Memburu Wajib Pajak Besar dengan Tax Amnesty

Sabtu 3 Sep 2016 19:34Administratordibaca 164 kaliSemua Kategori

istimewa 003

Mungkin sedikit yang paham, tax amnesty bermakna penghapusan hutang pajak. Tak sanksi administrasi atau pidana. Wajib pajak (WP) hanya perlu mencatatkan aset serta membayar uang tebusan.

Menilik definisi itu, ada beberapa poin penting yang perlu dicermati. Bahwa, program tax amnesty yang kini disebut amnesti pajak menyasar WP yang belum melaporkan seluruh harta kekayaan yang menjadi obyek pajak.


Termasuk para pengemplang pajak, perlu memanfaatkan program ini sebagai momentum memperoleh amnesti atawa pengampunan.


Pada 1964 dan 1984, pemerintah Indonesia pernah menerapkan kebijakan ini, namun gagal total. Nah, 2016 ini pemerintah akan mencoba peruntungannya. Apalagi, pemerintah dan DPR sudah mengetok palu UU No 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty. Melalui program yang berumur 9 bulan ini (Juli 2016-Agustus 2017), diharapkan bisa menambah penerimaan negara hingga Rp 165 triliun. Besar kan?


Ya, target perolehan dari program amnesti pajak, memang besar. Namun, potensinya memang ada. Banyak warga negara Indonesia yang super kaya menyimpan asetnya di luar negeri. Selain aman dan menguntungkan, beban pajak di sejumlah negara relatif lebih murah.


Nah, agar dana tersebut bisa ditarik masuk ke tanah air, pemerintah menerapkan program tax amnesty. Selain juga menyiapkan instrumen investasi yang lebih menjanjikan profit. Untuk lebih jelasnya soal program amnesti pajak, INILAHCOM berkesempatan untuk mewawancarai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, beberapa waktu lalu. Berikut petikannya.


Apa sebetulnya tujuan dari program tax amnesty ini?


Untuk tax amnesty ini sebetulnya tujuan pertama awalnya untuk menairk dana dari luar ke dalam. Kedua tax amnesty ini berlaku untuk seluruh Wajib Pajak Jadi bagaiman kami encourage yang di luar masuk. Jaid event apapun dana di luar atau di dalam untuk sama sama gerakkan ekonomi.


Untuk WP Besar, apakah sudah ada yang mengikuti program tax amnesty?

Ada, tapi itu baru tahap pertama. kan ada 3 tahap. Saya rasa nilanya cukup besar. Meskipun cuma Rp 5 triliun repratriasi nya namun kemungkinan akan bertambah bisa 10 kali dari itu. Segitu masih kecil.

Ada cara atau pendekatan khusus untuk menjaring WP Besar?

Soal penanganan khusus, memang tidak ada. Semuanya sama dengan Wajib Pajak yang lain, cuma dokumennya yang berbeda, kalau yang besar mungkin banyak terdiri dari dokumen.


Beberapa kalangan berpandangan bahwa program amnesti pajak bisa sukses bila seluruh pejabat negara memberikan contoh. Apakah sudah ada yang tertarik? Kalau ada pejabat negara yang tertarik ikut program, bolehkah?

Tentu saja boleh. Selama tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) mereka boleh ikut tax amnesty.


Tak semua elemen masyarakat sepakat dengan program ini. Mereka pun menggugat UU Tax Amnesty ke MK (Mahkamah Konstitusi), komentar Anda?

Tidak apa-apa, akan kami tanggapi secara bijak, bahwa tax amnesty ini bukan untuk mendongkrak popularitas Ditjen Pajak namun untuk kepentingan negara. Kami akan all out, kalau ada sidang semua eselon-eselon akan hadir.

Terkait munculnya tagar #StopBayarPajak dan menjadi trending topik di media sosial twitter, beberapa waktu lalu, komentar Anda?


Jadi yang ditanya apakah peraturan ini hanya karena menjawab keresahan? Tidak, justru peraturan ini kan mempertegas rasa keadilan dari tax amnesty. Memang semua masyarakat animonya sangat tinggi ikut tax amnesty.

Artinya masyarakat sangat percaya pada Presiden. tetapi ada keresahan-resahan yang muncul karena belum dijelaskan secara detil dari asas keadilan, makanya kita keluarkan aturan ini agar lebih memperjelas masyarakat akan tax amnesty.


Menteri Keuangan Sri Mulyani terlihat pesimis dengan penerimaan pajak di tahun ini. Termasuk target pendapatan dari program ini. Anda optimis?

