Menakar Keindahan Suaka Pajak

Sabtu 23 Jul 2016 07:02Administratordibaca 147 kaliSemua Kategori

bisnis 095

RI semakin gencar menarik dana milik para pengusaha agar berputar di dalam negeri. Setelah melaksanakan kebijakan pengam punan pajak atau tax amnesty, pemerintah akan membentuk offshore financial center atau semacam wilayah suaka pajak bagi perusahaan yang menempat kan dananya di dalam negeri.

Di wilayah khusus tersebut, para pengusaha Indonesia yang selama ini memiliki bisnis di luar negeri dan menempatkan dananya di negara tax haven akan mendapatan fasilitas keringanan pajak jika membuat basis perusahaan dan memutar dananya di dalam negeri.


“Kami siapkan dulu, begitu tax amnesty selesai berlaku, pengusaha itu tahu kalau dia ingin punya bisnis di luar negeri, bisa SPV di dalam negeri, enggak usah keluar,” ujar Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro pada Selasa, menjelang akhir Juni 2016.


Bambang ingin meniru konsep yang digunakan Malaysia di Pulau Labuan; perusahaan yang bermarkas di sana adalah milik pengusaha asal Negeri Jiran yang memiliki bisnis di luar negeri.


Selama ini, banyak pengusaha Indonesia yang memiliki aktivitas bisnis di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Asia, dan Eropa. Hal itu membuat basis usahanya juga ditempatkan di kawasan tax haven.


Dengan membentuk wilayah tax haven, pemerintah berharap banyak special purpose vehicle (SPV) yang dibentuk di Indonesia, sehingga basis perusahaannya tetap di dalam negeri.


Hanya saja, wacana itu mendapat sorotan. Sejumlah kalangan justru menilai wacana tersebut tidak relevan lagi untuk dilakukan karena sejumlah negara yang memiliki wilayah tax havenmulai menutupnya.


Misalnya saja Malaysia yang langsung berjanji memperbaiki kebijakan pajak di Pulau Labuan, setelah menjadi daftar hitam oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2009.


Sejak 1990, Pulau Labuan yang terletak dekat Kalimantan memang menjadi salah satu wilayah tax haven, dan pintu masuk investasi dana pengusaha Islam di Asia.


Sebelumnya, pada 2009 OECD juga menyatakan Andora, Liechtenstein, dan Monako, tidak lagi menjadi negara surga pajak, karena mau menerapkan standar yang ditentukan organisasi itu dalam hal transparasi dan pertukaran informasi keuangan.


Meski demikian, Tax Justice Network, sebuah organisasi independen yang menganalisa aturan keuangan dan pajak internasional, melansir 10 besar negara yang menjadi tax haven karena memiliki aturan yang sangat ketat terkait kerahasiaan keuangan dan volume transaksi.


Ke-10 negara itu adalah Swiss, Hong Kong, Amerika Serikat, Singapura, Cayman Islands, Luksemburg, Lebanon, Jerman, Bahrain, dan Uni Emirat Arab.


Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai sangat berisiko jika Indonesia menerapkan tax haven atau suaka pajak. Tax haven, jelasnya, bertentangan dengan semangat global yang terus mengupayakan keterbukaan informasi.


“Indonesia tentu tidak ingin berurusan dengan urusan internasional yang tidak menguntungkan kita,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Kamis (21/7).


Telisa Aulia Falianty, Ekonom Universitas Indonesia, mengatakan Indonesia belum membutuhkan wilayah tax haven untuk menggenjot pendapatan dari pajak.


Sebaiknya, pemerintah fokus melakukan reformasi perpajakan dan melaksanakan tax amnesty yang baru saja dimulai.


“Masih terlalu jauh untuk mencapai ke situ . Tidak boleh terburu-buru, karena banyak syarat dan implikasi dari penerapan tax haven yang harus dipenuhi,” katanya kepada Bisnis, Kamis (21/7).


