Menakar Keindahan Suaka Pajak

Sabtu 23 Jul 2016 07:02Administratordibaca 209 kaliSemua Kategori

bisnis 095

RI semakin gencar menarik dana milik para pengusaha agar berputar di dalam negeri. Setelah melaksanakan kebijakan pengam punan pajak atau tax amnesty, pemerintah akan membentuk offshore financial center atau semacam wilayah suaka pajak bagi perusahaan yang menempat kan dananya di dalam negeri.

Di wilayah khusus tersebut, para pengusaha Indonesia yang selama ini memiliki bisnis di luar negeri dan menempatkan dananya di negara tax haven akan mendapatan fasilitas keringanan pajak jika membuat basis perusahaan dan memutar dananya di dalam negeri.


“Kami siapkan dulu, begitu tax amnesty selesai berlaku, pengusaha itu tahu kalau dia ingin punya bisnis di luar negeri, bisa SPV di dalam negeri, enggak usah keluar,” ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro pada Selasa, menjelang akhir Juni 2016.


Bambang ingin meniru konsep yang digunakan Malaysia di Pulau Labuan; perusahaan yang bermarkas di sana adalah milik pengusaha asal Negeri Jiran yang memiliki bisnis di luar negeri.


Selama ini, banyak pengusaha Indonesia yang memiliki aktivitas bisnis di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Asia, dan Eropa. Hal itu membuat basis usahanya juga ditempatkan di kawasan tax haven.


Dengan membentuk wilayah tax haven, pemerintah berharap banyak special purpose vehicle (SPV) yang dibentuk di Indonesia, sehingga basis perusahaannya tetap di dalam negeri.


Hanya saja, wacana itu mendapat sorotan. Sejumlah kalangan justru menilai wacana tersebut tidak relevan lagi untuk dilakukan karena sejumlah negara yang memiliki wilayah tax havenmulai menutupnya.


Misalnya saja Malaysia yang langsung berjanji memperbaiki kebijakan pajak di Pulau Labuan, setelah menjadi daftar hitam oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2009.


Sejak 1990, Pulau Labuan yang terletak dekat Kalimantan memang menjadi salah satu wilayah tax haven, dan pintu masuk investasi dana pengusaha Islam di Asia.


Sebelumnya, pada 2009 OECD juga menyatakan Andora, Liechtenstein, dan Monako, tidak lagi menjadi negara surga pajak, karena mau menerapkan standar yang ditentukan organisasi itu dalam hal transparasi dan pertukaran informasi keuangan.


Meski demikian, Tax Justice Network, sebuah organisasi independen yang menganalisa aturan keuangan dan pajak internasional, melansir 10 besar negara yang menjadi tax haven karena memiliki aturan yang sangat ketat terkait kerahasiaan keuangan dan volume transaksi.


Ke-10 negara itu adalah Swiss, Hong Kong, Amerika Serikat, Singapura, Cayman Islands, Luksemburg, Lebanon, Jerman, Bahrain, dan Uni Emirat Arab.


Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai sangat berisiko jika Indonesia menerapkan tax haven atau suaka pajak. Tax haven, jelasnya, bertentangan dengan semangat global yang terus mengupayakan keterbukaan informasi.


“Indonesia tentu tidak ingin berurusan dengan urusan internasional yang tidak menguntungkan kita,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Kamis (21/7).


Telisa Aulia Falianty, Ekonom Universitas Indonesia, mengatakan Indonesia belum membutuhkan wilayah tax haven untuk menggenjot pendapatan dari pajak.


Sebaiknya, pemerintah fokus melakukan reformasi perpajakan dan melaksanakan tax amnesty yang baru saja dimulai.


“Masih terlalu jauh untuk mencapai ke situ . Tidak boleh terburu-buru, karena banyak syarat dan implikasi dari penerapan tax haven yang harus dipenuhi,” katanya kepada Bisnis, Kamis (21/7).


Dia menuturkan Indonesia masih memiliki sejumlah perjanjian dengan International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), dan G-20 terkait transparansi keuangan.


Pembentukan wilayah tax haven itu justru dapat berbenturan dengan aturan internasional yang melibatkan Indonesia. Rendahnya good corporate governance di Indonesia juga menjadi salah satu ganjalan dalam penerapan tax haven. Hal itu ditambah dengan infrastruktur di dalam negeri yang dan respons negatif dari negara lain.


“Kalau penerapan tax haven ini gagal, maka akan berdampak kepada soverign rating dan ekspektasi dari para investor,” ujarnya.


Pemerintah, lanjut Telisa, sebaiknya fokus memperbaiki iklim investasi dan kepastian berusaha untuk menarik investasi dari luar negeri. Hal senada disampaikan Ina Primiana, Ekonom Universitas Padjadjaran, yang mengatakan tax haven merupakan cara yang tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia, karena akan memberikan perlindungan kepada para pengempang pajak.


Tax haven itu hanya untuk negara yang tidak memiliki cara lain untuk membiayai negaranya, sehingga menggunakan cara yang tidak benar,” ucapnya.


