Menanti Pejabat Negara Ikut Amnesti Pajak

Rabu 21 Sep 2016 13:16Administratordibaca 235 kaliSemua Kategori

bisnis 180

Dalam dua pekan terakhir, pemberitaan seputar komitmen beberapa pengusaha nasional untuk mengikuti Program Pengampunan Pajak menghiasi pemberitaan di hampir seluruh media.

Kabar ini seakan menjadi angin segar atas peluang keberhasilan program yang kelak berakhir pada 31 Maret 2017.


Setelah pengusaha kelas kakap dengan gagah berani secara bergiliran menyatakan hartanya kepada otoritas pajak, tersisa pertanyaan saat ini bagaimana dengan pihak aparatur sendiri? Sudah berapa banyak pejabat negara ini yang telah mengikuti program pengampunan pajak?


Penyelenggara negara yaitu para pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Termasuk pula di dalamnya pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Sebut saja para pejabat itu mulai dari presiden, wakil presiden, dan jajaran para menteri; pimpinan DPR/MPR dan anggotanya, pimpinan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi beserta anggotanya; serta pimpinan/anggota lembaga negara lainnya.


Hingga hampir tiga bulan program ini berlangsung, boleh dibilang mereka belum berada di garis terdepan untuk dapat memberikan contoh kepada publik.


Padahal, para pejabat negara tersebut seharusnya menjadi suri teladan atau role model atas kebijakan pemerintah sendiri. Atas keteladanan itulah kemudian masyarakat menjadi tergugah dan yakin bahwa kebijakan tersebut memang sudah menjadi keharusan.


Apalagi dengan batasan waktu pelaksanaan tax amnesty hingga tahun depan, kondisi ini semestinya seharusnya benar-benar menjadi penegasan bahwa inilah saatnya.


Para pejabat negara itu harus dapat menegaskan dengan lisan dan perbuatan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak selanjutnya. It’s now or never! Rasa memiliki inilah yang belum terlihat dari sisi punggawa negeri. Program yang semestinya sakral justru terkesan adem adem.


Jangan sampai komitmen yang belum terlihat ini kemudian diterjemahkan sebagai sinyal adanya keraguan para pejabat negara dengan program yang sudah dimulai sejak 18 Juli 2016.


Karena itu, menjelang berakhirnya batas waktu tahap I Program Pengampuan Pajak pada 30 September nanti, pemerintah diharapkan dapat memperlihatkan kepada masyarakat dukungan dan komitmen penuh pejabat negara.


Memang menurut UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan UU No. 30/2002 tentang KPK, penyelenggara negara sudah memiliki kewajiban untuk melaporkan hartanya.


Para penyelenggara negara wajib mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan kepada KPK.


Akan tetapi, menilik dari kewajibannya, LHKPN ini berbeda dengan perubahan harta yang harus disesuaikan dengan kewajiban pajak rutin setiap tahun saat mengisi SPT.


Adapun LHKPN menghendaki pelaporan kekayaannya sebelum, saat dan sesudah menjabat. Dengan begitu, boleh jadi harta yang dilaporkan dalam tax amnesty berbeda dengan yang dilaporkan dalam LHKPN.


Anggaplah terjadi perbedaan, tetapi itu seharusnya tidak menjadi masalah karena jumlahnya tentu tidak akan banyak. Sesuai dengan tugasnya, mereka semestinya lebih sibuk mengurusi negara ketimbang menambah jumlah harta.


Jadi, melalui program tax amnesty ini, para penyelenggara negara semestinya tidak perlu ragu kecuali bila memang ada harta yang ingin disembunyikan.


Di sisi lain, hal yang perlu diingat yaitu urgensi untuk menyukseskan program tax amnesty menjadi tanggung jawab semua pihak meliputi individu, UMKM, perusahaan, pelaku dunia usaha hingga penyelenggara negara. Dan garda terdepan itu seharusnya berasal dari pejabat negara.


Sudah saatnya para penyelenggara negara turut serta mendorong semangat baru untuk memperbaiki basis data perpajakan yang selama ini mengalami stagnasi.


Tudingan miring yang kerap dialamatkan kepada Ditjen Pajak karena seolah hanya ‘berburu di kebun binatang’ semestinya akan hilang dengan sendirinya bila tax amnesty berjalan mulus.


Pada saat Indonesia mengalami stagnasi basis pajak—tercermin a.l. dari lambatnya pertumbuhan tingkat kepatuhan dan jumlah Wajib Pajak (WP)—setiap tahun penerimaan negara dari sektor pajak justru terus mengalami peningkatan.