Dia menuturkan Indonesia masih memiliki sejumlah perjanjian dengan International Monetary Fund (IMF), World Trade Organization (WTO), dan G-20 terkait transparansi keuangan.


Pembentukan wilayah tax haven itu justru dapat berbenturan dengan aturan internasional yang melibatkan Indonesia. Rendahnya good corporate governance di Indonesia juga menjadi salah satu ganjalan dalam penerapan tax haven. Hal itu ditambah dengan infrastruktur di dalam negeri yang dan respons negatif dari negara lain.


“Kalau penerapan tax haven ini gagal, maka akan berdampak kepada soverign rating dan ekspektasi dari para investor,” ujarnya.


Pemerintah, lanjut Telisa, sebaiknya fokus memperbaiki iklim investasi dan kepastian berusaha untuk menarik investasi dari luar negeri. Hal senada disampaikan Ina Primiana, Ekonom Universitas Padjadjaran, yang mengatakan tax haven merupakan cara yang tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia, karena akan memberikan perlindungan kepada para pengempang pajak.


Tax haven itu hanya untuk negara yang tidak memiliki cara lain untuk membiayai negaranya, sehingga menggunakan cara yang tidak benar,” ucapnya.


Menurutnya, pemerintah seharusnya menunggu efektivitas penerapan tax amnesty yang baru mulai dilakukan. Dari situ, pemerintah dapat mengevaluasi seberapa ampuh tax amnestydalam menarik pengusaha dan perusahaan yang selama ini menyimpan asetnya di luar negeri.


Setelah tax amnesty dirasa efektif, pemerintah dapat melanjutkannya dengan mengeluarkan kebijakan berkelanjutan dari tax amnesty tersebut.


“Yang terpenting sebenarnya adalah konsistensi kebijakannya,” katanya.


Sebelumnya, Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, juga menyebut pembentukan kawasan tax haven di Indonesia tidak relevan, karena ada upaya pertukaran data dan informasi, termasuk perpajakan antarnegara pada 2018. Selain itu, saat ini masyarakat dunia mulai menyadari cara penghindaran pajak tidak menguntungkan siapapun.


“Tax haven seperti di Virgin Island dan sebagainya, saya rasa sudah kurang relevan, karena dulu orang ingin menghindari pajak dengan mendirikan perusahaan di sana,” katanya.


Sofyan pun mengusulkan penerapan tax haven di Indonesia dapat dilakukan dalam konteks kemudahan investasi yang disertai dengan berbagai insentif dan kemudahan berinvestasi, termasuk tarif pajak yang lebih kompetitif.

Sumber : bisnis.com (Jakarta, 22 Juli 2016)
Foto : bisnis.com




BERITA TERKAIT
 

Perusahaan Indonesia di Negeri Tax HavenPerusahaan Indonesia di Negeri Tax Haven

Bocoran “The Panama Papers” dirilis oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), Selasa (10/5) dini hari waktu Indonesia. Bank data yang didirikan di 21 yurisdiksi negari suaka pajak (Tax Haven) itu berisi jaringan perusahaan di luar negeri (offshore) yang didirikan dengan bantuan firma hukum, Mossack Fonseca.selengkapnya

Merepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang TunaiMerepatriasi Dana Tax Amnesty yang Disembunyikan di Luar Negeri Tak Harus dengan Uang Tunai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mempermudah beberapa aturan terkait program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini merupakan respon dari dinamika yang berkembang di masyarakat.selengkapnya

Menteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus DikejarMenteri Bambang: Masih Banyak Aset di Luar Negeri yang Harus Dikejar

Periode I program pengampunan pajak alias tax amnesty terbilang berjalan sukses. Sebab perolehan dana tebusan telah mencapai lebih dari setengah dari target Rp165 triliun.selengkapnya

Jokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar NegeriJokowi Miliki Data Pengusaha yang Simpan Uang di Luar Negeri

Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

Tarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan JokowiTarik Dana di Luar Negeri, Ini yang Ditawarkan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah telah menyiapkan instrumen investasi untuk ditawarkan kepada yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015Pajak yang Hendak Dihilangkan PT EK Prima Ekspor Indonesia Adalah PPn dan Bunga Tahun 2014-2015