Menurutnya, pemerintah seharusnya menunggu efektivitas penerapan tax amnesty yang baru mulai dilakukan. Dari situ, pemerintah dapat mengevaluasi seberapa ampuh tax amnestydalam menarik pengusaha dan perusahaan yang selama ini menyimpan asetnya di luar negeri.


Setelah tax amnesty dirasa efektif, pemerintah dapat melanjutkannya dengan mengeluarkan kebijakan berkelanjutan dari tax amnesty tersebut.


“Yang terpenting sebenarnya adalah konsistensi kebijakannya,” katanya.


Sebelumnya, Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, juga menyebut pembentukan kawasan tax haven di Indonesia tidak relevan, karena ada upaya pertukaran data dan informasi, termasuk perpajakan antarnegara pada 2018. Selain itu, saat ini masyarakat dunia mulai menyadari cara penghindaran pajak tidak menguntungkan siapapun.


“Tax haven seperti di Virgin Island dan sebagainya, saya rasa sudah kurang relevan, karena dulu orang ingin menghindari pajak dengan mendirikan perusahaan di sana,” katanya.


Sofyan pun mengusulkan penerapan tax haven di Indonesia dapat dilakukan dalam konteks kemudahan investasi yang disertai dengan berbagai insentif dan kemudahan berinvestasi, termasuk tarif pajak yang lebih kompetitif.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 22 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Perusahaan Indonesia di Negeri Tax HavenPerusahaan Indonesia di Negeri Tax Haven

Bocoran “The Panama Papers” dirilis oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), Selasa (10/5) dini hari waktu Indonesia. Bank data yang didirikan di 21 yurisdiksi negari suaka pajak (Tax Haven) itu berisi jaringan perusahaan di luar negeri (offshore) yang didirikan dengan bantuan firma hukum, Mossack Fonseca.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Jokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar NegeriJokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia RayaSri Mulyani: Yang Tidak Ikut Tax Amnesty, Anda Tidak Berhak Nyanyi Indonesia Raya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017Batas Waktu Lapor SPT Pajak Diundur Sampai 21 April 2017

Melihat animo masyarakat serta dengan bersamaan masa berakhirnya pelaksaan tax amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan akan memperpanjang waktu administrasi pelaporan SPT Tahunan PPh periode 2016.selengkapnya

Sri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoISri Mulyani: Tak Ada Lagi yang Bisa Mangkir Pajak Lewat AEoI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia sepakat untuk menjalankan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) paling lambat September 2018. Upaya tersebut dilakukan guna mencegah berbagai praktik penghindaran pajak di dunia.selengkapnya

Ingat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 RibuIngat, Terlambat Lapor SPT Pribadi Kena Denda Rp 100 Ribu

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan para Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2016 hingga batas waktu 31 Maret 2017. Apabila terlambat, denda yang harus dibayar sebesar Rp 100 ribu.selengkapnya

Ridwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh PajakRidwan Kamil: 40 Persen Warga Bandung Belum Patuh Pajak

Wajib pajak di Kota Bandung, masih banyak yang belum membayar pajak. Menurut Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT.selengkapnya

Farewell Tax AmnestyFarewell Tax Amnesty

Detik-detik penutupan program pengampunan pajak (tax amnesty) semakin dekat di pelupuk mata. Sesuai dengan rencana semula, akhir Maret ini program secara resmi berakhir.selengkapnya

Tarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di SamsatTarik Minat Bayar Pajak, Pegawai Samsat Kenakan Pakaian Adat di Samsat

Guna menarik minat masyarakat para pegawai di UPT Samsat Pangkalpinang menggunakan pakaian adat Khas Bangka.selengkapnya

KPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan SawitKPK Awasi Kepatuhan Pajak Perusahaan Sawit

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung utama KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (13/3). Ditemui wartawan usai pertemuan, Amran menyebut KPK memberikan rekomendasi terkait pajak sawit.selengkapnya

Begini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak GoogleBegini Perjuangan Indonesia Hingga Sukses Tagih Pajak Google

Kasus tunggakan pajak perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS), Google mendapatkan sorotan publik selama setahun terakhir. Pemerintah melalui direktorat jenderal (ditjen) pajak berjuang keras menagihnya demi memenuhi target pundi penerimaan pajak nasional.selengkapnya

Dua bos pajak bersaksi di kasus suap pajakDua bos pajak bersaksi di kasus suap pajak

Dua pejabat Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan bersaksi di Pengadilan Tipikor di kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair. Pejabat tersebut diantaranya, Ken Dwijugiasteady, Dirjen Pajak dan Muhammad Haniv, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khselengkapnya

NIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegalNIK dan NPWP terintegrasi tangkal impor ilegal

Sinergi dua direktorat jenderal (Ditjen) di Kementerian Keuangan yang mengurusi penerimaan negara sudah terealisasi. Ditjen Bea dan Cukai (DBC) dan Ditjen Pajak (DJP) membentuk single ID yang membuat wajib pajak di kalangan importir akan semakin sulit melakukan impor ilegal.selengkapnya



 
TAGS # :