Menanti Pejabat Negara Ikut Amnesti Pajak

Rabu 21 Sep 2016 13:16Administratordibaca 281 kaliSemua Kategori

bisnis 180

Dalam dua pekan terakhir, pemberitaan seputar komitmen beberapa pengusaha nasional untuk mengikuti Program Pengampunan Pajak menghiasi pemberitaan di hampir seluruh media.

Kabar ini seakan menjadi angin segar atas peluang keberhasilan program yang kelak berakhir pada 31 Maret 2017.


Setelah pengusaha kelas kakap dengan gagah berani secara bergiliran menyatakan hartanya kepada otoritas pajak, tersisa pertanyaan saat ini bagaimana dengan pihak aparatur sendiri? Sudah berapa banyak pejabat negara ini yang telah mengikuti program pengampunan pajak?


Penyelenggara negara yaitu para pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Termasuk pula di dalamnya pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sebut saja para pejabat itu mulai dari presiden, wakil presiden, dan jajaran para menteri; pimpinan DPR/MPR dan anggotanya, pimpinan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi beserta anggotanya; serta pimpinan/anggota lembaga negara lainnya.


Hingga hampir tiga bulan program ini berlangsung, boleh dibilang mereka belum berada di garis terdepan untuk dapat memberikan contoh kepada publik.


Padahal, para pejabat negara tersebut seharusnya menjadi suri teladan atau role model atas kebijakan pemerintah sendiri. Atas keteladanan itulah kemudian masyarakat menjadi tergugah dan yakin bahwa kebijakan tersebut memang sudah menjadi keharusan.


Apalagi dengan batasan waktu pelaksanaan tax amnesty hingga tahun depan, kondisi ini semestinya seharusnya benar-benar menjadi penegasan bahwa inilah saatnya.


Para pejabat negara itu harus dapat menegaskan dengan lisan dan perbuatan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak selanjutnya. It’s now or never! Rasa memiliki inilah yang belum terlihat dari sisi punggawa negeri. Program yang semestinya sakral justru terkesan adem adem.


Jangan sampai komitmen yang belum terlihat ini kemudian diterjemahkan sebagai sinyal adanya keraguan para pejabat negara dengan program yang sudah dimulai sejak 18 Juli 2016.


Karena itu, menjelang berakhirnya batas waktu tahap I Program Pengampuan Pajak pada 30 September nanti, pemerintah diharapkan dapat memperlihatkan kepada masyarakat dukungan dan komitmen penuh pejabat negara.


Memang menurut UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan UU No. 30/2002 tentang KPK, penyelenggara negara sudah memiliki kewajiban untuk melaporkan hartanya.


Para penyelenggara negara wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan kepada KPK.


Akan tetapi, menilik dari kewajibannya, LHKPN ini berbeda dengan perubahan harta yang harus disesuaikan dengan kewajiban pajak rutin setiap tahun saat mengisi SPT.


Adapun LHKPN menghendaki pelaporan kekayaannya sebelum, saat dan sesudah menjabat. Dengan begitu, boleh jadi harta yang dilaporkan dalam tax amnesty berbeda dengan yang dilaporkan dalam LHKPN.


Anggaplah terjadi perbedaan, tetapi itu seharusnya tidak menjadi masalah karena jumlahnya tentu tidak akan banyak. Sesuai dengan tugasnya, mereka semestinya lebih sibuk mengurusi negara ketimbang menambah jumlah harta.


Jadi, melalui program tax amnesty ini, para penyelenggara negara semestinya tidak perlu ragu kecuali bila memang ada harta yang ingin disembunyikan.


Di sisi lain, hal yang perlu diingat yaitu urgensi untuk menyukseskan program tax amnesty menjadi tanggung jawab semua pihak meliputi individu, UMKM, perusahaan, pelaku dunia usaha hingga penyelenggara negara. Dan garda terdepan itu seharusnya berasal dari pejabat negara.


Sudah saatnya para penyelenggara negara turut serta mendorong semangat baru untuk memperbaiki basis data perpajakan yang selama ini mengalami stagnasi.


Tudingan miring yang kerap dialamatkan kepada Ditjen Pajak karena seolah hanya ‘berburu di kebun binatang’ semestinya akan hilang dengan sendirinya bila tax amnesty berjalan mulus.


Pada saat Indonesia mengalami stagnasi basis pajak—tercermin a.l. dari lambatnya pertumbuhan tingkat kepatuhan dan jumlah Wajib Pajak (WP)—setiap tahun penerimaan negara dari sektor pajak justru terus mengalami peningkatan.