Saya masih optimis.


Sumber : inilah.com (Jakarta, 3 September 2016)
Foto : istimewa




BERITA TERKAIT
 

Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax Amnesty

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

Mulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax AmnestyMulai Hari Ini Wajib Pajak Bisa Daftarkan Aset untuk Program Tax Amnesty

Terhitung sejak hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengeluarkan peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Apindo Sebut Masih Ada 30% WP Besar yang Segera Ikut Tax AmnestyApindo Sebut Masih Ada 30% WP Besar yang Segera Ikut Tax Amnesty

Program tax amnesty atau pengampunan pajak dapat dikatakan sukses pada periode pertama. Banyak WP Besar yang memilih ikut tax amnesty pada periode pertama lalu. Alhasil, tarif tebusan berhasil mencapai Rp97 triliun.selengkapnya

Miris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti PajakMiris, dari 1.200 Wajib Pajak Besar di Indonesia, Baru 51 yang Ikut Amnesti Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga Jumat (2/9/2016) kemarin mencatat baru 51 wajib pajak besar orang pribadi ‎yang mengikuti program amnesti pajak.selengkapnya

Menkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax AmnestyMenkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax Amnesty

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro cukup kaget dengan antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendukung program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sejauh ini sudah ada 11 Wajib Pajak (WP) yang mendaftar sebagai peserta tax amnesty, bahkan menyetor uang tebusan atas deklarasi hartanya.selengkapnya

Ini Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax AmnestyIni Proyek Yang Ditawarkan dari Uang Tax Amnesty

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada para pemilik modal yang ikut pengampunan pajak. Pasalnya,kebijakan ini diperkirakan mampu menarik dana sekitar Rp 1.000 triliun dari repatriasi aset Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini bersarang di luar negeri, terutama negara-negara surga pajak.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017Revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak jadi prioritas 2017

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu prioritas yang akan diselesaikan oleh pemerintah dengan DPR pada 2017.selengkapnya

Cristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin IslandsCristiano Ronaldo Dituding Sembunyikan Rp 2,5 Triliun di Pulau British Virgin Islands

Pada Senin (5/12/2016), Del Spiegel dan El Mundo menerbitkan data baru usaha Cristiano Ronaldo untuk menghindari pajak.selengkapnya

Sri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak BersihSri Mulyani: Yang Penting Buat Dirjen Pajak Bersih

Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan reformasi pajak. Reformasi ini melingkupi berbagai cakupan, termasuk SDM hingga teknologi dan informasi (IT).selengkapnya

Ini Jurus Pemerintah Reformasi PajakIni Jurus Pemerintah Reformasi Pajak

APBN saat ini masih menjadi instrumen fiskal utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki dari sisi penerimaan yaitu dengan cara menggenjot sektor pajak.selengkapnya

Menkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibelMenkeu tekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya institusi pajak yang kredibel dalam upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara.selengkapnya

DUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik BaruDUGAAN KORUPSI MOBILE 8 TELECOM: Di Komisi III, Jaksa Agung Bilang Akan Keluarkan Sprindik Baru

Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan bahwa terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom bukan perkara pajak melainkan perkara korupsi.selengkapnya

Jokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di DuniaJokowi Sebut Tax Amnesty Indonesia Terbaik di Dunia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia. Dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, program tax amnesty yang masih berjalan saat ini, sudah bisa dibilang cukup sukses.selengkapnya

Rupiah apresiasi terhadap dollar AS, ini faktornyaRupiah apresiasi terhadap dollar AS, ini faktornya

Otot rupiah semakin mengencang terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Di pasar spot, Selasa (6/12) pukul 10:05 WIB, rupiah ke Rp 13.404 per dollar AS atau menguat 0,27% dari penutupan kemarin Rp 13.440 per dollar AS.selengkapnya

Rupiah Selasa Pagi Unjuk Kekuatan di Rp13.388Rupiah Selasa Pagi Unjuk Kekuatan di Rp13.388

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat sebesar 10 poin menjadi Rp13.388, dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.398 per dolar AS.selengkapnya

Cara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax AmnestyCara Jokowi Sentil Pengusaha Kalimantan Tak Mau Ikut Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan sosialisasi tax amnesty di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi menilai, sosialiasi ini sangat diperlukan mengingat potensi dana yang masuk masih sangat besar.selengkapnya



 
TAGS # :