Mau Ikut Tax Amnesty, Kantor Pajak Tetap Buka Sabtu-Minggu Ini

Sabtu 3 Sep 2016 20:13Administratordibaca 1049 kaliSemua Kategori

liputan6 179

Kabar bagi masyarakat yang ingin mengikuti Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membuka layanan pengampunan pajak atau tax amnesty di hari Sabtu dan Minggu.

Tambahan hari layanan ini  dalam rangka mengantisipasi beban puncak pelayanan tax amnesty menjelang akhir periode pertama di 30 September‎ 2016.

"Jadi tidak perlu izin kantor untuk ke kantor pajak. Karena sekarang kantor pajak buka di Sabtu dan Minggu," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Hestu Yoga Saksama dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti dikutip Sabtu (3/9/2016).

Layanan tax amnesty di kantor pajak buka di Sabtu pukul 08.00-14.00 WIB dan Minggu pukul 08.00-12.00 WIB. Langkah lain DJP untuk menghadapi lonjakan pendaftar tax amnesty, antara lain:


- Membuka layanan penerimaan Surat Pernyataan Harta (SPH) untuk pengampunan pajak di KP2KP seluruh Indonesia bagi Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di KPP yang membawahi KP2KP

- Menetapkan kantor pusat DJP dan kantor wilayah DJP seluruh Indonesia sebagai tempat tertentu yang dapat menerima SPH untuk pengampunan pajak bersifat nasional (melayani WP tanpa batasan tempat terdaftar)

- Menambah jumlah pegawai yang bertugas melayani pengampunan pajak di setiap KPP

- Memastikan aplikasi ataupun sistem informasi teknologi terkait program amnesti pajak berjalan lancar

- Dalam situasi KAHAR, maka kepad WP yang menyampaikan SPH langsung diberikan Tanda Terima Sementara.

DJP pun telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2016 tentang Perubahan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa harta dan utang yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tidak perlu dirinci, tapi cukup dituliskan jumlah tota harta atau utang tersebut. Upaya ini untuk mempermudah masyarakat dalam mengisi formulir tax amnesty.

Kemudahan lainnya:

1. Untuk nilai harta yang dilaporkan saat ini tidak lagi harus harga pasar, tetapi harga wajar yang di tentukan WP. Nilai yang WP tentukan ini tidak akan dikoreksi oleh petugas pajak dan tidak harus ada dokumen pendukungnya. Ke depannya pun petugas pajak tidak boleh melakukan penelitian terhadap nilai harta yang WP masukkan ke tax amnesty ini.

‎2. Jika ada rumah atau mobil atau harta lain yang dibeli dari penghasilan yang sudah bayar pajak, tidak perlu ikut tax amnesty, namun ikut pembetulan laporan pajak SPT saja. Begitu juga dengan harta warisan dan hibah, jika belum masuk di SPT cukup dilakukan pembetulan SPT.
Hanya perlu membayar biaya administrasi Rp 100 ribu di kantor pajak. Dengan ikut pembetulan SPT ini, WP berarti patuh pada UU Perpajakan, tidur bisa enak.‎‎

3. Sekarang pensiunan dan masyarakat yang memiliki pendapatan Rp 4,5 juta per bulan ke bawah tidak perlu punya NPWP, tidak wajib lapor SPT,  tidak wajib ikut tax amnesty, dan tidak akan kena sanksi tax amnesty ataupun sanksi pajak

4. Jika memerlukan informasi lebih lengkap dapat menghubungi hotline tax amnesty di nomor 1500 745.

Sumber : liputan6.com (Jakarta, 3 September 2016)
Foto : liputan6.com




BERITA TERKAIT
 

Minat Tax Amnesty Naik, Kantor Pajak Buka Sabtu dan MingguMinat Tax Amnesty Naik, Kantor Pajak Buka Sabtu dan Minggu

Minat masyarakat yang ingin mendeklarasikan hartanya dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak diklaim semakin meningkat saat ini. Untuk itu, mulai 14 Agustus 2016 pelayanan pajak dibuka pada hari Sabtu dan Minggu di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia.selengkapnya

Wajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta KekayaannyaWajib Pajak yang Ikut Tax Amnesty Dijamin Tidak Diusut Harta Kekayaannya

Dalam UU Pengampunan Pajak, bagi Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tax amnesty tidak akan diusut total aset kekayaannya. Tujuan utamanya agar aturan yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah menarik dan banyak peminatnya.selengkapnya