Situasi ini jelas membutuhkan langkah terobosan karena dengan terjadinya peningkatan target penerimaan pajak setiap tahun, basis data pajaknya juga seharusnya terus meningkat. Alhasil, kehadiran tax amnesty adalah momentum baik untuk melakukan pendataan ulang seluruh WP.


Sambutlah momentum ini dengan menepis segala keraguan untuk memanfaatkan program pengampunan pajak. Melalui perbaikan dan perluasan basis data WP, tentu ke depan Tanah Air akan semakin berdaulat karena semakin leluasa menggunakan anggaran negara.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 21 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Ini Negara dengan Potongan Pajak Tertinggi di DuniaIni Negara dengan Potongan Pajak Tertinggi di Dunia

Pajak adalah alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan dalam negara mana pun. Apalagi, pendapatan secara efektif dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan warganya dalam mencapai tujuan dan membangun infrastruktur.selengkapnya

Ini Negara yang Paling Banyak Repatriasi AsetIni Negara yang Paling Banyak Repatriasi Aset

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menyatakan tekadnya untuk mensukseskan tax amnesty. Dan hingga 5 September kemarin, data wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya di luar negeri mencapai Rp30,4 triliun.selengkapnya

Momentum Tax Amnesty Dinilai Tepat Dengan Kondisi NegaraMomentum Tax Amnesty Dinilai Tepat Dengan Kondisi Negara

Otoritas Jasa Keuangan menilai momentum program pengampunan pajak kali ini dinilai tepat dengan kondisi Tanah Air. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan beberapa aspek industri keuangan nasional tengah membaik pada saat ini.selengkapnya

RI siap bertukar data keuangan dengan negara lainRI siap bertukar data keuangan dengan negara lain

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menyampaikan bahwa Indonesia sudah pasti akan mengikuti pertukaran informasi perpajakan dengan negara-negara lainnya lewat AEoI pada September tahun ini.selengkapnya

Ini Keuntungan yang Didapat oleh Negara Surga PajakIni Keuntungan yang Didapat oleh Negara Surga Pajak

Singapura, Cayman Island, British Virgin Island, Panama, Swiss merupakan beberapa dari puluhan negara surga bebas pajak (tax havens) terbesar di dunia. Negara-negara suaka pajak ini menjadi tujuan utama orang-orang dan perusahaan dari segala penjuru dunia menyimpan uang maupun asetnya untuk menghindari pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak: Pejabat Negara Sudah Patuh Lapor SPTDitjen Pajak: Pejabat Negara Sudah Patuh Lapor SPT

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pejabat negara di lingkungan Kementerian/Lembaga atau K/L cukup tinggi. Hal ini didukung dari pengawasan internal yang dilakukan unit terkait di K/L.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya

Data pelaku e-commerce mulai dihimpunData pelaku e-commerce mulai dihimpun

Pemerintah mulai merealisasikan langkah dalam mengelola kegiatan perdagangan digital, e-commerce. Salah satu langkah konkretnya dengan mendata jumlah pelaku usaha yang berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut.selengkapnya

Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporAturan pajak e-commerce fokus di barang impor

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Kemkeu susun PMK pajak e-commerceKemkeu susun PMK pajak e-commerce

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang tengah disiapkan mencakup kebijakan kepabeanan dan pajak.selengkapnya

2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru2018, DJP Bakal Punya Core Tax Administration System Baru

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi mengenai core tax system perpajakan yang baru.selengkapnya

PAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKPPAJAK E-COMMERCE: Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Non-PKP

Rencana beleid perlakuan fiskal terhadap e-commerce atau dagang-el juga akan memberikan insentif bagi pelaku dagang-el yang tidak masuk kategori pengusaha kena pajak.selengkapnya

Potensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT DibubarkanPotensi Pajak di Kota Solo Terancam Hilang karena UPT Dibubarkan

Pembubaran 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdampak terhadap optimalisasi pelayanan daerah.selengkapnya

Selangkah Lagi, Plastik Kena CukaiSelangkah Lagi, Plastik Kena Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengklaim hampir semua lembaga maupun institusi telah menyetujui untuk menjadikan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?744 Mobil Mewah di Jakarta Ngemplang Pajak, Siapa Saja?

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengumumkan data kendaraan mewah roda empat yang mengemplang pajak. Total pajak yang belum terbayarkan adalah Rp 26 miliar dari 744 mobil seharga Rp 1 miliar.selengkapnya

Sama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda MotorSama Bayar Pajak, Alasan MA Putus Aturan Pembatasan Sepeda Motor

Mahkamah Agung (MA) telah mencabut Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang pembatasan sepeda motor melintasi Jalan Thamrin. Menurut Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah, putusan itu mencerminkan pihaknya mengedepankan hak asasi.selengkapnya



 
TAGS # :