Situasi ini jelas membutuhkan langkah terobosan karena dengan terjadinya peningkatan target penerimaan pajak setiap tahun, basis data pajaknya juga seharusnya terus meningkat. Alhasil, kehadiran tax amnesty adalah momentum baik untuk melakukan pendataan ulang seluruh WP.


Sambutlah momentum ini dengan menepis segala keraguan untuk memanfaatkan program pengampunan pajak. Melalui perbaikan dan perluasan basis data WP, tentu ke depan Tanah Air akan semakin berdaulat karena semakin leluasa menggunakan anggaran negara.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 21 September 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Ini Negara dengan Potongan Pajak Tertinggi di DuniaIni Negara dengan Potongan Pajak Tertinggi di Dunia

Pajak adalah alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan dalam negara mana pun. Apalagi, pendapatan secara efektif dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan warganya dalam mencapai tujuan dan membangun infrastruktur.selengkapnya

Ini Negara yang Paling Banyak Repatriasi AsetIni Negara yang Paling Banyak Repatriasi Aset

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen) Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menyatakan tekadnya untuk mensukseskan tax amnesty. Dan hingga 5 September kemarin, data wajib pajak yang mendeklarasikan hartanya di luar negeri mencapai Rp30,4 triliun.selengkapnya

Momentum Tax Amnesty Dinilai Tepat Dengan Kondisi NegaraMomentum Tax Amnesty Dinilai Tepat Dengan Kondisi Negara

Otoritas Jasa Keuangan menilai momentum program pengampunan pajak kali ini dinilai tepat dengan kondisi Tanah Air. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengatakan beberapa aspek industri keuangan nasional tengah membaik pada saat ini.selengkapnya

Ini Keuntungan yang Didapat oleh Negara Surga PajakIni Keuntungan yang Didapat oleh Negara Surga Pajak

Singapura, Cayman Island, British Virgin Island, Panama, Swiss merupakan beberapa dari puluhan negara surga bebas pajak (tax havens) terbesar di dunia. Negara-negara suaka pajak ini menjadi tujuan utama orang-orang dan perusahaan dari segala penjuru dunia menyimpan uang maupun asetnya untuk menghindari pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak: Pejabat Negara Sudah Patuh Lapor SPTDitjen Pajak: Pejabat Negara Sudah Patuh Lapor SPT

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pejabat negara di lingkungan Kementerian/Lembaga atau K/L cukup tinggi. Hal ini didukung dari pengawasan internal yang dilakukan unit terkait di K/L.selengkapnya

Kejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas NegaraKejari Jaksel Setor Rp 10 Miliar dari Uang yang Disita ke Kas Negara

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyetorkan Rp 10 miliar kepada kas negara dari kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Dua kasus tersebut yakni tindak pidana pelanggaran SOP kasus perbankan oleh Ricky Donal dan tindak pidana korupsi pencucian uang yang dilakukan Ditjen Pajak Dhana Widyatmika.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


TRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 MiliarTRANSAKSI SAHAM SESI I: Asing Net Sell Rp29,76 Miliar

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Selasa (30/5/2017).selengkapnya

Bali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan BermotorBali Getol Dorong Warganya Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Bali mendorong masyarakat setempat untuk taat membayar pajak kendaraan bermotor karena tingkat kepatuhan hingga saat ini baru mencapai 75% dari total jumlah kendaraan terdaftar mencapai sekitar 3,5 juta unit.selengkapnya

RI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoIRI Bisa Dianggap Simpan Dana Teroris jika Tak Ikut AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Wewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar NegeriWewenang DJP Terbatas, Dana WNI Rp2.076 T Terendap di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi mengenai aset warga negara Indonesia (WNI) yang ada di perbankan luar negeri saat ini masih sangat terbatas.selengkapnya

Orang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 TriliunOrang Kaya di Dunia Sembunyikan Harta US$ 8,5 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sekitar US$ 8,5 triliun harta atau aset orang-orang kaya di dunia, yang tersembunyi di beberapa negara surga pajak (tax haven). Orang-orang kaya ini diduga menghindari atau pengelakkan pajak.selengkapnya

Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

Masyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi PajakMasyarakat Diminta Tak Takut Perppu Keterbukaan Informasi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) merespon positif lahirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.selengkapnya

Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena Pajak

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya

Rencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah LebaranRencana Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu Dibahas DPR Setelah Lebaran

Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dibahas bersama pemerintah dalam waktu dekat. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya



 
TAGS # :