajakan.

BASIS DATA


Perbaikan skema pertukaran data dan informasi ini, menurut Yon, sangat penting karena tidak semua harta tambahan yang dilaporkan dalam kebijakan amnesti pajak akan menjadi basis pajak baru dalam ke depannya.

Saat ini, Otoritas Pajak mulai memetakan dan menganalisa seluruh klasifikasi harta yang masuk lewat amnesti pajak karena semuanya akan masuk dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan 2016.

Dia memberi contoh harta kas dan setara kas dipastikan tidak menjadi objek pajak baru jika sudah berada di sistem perbankan. Apabila masih berada di luar atau yang familiar disebut ‘di bawah bantal’, juga belum tentu menjadi objek baru jika tidak masuk ke sistem keuangan ataupun diputar ke dunia usaha.

Lain halnya dengan kelompok harta piutang dan persediaan yang menempati posisi keempat terbanyak yang dideklarasikan dengan porsi 13,03%. Menurut dia, ada potensi objek pajak baru dari pelaporan persediaan.

“Persediaan ini kan biasanya termasuk barang dagangan yang selama ini tidak dilaporkan, sehingga ada omzet dan ada potensi generate income baru,” terangnya.

Selain penambahan basis pajak dari sisi objek, ada penambahan dari sisi subjek. Pasalnya, ada sebanyak 15.856 WP baru sejak tax amnesty berjalan dan 10.890 WP baru tahun ini sebelum tax amnesty.

Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP mengklaim persiapan sistem IT sudah kuat untuk mengidentifikasi basis pajak baru. Namun, dia mengakui saat ini sistem yang dipergunakan untuk amnesti pajak terpisah dari sistem rutin demi kerahasiaan data yang diatur dalam Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.

“Harta yang sudah di-declare nanti dianggap sebagai perolehan tahun pajak 2016. Pada saat itulah kami cek dan matching-kan dengan data kami ,” ujarnya.

Darussalam, Managing Partner DDTC menilai kendati secara internasional akan ada automatic exchange of information (AEoI), pertukaran data secara otomatis di tataran domestik menjadi lebih krusial dan mendesak dilakukan.

“Memang kata kunci dalam sistem self assessment adalah ketersediaan data. Ketersediaan data dari perbankan menjadi permasalahan krusial yang ada di Indonesia,” tegasnya.

Oleh karena itu, rencana penghilangan batas keperluan pertukaran informasi data perbankan untuk perpajakan dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus dieksekusi. Sejalan dengan itu, revisi UU Perbankan juga harus berjalan beriringan.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah akan menghilangkan batasan keperluan yang digunakan untuk meniadakan kerahasiaan data pihak ketiga, termasuk data simpanan nasabah perbankan. Dalam UU KUP yang berlaku saat ini kerahasiaan data atau bukti dari pihak ketiga ditiadakan hanya untuk tiga keperluan, yakni pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Darussalam melanjutkan untuk data perbankan yang dalam aturan saat ini harus ada permintaan tertulis dari Menteri Keuangan, seharusnya bisa langsung diberikan kewenangan DJP dengan batasan level jabatan tertentu dan kantor pajak tertentu.

Ya, seperti yang didengungkan selama ini, tax amnesty menjadi masa transisi sebelum era keterbukaan informasi dan data. Sehingga ke depan, rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakatnya muncul. Jangan ada dusta lagi di antara kita.

Sumber : bisnis.com (10 Oktober 2016)

Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Jumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 TriliunJumlah Harta yang Dilaporkan dalam Tax Amnesty Baru Rp724 Triliun

Realisasi dana tebusan yang masuk dari program pengampunan pajak atau tax amnesty siang ini sebesar Rp17,01 triliun. Angka ini masih sangat rendah dibanding target Rp165 triliun.selengkapnya

3 Jenis Harta yang Banyak Dilaporkan dalam Tax Amnesty3 Jenis Harta yang Banyak Dilaporkan dalam Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini merilis data mengenali capaian dari program pengampunan pajak atau tax amnesty selama satu bulan diterapkan. Khususnya adalah mengenai jenis harta yang paling banyak dilaporkan.selengkapnya

Sri Mulyani Bongkar Data Bos Perbankan yang Ikut Tax AmnestySri Mulyani Bongkar Data Bos Perbankan yang Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membongkar data jumlah para petinggi di industri perbankan yang telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Kartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor PajakKartu Kredit Cuma 1 dari 67 Data yang Diintip Kantor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan data pengguna kartu kredit hanyalah satu dari 67 data institusi yang wajib disampaikan. untuk itu, Ditjen Pajak menghimbau masyarakat agar tidak perlu resah soal keterbukaan data nasabah pengguna kartu kredit. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat dari Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, menjelaskan, selain kartu kredit,selengkapnya

UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 Tahun

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

Di G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan TransparanDi G20, Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Sistem Pajak yang Adil dan Transparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, Indonesia mendukung diterapkannya kebijakan pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara-negara berkembang.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya

Rp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar ModalRp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan aliran dana repatriasi program amnesti pajak yang diinvestasikan di pasar modal. Bila pada pertengahan Januari 2017 nilai dana repatriasi yang masuk ke pasar modal sekitar Rp 2,5 triliun, maka per akhir Februari 2017 angkanya melonjak menjadi Rp 9 triliun.selengkapnya



 
TAGS # :