Mayoritas WNI di Singapura Tak Bawa Pulang Dana ke Indonesia

Selasa 23 Ags 2016 07:56Administratordibaca 438 kaliSemua Kategori

katadata 099

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa warga Indonesia di Singapura yang mengikuti pengampunan pajak atau tax amnesty telah mencapai 42 persen per 20 Agustus 2016. Namun mayoritas dari mereka hanya mendeklarasikan kekayaannya, tak mau membawa pulang dananya ke Tanah Air (repatriasi).

Dalam catatan Direktorat Pajak, wajib pajak di sembilan negara menyumbang 50 persen dari keseluruhan deklarasi luar negeri. Kesembilan negara itu yakni Inggris, Selandia Baru, Kanada, Cina, Amerika Serikat, Malaysia, Hong Kong, Australia, dan Singapura.


Nilai deklarasi dan repatriasi wajib pajak mereka mencapai Rp 7,1 triliun per 20 Agustus. Singapura menjadi mayoritas penyumbang amnesti pajak senilai Rp 5,9 triliun. Sayang, hanya Rp 1,1 triliun yang direpatriasi. Sisanya hanya dideklarasikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dari hasil diskusinya dengan Menteri Keuangan Singapura, tidak ada upaya dari negara itu untuk menggagalkan pelaksanaan amnesti pajak. Untuk memastikan hal itu, ia selalu mengawasi pelaksanaan tax amnesty di berbagai negara termasuk di Indonesia.


“Pemerintah Singapura menyampaikan mendukung amnesti pajak, bahkan pertemuan dengan investor dan bankir untuk comply pelaksanaan UU,” kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2016.


Pertengahan Juli lalu merebak kabar sejumlah bank di Singapura menawarkan kepada nasabah asal Indonesia agar tidak merepatriasi hartanya -dan terkena tarif tebusan hanya dua persen. Nasabah cukup mendeklarasikan asetnya dengan tarif tebusan empat persen dan uang mereka tetap di bank Singapura. Sebagai imbalan, bank-bank di sana bersedia membayar selisih dua persen yang dibayarkan wajib pajak. 

Asal Negara

Deklarasi Luar Negeri

Repatriasi

Total

Singapura

Rp 4,8 triliun

Rp 1,1 triliun

Rp 5,885 triliun

Australia

Rp 616 miliar

Rp 15 miliar

Rp 631 miliar

Hong Kong

Rp 124 miliar

Rp 71 miliar

Rp 195 miliar

Malaysia

Rp 95 miliar

-

Rp 95 miliar

AS

Rp 75 miliar

Rp 5 miliar

Rp 80 miliar

Cina

Rp 53 miliar

-

Rp 53 miliar

Kanada

Rp 25 miliar

Rp 1 miliar

Rp 26 miliar

Selandia Baru

Rp 17 miliar

-

Rp 17 miliar

Inggris

Rp 12 miliar

Rp 140 miliar

Rp 152 miliar

Total

Rp 5,816 triliun

Rp 1,318 triliun

Rp 7,134 triliun


Untuk mendorong dilakukannya repatriasi oleh wajib pajak di luar negeri, Sri memperkuat sosialisasi. Ada beberapa hal yang semestinya mendorong wajib pajak memilih repatriasi ketimbang hanya mendeklarasi aset.


Tarif repatriasi yakni dua persen, empat persen, dan lima persen untuk tiga tahap amnesti pajak berturut-turut. Nilai tersebut lebih rendah dibanding yang mendeklarasikan hartanya di luar negeri yakni empat persen, delapan persen, dan 10 persen.


Kemudian, pemerintah juga menambah jumlah insitusi keuangan yang menampung dana repatriasi (gateaway). Pemerintah juga melengkapi aturan teknis terkait bank persepsi atau penampung uang tebusan, investasi di pasar nonkeuangan, hingga mengenai perusahaan cangkang yang memiliki tujuan khusus, Special Purpose Vehicle (SPV).


Selain itu, pemerintah juga gencar mempromosikan proyek-proyek potensial yang bisa dibangun dengan dana repatriasi. “Tugas kami membuat sebanyak mungkin kepastian,” ujar Sri.


Karena itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini kembali meyakinkan wajib pajak agar melakukan repatriasi. Akan ada banyak hal positif dari langkah tersebut terhadap aktivitas ekonomi.


“Maka kami kampanye, hingga Presiden sendiri katakan bahwa Indonesia butuh proyek potensial, termasuk BUMN banyak proyek yang siap dibiayai oleh dana repatriasi. Yang paling penting adalah kepercayaan, kalau repatriasi tentu akan lebih baik,” ujar dia.