PT EK Prima Ekspor Indonesia memiliki surat tagihan pajak Rp 78 miliar.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Penerimaan pajak dan cukai kian menjauhPenerimaan pajak dan cukai kian menjauh

Target penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) tahun ini sulit tercapai. Pasalnya, hingga akhir November 2016, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp 1.098,5 triliun.selengkapnya

Kepatuhan Pajak Rendah, Sri Mulyani: Republik Ini Seadanya SajaKepatuhan Pajak Rendah, Sri Mulyani: Republik Ini Seadanya Saja

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara sosialisasi tax amnesty di Kompleks Istana Negara sempat menyinggung mengenai rendahnya pelaporan SPT dari sektor migas dan pertambangan. Dari catatan Kementerian Keuangan, tercatat pelaporan SPT masih kurang dari 50%.selengkapnya

Penerimaan Minim, Sri Mulyani: Kemana Saja Ditjen Pajak?Penerimaan Minim, Sri Mulyani: Kemana Saja Ditjen Pajak?

Direktorat Jenderal Pajak selama ini dianggap belum bekerja secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara. Banyak penunggak pajak yang selama ini lolos dan berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara.selengkapnya

Setoran Duit Tebusan Mendekati TargetSetoran Duit Tebusan Mendekati Target

Dari laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, besarnya uang tebusan yang masuk berdasarkan surat setoran pajak (SSP) dan surat pernyataan harta (SPH), masing-masing Rp 100 triliun dan Rp 95,6 triliun.selengkapnya

Sri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya KemahalanSri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya Kemahalan

Perekonomian Indonesia rentan terhadap gejolak dan perlambatan ekonomi global. Demi mendukung ekonomi yang punya daya tahan kuat, dibutuhkan produktivitas dan daya saing. Persoalannya, produktivitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah namun upahnya kemahalan.selengkapnya

Ada Rapat dengan Presiden, Menteri Susi Gagal MudikAda Rapat dengan Presiden, Menteri Susi Gagal Mudik

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus rela memundurkan jadwal mudik ke kampung halamannya di Pangandaran, Jawa Barat (Jabar), dari seharusnya sore ini (9/12/2016) menjadi besok pagi. Alasannya, Menteri Susi harus menghadiri rapat terbatas soal program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara hari ini.selengkapnya

Tak Ragu Kejar WP KakapTak Ragu Kejar WP Kakap

Pemerintah tidak ragu mengejar wajib pajak besar yang belum memanfaatkan program pengampunan pajak. Para wajib pajak kelas kakap atau prominen yang belum mengikuti tax amnesty diminta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebe lum berakhir pada Maret 2017.selengkapnya

WP tak Ikut Amnesti Pajak, Siap-siap Kena SanksiWP tak Ikut Amnesti Pajak, Siap-siap Kena Sanksi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, peserta program amnesti (pengampunan) pajak masih sangat rendah. Hanya 2,5% dari total 20 juta Wajib Pajak (WP) di Indonesia.selengkapnya

Presiden Tunaikan Shalat Jumat Bersama Masyarakat BireuenPresiden Tunaikan Shalat Jumat Bersama Masyarakat Bireuen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunaikan shalat Jumat bersama masyarakat Bireuen sebagai wilayah yang terdampak gempa bumi 6,5 skala Richter pada Rabu (9/12) pagi. Presiden Jokowi menunaikan ibadah shalat Jumat di Masjid Besar Samalanga, Jalan Mesjid Kecamatan Samalanga Bireuen, Aceh, Jumat (9/12).selengkapnya

Presiden undang wajib pajak besar ke IstanaPresiden undang wajib pajak besar ke Istana

Presiden Joko Widodo mengundang sekitar 500 wajib pajak besar (Prominent) untuk kembali diajak mengikuti program "tax amnesty".selengkapnya



 
TAGS # :