9.588 Orang yang Tidak Pernah Lapor SPT Ikut Tax Amnesty9.588 Orang yang Tidak Pernah Lapor SPT Ikut Tax Amnesty

Sejumlah Wajib pajak (WP) yang selama ini tidak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) mengikuti program tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ketentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPTKetentuan Harta yang Harus Dilaporkan Saat Pembetulan SPT

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, telah menerbitkan Perdirjen Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Demi Pengampunan Pajak, DJP Buka Sabtu & MingguDemi Pengampunan Pajak, DJP Buka Sabtu & Minggu

Untuk melayani wajib pajak yang tertarik ikut program pengampunan tax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka sampai akhir pekan.selengkapnya

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Ini Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax AmnestyIni Sanksi Bagi yang Tak Laporkan Harta saat Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sudah menyiapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta dan asetnya secara benar saat mendaftarkan diri dalam pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Ini Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT PajakIni Denda bagi yang Terlambat Lapor SPT Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengingatkan para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan 2016 hingga batas waktu 31 Maret untuk Orang Pribadi (OP) dan Badan Usaha 30 April. Jika terlambat akan ada denda yang dikenakan.selengkapnya



KATEGORI BERITA :




BERITA TERBARU :


Jokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di BalikpapanJokowi Akan Sosialisasi Tax Amnesty Periode II di Balikpapan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jadwalkan akan kembali melakukan sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty periode II di Balikpapan hari ini.‎ Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo sudah bertolak ke Balikpapan pada ‎Minggu petang kemarin.selengkapnya

Pemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPKPemeriksa Pajak Kanwil Jakarta Diperiksa KPK

Pemeriksa Pajak Madya Kanwil DJP Jakarta Khusus Harun Al Rasyid dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)selengkapnya

BPD Bali Belum Tertarik Pendanaan Pasar ModalBPD Bali Belum Tertarik Pendanaan Pasar Modal

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali belum melirik sumber pembiayaan dari pasar modal karena bank tersebut belum bersifat terbuka untuk pemegang saham lain.selengkapnya

Tebusan Tax Amnesty Diprediksi Hanya Tercapai Rp 140 TriliunTebusan Tax Amnesty Diprediksi Hanya Tercapai Rp 140 Triliun

Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), ‎B Bawono Kristiaji memperkirakan, uang tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) akan mencapai hingga Rp 140 triliun hingga akhir Maret 2017. Jumlah ini masih di bawah target yang dipatok pemerintah Rp 165 triliun.selengkapnya

Shortfall Pajak Menganga, Anggaran BerisikoShortfall Pajak Menganga, Anggaran Berisiko

Realisasi perpajakan tahun depan diproyeksikan masih belum mencapai target sehingga potensi pemotongan anggaran masih membayangi.selengkapnya

Berkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus BesarBerkah Repatriasi, Neraca Pembayaran Surplus Besar

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menuturkan, dana repatriasi menggenjot surplus NPI di tahun ini. Padahal, tahun lalu, NPI defisit hingga US,1 miliar.selengkapnya

Jokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendahJokowi: Peserta amensti pajak di Kaltim rendah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal pekan ini akan mensosialisasikan Program Amnesti Pajak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencananya, sosialisasi ini akan dihadiri 3.000 peserta.selengkapnya

Aplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi PajakAplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi Pajak

Kegiatan mudzakarah zakat sebagai pengurang pajak yang digelar oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama mengusulkan kepada pemerintah agar memasukkan klausul zakat sebagai pengurang pajak dalam Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU Pajak Penghasilan.Hal tersebut mengemuka pada Mudzakarah Zakat Sebagai Pengurang Pajak yang diselenggarakan di Jakarta pada 1-3 Desember lalu.selengkapnya

Dianggap Jadi Beban Pajak Baru, RUU CSR Bakal Ditolak PengusahaDianggap Jadi Beban Pajak Baru, RUU CSR Bakal Ditolak Pengusaha

Kalangan pengusaha menolak keras masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2017 Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).selengkapnya

Bidik Pajak Bos Tambang, Jokowi Menuju BalikpapanBidik Pajak Bos Tambang, Jokowi Menuju Balikpapan

Hari ini (Senin, 5/12/2016), Presiden Jokowi diagendakan bekal melakukan sosilisasi program amnesti pajak di Hotel Platinum, Balikpapan, Kalimantan Timur. "Sosialisasi khusus bidang usaha mineral, minyak, dan gas (migas)," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kanwil DJP Kaltimra) Samon Jaya, Sabtu (3/12/2016).selengkapnya



 
TAGS # :