Sumber : katadata.co.id (22 Agustus 2016)
Foto : katadata.co.id




BERITA TERKAIT
 

Layanan Telepon Call Center Amnesti Pajak yang Melempem: Pengalaman Sri MulyaniLayanan Telepon Call Center Amnesti Pajak yang Melempem: Pengalaman Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui layanan amnesti pajak masih belum sempurna. Misalnya layanan call center 1500-745. "Ini sebenarnya saya coba sendiri saluran untuk mendapatkan informasi detail saya coba 1500-745 waktu itu sampai 15 kali telepon enggak masuk-masuk juga," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, jakarta, Senin (22/8/2016).selengkapnya

BRI Siapkan Call Center 24 Jam untuk Tax AmnestyBRI Siapkan Call Center 24 Jam untuk Tax Amnesty

Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah melakukan sejumlah persiapan untuk program pengampunan pajak. Salah satunya adalah membentuk help desk melalui call center.selengkapnya

Curhat Sri Mulyani, 15 Kali Telefon Call Center Tax Amnesty Tak Sekali pun TembusCurhat Sri Mulyani, 15 Kali Telefon Call Center Tax Amnesty Tak Sekali pun Tembus

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan koordinasi dengan pihak operator telekomunikasi guna meningkatkan jumlah layanan telefon (call center tax amnesty) seiring meningkatnya jumlah wajib pajak yang ingin mengikuti kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

Pembentukan Offshore Financial Center Setelah Tax Amnety RampungPembentukan Offshore Financial Center Setelah Tax Amnety Rampung

Wacana pembentukan offshore financial center akan dieksekusi setelah kebijakan pengampunan pajak selesai diimplementasikan. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan daerah yang menjadi offshore financial center itu nantinya akan mempunyai kekhususan dari sisi pajak sehingga semacam tax haven area.selengkapnya

Hipmi Tax Center: Pengusaha Seharusnya Sadari Manfaat Taat PajakHipmi Tax Center: Pengusaha Seharusnya Sadari Manfaat Taat Pajak

Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani menyebutkan bahwa menjadi pengusaha yang taat pajak memiliki banyak manfaat.selengkapnya

HIPMI Tax Center: Jr Jangan Sampai Kurangi Kepastian Hukum Tax AmnestyHIPMI Tax Center: Jr Jangan Sampai Kurangi Kepastian Hukum Tax Amnesty

Pemerintah perlu mencermari proses judicial review atau uji materi UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak mengganggu psikologi warga negara yang memanfaatkan kebijakan itu.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM Turun

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Ditjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricingDitjen Pajak terbitkan tata cara penangkal transfer pricing

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan sebagai tata cara pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.03/2016 agar perusahaan-perusahaan tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mengunakan harga transfer atau transfer pricing.selengkapnya

Bukalapak ingin keadilan di pajak e-commerceBukalapak ingin keadilan di pajak e-commerce

Laiknya para pebisnis online yang lain, Bukalapak juga memberi respon terkait rencana penerapan pajak e-commerce yang tengah digodok Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

Pelaku e-commerce dukung pajak e-commercePelaku e-commerce dukung pajak e-commerce

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana meringankan beban pajak bagi pelaku UKM yang menjajakan produk lokal ketimbang barang impor di platform e-commerce.selengkapnya

Tokopedia syaratkan mitra harus bayar pajakTokopedia syaratkan mitra harus bayar pajak

Tokopedia beri tanggapan mengenai rencana pemerintah yang akan menerapkan pajak e-commerce terutama tarif PPh final yang lebih ringan bagi UKM yang menjajakan produk lokal dibandingkan produk impor.selengkapnya

Aturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung FebruariAturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung Februari

Pembahasan aturan untuk kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce kini sampai pada tahap pengumpulan data dalam rangka menentukan kerangka kebijakan. Melalui rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (15/1/2018), disebutkan teknis pengumpulan data akan melibatkan Badan Pusat Statistik ( BPS) bersama kementerian terkait.selengkapnya

Imbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKMImbangi E-Commerce Asing, Sri Mulyani Siapkan Insentif bagi UMKM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana memberikan insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pembahasan aturan pajak e-commerce. Insentif itu diberikan dalam rangka mendukung perkembangan UMKM sekaligus mengantisipasi ekspansi pelaku e-commerce dari luar negeri.selengkapnya

Pajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat TanganPajak Kendaraan Naik Tiap Tahun, Gaikindo Angkat Tangan

Setiap tahun, pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan laju populasi kendaraan di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah tengah benahi data dan pajak e-commercePemerintah tengah benahi data dan pajak e-commerce

Pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijkan untuk mengoptimalkan road map e-commerce Indonesia. Salah satu mengenai rencana Kementerian Keuangan yang akan menarik PPh lebih kecil bagi UMKM lokal yang ada di e-commerce ketimbang produk impor.selengkapnya

Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%Ditjen Pajak Luruskan Ketentuan Denda Gagal Repatriasi Bukan 200%

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) yang gagal merealisasikan komitmen repatriasi alias pemulangan harta dari luar negeri ke dalam negeri tidak terancam denda 200%. Tapi, harus membayar pajak penghasilan atas harta terkait ditambah dengan sanksi administrasi 2% per bulan yang dihitung sejak 1 Januari 2017.selengkapnya



 
TAGS # :